Program Pra-Kerja yang awalnya terbatas di sejumlah wilayah kini terbuka untuk peserta di seluruh Indonesia. Pemerintah mengubah akses pelatihan tatap muka menjadi online.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menuturkan, meski sifat pelatihan terbuka, tetapi program hanya berlaku untuk warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan serta belum bekerja, atau pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan akibat Covid-19.

Pendaftaran program ini telah dibuka sejak 11 April 2020 dan terbagi menjadi 30 gelombang, dengan total target peserta sebanyak 5,6 juta orang. Proses seleksi akan mengandalkan basis data dari Kementerian Tenaga Kerja, BP Jamsostek, hingga Kementerian Sosial.

Peserta yang terpilih mengikuti program Pra-Kerja akan menerima dana untuk membeli modul pelatihan. Bahan pelatihan dapat diakses di sejumlah platform, seperti Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk program ini, dan akan disalurkan melalui mitra pembiayaan yang telah digandeng pemerintah.

Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, menilai program ini tak tepat untuk menanggulangi PHK akibat Covid-19. Bhima melihat, masyarakat yang ekonominya tertekan akibat Covid-19 lebih butuh bantuan tunai untuk bisa makan, ketimbang mendapat pelatihan. Dia khawatir masyarakat juga kesusahan bisa mendaftar dan mengikuti pelatihan karena semuanya serba online.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Subandi, berharap pemerintah kembali melonggarkan impor untuk pasokan bahan baku industri makanan dan minuman dalam negeri di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhi Lukman, memperkirakan industri berpotensi kekurangan bahan baku, khususnya garam, gula, dan daging pada Juni mendatang atau setelah Lebaran berakhir. 

Wakil Ketua Umum Gapmmi Rachmat Hidayat dan Direktur Jenderal Industri Kecil-Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan selain kesulitan mendapatkan bahan baku impor, pengusaha juga dipusingkan oleh fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), dan memerlukan relaksasi untuk komoditas lain, misalnya susu dan turunannya, kedelai, serta daging.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok saat ini umumnya relatif stabil dibanding bulan lalu, tetapi diperkirakan akan masih ada harga komoditas yang naik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Dody Dalimunthe, mengatakan sebagian besar tertanggung asuransi terkena dampak penyebaran Covid-19, yang mengakibatkan kegiatan usaha dan pendapatannya menurun, menyebabkan kemampuan untuk membayar premi asuransi juga berkurang.

Perpanjangan maksimal waktu pembayaran premi yang diberikan adalah empat bulan, untuk tagihan premi yang jatuh tempo setelah Januari 2020. Industri juga tetap menjalankan bisnis seperti biasa, tak terkecuali pemenuhan kewajiban pembayaran klaim.

Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim mengatakan permohonan penundaan pembayaran dari nasabah melonjak. Industri pembiayaan juga melakukan penyesuaian termasuk merevisi target penyaluran pembiayaan secara online.

Industri pinjam-meminjam berbasis teknologi (fintech peer-to-peer lending) berstrategi dengan cara mengoptimalkan kolaborasi dengan platform e-commerce untuk menjaring calon borrower potensial, dikarenakan transaksi bisnis melalui e-commerce melonjak signifikan.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, Tumbur Pardede, menuturkan siasat lain yang dilakukan perusahaan fintech lending adalah mengubah target sasaran penerima peminjam, di antaranya sektor yang bergerak di bidang kesehatan, pertanian, maupun perdagangan besar dan eceran.

Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil-Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, sekitar 20 persen industri kecil dan menengah (IKM) harus tutup akibat dari dampak wabah Covid-19. IKM juga mengalami penurunan permintaan hingga 70 persen.

Kementerian Perindustrian, kata Gati, telah mengatur ulang alokasi anggaran untuk membantu IKM dan membangun pusat bahan baku yang akan dijalankan secara digital. Pemerintah juga akan merevitalisasi sentra industri dengan memperbarui alat produksi pelaku usaha, agar meningkatkan kapasitas produksi dan jenis produk yang dihasilkan.

Ketua Bidang IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia, Nina Tursina, mengatakan pelaku usaha sangat menantikan stimulus pembiayaan dari pemerintah.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunadi dan Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi, menyatakan akan membantu nasabah UMKM dengan menawarkan keringanan pembayaran angsuran serta perpanjangan jangka waktu pinjaman, termasuk penyesuaian bunga dengan syarat tempat usahanya terkena dampak penyebaran Covid-19.

Direktur Penyuluhan , Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa, fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi obat-obatan, peralatan kesehatan, dan jasa selama April hingga September 2020 diberikan bagi badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Pembebasan pajak itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020.

Pembebasan dari pemotongan juga berlaku atas PPh Pasal 22 impor, Pasal 22 atas penjualan barang, Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Menurut Hestu, DJP sedang menyiapkan aplikasi untuk pengajuan surat keterangan berbasis daring, yang dapat diakses melalui ponsel atau melalu laman DJPonline.

Peneliti Danny Darussalam Tax Center, B Bawono Kristiaji mengemukakan, hingga awal April ini sudah ada 113 negara, termasuk Yunani dan China yang tidak hanya memberikan fasilitas pembebasan PPN dan PPh untuk alat Kesehatan dan farmasi, tetapi juga menangguhkan kewajiban perpajakan dan memberikan insentif untuk menjamin arus kas perusahaan. Menurut Bawono, paradigma pajak memang harus diubah, bukan untuk mengoptimalkan penerimaan, melainkan menjaga situasi ekonomi di tengah pandemi. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, kebijakan pembatasan sosial berskala besar jangan sampai menimbulkan kekacauan karena pasokan dan distribusi logistik tersendat, terutama peralatan kesehatan, obat-obatan, dan barang kebutuhan pokok. Selain itu, diharapkan pemerintah juga dapat meringankan bea masuk dan pajak impor khususnya untuk yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi.

