Upaya pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan tak main-main. Terbaru, mulai Rabu (1/2) ini, pemerintah akan memberlakukan penerapan program biodiesel B35. Sekadar pengingat, biodiesel B35 merupakan campuran biodiesel antara bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit dengan bahan bakar minyak (BBM) diesel. Jadi, lewat B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran BBN ke dalam BBM jenis minyak solar dari 30% (B30) menjadi 35% (B35). Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menilai, implementasi B35 akan berdampak positif bagi emiten perkebunan. Sebab, produk utama emiten sawit akan lebih banyak terserap untuk B35. Alrich mencontohkan kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Emiten sawit Grup Astra ini meraup pendapatan Rp 24,32 triliun pada tahun 2021, naik 29,29% secara tahunan. Laba bersih AALI pun melonjak 136,63% secara tahunan jadi Rp 1,97 triliun. Senada, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti berpendapat, kebijakan program B35 akan mendorong permintaan CPO lebih tinggi. Efeknya, top line emiten CPO berpotensi naik.

JAKARTA, ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan, minyak goreng murah program pemerintah, Minyakita, tetap diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan yang terjadi di pasaran belakangan ini lebih dikarenakan produk tersebut sangat diminati konsumen, sehingga menyebabkan pasokan menjadi terbatas dan harga naik. Untuk memastikan terpenuhinya permintaan yang tinggi terhadap Minyakita tersebut, pemerintah akan menaikkan pasokan dengan mengubah rasio terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) dari sebelumnya 1:9, menjadi 1:6. “Artinya, kalau untuk kebutuhan dalam negeri satu, ekspornya enam. Sebelumnya ekspornya sembilan. Dengan begitu, mudah-mudahan pasokan akan bertambah,” kata Mendag saat mengunjungi Pasar Cisalak di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/01/2023). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 menyebut, Minyakita dan minyakcurah adalah minyak goreng rakyat yang diatur oleh pemerintah, dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter. (Yetede)

Dorongan untuk beralih dari investasi bersifat ekstraktif menuju investasi berkelanjutan semakin kuat, terutama pasca-berlakunya UU Produk Bebas Deforestasi oleh Uni Eropa (UE). Agar tidak tersingkir dari rantai pasok global, pengusaha sektor komoditas mulai membersihkan portofolionya dari investasi yang berkaitan dengan deforestasi dan perusakan lingkungan. Kajian Trase Insights pada September 2022 menunjukkan, deforestasi yang didorong investasi dan ekspansi usaha di sektor komoditas, seperti kelapa sawit, sudah menurun selama hampir satu dekade terakhir. Laporan itu mencatat, pada periode 2018-2020, sebanyak 87 % ekspor minyak kelapa sawit murni dari Indonesia dipasok dari kilang yang secara terbuka melaporkan pabrik pengolahan tempat mereka membeli CPO.

Sebanyak 97 % dari minyak kelapa sawit yang diekspor ke AS, UE, dan Inggris dilakukan oleh pengusaha dengan komitmen antideforestasi. Pasar tersebut sebenarnya hanya membeli 9 % total produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2020. Sementara pasokan ke pasar terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, seperti China, India, dan pasar domestik, masih memiliki risiko deforestasi yang tinggi. Menurut Direktur Regional Tropical Forest Alliance (TFA) untuk Asia Tenggara Rizal Algamar, Rabu (25/1) seiring dengan tren investasi berkelanjutan yang menguat di komunitas global, kesadaran pelaku usaha untuk memutus rantai pasoknya dari deforestasi dan risiko perusakan lingkungan kini semakin tinggi. (Yoga)

Pemerintah kini tengah menyederhanakan aturan peremajaan agar produktivitas kebun kelapa sawit dapat didongkrak. Permentan No 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit menyatakan peremajaan kelapa sawit dilakukan pada lahan dengan tanaman yang usianya lebih dari 25 tahun. Lahan yang diremajakan dalam program ini maksimal empat hektar per pekebun. Sekjen Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bertujuan meningkatkan produktivitas kelapa sawit sekaligus menjaga keseimbangan pangan dan energi. Namun, pelaksanaan PSR masih sangat lambat karena banyak kriteria dan standar yang cukup rumit untuk dipenuhi petani, di antaranya penentuan koordinat kebun petani, pembuatan surat pernyataan bahwa kebun tidak di areal gambut dan kawasan hutan lindung, serta verifikasi atas data itu.

