Hati-Hati Mengelola Transisi Ibu Kota
Pemindahan ibu kota dari Jakarta di Pulau Jawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek ambisius dengan tantangan yang sangat besar, baik dari sisi anggaran, tata ruang, infrastruktur, sumber daya manusia, logistik dan transportasi, hingga lingkungan hidup. Jakarta, kota besar yang akan genap berusia 497 tahun pada Juni tahun ini, seakan tiada henti menghadapi beratnya masalah kependudukan. Selama menjadi pusat pemerintahan, kota ini terus menghadapi kemacetan kronis, polusi, tekanan infrastruktur yang berat, hingga bencana lingkungan. Dari sisi ini, niat untuk memindahkan ibu kota negara menjadi langkah yang cukup logis dilaksanakan. Apalagi, DPR telah mengesahkan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi UU pada 28 Maret 2024. Dengan pengesahan ini, Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, tetapi mendapatkan kedudukan baru sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
Itulah sebabnya Jakarta akan lebih fokus dengan fungsinya sebagai pusat perdagangan, kegiatan layanan jasa dan keuangan, serta pusat kegiatan bisnis dalam lingkup nasional, regional, hingga global layaknya Hong Kong, Frankfurt, ataupun Shanghai. Pengesahan UU ini diharapkan dapat meredakan beberapa masalah pelik dengan pemindahan fungsi administratif pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara yang baru. Dari aspek penanganan infrastruktur, Jakarta masih membutuhkan investasi besar untuk pembenahan transportasi dan fasilitas publik untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup. Dari sisi perlindungan sosial, transformasi ekonomi Jakarta harus diikuti dengan perlindungan sosial yang kuat untuk masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam menghadapi gentrifikasi dan naiknya biaya hidup guna mengikis ketimpangan sosial ekonomi. Untuk aspek pengelolaan lingkungan, Jakarta harus melakukan langkah penyeimbangan antara komitmen dalam peningkatan status ekonomi dan implementasi kebijakan yang pro-lingkungan.
Apalagi bila mengintip progres pembangunan ibu kota baru di Nusantara, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Pemindahan logistik dan administrasi sepanjang ribuan kilometer dari Jakarta ke Kaltim bukan hanya memakan biaya tinggi, melainkan juga kompleks. Transportasi peralatan, dokumen penting, dan aset lainnya membutuhkan koordinasi yang sangat matang dan infrastruktur yang memadai. Kendati pembangunan infrastruktur di IKN sudah dimulai, di satu sisi masih ada kekhawatiran tentang kesiapan infrastruktur dasar tersebut untuk mendukung semua fungsi pemerintahan seperti gedung perkantoran, perumahan yang bisa mencapai ribuan unit, pasokan energi, hingga akses jalan raya hingga moda transportasi.
Daya Pikat Urbanisasi Ibu Kota
Selama desa/kota asal perantau tidak menyediakan lapangan kerja yang memadai, memberikan pendapatan yang menarik, serta menawarkan masa depan yang lebih cerah, fenomena urbanisasi ke Jakarta akan terus berlanjut. Bagi orang dari daerah, Jakarta masih senantiasa memikat dengan janji-janji kehidupan yang lebih layak. Daya pikat keuntungan ekonomi tidak menyurutkan orang untuk tetap menguji peruntungannya di ibu kota. Selain ekonomi, faktor sosial juga memengaruhi orang daerah datang ke ibu kota karena ikut keluarga atau orang terdekat. Sementara bagi pemerintah kota tujuan perantau tidak menetapkan persyaratan ketat bagi pendatang, seperti bekal keterampilan/keahlian, dana cukup, tempat tinggal sementara yang layak, kepastian tempat kerja/sekolah. Kota tujuan urbanisasi akan menghadapi persoalan permukiman kumuh menjamur, angka kriminalitas meningkat, dan penyandang masalah sosial bertambah. Sampai kapan? Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?