Pelaku usaha sektor ritel perlu aturan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang seragam, agar distribusi pasokan ritel akan terjaga. Terutama untuk di luar wilayah Jabodetabek.

PSBB dilakukan di DKI Jakarta pada 10-23 April 2020, diikuti kemudian oleh Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan. Menurut Ketua Komite Ritel Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tutum Rahanta, aturan terkait distribusi dan logistik produk-produk ritel selama PSBB sudah sinkron, namun pemahaman di tingkat daerah belum seragam.

Dari sisi permintaan konsumen, diperkirakan volume transaksi meningkat 50-100 persen, namun omzet ritel masih sama. Peningkatan volume disebabkan perilaku belanja masyarakat yang cenderung menyetok di rumah, namun frekuensi belanja menurun.

Pemberlakuan PSBB meningkatkan pemesanan bahan pangan dalam jaringan daring melalui aplikasi. Sebagaimana CEO dan Co-Founder Tani Hub Group Ivan Arie Sustiawan menyebutkan, transaksi meningkat hingga 100 persen dan perusahaan tetap memantau kebijakan pemerintah terkait lalu lintas logistik agar dapat tetap lancar melakukan pengiriman, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Sementara itu, Digifish Network usaha rintisan bidang perikanan melayani pembelian konsumen secara langsung melalui jaringan teks Whatsapp.

Dampak pandemi corona (Covid-19) ke sektor otomotif tak main-main. Sejumlah agen pemegang merek (APM) menghentikan operasional dan mengurangi jam produksi.
Bukan hanya demi mengikuti anjuran pencegahan virus oleh pemerintah, langkah para APM mengacu pada proyeksi permintaan pasar yang bakal gembos di sepanjang tahun ini. Beberapa pihak menyampaikan pendapat tentang situasi saat ini:

1. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengalami penyusutan penjualan 20% pada Maret 2020 ketimbang Februari 2020 dan diperkirakan bulan April akan lebih turun lebih dalam lagi sebagaimana disampaikan Amelia Tjandra, Direktur Marketing Astra Daihatsu Motor
2. PT Isuzu Astra Motor IndonesiaI (AMI) berencana merevisi target penjualan pada 2020 dan memperkirakan puncak penurunan akan terjadi pada April – Mei 2020 seperti dilansir Ernando Demily, Presiden Direktur IAMI
3. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi proyeksi volume penjualan mobil nasional menjadi 600.000 unit dari sebelumnya sebanyak 1,05 juta unit melalui Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto
4. PT Toyota Astra Motor (TAM) pun siap menurunkan target penjualan dengan mengacu pada target revisi (Gaikindo), hal ini berdasarkan keterangan Henry Tanoto, Vice President TAM.
5. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), melalui Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal, Bob Azam, mengatakan arus kas berpeluang menipis. Dia lebih lanjut mengusulkan, pemerintah dapat memberikan stimulus berupa diskon pajak.

Adapun langkah maupun rencana yang di ambil beberapa APM antara lain:

1. PT Honda Prospect Motor (HPM) akan menutup operasional pabrik di Karawang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 200.000 unit per tahun selama dua minggu mulai 13 April 2020, dilansir dari Yusak Billy, Marketing Director HPM
2. Wuling Motors sudah menyetop pabrik di Cikarang, Jawa Barat, berkapasitas produksi 120.000 unit per tahun. sejak 6 April hingga 19 April. Dilansir dari Brian Gomgom, Media Relations Supervisor Wuling Motors
3. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memangkas jam operasional pabrik Astra Daihatsu yang menyebabkan pabrik berkapasitas produksi 530.000 unit per tahun ini diproyeksi turun produksinya lebih dari 40%
4. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), berkapasitas produksi 320.000 unit per tahun. kini hanya bekerja 35% dari waktu kerja secara umum dan tak menutup kemungkinan ke depan mereka menutup sementara operasional pabrik

Sejumlah kementrian dan Lembaga melakukan realokasi anggaran untuk kebutuhan penanggulangan wabah virus Corona. Ada proyek yang disisir ulang, ada yang dihapus atau ditunda ke tahun depan. Anggaran perjalanan dinas pun dipangkas.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan terdapat tiga prioritas belanja pemerintah di tengah pandemi saat ini, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian. Presiden Joko Widodo pekan ini telah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang memuat perubahan perkiraan anggaran pendapatan negara menjadi Rp 1.760,8 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara naik menjadi Rp 2.613,81 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan pergeseran prioritas juga terjadi pada dana desa, penggunaannya difokuskan untuk menambah kebutuhan bantuan sosial dan penanganan kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan, terdapat Rp 62,3 triliun dana yang berasal dari realokasi APBN. 

Sejumlah kementrian dan Lembaga yang melakukan realokasi anggaran diantaranya, yaitu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp 24,53 triliun. Realokasi bersumber dari penghematan alokasi perjalanan dinas dan pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang
2. Kementrian Perdagangan sebanyak Rp 731 Miliar
3. Kementrian Kelautan dan Perikanan sebanyak Rp 660 Miliar
4. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebanyak Rp 478,4 Miliar
5. Kementrian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp 270 Miliar
6. Kementrian Perindustrian sebanyak Rp 113,15 Miliar