Menguatnya harga minyak sawit mentah mendorong pendapatan yang dibukukan sejumlah emiten sawit naik dobel digit pada kuartal I/2020. 

Salah satu emiten sawit yang mendapat berkah kenaikan harga CPO ialah PT Astra Agro Tbk. (AALI) yang pendapatannya naik 13,31% year-on-year menjadi Rp 4,79 triliun pada Januari-Maret 2020. 

Pada saat yang sama, Direktur Utama Astra Agro Lestari Santosa mengatakan beban pokok penjualan turun karena melandainya volume penjualan yang dibarengi dengan penurunan shipping cost. 

Alhasil, entitas Grup Astra itu mengantongi lonjakan laba bersih 891,87% yoy dari Rp 37,41 miliar menjadi Rp 371,06 miliar pada akhir Maret 2020. 

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan Palma Serasih Astrida Niovita mengatakan harga jual rata-rata minyak kelapa sawit telah menopang pendapatan dan laba bersih perusahaan. Selain itu, produktivitas tanaman juga meningkat seiring usia tanaman yang bertambah.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, sebanyak 168 pabrik di wilayah DKI Jakarta telah disegel karena dinilai telah melanggar protokol kesehatan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan peringatan dan teguran kepada 2.673 pabrik dan industri, termasuk perkantoran. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21, hanya terdapat 11 sektor industri yang boleh beroperasi selama PSBB dengan syarat tetap menjalankan protokol kesehatan.

Sementara, di Provinsi Riau, Gugus Tugas daerah juga telah menindak hukum kepada masyarakat yang melanggar ketentuan PSBB karena mengadakan acara yang mengundang kerumunan massa. Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan, dari total 841 perusahaan atau tempat kerja yang melanggar aturan PSBB tersebut setidaknya memiliki 106.550 karyawan atau buruh. Ia memaparkan, dari total 841 perusahaan atau tempat kerja yang melanggar tersebut, terdapat 141 perusahaan/tempat kerja yang tidak dikecualikan, tetapi tetap melakukan kegiatan usahanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz berharap peningkatan pengawasan dan tidak tebang pilih terhadap penghentian sementara kegiatan perkantoran penting dilakukan. Khawatirnya, perusahaan-perusahan yang sudah mengikuti aturan malah kembali beroperasi karena (perusahaan) yang melanggar tidak mendapat sanksi apa-apa.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, seluruh sektor lapangan usaha melambat pada kuartal I 2020 akibat pandemi Covid-19. Pelambatan sektor usaha menjadi salah satu penyebab merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 2,97 persen pada tiga bulan pertama tahun ini. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, sektor lapangan usaha yang menyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar, seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan bahkan ikut melambat pertumbuhannya.

Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan pertanian juga melambat karena terjadinya pergeseran musim tanam padi, dan tanaman pangan yang kontraksi karena cuaca ekstrem pada awal tahun. Situasi ini ikut memperlambat kinerja di kelompok pengeluaran, seperti konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), ekspor, dan impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, industri nasional sedang bersiap menghadapi the new normal atau normal baru. Airlangga menjelaskan, normal baru yang dimaksud adalah berjalannya produksi dengan selalu menaati protokol kesehatan. Pemerintah sedang berupaya menjaga laju produksi industri nasional kendati permintaan terhadap sejumlah sektor sedang anjlok. Salah satunya akan ada metode normal baru, di mana untuk pabrik harus menjalankan protokol Covid-19, kemudian persiapan relaksasi menggunakan masker, dan lainnya.

Pengamat bisnis dari Asia Entrepreneurship Training Program (AETP) Lucky Esa menyarankan, para pelaku usaha menjalankan empat langkah yang terdiri atas refocus, re- tools, re-trench, dan rebound di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, situasi pandemi Covid-19 baiknya dimanfaatkan sebagai momen yang tepat untuk mempelajari dan beradaptasi dalam penggunaan teknologi-teknologi bagi pelaku usaha.  Semua ini penting dilakukan mengingat jika kondisi sudah kembali seperti semula atau mungkin dikenal sebagai normal baru, bisnis yang dikelola bisa betul-betul rebound.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, meminta pemerintah merealisasi rencana pembelian ayam oleh badan usaha milik negara (BUMN) untuk membantu peternak. Menurut Sugeng, Pemerintah menunjuk PT Berdikari (Persero) untuk membeli ayam peternak sebanyak 500 ribu ton, namun belum ada realisasinya.