Pertama, Jakarta, tempat konsentrasi penduduk dan ekonomi masih terpusat, akan tetap menjadi tujuan utama para perantau meski dibayang-bayangi permasalahan kemacetan dan banjir, serta tak lagi menjadi ibu kota negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, total PDRB DKI Jakarta mencapai Rp3.442,98 triliun (ADHB) dan Rp2.050,47 (ADHK), menunjukkan dominasi ekonomi yang kuat.sekaligus yang tertinggi di Indonesia. Kedua, urbanisasi membawa dampak perubahan karakter desa dan kabupaten yang mengota. Desa, ibu kota kabupaten dan kawasan strategis kabupaten mulai memadat oleh hunian tapak yang boros lahan, melahap dan mengubah peruntukan lahan persawahan menjadi perumahan/perkantoran/pertokoan/industri seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Pulau Jawa akan menjadi pulau kota, di mana kabupaten yang menempel kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya), kabupaten yang berada di sepanjang koridor jalan tol Trans Jawa dan jalan Pantai Selatan (Pansela) akan menjadi kota atau berkarakter wilayah perkotaan. Keempat, untuk mengurangi disparitas antarwilayah, pemerintah daerah harus mengembangkan jejaring perekonomian melalui kolaborasi antardesa, desa-kota, dan kota kecil-kota besar/metropolitan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berjenjang.
PENGESAHAN RUU DKJ : MENANTI PERAN BARU JAKARTA
Pengujung Maret 2024 menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (28/3). Setelah melalui perjalanan pembahasan sejak November 2023, Jakarta menanggalkan statusnya sebagai ibu kota negara. Kini, Jakarta menyandang nama sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Sebutan itu sejalan dengan pengesahan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang. Terlepas adanya pro dan kontra terkait dengan pemindahan ibu kota, keputusan politik di parlemen memperkuat posisi ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur.
Fungsi Jakarta yang sebelumnya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, berganti sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. RUU tentang Provinsi DKJ yang telah disahkan oleh DPR terdiri dari 12 bab dan 73 pasal.
Dengan berbagai fungsi baru sebagai daerah khusus, praktis denyut Jakarta tak akan mengalami banyak perubahan drastis. Pemerintah dan DPR tentu menyadari bahwa jantung perekonomian Indonesia terletak di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sisi produk domestik regional bruto atau PDRB, Jakarta berkontribusi sekitar 17% dari total PDRB nasional yang pada 2022 tercatat senilai Rp10.146,75 triliun. Peran Jakarta terlihat sangat dominan dari sisi industri jasa keuangan. Mengutip laporan distribusi simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Januari 2024, total dana masyarakat yang dihimpun industri perbankan di Jakarta mencapai Rp4.499 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 132,26 juta.
Peran baru yang dijalani Daerah Khusus Jakarta tak lepas dari hadirnya UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang itu menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara dengan lokasi mengambil sebagian wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam regulasi soal Ibu Kota Nusantara itu dijelaskan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hal lain yang diatur, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota NusantaraMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Paripurna pengesahan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat membuat norma masa transisi perpindahan agar Jakarta dapat merencanakan penyesuaian seiring dengan pembangunan yang tengah berjalan di IKN Nusantara. Pemerintah dan wakil rakyat sepakat bahwa perkembangan Jakarta tidak bisa dilepaskan dari wilayah-wilayah di sekitarnya.
Pada Pasal 51 undang-undang disebutkan mengenai kawasan aglomerasi yang mencakup wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Ibu Kota Negara (IKN). Pansus tersebut dipimpin oleh Pantas Nainggolan, politikus dari PDI Perjuangan. Pembentukan pansus sebagai respons atas disahkannya RUU tentang Provinsi DKJ menjadi undang-undang.
Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan peran baru Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan global secara resmi akan menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo.
Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Bobby Gafur Umar, sejumlah subsektor industri diperkirakan bakal moncer di DKJ. Di antaranya, subsektor di segmen teknologi canggih (high tech) seperti manufaktur barang elektronik, dan subsektor di industri keuangan.
