;
Tags

Bisnis

( 689 )

Hutama Karya Tetap Garap Proyek

Ayutyas 25 Apr 2020 Republika, 23 April 2020

PT Hutama Karya (Persero) memastikan terus melanjutkan berbagai proyek konstruksi di tengah Covid-19.  Executive Vice President (EVP) Divisi Gedung Hutama Karya Purnomo memastikan, proyek yang tengah digarap pembangunan integrated building atau gedung penghubung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terus berjalan. Purnomo, menargetkan proyek ini dapat selesai pada akhir tahun ini. Hutama Karya terus berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II selaku pemilik proyek untuk memastikan aturan PSBB diterapkan di lingkungan proyek. Proyek pembangunan gedung penghubung Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan mewadahi berbagai moda transportasi, yaitu Stasiun Kereta Bandara, sky-train bandara, kendaraan pribadi (mobil dan motor), taksi, bus, shuttle bus, dan moda angkutan antarkota. Purnomo menyebutkan, pelaksanaan di lapangan yang harus dikerjakan meliputi struktur, arsitektur, landscape, dan mechanical electrical electronic plumbing (MEEP). Project Manager Proyek Pembangunan Integrated Building Jusuf Sitorus mengatakan, proyek ini menjadi salah satu pilot project dalam penggunaan teknologi building information modelling (BIM) sebagai salah satu standar dalam pelaksanaannya.

Bisnis Gas PGN Limbung Dihantam Corona

Ayutyas 24 Apr 2020 Tempo, 23 April 2020

PT Perusahaan Gas Negara Tbk menghadapi penurunan permintaan gas semenjak wabah Covid-19 merebak. Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menyatakan penurunan permintaan terhadap gas dipicu oleh rendahnya produktivitas industri dan diperkirakan terus berlangsung sampai Juni. Penurunan terbesar disumbang oleh sektor industri keramik. Di tengah penurunan permintaan tersebut, PGN mendapat penugasan untuk menurunkan harga jual gas kepada industri tertentu menjadi US$ 6 per MMBTU. Gigih menuturkan penugasan itu akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Pasalnya, terdapat selisih antara harga jual dan harga beli gas industri saat ini sebesar US$ 8,4 per MMBTU. 

Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta menyatakan penurunan harga gas industri bisa mengurangi pendapatan perusahaan sebesar 21 persen. Hal ini akan mempengaruhi arus kas perusahaan dan menghambat pembayaran sejumlah kewajiban jangka panjang Gigih menuturkan PGN mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) dan memanfaatkan rendahnya harga LNG untuk menambah produk bisnis. Untuk menutupi selisih biaya terkait dengan gas untuk industri, Gigih mengusulkan tambahan volume gas yang dialokasikan dengan harga khusus kepada PGN. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan pemerintah perlu menunda implementasi penurunan harga gas industri dan mempertimbangkan biaya produksi gas yang harus ditanggung PGN.


Beban Fiskal Bakal Membengkak

Ayutyas 23 Apr 2020 Tempo, 22 April 2020

Harga minyak mentah dunia di pasar global jatuh ke titik terendah dalam sejarah, akibat dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kontrak berjangka perdagangan minyak West Texas Intermediate, kemarin, jeblok hingga minus US$ 37,6 per barel untuk pengiriman Mei mendatang. Adapun minyak mentah Brent diperdagangkan pada kisaran US$ 18-25 per barel. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, mengatakan penurunan tajam harga minyak dunia akibat sepinya permintaan akibat Covid-19 diprediksi bakal membebani fiskal negara. Setoran deviden kepada kas negara juga bakal berkurang drastis.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga minyak yang jadi acuan pemerintah adalah Brent. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pemerintah belum akan merevisi acuan harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Askolani mengatakan masih ada celah penambahan pundi-pundi dari lemahnya konsumsi bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak bersubsidi yang dipatok 15,87 juta kiloliter tahun ini. Harga minyak dunia merosot tajam lantaran minimnya permintaan pasar. Untuk mengerem jebloknya harga emas hitam ini, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) bakal memangkas produksinya sebanyak 9,7 juta barel mulai bulan depan. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Agung Pribadi, mengatakan turunnya harga minyak mentah dunia seharusnya diikuti dengan penurunan harga jual bahan bakar minyak. 

