Meski ada gangguan iklim, emiten sawit masih sanggup mendongkrak kinerja. Seperti PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANTJ). Emiten ini  mencatatkan produksi minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) sebesar 283,65 ton di tahun 2023. Pencapaian itu naik 2,9% secara tahunan. Selain itu, perkebunan muda ANJT di Papua Barat Daya menyumbang peningkatan produksi TBS. Alhasil, produksi CPO turut tumbuh sekitar 2,9% di tahun kemarin menjadi 283.659 ton. Rasa optimistis ini Nopri sebut, setelah melihat hasil produksi tanaman sawit muda di Papua Barat Daya, Pulau Belitung dan di Sumatera Utara serta Kalimantan Barat. Selain itu, beberapa strategi untuk mengerek produksi sudah ANJT siapkan. Pertama, melanjutkan proyek laterisasi jalan di perkebunan Papua Barat Daya. Kedua, melanjutkan program replanting di perkebunan Pulau Belitung dan Sumatera Utara I. Ketiga, melanjutkan inovasi di praktik agronomi untuk menjaga produktivitas yang berkelanjutan.

Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia punya potensi untuk terus mengembangkan industri sawit. Dengan tanah yang subur dan kebun yang masif dan luas, masih banyak potensi yang bisa terus dikembangkan. Namun, potensi pengembangan itu sering kali tidak maksimal, salah satunya terhambat masalah kelembagaan di Indonesia. Tak kurang ada 30 kementerian dan lembaga negara yang membina dan meregulasi industri ini. Kementerian tersebut seperti Kemenperin, Kementan, Kemendag, serta KLHK. Setiap lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi berbeda sehingga banyak sekali regulasi yang harus dipatuhi pelaku industri sawit. Pembinaan industri sawit, berada di bawah pengawasan Kemenperin, namun, peremajaan dan tata kelola tanaman berada di bawah Kementan.  Lantas, persoalan ekspor dan hambatan perdagangan internasional berada di bawah Kemendag.

”Banyak sekali kementerian dan lembaga yang ikut cawe-cawe dan meregulasi industri sawit, membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan sering tumpang tindih satu sama lain,” kata Sahat dalam lokakarya wartawan tentang industri hilir sawit, Bandung, Kamis (1/2). Ia mengusulkan, sebaiknya dibentuk badan khusus untuk membina dan meregulasi industri sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang menata dengan baik kebijakan soal sawit sehingga tidak lagi semrawut. Ketua Kompartemen Relasi Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan mengatakan, tantangan pengembangan industri sawit ini dihadapkan pada kepastian hukum dan kebijakan yang kerap berubah, karena banyaknya kementerian dan lembaga yang punya ketentuan dan aturan untuk industri sawit. (Yoga)

Sejumlah emiten kelapa sawit mencatat kinerja operasional yang positif sepanjang tahun 2023. Tren tersebut ditargetkan bakal berlanjut pada tahun ini. Salah satunya PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA) yang mencatatkan produksi minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) sebesar 48.663 ton di tahun 2023. Realisasinya melonjak 36,31% dari produksi CPO CSRA tahun lalu yang tercatat 35.701 ton. Sekretaris Perusahaan CSRA Iqbal Prastowo mengakui, produksi tandan buah sawit (TBS) CSRA turun 1,86%, dari 342.001 ton pada 2022 menjadi 335.654 ton di tahun 2023. Penurunan produksi TBS tersebut diakibatkan pembukuan dari produksi pabrik kelapa sawit CSRA yang kedua hanya tercatat beberapa bulan saja. Tak mau kalah, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) juga mencatatkan kenaikan produktivitas CPO sebesar 3,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Presiden Direktur DSNG Andrianto Oetomo menjelaskan kenaikan itu didorong oleh membaiknya produktivitas kebun dan pabrik mereka sepanjang 2023. Sayang, Andrianto tidak merinci lebih lanjut besarannya. “Perbandingan produksi TBS pada semester pertama dan kedua 2023 adalah sebesar 46% banding 54%,” ungkapnya dalam rilis, Selasa (30/1). Sementara CSRA tahun ini menargetkan produksi TBS sebesar 400.000 ton dan  CPO ditargetkan sebesar 60.000 ton. Untuk produksi palm kernel ditargetkan sekitar 15.000 ton di tahun 2024.

