Terus turunnya harga tandan buah segar atau TBS membuat petani kelapa sawit memutuskan untuk tidak mengurus kebunnya sampai harganya membaik. Sebagian petani memilih membiarkan kebunnya tanpa perawatan karena hasil penjualan TBS kelapa sawit tak mampu menutupi biaya perawatan. Hal ini dialami Andi Triyono, petani kelapa sawit di kawasan Muara Padang, Banyuasin, Sumsel. Sudah tiga bulan terakhir dia tak merawat 1 hektar kebun sawitnya. Sudah dua bulan terakhir harga TBS di tempat Andi sekitar Rp 500-Rp 700 per kg. Harga turun bertahap. Sebelum kebijakan larangan ekspor CPO dikeluarkan, harga TBS sempat menyentuh Rp 3.500 per kg.

Begitu pemerintah pusat melarang ekspor CPO untuk menurunkan harga minyak goreng, harga TBS langsung terjerembap ke Rp 1.500 per kg dan kini jadi Rp 700 per kg. Andi pun tak mampu lagi merawat kebunnya karena hasil penjualan TBS jauh lebih rendah dari biaya pupuk dan herbisida. Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng harga TBS petani swadaya anjlok hingga Rp 350 per kg. Adapun di Kabupaten Kotawaringin Timur, harganya Rp 800 per kg sejak lima minggu lalu. (Yoga)

Pemerintah menginstruksikan BPKP mengaudit tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir. Langkah ini diharapkan bisa membenahi tata kelola industri yang melibatkan 16,2 juta orang serta menjadi penghasil devisa ekspor utama bagi Indonesia itu. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Rakor Audit Perkebunan Kelapa Sawit Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta, Kamis (7/7) mengatakan, efisiensi dan digitalisasi kini menjadi keharusan, termasuk di industri sawit. Apalagi, ke depan peran kelapa sawit sangat besar, tak hanya untuk pangan, tetapi juga energi.

”Nanti semua pihak tidak bisa main-main lagi. Tidak bisa ada pungutan-pungutan tidak jelas pada (industri) sawit,” ujarnya. Menurut dia, audit hulu-hilir industri sawit itu merupakan perintah Presiden Jokowi. Terkait itu, pihaknya meminta kepada para bupati dari AKPSI membantu BPKP dalam memberikan data. Audit direncanakan selama tiga bulan. Perbaikan tata kelola yang ditempuh melalui audit diharapkan turut mendongkrak produktivitas sawit di Indonesia dari 4-5 ton per hektar menjadi 10-12 ton per hektar dalam 5-10 tahun ke depan. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, dari perhitungan sementara, ada 16,2 juta orang terlibat di industri sawit nasional, nilai ekspornya mencapai 35 miliar USD per tahun. (Yoga)

Tergiur harga lima kali lipat, petani sawit di beberapa daerah perbatasan ramai-ramai menjual tandan buah segar ke Malaysia. Penjualan lewat jalur tikus itu semakin marak setelah harga tandan di dalam negeri menukik tajam. Penuhnya tangki penyimpanan  memicu pabrik kelapa sawit tidak menyerap hasil panen mereka. Petani sawit di  beberapa daerah menjual berton-ton tandan buah segar ke Malaysia lewat jalur tikus. Akibat harga TBS yang rendah di Tanah Air, tak ada pabrik kelapa sawit yang mau membeli. (Yetede)

Jalur-jalur tikus menjadi pilihan sejumlah petani sawit di beberapa daerah perbatasan untuk menjual hasil panennya ke Malaysia. Para petani menjual berton-ton  tandan buah segar (TBS) ke negeri Jiran lantaran beberapa alasan. Dari kesulitan menjual ke pabrik  kelapa sawit di dalam negeri hingga harga yang terlampaui rendah di Tanah Air. "Kalau ada orang yang mengatakan mereka menyelundupkan, itu terlampau berat istilahnya. Mereka berupaya menyelamatkan hidup dan rumah tangganya dengan menjual hasil panen ke Malaysia," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurun, kepada Tempo, kemarin. Menurut Gulat, beberapa petani menjual hasil panen ke negeri tetangganya setelah ambruknya harap TBS di Indonesia beberapa bulan lalu. Disamping itu, penjualan ke Malaysia dianggap perlu dilakukan lantaran buah sawit menumpuk tidak terserap pabrik di beberapa daerah. (Yetede)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai mengumpulkan data untuk mengaudit industri sawit dari hulu sampai hilir. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, lingkup audit sawit tersebut sangat luas, dari kebun, pabrik minyak sawit mentah, pabrik produk turunan, ekspor, hingga ke penggunaan dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) "Itu akan kami lihat semua sehingga tata kelola akan diatur kembali dari awal sampai akhir," ujar Ateh. Menurut Ateh ada persoalan mendasar yang ditemukan BPKP dalam proses audit tersebut, yakni ihwal kesinambungan dan kemutakhiran data. Ia mencontohkan, data perkebunan rakyat yang ia terima dari pemerintah masih data 2010. Dalam data tersebut, luas perkebunan rakyat sebanyak 42% dari total luas perkebunan sawit Indonesia. (Yetede)

