Regulasi komoditas bebas deforestasi (European Union DeforestationFree Regulation/EUDR) menjadi salah satu isu perdagangan global saat ini. Kebijakan yang berlaku sejak Juni 2023 itu mensyaratkan penjualan produk sawit harus melewati uji tuntas guna memastikan tak berasal dari lahan hasil penggundulan, pembakaran, ataupun perambahan hutan. Ikhtiar yang dilakukan di antaranya mendorong sertifikasi sawit berkelanjutan berdasarkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun, sertifikasi dengan pendekatan konvensional yang saat ini berjalan dinilai kurang efektif dan efisien dari segi proses ataupun biayanya. Agar lebih efektif dan efisien, sejak 2015 dikembangkan konsep sertifikasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi atau kewilayahan (jurisdictional approach/JA). Proyek percontohan sertifikasi JA ini ada Kabupaten Seruyan di Kalteng; Negara Bagian Sabah, Malaysia; dan Ekuador. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu produsen sawit di Indonesia, tetapi bukan yang terbesar. Produksi sawitnya hanya 62.310 ton pada 2020, jauh dibandingkan Kabupaten Rokan Hulu yang produksinya 690.942 ton pada 2021, tetapi, komoditas sawit ini menjadi penopang utama ekonomi Seruyan, selain komoditas kayu bulat.

Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Seruyan Albidinnor mengatakan, sawit menggerakkan ekonomi desa hingga kota karena memiliki efek ganda lebih besar dibandingkan komoditas kayu bulat, karena sawit membuka mata rantai usaha lain, seperti penyuplai bahan kebutuhan pokok, pupuk, benih, tenaga kerja, dan alat produksi pertanian. ”Penting sekali menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit. Ada tiga jenis perkebunan sawit, yakni yang dikelola oleh petani swadaya, petani plasma, dan perusahaan. Total ada 32 perusahaan sawit yang beroperasi saat ini,” ujar Albidinnor pada acara working group RSPO, Senin (28/8) di Bali. Upaya menjaga keberlangsungan sawit, tidakklah mudah. Di tataran hulu, konflik antara petani dan perusahaan sawit kerap terjadi karena legalitas lahan garapan. Sesuai ketentuan perundangan, perusahaan sawit wajib memberi 20 % lahannya untuk kebun petani swadaya. Namun, tak banyak perusahaan yang melakukannya. Jumlah petani swadaya saat ini 20.000 orang, yang terdata oleh penyuluh pertanian lapangan 15.000 orang. Luas lahan garapan rata-rata 1-2 hektar per petani, yang terpencar, bahkan beririsan dengan lahan konsesi dan hutan konservasi. Untuk mengakselerasi sertifikasi yurisdiksi di Seruyan dilakukan pendataan jumlah petani, luas lahan yang digarap, dan sebarannya, untuk memetakan wilayah perkebunan sawit secara menyeluruh, baik yang dikelola petani swadaya, petani plasma, maupun perusahaan. Albidinnor mengatakan, bagi Seruyan, pengelolaan sawit secara berkelanjutan tidak hanya penting untuk menjaga bentang alam dan keberlangsungan usaha, juga berimplikasi pada kepastian produk sawitnya bisa diterima di pasar global sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi petani. (Yoga)

Industri sawit nasional tidak sedang baik-baik saja. Produksi minyak sawit terus menurun dalam empat tahun terakhir, hingga pada 2022 hanya 46,72 juta ton. Target produksi 90 juta ton per tahun pada 2045 jauh panggang dari api. Biang keroknya adalah produktivitas yang menurun akibat tanaman yang menua, serta peremajaan tanaman yang mandek. Hambatan dagang di luar negeri dan kebijakan dalam negeri juga menjadi tantangan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Hartono dalam diskusi bersama media di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Rabu (23/8) mengatakan, Indonesia hingga kini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Pada 2022, industri sawit menyumbang devisa 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Namun, berbagai tantangan menghadang di tengah penurunan produksi.