Kinerja Emiten Farmasi - INAF Bisa Kembali Profit

Ayutyas 23 Apr 2020 Bisnis Indonesia, 22 April 2020

Upaya emiten alat kesehatan dan farmasi PT Indofarma Tbk. (INAF) memperbaiki kinerja keuangan bakal membuahkan hasil dengan mencetak profit setelah 3 tahun merugi. Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto optimistis perusahaan dapat mencetak laba untuk tahun buku 2019 dilihat dari data kinerja keuangannya. Berdasarkan data kinerja operasional unaudited yang disajikan Indofarma, perseroan pelat merah tersebut menargetkan pada 2020 akan memperoleh kenaikan laba sekitar Rp13,56 miliar. Tahun lalu INAF telah merestrukturisasi pinjaman ke bank untuk memperbaiki struktur keuangan dan efisiensi biaya. Perseroan juga menggaet usaha kecil dan menengah (UKM) serta pabrik garmen untuk memproduksi alat pelindung diri (APD) agar harga lebih murah dibandingkan dengan impor. 

Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo menyatakan, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), juga berupaya memperbaiki kinerja keuangan dengan memangkas alokasi belanja modal serta menurunkan struktur beban keuangan. Perseroan juga akan berupaya memangkas anggaran beban usaha pada tahun ini. Menurutnya, meski pendapatan dapat meningkat 26,11% pada tahun lalu, realisasinya hanya mencapai 81,16% dari target awal. Hal ini terjadi karena adanya pendapatan yang tertunda dari institusi pemerintah, sebesar Rp889 miliar. Perseroan mengalami kenaikan rasio beban keuangan terhadap pendapatan. Hal ini terjadi karena perseroan telah menganggarkan belanja modal yang cukup besar pada tahun lalu meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Peningkatan beban keuangan juga akibat belum diterimanya pelunasan piutang dari pelanggan yang mencapai Rp1,2 triliun. Target laba bersih pun gagal dicapai.

Nyonya Meneer Bangkit Lagi - Wabah Bisa Membawa Berkah

Ayutyas 23 Apr 2020 Bisnis Indonesia, 22 April 2020

Kebangkitan kembali produsen jamu tradisional Nyonya Meneer melalui kongsi bisnis dinilai akan menjanjikan peluang jangka pendek yang menguntungkan, di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Marutho mengatakan Nyonya Meneer merupakan perusahaan lama dan sudah akrab di kalangan masyarakat. Alhasil, dalam pengelolaanya hanya dibutuhkan strategi dan restrukturisasi yang baik. Kali ini, merek-merek jamu Nyonya Meneer berada di bawah naungan PT Bhumi Empon Mustiko, perusahaan kerja sama antara keturunan Nyonya Meneer dan PT Ahabe Niaga Selaras. PT Bhumi Empon Mustiko memiliki modal dasar Rp 4 miliar. Ahabe adalah pemegang saham mayoritas PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. (CARS), dealer Toyota untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Nasmoco. Jaringan ini juga menjadi pemasar Mercedez Benz–MOP. Bisnis lainnya berupa jaringan bengkel Carfi x dan pembiayaan (Andalan Finance).

Pertamina Genjot Impor Minyak

Ayutyas 22 Apr 2020 Tempo, 22 April 2020

PT Pertamina (Persero) berencana menggenjot impor di tengah kelesuan harga minyak mentah dunia. Kegiatan produksi di sejumlah kilang dipangkas untuk efisiensi. Harga minyak Brent yang menjadi acuan minyak mentah Indonesia (ICP) kemarin anjlok ke kisaran US$ 25 per barel lebih rendah dari asumsi ICP pemerintah. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memutuskan untuk memanfaatkan momentum penurunan harga tersebut dengan menambah kuota impor minyak mentah dan bensin jenis RON 92. Tambahan impor itu akan disimpan sebagai cadangan pasokan untuk tahun depan saat kondisi mulai membaik.

