Pemprov Kalteng masih menunggu hasil evaluasi pemerintah pusat tentang perkebunan sawit masuk kawasan hutan. Ketegasan aturan dinilai bisa mencegah konflik agraria di lapangan. Pada April 2023, Presiden Jokowi menandatangani Kepres No 9 Tahun 2023 tentang Satgas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas yang diketuai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersebut dibentuk, mempertimbangkan masih terdapat persoalan tata kelola industri kelapa sawit. Satgas ini dibentuk untuk penanganan dan perbaikan tata kelola industri sawit. Salah satu perhatiannya adalah melihat dan mengevaluasi kembali perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan.

Plt Kadis Perkebunan Kalteng Rizky Badjuri menjelaskan, satgas bekerja sejak April 2023, untuk menyelesaikan problem perkebunan masuk kawasan hutan hingga Desember 2023. Namun, hingga kini hasilnya belum jelas. ”Kami masih menunggu, begitu juga pengusaha. Satgas ini punya peranan penting dan bisa berdampak pada iklim investasi di Kalteng, terutama mencegah konflik dengan masyarakat,” ungkap Rizky, di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (16/2). Rizky mengatakan, pihaknya tidak terlibat jauh dalam kerja satgas sawit di Kalteng sehingga hanya bisa menunggu. ”Semakin lama hasilnya keluar, dampaknya banyak,” ujarnya. Kalteng, merupakan salah satu wilayah fokus kerja satgas sawit, karena ada 632.133,96 hektar (ha) kebun sawit di Kalteng yang dinilai masuk kawasan hutan. Jumlah itu merupakan bagian dari total 3,3 juta ha kawasan perkebunan sawit di Indonesia yang diduga masuk kawasan hutan. (Yoga) 

Iklim investasi di sektor sawit nasional harus terus dijaga agar industri tersebut tetap bisa berkontribusi sebagai sumber devisa negara. Iklim investasi yang kondusif di sektor itu dapat tercipta apabila ketidakpastian hukum dapat diselesaikan, misalnya dalam penuntasan kasus perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Selain itu, penegasan hukum mesti  dijalankan sehingga tercipta kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha sawit nasional. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Muhammad Hadi Sugeng Wahyudiono memaparkan tiga tantangan industri sawit sebagai penggerak ekonomi Indonesia,  yakni produktivitas yang stagnan, tuntutatn Fasilitas Pembangunan kebun Masyarakat (FPKM) 20%, serta kebun sawit yang terindentifikasi masuk kawasan hutan. Dalam menghadapi isu-isu itum perlu langkah solutif serta kolaboratif. (Yetede)

Pada tahun 2022, Pakistan, yang menggantungkan 95 % kebutuhan minyak nabatinya dari impor, panik atas kebijakan mendadak Indonesia yang menghentikan keran ekspor sawit karena 90 % sumber pasokan minyak sawit Pakistan berasal dari Indonesia. ”Saya ingat betul, stok (minyak sawit) tinggal 21.000 ton. Hanya cukup untuk seminggu,” kata Rasheed Jan Mohammed, CEO Konferensi Minyak Nabati Pakistan (PEOC) 2024, dalam pertemuan jejaring bisnis yang digelar Konjen RI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kamis (11/1) di Karachi, Pakistan. Pertemuan digelar sebelum penyelenggaraan PEOC 2024 pada Sabtu (13/1) di Karachi.

Pakistan mengolah sebagian besar minyak sawit asal Indonesia menjadi bermacam produk makanan, termasuk minyak goreng dan tentunya minyak vanaspati ghee (minyak nabati dengan tekstur semipadat). Kuliner di Pakistan yang serba berminyak menjadikan minyak sawit sebagai kebutuhan pokok, seperti juga di Indonesia. ”Minyak sawit bagi Pakistan seperti darah yang mengaliri tubuh. Sangat berdampak pada rasa di dapur dan di meja makan,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konjen RI di Karachi. Bersamaan dengan kebijakan larangan ekspor sawit Indonesia tersebut, di Pakistan terjadi ketidakstabilan politik akibat PM Pakistan saat itu, Imran Khan, digulingkan dalam mosi tidak percaya parlemen.