”Produksi sawit nasional sudah mencapai puncak dan sedang berada dalam tren menurun. Jangan sampai seperti industri gula nasional yang dulu pernah terbesar kedua di dunia, lalu terpuruk karena kebijakan enggak pas dan enggak kondusif,” kata Eddy. Penyebab utama menurunnya produksi sawit nasional adalah komposisi tanaman tua di perkebunan sawit rakyat yang semakin besar. Sementara, program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan pemerintah melalui pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah menargetkan PSR seluas 185.000 hektar per tahun. Namun, realisasinya hanya 25.000 hingga 30.000 hektar per tahun, hanya 16 % dari target. (Yoga)

Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur, bekerja sama dengan PT Julong Group Indonesia, perusahaan perkebunan sawit asal China yang mengelola 100.000 hektar lahan di Kalimantan dan Sumatera, untuk mengembangkan mesin traktor pengangkut tandan buah segar (TBS). ”Kami melihat potensi pengembangan otomatisasi atau dikombinasi dengan artificial intelligence. Itu nanti akan membuat pascapanen lebih bagus dan efektif,” ujar Rektor ITK Agus Rubiyanto, Rabu (16/8/2023). (Yoga)

JAKARTA,ID-Tiongkok ingin meningkatkan pembelian minyak sawit dari Indonesia ke level 8 juta ton, seiring pulihnya kegiatan ekonomi di negara tersebut. Ketika  pandemi Covid-19 menerjang pada 2020, impor minyak sawit dari RI oleh Negeri Tirai bambu itu hanya mencapai 6 juta ton. Tiongkok sejak 2019 tercatat sebagai pemborong utama minyak sawit nasional, sementara pada 2018 masih di bawah bayang-banyang India. Menurut  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Marton, ditengah-tengah upaya pemerintah RI dan pelaku usaha mencari pasar baru non tradisional, ekspor minyak sawit ke Tiongkok justru  menunjukkan tren peningkatan. "Ekspor ke Tiongkok  sebelum Covid-19 sekitar 8 juta ton. Kemarin saya dari Tiongkok, mereka minta lagi tambahan, kalau waktu Covid-19 hanya 6 juta ton, tahun ini akan naik sedikit menjadi 7 juta ton, diharapkan tahun depan 8 juta ton, bahkan lebih. Meski begitu, kita bersama-sama pemerintah tetap mencari pasar baru non tradisional," kata Eddy dalam sebuah diskusi tentang perkelapasawitan, baru-baru ini. (Yetede)

Perusahaan perdagangan dan pemroses produk pertanian multinasional, Louis Dreyfus Company (LDC), menargetkan pembangunan pabrik pemurnian gliserol di Lampung selesai dalam kurun dua tahun ke depan. Aksi korporasi ini merupakan bagian upaya LDC untuk memperluas bisnis hilirisasi kelapa sawit. Country Head LDC Indonesia Rajat Dutt, Kamis (3/8/2023), mengatakan, di Indonesia, bisnis komoditas minyak kelapa sawit termasuk penyumbang terbesar dalam pendapatan perusahaan. Bisnis minyak kelapa sawit yang dia maksud juga telah mencakup biodiesel. (Yoga)

Sebanyak 10.000 ton cangkang kelapa sawit dari Aceh diekspor ke Jepang via Pelabuhan Krueng Geukuh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, oleh PT Biomassa Andalas Indonesia Kharisma. ”Kami jual ke Jepang, pada perusahaan pembangkit listrik, sebagai bahan bakar pengganti batubara. Harganya 130 dollar AS per ton,” kata Direktur PT Biomas Andalan Indonesia Kharisma Peter Halim, Selasa (1/8/2023). (Yoga)

Wilmar Group lebih memilih untuk fokus meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit plasma daripada upaya memperluas lahan yang memiliki banyak tantangan.Plantations Head Wilmar Indonesia Simon Siburat mengatakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang digalakkan pemerintah dinilai mampu mewujudkan target perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kebun plasma.“Usaha kita untuk meningkatkan kualitas sawit plasma agar maksimal yaitu dengan melakukan replanting terlebih dahulu. Kalau mereka tidak melakukan peremajaan, maka mereka masih memakai bibit-bibit sawit yang lama yang kurang jelas kualitasnya,” ujarnya saat ditemui Bisnisdi Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan (Sumsel), Senin (31/7). “Semuanya menggunakan bibit dari kita dan hasilnya lebih bagus bisa 6 ton sawit yang dihasilkan per hektarenya,” katanya.Selain kualitas bibit unggul yang dipakai, ke depan setiap pokok pohon akan dilakukan perawatan dan pemupukan yang maksimal. Sementara itu, Wilmar memberikan pendampingan dari segi pupuk dan lainnya tetapi para petani yang mengurusnya secara mandiri.