Sugeng mengatakan peternak merugi karena harga ayam berada di bawah biaya produksi. Saat ini, kata dia, harga ayam peternak sekitar Rp 15.500 per kilogram dan harga pokok produksi (HPP) Rp 16.500 per kilogram. Menurut Sugeng, harga ayam anjlok karena permintaan seret. Kerugian peternak sekitar Rp 168 miliar per pekan.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Parjuni, mengatakan harga ayam di tingkat peternak tiga kali terpuruk sepanjang April. Padahal, Parjuni mengatakan, peternak sudah mengurangi sekitar 40-50 persen populasi ternaknya. 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan selama 1,5 tahun terakhir harga ayam di peternak memang sudah terpuruk akibat kelebihan pasokan. Pandemi Covid-19 memperparah keadaan akibat turunnya permintaan.

Untuk mendongkrak harga ayam, pemerintah juga mendorong penyerapan oleh perusahaan dengan target 4 juta ekor dan sudah terealisasi 500 ribu ekor. Menurut Suhanto, untuk penyerapan ini perlu penyimpanan dengan kapasitas yang besar, namun cold storage saat ini sudah terisi penuh 90 persen karena menumpuknya produksi di peternak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, mengatakan pemerintah terus mendorong perusahaan integrator menindaklanjuti komitmen menyerap 4.119.000 ekor ayam hidup milik peternak mandiri, di enam provinsi sentra peternakan.

Para operator penerbangan berancang-ancang menerapkan skema penerbangan pengecualian atau exemption flight untuk mengakomodasi keperluan mendesak di tengah larangan mudik. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, mengatakan maskapainya siap menjalankan skema tersebut di seluruh rute potensial.

Garuda membutuhkan ketentuan dari Kementrian Perhubungan itu untuk penerbangan dalam misi kemanusiaan, seperti pemulangan warga negara Indonesia atau repatriasi. 

Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, juga menunggu arahan resmi Kementerian Perhubungan sebelum menerapkan penerbangan pengecualian. Di luar persoalan exemption flight, AirAsia memang akan membuka kembali sejumlah rute lintas Indonesia-Malaysia yang sebelumnya ikut ditutup demi efisiensi keuangan. 

Rencana penerbangan pengecualian sebelumnya didengungkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang sudah melarang angkutan mudik komersial melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Meski begitu, Budi menyebutkan masih ada kepentingan tertentu yang bisa diakomodasi untuk tetap terbang di antara zona merah penyeberangan Covid-19, yaitu perjalanan bisnis. 

Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengaku belum ingin berbicara perihal penerapan exemption flight sebelum berkoordinasi dengan regulator. Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan penundaan itu disebabkan oleh perlunya persiapan yang lebih matang. 

Ketua Umum Persatuan Maskapai Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association), Denon Berriklinsky Prawiraatmadja, mengatakan regulasi yang berkaitan dengan penerbangan pengecualian tengah dibahas Kementerian bersama berbagai pemangku kepentingan.

Maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air tetap siap menyediakan penerbangan dengan perizinan khusus untuk pebisnis selama masa pandemi corona jika diizinkan pemerintah. 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. Irfan Setiaputra mengatakan Perseroan sedang berkomunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan kebutuhan aksesibilitas layanan penerbangan selama masa pandemi itu. Irfan menyadari kepentingan publik terkait dengan layanan transportasi udara tetap harus dilayani tetapi tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah.

Hal senada disampaikan Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro. Maskapai ini terus berkoordinasi bersama regulator penerbangan sipil serta berbagai pihak lainnya dengan harapan jika penerbangan dengan izin khusus (exemption flight) dilaksanakan dapat beroperasi lancar. 

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan tengah menyusun surat edaran (SE) dari Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sebagai aturan turunan dari Permenhub 25/2020. SE itu merespons usulan Kemenko Perekonomian untuk mengakomodasi kebutuhan yang penting dan mendesak bagi masyarakat dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengatakan permintaan bahan pangan, seperti beras, terus meningkat selama Ramadan ini. Meski pasokan beras diperkirakan surplus hingga Juni nanti, melonjaknya konsumsi masyarakat bisa memicu krisis pangan di kemudian hari.

Menurut catatan Kementerian Pertanian, dari 34 provinsi, ada tujuh provinsi yang rawan krisis pangan, seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan separuh wilayah Kepulauan Papua, karena ada masalah di pemerataan logistik.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan wajar jika konsumsi beras pada bulan Ramadan meningkat tajam. Tapi, dia mengatakan, permintaan beras bakal lebih tinggi karena banyaknya permintaan di kalangan swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk bantuan sosial. 

