Mudarat Pemutihan Korporasi Sawit
JAKARTA – Sejumlah pegiat lingkungan menilai kebijakan pemutihan justru ditengarai melanggengkan praktik buruk korporasi sawit. Koordinator Riset dan Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Umi Ma’ruh mengatakan kebijakan pemutihan sawit, yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, dianggap bermasalah karena berpotensi memperburuk lingkungan dan melanggengkan konflik agraria. “Sejak awal perusahaan sawit ilegal sudah bermasalah. Pemutihan ditengarai justru memberikan pembenaran tindakan merusak lingkungan,” ujar Umi dalam konferensi pers secara online pada Kamis, 7 Desember 2023.
Pendapat Umi itu didasarkan pada pantauan yang dilakukan Walhi terhadap 11 perusahaan kelapa sawit di Riau. Pantauan itu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama terhadap empat perusahaan sawit selama Mei hingga Juni 2022. Tahap kedua kepada tujuh perusahaan selama Agustus hingga Oktober 2023. “Semua perusahaan yang dipantau di antaranya diduga mempunyai riwayat sebagai pelaku kebakaran hutan, berkonflik kepemilikan lahan dengan masyarakat, hingga kerusakan lingkungan,” kata Umi. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023