PENATAAN JAKARTA : MASALAH KLASIK YANG BELUM TERUSIK
Ada satu tradisi Lebaran di masyarakat yang bertahan dari waktu ke waktu yakni pulang kampung alias mudik. Mereka yang merantau dan mengais rezeki di kota-kota besar, seperti Jakarta menyempatkan diri untuk menengok kampung halaman dan bertemu dengan orang-orang tercinta. Mudik tahun ini menjadi pengalaman pertama bagi G. Pujo Asmoro, 42 tahun, karyawan di salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Sejak 2023, dia memilih untuk merantau ke Jakarta setelah lebih dari 10 tahun berkarier di Semarang. Jauh sebelum mantap menekuni pekerjaan di Jakarta, dia banyak berkonsultasi dengan rekan-rekannya yang sudah puluhan tahun bekerja di Ibu Kota. Meski ada risiko yang dihadapi, seperti tidak bisa mendampingi anak-anaknya tumbuh dewasa, dia menerima pekerjaan karena sesuai dengan keahliannya dengan penawaran gaji menarik.
Demikian halnya dengan Andin Nastya, 25 tahun. Selepas Lebaran tahun ini, dia memutuskan merantau ke Jakarta. Andin diterima bekerja sebagai karyawan bagian administrasi pemasaran di perusahaan bidang distribusi alat-alat sektor konstruksi dan manufaktur yang berkantor di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Semula dia bekerja di perusahaan manufaktur produksi bahan bangunan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sekitar 4 tahun lamanya.
Bagi sebagian kalangan, Jakarta masih jadi tumpuan mimpi untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagai kota besar, banyak peluang pekerjaan yang bisa digarap oleh masyarakat dengan keahlian tertentu. Survei yang pernah dilakukan oleh Visi Teliti Saksama pada 2022 yang diolah oleh Data Indonesia, sebanyak 60% warga yang tinggal di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, menyatakan minatnya untuk berpindah ke Jakarta.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan bahwa secara umum, pemerintah daerah Jakarta terbuka terhadap pendatang dengan mengacu pada dua kebijakan pokok. “Terutama untuk fenomena pendatang unskilled. Pertama, Dinsos melalui Satgas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial atau P3S di tingkat dinas dan suku dinas lima wilayah akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan pengawasan,” katanya kepada Bisnis. “Kedua, kami punya program pemulangan para pendatang, apabila mereka termasuk warga binaan kategori orang terlantar, atau pendatang unskilled. Hal ini dilakukan agar para pendatang tersebut tidak menjadi permasalahan sosial baru di DKI Jakarta,” ujarnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan urbanisasi masih menjadi satu tantangan Jakarta ke depan, meski statusnya tak lagi sebagai Ibu Kota Negara.
Dalam Pasal 34 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, diatur secara spesifik mengenai kewenangan khusus Jakarta dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Kewenangan itu berupa penertiban administrasi kependudukan dan catatan sipil terhadap penduduk yang terdaftar di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tidak bertempat tinggal di DKJ dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ketua Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta Adhamaski Pangeran, untuk menjadi kota global diperlukan paradigma pembangunan Jakarta yang berfokus kepada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Colliers Indonesia menilai Jakarta masih memiliki daya tarik dari sisi investsi properti meski tak berstatus sebagai ibu kota negara. Menurut Head of Advisory Colliers Indonesia Monica Koesnovagril, dalam jangka waktu pendek, harga properti di Jakarta tidak akan dipengaruhi perpindahan ibu kota ke IKN.
PELUANG INVESTASI : Jakarta Miliki Eksklusivitas dari Daerah Lain
Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Derah Khusus Jakarta menjadi undang-undang, menjadi perhatian kalangan pengusaha. Pemerintah daerah mesti melakukan berbagai penyesuaian regulasi untuk memberi kepastian bagi dunia usaha. Pebisnis di Jakarta optimistis kawasan itu akan tetap menarik bagi kalangan investor meskipun statusnya bukan lagi ibu kota negara. Sebab, ada desain kewenangan investasi eksklusif yang membuat Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) lebih menguntungkan dibandingkan dengan daerah lain.
Wewenang khusus yang diberikan meliputi pengembangan iklim investasi; pelayanan investasi; pengendalian pelaksanaan investasi; serta pengembangan data dan sistem informasi penanaman modal. “Ini tidak dimiliki provinsi yang lain. Dalam hal ini, Jakarta memiliki ruang fleksibilitas untuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha di dalam dan luar negeri, dan melakukan inovasi layanan dunia usaha,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kepada Bisnis. Setelah pemindahan ibu kota, katanya, hal-hal seperti infrastruktur, kelembagaan, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul juga makin menguatkan indikasi bahwa Jakarta bakal mempertahankan statusnya sebagai pusat investasi di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Apindo memberikan lima rekomendasi.
