Perkebunan sawit memiliki peran sentral dalam menjaga deru mesin perekonomian Provinsi Sumatra Utara. Anjloknya harga minyak sawit mentah perlu solusi strategis untuk menjaga performa ekspor wilayah ini. Pasalnya, ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) wilayah ini memiliki bauran lebih dari 40%, yang tecermin pada golongan lemak dan minyak hewan/nabati.Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara menunjukkan ekspor golongan tersebut pada Januari 2023 sebesar US$328,41 juta. Realisasi melemah, baik secara tahunan (year-on-year/YoY) maupun secara bulanan (month-to-month/MtM).Jika dilihat secara YoY, ekspor golongan itu melemah 8,92%, bahkan merosot hingga 32,15% secara MtM. Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo mengungkapkan bahwa minyak sawit mentah, karet, dan kopi merupakan 3 komoditas yang menopang kinerja ekspor wilayah itu. Menurutnya, kelapa sawit memiliki peran sentral dalam menopang perekonomian Sumatra Utara (Sumut). Dia menilai baik dari hulu hingga ke hilir, kerterlibatan pihak-pihak di balik bisnis kelapa sawit membuat komoditas ini paling banyak diekspor. Wahyu menilai terjerambabnya harga CPO juga merupakan imbas dari melemahnya harga minyak dunia ke level US$85 per barel pada tahun ini, dari posisi US$120 per barel pada 2022. Pasalnya, CPO merupakan salah bahan baku guna menghasilkan biodiesel. “Bagi Sumut, tentunya penurunan ekspor CPO berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena 40% ekspor Sumut bersumber dari CPO,” jelasnya.Apalagi, jika dilihat dari performa struktur perekonomian wilayah ini, sektor pertanian dan perkebunan memiliki andil yang cukup besar. Pada 2022, misalnya perekonomian Sumut yang mencapai 5,17% ditopang oleh kedua sektor itu dengan bauran mencapai 23,0%. Gunawan Benjamin, Pengamat Ekonomi yang juga merupakan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Managemen (STIM) Sukma Medan, menilai bahwa tren penurunan harga CPO secara global dipengaruhi oleh kebijakan China yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5% pada 2023. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Naslindo Sirait mengungkapkan, naik-turunnya harga sudah pasti berkaitan dengan jumlah permintaan dan pernawaran.

Petani sawit mandiri berharap agar pemerintah dan pengusaha CPO tetap menjaga harga tandan buah segar atau TBS sawit tidak anjlok. Jangan sampai kebijakan menambah kewajiban memasok pasar domestik atau DMO dan deposito hak ekspor, serta pelemahan pasar ekspor menjadi dalih saat harga TBS turun. Saat ini, harga TBS sawit di tingkat petani mandiri di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, per 9 Februari 2023, harga TBS berada di kisaran Rp 2.350 per kg hingga Rp 2.595 per kg. Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto, Kamis (9/2) mengatakan, kebijakan peningkatan DMO dan deposito sebagian hak ekspor berpotensi menekan TBS petani sawit mandiri. Meski saat ini masih cukup tinggi, harga TBS diperkirakan bisa berangsur turun dalam kurun waktu tiga bulan periode kebijakan, Februari-April 2023.

Dari pengalaman tahun lalu, kebijakan DMO dan larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya menyebabkan hargaTBS anjlok. Harganya sempat bergerak di rentang terendah Rp 700 per kg hingga Rp 1.500 per kg. ”Saat itu, kedua kebijakan tersebut menjadi dalih penurunan harga TBS dan petani diminta memaklumi rendahnya harga TBS itu. Kami berharap hal itu tidak terjadi di saat pasar ekspor melemah, serta kebijakan penambahan DMO dan deposito sebagian hak ekspor diterapkan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Pada 30 Januari 2023, pemerintah telah menaikkan DMO minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan dan pada 6 Februari 2023, pemerintah mengeluarkan kebijakan deposito 66 % hak ekspor eksportir CPO dan tiga produk turunannya, yang berlaku pada Februari-April 2023. Darto meminta pemerintah agar memonitor dampak rembetannya ke harga TBS di tingkat petani sawit mandiri. Jangan sampai harga CPO dunia naik, tetapi harga TBS di dalam negeri justru tertekan. (Yoga)