Agar krisis itu tak menjadi petaka, Jan Mohamed bersama pejabat negaranya bergegas ke Jakarta untuk melobi agar larangan ekspor minyak sawit Indonesia dibuka kembali dan dikabulkan dikabulkan Pemerintah Indonesia. ”Ketika sudah diperbolehkan ekspor, kapal kami yang harusnya membawa sawit ke negara lain langsung diminta dialihkan ke Pakistan,” ujar pelaku industri sawit dari Indonesia yang berpartisipasi dalam PEOC 2024 yang berlangsung Sabtu (13/1). Bagi Indonesia, Pakistan nomor tiga terbesar negara tujuan ekspor sawit, hampir 3 juta ton setiap tahun. Dari sisi perdagangan kedua negara, sawit menguasai neraca perdagangan Indonesia. Dari 4,3 miliar USD ekspor Indonesia ke Pakistan, sebesar 3,1 miliar USD berasal dari komoditas sawit. (Yoga)

Meski ada gangguan iklim, emiten sawit masih sanggup mendongkrak kinerja. Seperti PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANTJ). Emiten ini  mencatatkan produksi minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) sebesar 283,65 ton di tahun 2023. Pencapaian itu naik 2,9% secara tahunan. Selain itu, perkebunan muda ANJT di Papua Barat Daya menyumbang peningkatan produksi TBS. Alhasil, produksi CPO turut tumbuh sekitar 2,9% di tahun kemarin menjadi 283.659 ton. Rasa optimistis ini Nopri sebut, setelah melihat hasil produksi tanaman sawit muda di Papua Barat Daya, Pulau Belitung dan di Sumatera Utara serta Kalimantan Barat. Selain itu, beberapa strategi untuk mengerek produksi sudah ANJT siapkan. Pertama, melanjutkan proyek laterisasi jalan di perkebunan Papua Barat Daya. Kedua, melanjutkan program replanting di perkebunan Pulau Belitung dan Sumatera Utara I. Ketiga, melanjutkan inovasi di praktik agronomi untuk menjaga produktivitas yang berkelanjutan.

Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia punya potensi untuk terus mengembangkan industri sawit. Dengan tanah yang subur dan kebun yang masif dan luas, masih banyak potensi yang bisa terus dikembangkan. Namun, potensi pengembangan itu sering kali tidak maksimal, salah satunya terhambat masalah kelembagaan di Indonesia. Tak kurang ada 30 kementerian dan lembaga negara yang membina dan meregulasi industri ini. Kementerian tersebut seperti Kemenperin, Kementan, Kemendag, serta KLHK. Setiap lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi berbeda sehingga banyak sekali regulasi yang harus dipatuhi pelaku industri sawit. Pembinaan industri sawit, berada di bawah pengawasan Kemenperin, namun, peremajaan dan tata kelola tanaman berada di bawah Kementan.  Lantas, persoalan ekspor dan hambatan perdagangan internasional berada di bawah Kemendag.

”Banyak sekali kementerian dan lembaga yang ikut cawe-cawe dan meregulasi industri sawit, membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan sering tumpang tindih satu sama lain,” kata Sahat dalam lokakarya wartawan tentang industri hilir sawit, Bandung, Kamis (1/2). Ia mengusulkan, sebaiknya dibentuk badan khusus untuk membina dan meregulasi industri sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang menata dengan baik kebijakan soal sawit sehingga tidak lagi semrawut. Ketua Kompartemen Relasi Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan mengatakan, tantangan pengembangan industri sawit ini dihadapkan pada kepastian hukum dan kebijakan yang kerap berubah, karena banyaknya kementerian dan lembaga yang punya ketentuan dan aturan untuk industri sawit. (Yoga)