Direktur Operasional dan Pelayanan Masyarakat Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan serapan Bulog sudah cukup meningkat di kisaran 5.000 ton per hari dari sebelumnya 2.000-3.000 ton. Menipisnya stok beras terjadi karena Bulog gencar melakukan operasi pasar dan penyaluran bantuan sosial di berbagai wilayah.

Selain beras, pemerintah berupaya menggenjot pasokan gula. Menurut Tri, stok gula saat ini masih kosong karena persoalan administrasi yang telat diproses di Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengklaim importasi 150 ribu ton gula kristal putih akan mulai masuk ke Indonesia pada awal Mei mendatang, produsen yang menjual di atas harga eceran tertinggi akan diberi sanksi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri, Anton Supit, mengatakan pengusaha sulit memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah. 

Menurut Anton, pandemi Covid-19 menyebabkan 7.000 badan usaha di sektor pariwisata berhenti beroperasi. Omzet berbagai sektor industri, anjlok hingga 70 persen. Selain itu, ada lebih dari 1 juta orang kehilangan pekerjaan sehingga setoran pajak berkurang drastis.

Anton menyambut baik upaya pemerintah dengan memberi insentif pajak bagi dunia usaha dan tenaga kerja. Tapi, harus ada langkah lanjutan agar dunia usaha dan investasi bisa langsung bergerak begitu wabah selesai. 

Tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.642,57 triliun, meningkat dari realisasi tahun. Namun hingga Maret lalu realisasi penerimaan pajak turun 2,47 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Menghadapi kondisi ini, pemerintah melonggarkan aturan defisit anggaran dari 3 persen menjadi 5 persen melalui Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Pelebaran defisit ditujukan untuk mengakomodasi insentif fiskal dan bantuan sosial.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Shinta Kamdani, mengatakan beberapa sektor industri strategis sebenarnya masih bisa beroperasi, tapi, menurut dia, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat kinerja industri tak optimal.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengakui bahwa pandemi Covid-19 bakal menyulitkan pencapaian target penerimaan pajak. Karena itu, kata dia, pemerintah menjanjikan keringanan pajak bagi dunia usaha.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Saleh Atmawidjaja menghemat anggaran sebesar Rp 44,5 triliun dari hasil penyisiran alokasi kegiatan tahun anggaran 2020. Penghematan yang dilakukan beraneka ragam, Kementerian juga menyeleksi dan mengubah sejumlah paket kerja tahun tunggal (single year) menjadi paket tahun jamak khusus kontrak senilai maksimum Rp 100 miliar.

Endra memastikan Kementerian tetap menyelesaikan program prioritas yang targetnya mengikat dan sudah memasuki tahap akhir konstruksi. Pemilihan proyek prioritas biasanya didasari rencana strategis, arahan presiden, dan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat. Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, mengatakan unitnya harus tetap mengawasi kondisi sistem jaringan jalan nasional di tengah pemangkasan anggaran. Bukan hanya Kementerian PU yang diwajibkan merealokasi anggaran demi penanganan pandemi. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 membuat berbagai kementerian memangkas banyak pos biaya. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, sedang menyisir kembali biaya operasional, mana yang bisa dihemat, tanpa harus mengorbankan prioritas penanganan Covid-19.

Freeport McMoRan, salah satu pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), memproyeksikan target penjualan tembaga pada tahun ini terkoreksi. 

Executive Vice President and Chief Financial Officer Freeport McMoran Kathleen Quirk memaparkan bahwa telah mengurangi produksi tembaga (secara global) sebesar 400 juta pon sebagai upaya untuk mengurangi biaya dan modal belanja guna merespons kondisi pasar.

Berdasarkan data Freeport McMoRan, harga tembaga anjlok menjadi 2,32 dolar AS per pon pada April ini. Realisasi penjualan tembaga dan emas Freeport Indonesia sampai akhir kuartal pertama 2020 masih lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu.

Meski mengalami penurunan penjualan, President and Chief Executive Officer Freeport McMoRan, Richard Adkerson, menjelaskan, produksi bijih dari tambang bawah tanah di Papua sepanjang kuartal I 2020 melebihi target yang dicanangkan.

Mulai 2020, Freeport Indonesia telah mengalihkan seluruh kegiatan produksinya ke tambang bawah tanah. Hal itu setelah cadangan tembaga dan emas tambang terbuka terkuras habis.

Penjualan emas dan tembaga diproyeksikan baru mulai naik signifikan pada tahun depan, selanjutnya penjualan mulai mencapai puncak tertinggi pada 2023.