Indonesia membidik peluang investasi industri oleokimia Uni Eropa (UE) yang memiliki nilai tambah tinggi. Untuk menarik minat UE, Indonesia akan merintis pengembangan produk turunan sawit rendah karbon, yakni palm mesocarp olein atau PMO. Pelaksana Tugas Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, DMSI akan mendorong pengembangan industri oleokimia  berbasis investasi dari UE. Potensi industri oleokimia UE, seperti gliserin, surfaktan, sabun, kosmetik, parfum, dan cat, sangat besar. Produk-produk itu bernilai tambah tinggi. Untuk industri senyawa kimia seperti gliserin dan surfaktan, harganya mencapai 1.400-2.000 USD per ton dengan nilai tambah 200 %. Begitu pula produk komestik, parfum, dan cat, harganya 3.000-4.000 USD per ton dengan nilai tambah 600 %.

”Syaratnya, RI harus memiliki produk turunan minyak sawit rendah karbon. Untuk itu, DMSI akan merintis produksi PMO menggunakan teknologi proses kering agar rendah karbon. Indonesia akan jadi negara produsen sawit pertama di dunia yang melahirkan PMO,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Dengan menggunakan teknologi proses kering, emisi karbon selama pemrosesan TBS menjadi minyak sawit jenis PMO dapat diturunkan 79 %. Hal itu akan dibarengi sejumlah upaya menjaga industry sawit berkelanjutan yang tidak merusak hutan. Rintisan program itu akan melibatkan petani sawit mandiri sebagai pemasok TBS sehingga mereka turut mendapatkan nilai tambah dari investasi industri oleokimia, dengan investasi awal 1-3 miliar USD. Untuk pendanaan, DMSI telah menjajaki kerja sama dengan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO), yang siap membiayai tanpa syarat selama 10 tahun. (Yoga)

Kenaikan harga minyak goreng sawit kembali terjadi di tengah upaya pemerintah mencukupi pasokan bahan baku. Lonjakan harga minyak goreng sawit akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 diatasi pemerintah dengan membatasi ekspor CPO dan beberapa turunannya serta mengalihkan untuk memasok industri minyak goreng dalam negeri dan menyediakan minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan HET Rp 14.000 per liter. Pada Januari dan awal Februari 2023 harga Minyakita lebih tinggi dari HET, di beberapa pasar bahkan tidak tersedia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebab kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, karena pergeseran konsumsi minyak goreng dari kualitas premium ke minyak goreng bersubsidi, juga berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri yang menjadi kewajiban eksportir (domestic market obligation/DMO). Pasokan DMO menurun dua  bulan terakhir karena permintaan sawit dunia menurun, sementara pemerintah menerapkan formula enam bagian ekspor harus dikompensasi dengan satu bagian DMO (Kompas, 7/2).

Kebijakan biodiesel B30 akan membuat neraca minyak kelapa sawit defisit pada 2025 dan berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit baru. Oleh karena itu, kebijakan biodiesel Indonesia harus mengakomodasi aspek keberlanjutan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan transparansi. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengemukakan, data Sawit Watch hingga 2022 menunjukkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 25,07 juta hektar. Namun, perkebunan yang menyumbang nilai ekspor CPO mencapai 27,76 miliar dollar AS tersebut 60 % -nya dimiliki oleh pihak swasta. ”Luas perkebunandi Indonesia ini hampir tidak ada kontrol. Bahkan, data ketimpangan perkebunan sawit ke depan kemungkinan akan semakin besar,” ujarnya dalam webinar  problematika minyak kelapa sawit untuk pangan dan energi, Sabtu (4/2).