Pemerintah tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu dan hilir terkait pengendalian minyak goreng. Hal itu, antara lain, ditempuh dengan mempercepat realisasi ekspor CPO. Percepatan ekspor dimaksudkan untuk menaikkan harga tandan buah sawit (TBS) di tingkat petani. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (2/7) meminta Kemendag mempercepat ekspor CPO dan produk turunannya karena kapasitas tangki-tangki diperkirakan kembali penuh dalam waktu dekat. Selain itu, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani masih rendah. Luhut menambahkan, saat ini harga minyak goreng telah mencapai Rp 14.000 per liter di Jawa-Bali sehingga kebijakan di sisi hulu dapat mulai direlaksasi secara hati-hati untuk mempercepat ekspor dan memperbaiki harga TBS di tingkat petani. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menjajaki pendirian pabrik pengolahan sawit berbasis  koperasi sebagai alternatif memperbaiki kesejahteraan petani kelapa sawit. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (1/7) berharap upaya itu bisa menjaga suplai minyak goreng di masyarakat yang selama ini dinilai masih bermasalah. (Yoga)

PT Tri Putra Agro Persada Tbk (TAPG) menerima dividen sebesar Rp 150 miliar dari ventura bersama PT Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) dan entitas anaknya. USTP merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan hasil minyak  kelapa sawit yang sedang berkembang pesat. "Dividen tersebut diterima perusahaan pada 30 Juni 2022 USTP merupakan perusahaan ventura bersama dari perseroan yang sahamnya dimiliki TAPG sebanyak 50%," ujar Corporate Secretary Agro Joni Tjeng dalam keterbukaan informasi, Kamis (30/6). Ia mengatakan, PT Union Sampoerna Triputra Persada (Group) memiliki 6 perkebunan kelapa sawit  di Kalimantan Tengah, dengan luasan sekitar 70.000 hektare. Perusahaan juga memiliki 4 pabrik pengolahan kelapa sawit. Direktur TPAG Budiarto Abadi menambahkan, perseroan juga berencana membangun satu pabrik palm kernel oil dengan biogas di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 300 tph. (Yetede)

Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan nama-nama perusahaan sawit yang belum merealisasikan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang telah disetujui. "Ini ada yg belum merealisasikan persetujuan ekspornya. Industri nabati. Data ini berdasarkan report daripada pelaku sektor usaha. Ini per hari ini," kata Zulkifli dalam rapat bersama pengusaha-pengusaha minyak goreng, Senin (27/7)

Berdasarkan data dari INA Trade Kementerian Perdagangan, terdapat 26 perusahaan sawit yang belum merealisasikan ekspornya. Menurut Zulkifli, laporan terakhir yang telah diterima Kemendag menunjukkan dari 2.251.125 izin ekspor, baru 59,58 % yang terealisasi. Sedangkan, 40 % lainnya masih belum menggunakan izin ekspornya. Menurut Zulkifli data yang masuk seperti itu, tapi bisa juga produsennya belum lapor. (Yoga)

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani dilaporkan anjlok lebih dari 70 % di 22 provinsi. Pemerintah diminta bergerak cepat dengan mengintervensi. Tidak hanya dalam jangka pendek untuk meringankan beban di tingkat hulu, tetapi juga memperbaiki tata kelola industri sawit agar lebih berpihak pada petani. Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kamis (23/6) harga TBS petani swadaya anjlok 72 % dibandingkan sebelum adanya kebijakan larangan CPO. Per Kamis, harga rata-rata TBS di 22 provinsi dengan kebun sawit adalah Rp 1.050 per kg.

Anggota Komisi IV DPR dari PKS, Hermanto, mengatakan, jatuhnya harga TBS tak lepas dari struktur industri sawit yang oligopolistik. ”Pemerintah harus mengintervensi dengan menstabilkan harga TBS agar perkebunan sawit rakyat ini tetap memiliki harapan untuk hidup. Pemerintah tidak punya stok dan tempat pengolahan. Tak ada buffer stock. Hal itu membuat posisi pemerintah sangat lemah terhadap pelaku usaha,” ujar Hermanto. Ia menuturkan, pemerintah harus memiliki tempat pengolahan CPO, jika harga TBS jatuh, pemerintah dapat langsung membelinya untuk menjadi buffer stock.  (Yoga)