Selama ini, banyak petani yang tidak memiliki kapasitas menentukan koordinat kebun berdasarkan citra satelit. ”Hal itu menyebabkan proses pendataan hingga verifikasi sangat panjang. Memakan waktu setengah tahun. Proses panjang itu membuat bibit sawit telanjur tua. Padahal, bibit sawit yang baik idealnya ditanam pada usia 11 bulan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (15/1). Menurut Darto, untuk lebih mempercepat proses, pemerintah perlu memiliki rencana strategis PSR. Misalnya, Kementan menyiapkan data petani sawit mandiri beserta koordinat kebun sehingga langsung bisa diverifikasi KLHK. ”Petani yang memiliki kebun di kawasan gambut dan hutan lindung jelas tidak perlu diproses, sedangkan yang sudah sesuai persyaratan langsung segera diproses PSR-nya,” katanya. (Yoga)

Harga tandan buah segar sawit, pupuk, penyelesaian legalitas kebun sawit rakyat, serta sejumlah program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjadi catatan akhir tahun 2022 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung, dalam keterangannya, Minggu (8/1) menyatakan, harga rata-rata pupuk tahun 2022 meningkat 100-150 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Yoga)

Kemendag menetapkan harga referensi minyak sawit (CPO) untuk penetapan bea keluar dan tarif pungutan ekspor periode 1-15 Januari 2023 sebesar 858,96 USD per ton. Angka ini turun dari periode 16-31 Desember 2022 yang 871,99 USD per ton. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso, Jumat (30/12) menyatakan, penurunan dipengaruhi turunnya pasokan akibat hujan, pelemahan kurs rupiah terhadap USD, dan peningkatan permintaan terhadap minyak nabati pesaing, khususnya minyak kedelai. (Yoga)

JAKARTA, ID – Realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga penghujung tahun ini baru mencapai 273.666 hektare (ha), atau sekitar 50% dari target yang pernah dicanangkan pemerintah seluas 540 ribu ha sampai akhir 2022. Salah satu penyebabnya adalah persyaratan PSR yang sangat ketat, terutama terkait status dan legalitas lahan milik para petani atau pekebun sawit. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sepanjang 2016-2022, program PSR menjangkau 273.666 ha lahan sawit milik 120.168 pekebun dengan total dana hibah yang disalurkan BPDPKS mencapai Rp 7,52 triliun. Luasan lahan PSR tersebut sekitar 21% berada di wilayah Sumatra Selatan, 13% di Aceh, 12% di Riau, 9% di Sumatra Utara, 7% di Jambi, 6% di Kalimantan Barat, 6% di Kalimantan Tengah, 6% di Sulawesi Barat, 4% di Bengkulu, 4% di Sumatra Barat, dan 12% di wilayah lainnya. Khusus pada 2022, PSR menjangkau 30.759 ha dengan dana tersalurkan Rp 923 miliar. (Yetede)

Program peremajaan sawit rakyat atau PSR yang dicanangkan pemerintah belum berjalan sesuai harapan. Aturan yang terlalu berat dinilai membuat capaian program tak optimal. Padahal, peremajaan tanaman dapat mendongkrak pendapatan petani, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan peremajaan kebun sawit milik petani seluas 540.000 hektar (ha) hingga tahun 2024. Namun, berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), realisasi program PSR sejak tahun 2016 hingga 2022 baru  273.666 ha dengan total dana yang dikucurkan Rp 7,52 triliun. Realisasi PSR berfluktuasi dengan tren yang cenderung turun dua tahun terakhir. BPDPKS mencatat, realisasi PSR pada tahun 2019 mencapai 90.491 ha dengan dana yang dikeluarkan Rp 2,2 triliun. Pada 2020 realisasinya bertambah menjadi 94.033 ha dengan dana Rp 2,6 triliun, kemudian turun menjadi 42.212 ha (Rp 1,6 triliun) tahun 2021 dan turun lagi menjadi 30.759 ha (Rp 923 miliar) pada 2022. Penurunan itu, menurut Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman, karena ada regulasi baru yang mewajibkan petani yang akan ikut program peremajaan untuk menjamin lahan tidak berada di kawasan hutan, tidak di kawasan gambut, dan tidak tumpang tindih dengan hak guna usaha dari perkebunan lain.