Nicke menyatakan impor minyak akan didatangkan secara bertahap. Pembelian bertahap juga sengaja dilakukan untuk mengatur tempat penyimpanan tambahan minyak. Pertamina akan mengutamakan tempat penyimpanan miliknya sendiri dengan mengatur lifting per tiga bulan sekali. Nicke menyatakan keputusan menggenjot impor juga ditujukan untuk menurunkan harga pokok penjualan produk. Meski begitu, harga jual eceran BBM tidaklah serta-merta bisa menurun. Pasalnya, perusahaan harus menutup biaya operasional yang tak sebanding dengan harga jual produk. 

Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Muhammad Ichsan berpendapat bahwa idealnya, penurunan harga minyak dunia ini juga sejalan dengan penurunan harga BBM di dalam negeri agar dapat membantu meringankan beban pekerja. Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Tallatov, menyatakan menilai belum ada urgensi untuk menurunkan harga BBM saat ini. Pasalnya, penyesuaian itu tidak menjamin harga barang lainnya turut turun. Ia mengkhawatirkan terjadi shock inflation ketika harga kembali melonjak. Sedangkan, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai penurunan harga BBM tetap dibutuhkan saat ini. Dengan begitu, Pertamina dapat memberikan bantuan stimulus dengan menurunkan harga BBM untuk kendaraan logistik lantaran adanya aturan pembatasan kegiatan terkait Covid-19.


Pemerintah Berjanji Hati-hati Tarik Utang Saat Pandemi

Ayutyas 22 Apr 2020 Tempo, 22 April 2020

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan ekstra-hati-hati saat mencari sumber pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan memutuskan menarik utang baru di tengah masa pandemi Covid-19. Febrio mengatakan, kebutuhan pembiayaan utang keseluruhan tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 654,5 triliun, dengan tiga sumber pembiayaan yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun global, penarikan pinjaman dari lembaga multilateral maupun bilateral, dan penerbitan SBN di pasar primer.

Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P), pekan lalu, merevisi outlook Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya di posisi stabil. Hal itu mencerminkan ekspektasi S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan menghadapi kenaikan risiko eksternal serta fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah. Di tengah berbagai tekanan perekonomian global dan domestik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tetap mengelola utang dengan prudent dan akuntabel.  Menurut Sri Mulyani, penerbitan utang melalui penerbitan SBN akan menjadi fokus utama dan bersifat fleksibel sesuai dengan peluang yang dimiliki, serta waktu penerbitan, dan nilai penerbitan yang sesuai dengan kondisi pasar keuangan.  

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan dalam kondisi normal obligasi dapat diserap oleh sektor keuangan, seperti perbankan dan investor rumah tangga untuk obligasi retail. Namun, kini daya serap terbatas karena krisis. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan Kebijakan pemerintah menerbitkan global pandemic bond dengan tenor hingga 50 tahun berpotensi menambah beban generasi. Ekonom sekaligus mantan menteri keuangan, Chatib Basri, menyarankan Pemerintah untuk mengoptimalkan efisiensi berupa realokasi dan refocusing anggaran.

BUMN Beramai-ramai Gelar Lelang Pengadaan Pangan

Ayutyas 21 Apr 2020 Tempo, 21 April 2020

Perum Bulog akan menyerap langsung gabah ke petani untuk menjaga pasokan pangan selama masa pandemi Covid-19. Badan usaha milik negara ini juga akan mengimpor sejumlah komoditas pangan nonberas. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Bulog sudah memetakan 10 wilayah produsen gabah. Target pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 950 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan penyaluran program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga sebanyak 1,2 juta ton.

Bulog juga bekerja sama dengan pihak swasta dan pembelian gula dari Sugar Group Companies Lampung sebesar 15 ribu ton. Selain itu, Bulog mengajukan impor gula mentah melalui PT Gendhis Multi Manis secara bertahap. Bulog juga akan mendatangkan daging kerbau sebanyak 5.000-ton selama Maret-Mei 2020. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Eko Taufik Wibowo, mengatakan RNI mendapat izin impor gula mentah pada pertengahan April lalu, guna mewaspadai keterlambatan realisasi impor gula dari India. Lelang akan digelar pada pertengahan hingga akhir bulan ini dan realisasi impor bisa dilakukan pada awal Mei mendatang. 