Sejumlah emiten kelapa sawit mencatat kinerja operasional yang positif sepanjang tahun 2023. Tren tersebut ditargetkan bakal berlanjut pada tahun ini. Salah satunya PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) yang mencatatkan produksi minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) sebesar 48.663 ton di tahun 2023. Realisasinya melonjak 36,31% dari produksi CPO CSRA tahun lalu yang tercatat 35.701 ton. Sekretaris Perusahaan CSRA Iqbal Prastowo mengakui, produksi tandan buah sawit (TBS) CSRA turun 1,86%, dari 342.001 ton pada 2022 menjadi 335.654 ton di tahun 2023. Penurunan produksi TBS tersebut diakibatkan pembukuan dari produksi pabrik kelapa sawit CSRA yang kedua hanya tercatat beberapa bulan saja. Tak mau kalah, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) juga mencatatkan kenaikan produktivitas CPO sebesar 3,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Presiden Direktur DSNG Andrianto Oetomo menjelaskan kenaikan itu didorong oleh membaiknya produktivitas kebun dan pabrik mereka sepanjang 2023. Sayang, Andrianto tidak merinci lebih lanjut besarannya. “Perbandingan produksi TBS pada semester pertama dan kedua 2023 adalah sebesar 46% banding 54%,” ungkapnya dalam rilis, Selasa (30/1). Sementara CSRA tahun ini menargetkan produksi TBS sebesar 400.000 ton dan  CPO ditargetkan sebesar 60.000 ton. Untuk produksi palm kernel ditargetkan sekitar 15.000 ton di tahun 2024.

Upaya membawa era kejayaan kelapa sawit Indonesia di kancah internasional layaknya mengubah loyang menjadi emas. Pemeo tersebut menggambarkan rumitnya persoalan yang dihadapi persawitan negeri ini. BPS mencatat, ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia, mulai dari sisi hulu hingga hilir, yakni kelembagaan, kepastian hukum, dan penelitian. Ketiga persoalan itu turut menjadi pembahasan utama dalam rangkaian forum diskusi harian Kompas bertajuk ”Urun Rembuk bersama Stakeholder Sawit Nasional” di Jakarta, Rabu (17/1/2023).

Terkait dengan kelembagaan, tata niaga komoditas kelapa sawit di dalam negeri terlampau sarat kepentingan dari berbagai pihak. Tercatat, lebih dari 30 kementerian/lembaga yang ikut ambil bagian, antara lain KLHK, Kementan, serta Kementerian ATR / BPN. Tumpang tindihnya regulasi tersebut tampak dalam kasus pengidentifikasian kawasan hutan. Baik perusahaan sawit yang semula diberikan hak guna usaha (HGU) maupun petani yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) nyatanya justru teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah lembaga atau badan dengan kewenangan khusus yang menaungi persawitan Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh Malaysia, yang telah membentuk Malaysian Palm Oil Board (MPOB), lembaga sekelas direktorat jenderal di sebuah kementerian yang memfasilitasi seluruh kepentingan persawitan. (Yoga)

Komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu unggulan bagi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden guna memacu laju pertumbuhan ekonomi mendatang. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola dan kepastian hokum melalui pembentukan dewan atau lembaga khusus yang berwenang langsung terhadap sawit. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi bertajuk ”Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Rabu (17/1). Acara tersebut dihadiri para pemangku kepentingan, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir).

Turut hadir perwakilan Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Achmad Nur Hidayat; perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan; serta perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana. Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu contributor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. BPS mencatat, ekspor CPO Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 29,62 miliar USD atau setara Rp 462,04 triliun. Selain itu, terdapat 16,2 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, baik sebagai tenaga kerja maupun pemilik perkebunan rakyat.

”Kami dari pasangan Amin punya concern serius menjadikan sawit sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.,” ujar Achmad.. Panji Irawan menyebut, salah satu fondasi Indonesia Maju sebagaimana visi yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Danang Girindrawardana berpendapat, komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu penopang utama visi pasangan Ganjar-Mahfud untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 % dan menciptakan 17 juta lapangan kerja. (Yoga)

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengkhawatirkan terus berlanjutnya tumpang tindih kebijakan pengembangan industri kelapa sawit di Tanah Air. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan bahwa kerap kali pelaku usaha di industri kelapa sawit kebingungan dengan kebijakan yang tumpang tindih. Dia memberikan contoh tumpang tindih kebijakan soal kewajiban pelaku usaha untuk membangun kebun sawit rakyat melalui pola kemitraan dengan penduduk di sekitar wilayah operasi perusahaan.Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Danang Girindrawardana, menjanjikan reformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengatasi tumpang tindih aturan industri kelapa sawit. Perlu diketahui, BPDPKS merupakan lembaga yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit, baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dengan mereformasi BPDPKS, lanjutnya, segala hal yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit diatur oleh satu lembaga saja.

Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3 juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.

Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC) 2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan, mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia. ”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)