 Menurut Eddy, tiga persyaratan itu menyulitkan petani sawit. Mereka juga harus mendapatkan surat keterangan itu dari instansi-instansi yang berwenang, seperti KLHK serta Kementerian ATR/BPN. Program PSR merupakan upaya menanam kembali sawit yang usianya telah 25 tahun atau lebih dan tak produktif. Pemerintah melalui BPDPKS memberikan Rp 30 juta per ha dengan maksimum lahan 4 ha. ”Target yang diinginkan oleh Presiden (Jokowi) 180.000 ha per tahun. Itu yang akan kita capai,” ujar Eddy dalam konferensi pers akhir tahun BPDPKS di Jakarta, Kamis (22/11/2022). Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung berkata, ”180.000 ha pun sulit tercapai, padahal, petaninya ada, uangnya ada, dan benihnya  tersedia. Mengapa terjadi seperti itu? Karena legalitas kebun sawit petani. Pemerintah membuat prosedur tetap PSR yang juga menyulitkan pemerintah sendiri,” kata Tungkot. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, turunnya capaian PSR disebabkan keterbatasan wewenang BPDPKS terkait persyaratan PSR sebagaimana diatur Permentan No 3 Tahun 2022. Dalam peraturan itu, kementerian lain diikutsertakan untuk mengatur persyaratan PSR, yakni KLHK terkait kawasan hutan dan ATR/BPN terkait izin hak guna usaha (HGU) serta sertifikasi yang tidak diakui. (Yoga)

Realisasi program peremajaan sawit rakyat terus turun. Pada 2020 mencapai 94.033 hektar, menjadi 42.212 hektar pada 2021, kemudian menjadi 30.759 hektar pada 2022. Menurut Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman, Kamis (22/12) hal ini karena regulasi baru yang menyulitkan peremajaan. (Yoga)

Kabar baik menghampiri industri sawit Indonesia. Aturan baru penerapan B-35 untuk bahan bakar minyak jenis Biosolar mulai Januari 2023, digadang-gadang mampu menjaga harga minyak sawit mentah pada tahun depan, saat beragam tantangan menghadang. Sejumlah kalangan meramal berbagai faktor eksternal, seperti ekses resesi global, dan mulai lancarnya pasokan bahan bakar nabati dari Ukraina bakal menekan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).Namun, daya serap pasar domestik terhadap salah satu komoditas andalan Indonesia tersebut, sebagai imbas beleid B-35, diyakini bakal membuat harga sawit global terungkit.Peningkatan porsi biodiesel menjadi 35% di dalam Biosolar, di mana saat ini masih 30% (B-30), dipercaya membuat stok CPO sebagai bahan baku biodiesel makin ketat pada paruh pertama 2023. Terlebih, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 205/2022 yang menjadi dasar dari penerapan B-35 dikeluarkan hanya sekitar 2 pekan sebelum berganti tahun. Perihal kebijakan baru tersebut, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono mengatakan, Indonesia masih memiliki pasokan CPO yang memadai untuk mendukung program B-35. Artinya, pelaku usaha tidak perlu banyak melakukan perubahan strategi bisnis agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. Senada, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Policy (PASPI) Tungkot Sipayung menilai penerapan B-35 sebagai langkah jitu dalam menghadapi ancaman resesi global 2023.Tungkot menuturkan, ancaman resesi pada tahun depan bisa menyebabkan penurunan harga CPO di pasar global hingga ke level US$700 per ton karena melemahnya daya beli.