BPKP Audit Industri Sawit
Pemerintah menginstruksikan BPKP mengaudit tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir. Langkah ini diharapkan bisa membenahi tata kelola industri yang melibatkan 16,2 juta orang serta menjadi penghasil devisa ekspor utama bagi Indonesia itu. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Rakor Audit Perkebunan Kelapa Sawit Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta, Kamis (7/7) mengatakan, efisiensi dan digitalisasi kini menjadi keharusan, termasuk di industri sawit. Apalagi, ke depan peran kelapa sawit sangat besar, tak hanya untuk pangan, tetapi juga energi.
”Nanti semua pihak tidak bisa main-main lagi. Tidak bisa ada pungutan-pungutan tidak jelas pada (industri) sawit,” ujarnya. Menurut dia, audit hulu-hilir industri sawit itu merupakan perintah Presiden Jokowi. Terkait itu, pihaknya meminta kepada para bupati dari AKPSI membantu BPKP dalam memberikan data. Audit direncanakan selama tiga bulan. Perbaikan tata kelola yang ditempuh melalui audit diharapkan turut mendongkrak produktivitas sawit di Indonesia dari 4-5 ton per hektar menjadi 10-12 ton per hektar dalam 5-10 tahun ke depan. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, dari perhitungan sementara, ada 16,2 juta orang terlibat di industri sawit nasional, nilai ekspornya mencapai 35 miliar USD per tahun. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023