Menurut Surambo, masalah sawit di Indonesia masih akan muncul seiring kebijakan bahan bakar nabati  B30. Masalah tersebut, salah satunya, terkait defisit neraca CPO pada 2025 untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kondisi defisit CPO untuk memenuhi biodiesel akan meningkatkan ancaman ekspansi perkebunan sawit. Pada akhirnya, pembukaan lahan untuk sawit akan terus merambah wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan. Adanya potensi defisit lahan untuk CPO ini juga tertuang dalam hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI) bersama Greenpeace. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan B30 akan memunculkan defisit lahan seluas 5,25 juta hektar dan meningkat menjadi 9,29 juta hektar untuk B50. ”Ke depan, kemungkinan jika kebijakan biofuel diteruskan dengan scenario yang ada saatini akan terjadi pembukaan lahan baru. Hal ini akan memunculkan potensi deforestasi yang sangat besar meskipun ada usaha pemanfaatan minyak jelantah,” katanya. (Yoga)

Pemerintah meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu untuk menjaga stok minyak goreng selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. ”Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Februari-April 2023,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (30/1). (Yoga)

Upaya pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan tak main-main. Terbaru, mulai Rabu (1/2) ini, pemerintah akan memberlakukan penerapan program biodiesel B35. Sekadar pengingat, biodiesel B35 merupakan campuran biodiesel antara bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit dengan bahan bakar minyak (BBM) diesel. Jadi, lewat B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran BBN ke dalam BBM jenis minyak solar dari 30% (B30) menjadi 35% (B35). Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menilai, implementasi B35 akan berdampak positif bagi emiten perkebunan. Sebab, produk utama emiten sawit akan lebih banyak terserap untuk B35. Alrich mencontohkan kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Emiten sawit Grup Astra ini meraup pendapatan Rp 24,32 triliun pada tahun 2021, naik 29,29% secara tahunan. Laba bersih AALI pun melonjak 136,63% secara tahunan jadi Rp 1,97 triliun. Senada, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti berpendapat, kebijakan program B35 akan mendorong permintaan CPO lebih tinggi. Efeknya, top line emiten CPO berpotensi naik.

JAKARTA, ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan, minyak goreng murah program pemerintah, Minyakita, tetap diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan yang terjadi di pasaran belakangan ini lebih dikarenakan produk tersebut sangat diminati konsumen, sehingga menyebabkan pasokan menjadi terbatas dan harga naik. Untuk memastikan terpenuhinya permintaan yang tinggi terhadap Minyakita tersebut, pemerintah akan menaikkan pasokan dengan mengubah rasio terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) dari sebelumnya 1:9, menjadi 1:6. “Artinya, kalau untuk kebutuhan dalam negeri satu, ekspornya enam. Sebelumnya ekspornya sembilan. Dengan begitu, mudah-mudahan pasokan akan bertambah,” kata Mendag saat mengunjungi Pasar Cisalak di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/01/2023). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 menyebut, Minyakita dan minyakcurah adalah minyak goreng rakyat yang diatur oleh pemerintah, dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter. (Yetede)

Dorongan untuk beralih dari investasi bersifat ekstraktif menuju investasi berkelanjutan semakin kuat, terutama pasca-berlakunya UU Produk Bebas Deforestasi oleh Uni Eropa (UE). Agar tidak tersingkir dari rantai pasok global, pengusaha sektor komoditas mulai membersihkan portofolionya dari investasi yang berkaitan dengan deforestasi dan perusakan lingkungan. Kajian Trase Insights pada September 2022 menunjukkan, deforestasi yang didorong investasi dan ekspansi usaha di sektor komoditas, seperti kelapa sawit, sudah menurun selama hampir satu dekade terakhir. Laporan itu mencatat, pada periode 2018-2020, sebanyak 87 % ekspor minyak kelapa sawit murni dari Indonesia dipasok dari kilang yang secara terbuka melaporkan pabrik pengolahan tempat mereka membeli CPO.

Sebanyak 97 % dari minyak kelapa sawit yang diekspor ke AS, UE, dan Inggris dilakukan oleh pengusaha dengan komitmen antideforestasi. Pasar tersebut sebenarnya hanya membeli 9 % total produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2020. Sementara pasokan ke pasar terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, seperti China, India, dan pasar domestik, masih memiliki risiko deforestasi yang tinggi. Menurut Direktur Regional Tropical Forest Alliance (TFA) untuk Asia Tenggara Rizal Algamar, Rabu (25/1) seiring dengan tren investasi berkelanjutan yang menguat di komunitas global, kesadaran pelaku usaha untuk memutus rantai pasoknya dari deforestasi dan risiko perusakan lingkungan kini semakin tinggi. (Yoga)