Direktur Utama PT Berdikari, Harry Warganegara, mengatakan telah mendapat penugasan impor daging sebanyak 50 ribu ton pada 2020, meliputi daging kerbau dan daging sapi Brasil. Wakil Ketua Komisi BUMN DPR, Aria Bima, meminta pemerintah tak sekadar menyiapkan pasokan jangka pendek, tetapi juga untuk jangka menengah dan panjang untuk menghitung kebutuhan pangan dalam negeri. Pemerintah diminta mengoptimalkan pasokan dalam negeri sebelum mengimpor.

SKK Migas Tinjau Ulang Rencana Kerja Kontraktor

Ayutyas 21 Apr 2020 Tempo, 21 April 2020

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengkaji permohonan revisi rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2020 dari sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sektor hulu minyak dan gas. Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno, mengatakan wabah Covid-19 membuat pelaku usaha hulu migas kesulitan mencapai target produksi. Hingga pekan lalu, kata dia, SKK Migas telah menerima permintaan evaluasi dari 14 KKKS. Julius mengatakan SKK Migas masih mengkaji perubahan RKA yang diajukan KKKS dengan berbagai asumsi dan skenario. Ketua SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan telah mengajukan sejumlah stimulus untuk menjaga nilai keekonomian proyek hulu migas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satunya berupa penundaan penempatan dana abandonment site restoration (ASR) tahun 2020. Distribusi material tersendat serta produktivitas juga menurun akibat pergerakan tenaga kerja yang terbatas. 

Di sisi lain, permintaan terhadap minyak dan gas terus menurun di tengah limpahan pasokan. Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, mengatakan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan revisi rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. Pertamina EP tengah mengkaji ulang rencana pengeboran sumur. Adapun PT Medco Energi Internasional Tbk memangkas target produksi dari 110 ribu BOEPD menjadi 100-150 ribu BOEPD. 


Tiga BUMN Produksi Alat Bantu Pernapasan

Ayutyas 21 Apr 2020 Tempo, 20 April 2020

Tiga perusahaan negara, yaitu PT Len Industri, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), akan memproduksi massal alat bantu pernapasan atau ventilator. Direktur Utama Pindad Abraham Mose menyatakan perusahaan sedang menunggu lisensi dari Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK). Pindad memiliki tiga jenis ventilator yang siap diproduksi. Salah satunya dibuat menggunakan ambu bag. Adapun dua lainnya berupa fully featured ventilator dan ventilator portabel yang merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Indonesia. Abraham menyatakan hasil produksi akan lebih dulu disalurkan ke rumah sakit milik Pindad yang memiliki 70 kamar dan tiga ruang isolasi. 

Direktur Produksi PTDI Ridlo Akbar mengatakan perseroan tidak merancang sendiri alat bantu pernapasan, melainkan menggandeng Institut Teknologi Bandung serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember. PTDI menargetkan produksi hingga 500 unit alat bantu pernapasan tiap pekan. Sedangkan untuk PT LEN menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyiapkan rancangan industri purwarupa ventilator. BPPT tengah menunggu hasil uji dari BPFK. Direktur Utama PT LEN Zakky Gamal menargetkan produksi ventilator hingga 50 unit per hari pada Mei.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan lokal yang memproduksi ventilator. Bahan baku menjadi salah satu penyebab industri ini belum hadir di Indonesia. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan salah satu stimulus dari pemerintah adalah berupa pembiayaan untuk pengembangan purwarupa ventilator yang sesuai dengan standar medis melalui metode rekayasa balik. Stimulus lain yang akan diberikan berupa kemudahan ketentuan larangan terbatas impor bahan baku atau komponen ventilator. Kementerian Perindustrian juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberi relaksasi uji performa ventilator produk lokal.