Upaya membawa era kejayaan kelapa sawit Indonesia di kancah internasional layaknya mengubah loyang menjadi emas. Pemeo tersebut menggambarkan rumitnya persoalan yang dihadapi persawitan negeri ini. BPS mencatat, ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia, mulai dari sisi hulu hingga hilir, yakni kelembagaan, kepastian hukum, dan penelitian. Ketiga persoalan itu turut menjadi pembahasan utama dalam rangkaian forum diskusi harian Kompas bertajuk ”Urun Rembuk bersama Stakeholder Sawit Nasional” di Jakarta, Rabu (17/1/2023).

Terkait dengan kelembagaan, tata niaga komoditas kelapa sawit di dalam negeri terlampau sarat kepentingan dari berbagai pihak. Tercatat, lebih dari 30 kementerian/lembaga yang ikut ambil bagian, antara lain KLHK, Kementan, serta Kementerian ATR / BPN. Tumpang tindihnya regulasi tersebut tampak dalam kasus pengidentifikasian kawasan hutan. Baik perusahaan sawit yang semula diberikan hak guna usaha (HGU) maupun petani yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) nyatanya justru teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah lembaga atau badan dengan kewenangan khusus yang menaungi persawitan Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh Malaysia, yang telah membentuk Malaysian Palm Oil Board (MPOB), lembaga sekelas direktorat jenderal di sebuah kementerian yang memfasilitasi seluruh kepentingan persawitan. (Yoga)

Komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu unggulan bagi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden guna memacu laju pertumbuhan ekonomi mendatang. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola dan kepastian hokum melalui pembentukan dewan atau lembaga khusus yang berwenang langsung terhadap sawit. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi bertajuk ”Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Rabu (17/1). Acara tersebut dihadiri para pemangku kepentingan, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir).

Turut hadir perwakilan Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Achmad Nur Hidayat; perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan; serta perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana. Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu contributor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. BPS mencatat, ekspor CPO Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 29,62 miliar USD atau setara Rp 462,04 triliun. Selain itu, terdapat 16,2 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, baik sebagai tenaga kerja maupun pemilik perkebunan rakyat.

”Kami dari pasangan Amin punya concern serius menjadikan sawit sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.,” ujar Achmad.. Panji Irawan menyebut, salah satu fondasi Indonesia Maju sebagaimana visi yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Danang Girindrawardana berpendapat, komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu penopang utama visi pasangan Ganjar-Mahfud untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 % dan menciptakan 17 juta lapangan kerja. (Yoga)

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengkhawatirkan terus berlanjutnya tumpang tindih kebijakan pengembangan industri kelapa sawit di Tanah Air. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan bahwa kerap kali pelaku usaha di industri kelapa sawit kebingungan dengan kebijakan yang tumpang tindih. Dia memberikan contoh tumpang tindih kebijakan soal kewajiban pelaku usaha untuk membangun kebun sawit rakyat melalui pola kemitraan dengan penduduk di sekitar wilayah operasi perusahaan.Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Danang Girindrawardana, menjanjikan reformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengatasi tumpang tindih aturan industri kelapa sawit. Perlu diketahui, BPDPKS merupakan lembaga yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit, baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dengan mereformasi BPDPKS, lanjutnya, segala hal yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit diatur oleh satu lembaga saja.

Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3 juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.

Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC) 2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan, mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia. ”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)

Meskipun berkontribusi besar terhadap ekspor dan perekonomian nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat. Tekanan dari luar negeri adalah potensi tekanan terhadap ekspor akibat ketidak pastian perekonomian global yang menyebabkan harga jual fluktuatif dan halangan nontarif. Demikian salah satu tantangan yang mengemuka dalam seminar bertajuk ”Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan, dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Contohnya, upah pekerja di Sumut rata-rata Rp 1,3 juta per bulan pada 2010. Pada 2023, upah rata-rata hampir Rp 4,5 juta per bulan. Harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kg. Pada 2023, harganya naik menjadiRp 8.500-Rp 11.000 per kg.

Padahal, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi sawit yang nilainya 75-80 % total ongkos produksi. Pada saat yang sama, kenaikan harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksi. Menurut Kacuk, harga jual sawit pada 2010 berkisar Rp 8.500-Rp 9.000 per kg. Pada 2023, harganya naik di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg. Artinya, harga jual hanyanaik 23-29 % selama periode itu. ”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan, dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps semua,” ujar Kacuk. Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyebutkan, pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022 mencapai 6,83 Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara tujuan ekspor produk sawit, seperti AS, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, permintaan sawit dari Indonesia pun akan turun. Harga jual sawit di pasar dunia pun cenderung menurun. Mengutip data BPS, harga jual minyak kelapa sawit pada November 2022 adalah 945,7 USD per metrik ton. Pada November 2023, harganya turun menjadi 830,5 USD per metrik ton. Konsekuensinya, ekspor minyak kelapa sawit Januari-November 2023 turun 12,60 % dibandingkan periode yang sama pada 2022. (Yoga)

Emiten perkebunan sawit, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 669 miliar pada tahun 2024 ini. Corporate Secretary TAPG, Joni Tjeng mengatakan, sebagian besar dana belanja modal  digunakan untuk belanja infrastruktur yang dapat menunjang proses produksi di tahun 2024. "Perseroan menyiapkan capex Rp 669 miliar yang terdiri dari 12% untuk tanaman, 69% untuk infrastruktur bangunan, kendaraan dan instalasi peralatan, 11% untuk mill (pabrik), serta 8% sisanya untuk capex lainnya," kata Joni kepada KONTAN, pekan lalu. Sebagai tambahan informasi, di akhir tahun 2023 lalu, TAPG  telah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman tersebut tercatat sebesar Rp 200 miliar. Fasilitas kredit ini akan dialokasikan untuk modal kerja sejumlah anak usaha TAPG. Antara lain  PT Agro Multi Persada, PT Brahma Binabakti, PT Etam Bersama Lestari, PT First Lamandau Timber International, PT Gawi Bahandep Sawit Mekar, dan PT Hamparan Perkasa Mandiri. Selanjutnya, PT Kedap Sayaaq Dua, PT Kutim Agro Mandiri, PT Mega Ika Khansa, dan PT Muaratoyu Subur Lestari, PT Pradana Telen Agromas, dan PT Subur Abadi Wana Agung. Perubahan iklim ini memang menjadi tantangan tersendiri. Salah satu yang diwaspadai adalah kemarau panjang atau El Nino tahun lalu, yang dampaknya baru akan terasa di tahun ini. Selain dampak El Nino, TAPG juga mewaspadai adanya intensitas hujan yang tinggi atau La Nina di tahun ini. Seperti diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun ini terdapat peluang kecil Indonesia mengalami La Nina. Fenomena ini bakal memicu terjadinya anomali iklim basah di tahun 2024 ini. Demi memacu target produksi, TAPG tetap membuka kesempatan untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi dengan menambah lahan baru di tahun ini. Berdasarkan catatan KONTAN, hingga akhir tahun 2023, TAPG telah memiliki 23 perkebunan kelapa sawit, satu perkebunan karet, 18 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), satu pabrik minyak inti sawit dan satu pabrik slab and ribbed smoked sheet (RSS). Seluruh aset itu tersebar di kawasan Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.