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya mempercepat pengujian bioavtur ke tahap produksi komersial. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana, memastikan tahap awal pengujian modifikasi bahan bakar pesawat dan minyak sawit itu berjalan lancar. Menurut dia, bioavtur yang sejauh ini dipakai dalam percobaan adalah campuran avtur dengan 2,4 persen minyak inti sawit alias bioavtur J2,4. "Tantangan berikutnya adalah pengembangan pilot plant skala komersial dengan harga keekonomian yang terjangkau," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Tak ubahnya pengembangan bahan bakar nabati lain, bioavtur menjadi salah satu implementasi turunan Peraturan Menteri Energi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Konversi minyak inti sawit atau refined, bleached, and deodorized palm kernel oil (RBDPKO) berawal dari penelitian PT Pertamina (Persero) dan Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung dalam skala laboratorium pada 2012. Minyak inti sawit yang dipakai tim penelitian bioavtur itu sudah melalui penyulingan khusus untuk menghilangkan asam lemak, disusul penjernihan untuk menghilangkan warna dan baunya. (Yetede)

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis di Indonesia. Perkebunan dan industrinya turut menggerakkan ekonomi petani, korporasi, dan ekspor. Pada April 2023, Presiden Jokowi menandatangani Kepres No 9 Tahun 2023 tentang Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas yang diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu dibentuk karena masih terdapat persoalan tata kelola industri kelapa sawit. Mei 2023, Uni Eropa memberlakukan UU Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Ekspor sejumlah produk Indonesia ke Uni Eropa, seperti sawit, kopi, dan kakao, bisa terhambat. Begitu juga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Padahal, pada 2021, negara-negara Eropa mengimpor 384.322 ton CPO senilai 409,615 juta USD dan 3,471 juta ton minyak sawit lain senilai 3,54 miliar USD dari Indonesia.

Pada Juni 2023, pemerintah menggelar konsultasi public perihal kebijakan ekspor CPO melalui Bursa berjangka di Indonesia. Kemendag, melalui Bappebti, berharap ekspor melalui bursa berjangka ini menghasilkan bank data yang akurat, misalnya data ekspor, akan mendukung pembentukan data acuan yang transparan. Nantinya, kepemilikan hak ekspor saja tak cukup untuk dapat mengekspor CPO. Eksportir juga disyaratkan memiliki bukti transaksi perdagangan CPO di bursa berjangka, yang hanya berlaku untuk CPO berkode HS 15111000, tidak mencakup produk turunan CPO. Berbagai halterkait kelapa sawit, dari hulu ke hilir, berujung pada upaya menata industri sawit sehingga berdampak positif pada negara, industri, korporasi, dan petani. Masyarakat yang secara tak langsung terlibat di rantai industri pun dapat menikmati hasil positif yang terkelola baik. Jangan lupa juga,keberlanjutan lingkungan mesti dipertimbangkan dalam menata industri kelapa sawit. (Yoga)

JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemilik perkebunan kelapa sawit melaporkan secara mandiri kondisi lahan perkebunan dan izin usaha yang dimiliki untuk membenahi masalah tumpang-tindih lahan perkebunan dengan kawasan hutan. Namun sejumlah pihak pesimistis upaya pendataan kali ini dapat memperbaiki tata kelola sawit.

Guru besar kebijakan kehutanan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo, menyatakan ragu akan skema pelaporan mandiri yang dipilih pemerintah. Dia juga mempertanyakan mekanisme verifikasi terhadap informasi yang disampaikan para pemilik kebun. "Kondisi di lapangan sering kali berbeda dengan laporan, baik dari sisi luasnya, jumlahnya, maupun konfliknya," kata dia saat dihubungi, kemarin.

Menurut Hariadi, tanpa data yang akurat, keputusan yang diambil pemerintah tidak akan bisa tepat sasaran. Dia juga mengkritik langkah pemerintah yang hanya menyasar perusahaan perkebunan. Hariadi menuturkan perlu juga ada evaluasi terhadap kinerja pemerintah sebagai penerbit izin. "Tata kelola pemerintah terkait dengan perizinan (sawit) seolah-olah baik-baik saja, padahal masalahnya justru pada pemberi izin." (Yetede)