Pertama, dunia usaha menjadi stakeholders kunci dalam tata kelola ekonomi Jakarta.
Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) tentang kewenangan khusus DKJ menjadi kunci, baik dalam dalam desain hubungan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKJ, maupun stakeholders lain, terutama dunia usaha.
Ketiga, business process Online Single Submission Risk Based Approach atau OSS RBA di Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang dinilai tidak cocok dengan desain kelembagaan Jakarta, mesti diperjelas dalam peraturan pemerintah.
Keempat, keberadaan Dewan Kawasan Aglomerasi hendaknya berkolaborasi dengan semua stakeholders, termasuk dunia usaha.
Selain itu, kewenangan otonomi Jakarta dalam menentukan aspek iklim usaha seperti izin usaha lahan, penggunaan air, dan lain sebagainya, tidak boleh melanggar ketentuan nasional. Hal ini dinilai sangat penting untuk menciptakan kepastian berusaha yang lebih tinggi.
DAMPAK KETEGANGAN IRAN-ISRAEL : WASWAS IMPAK HARGA MINYAK
Eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah akibat konflik terbuka Iran dan Israel menimbulkan kewaspadaan para pemangku kepentingan di Tanah Air, karena bisa memberikan dampak seperti pisau bermata dua. Konflik yang melibatkan Iran sebagai salah satu produsen utama minyak bumi itu diyakini berpotensi besar membuat harga minyak terkerek naik ke level yang lebih tinggi. Padahal, hingga kini Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan produk olahan minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada tahun lalu mencapai 17,83 juta ton, senilai US$11,14 miliar. Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada 2023 sebanyak 52,14 juta ton, dengan nilai US$35,83 miliar. Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengakui bahwa pemerintah masih mengamati dampak jangka panjang eskalasi ketegangan di Iran dan Israel.
Bagi Indonesia, jelas Tutuka, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel akan berdampak kepada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Akan tetapi, kenaikan harga tersebut juga berimpak terhadap peningkatan subsidi energi sekitar 1,8 triliun, dan kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kemudian untuk kenaikan nilai tukar rupiah, setiap kenaikan Rp100 per dolar AS akan berdampak kepada pertumbuhan PNBP senilai Rp1,8 triliun. Di sisi lain, hal itu juga bakal membuat subsidi energi bengkak sekitar Rp1,2 triliun, dan kompensasi melesat Rp3,9 triliun. Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan selain berpotensi meningkatkan PNBP dan subsidi energi, peningkatan harga minyak juga bisa membuat industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih bergeliat.
Meski begitu, Pri Agung, tetap mengingatkan peningkatan keekonomian proyek hulu migas juga akan terjadi di negara lain, sehingga Indonesia tetap harus meningkatkan daya saingnya di industri pada modal tersebut. Ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mari Elka Pangestu meyakini eskalasi ketegangan Iran-Israel tidak akan berlangsung lama, karena bisa merugikan banyak pihak. Harga minyak global sendiri tercatat melemah di tengah spekulasi konflik antara Iran dan Israel bakal tetap terkendali. Minyak mentah Brent turun 1,4% di perdagangan di London, jatuh kembali di bawah US$90 per barel. “Perang ini mungkin akan makin menurun jika Pemerintah Israel mengikuti saran Gedung Putih, dan tidak melakukan tindakan pembalasan,” kata analis RBC Capital Markets LLC termasuk Helima Croft dalam risetnya, dikutip dari Bloomberg, Senin (15/4).
LIBUR IDULFITRI : TUAI BERKAH EKONOMI LEBARAN
Sejumlah daerah meraup berkah melimpah seiring dengan adanya momentum libur panjang pada perayaan Idulfitri kali ini. Tumpah ruah turis menjadi pemandangan yang lazim pada beberapa lokasi wisata. Pantai Segara Sari Manggar di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, misalnya yang mampu mencatatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama libur Lebaran 2024.Bahkan, spot wisata unggulan ini mampu mencatatkan total PAD hingga Rp594 juta dalam kurun waktu 4 hari.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Balikpapan Ratih Kusuma mengungkapkan bahwa capaian tersebut mengalami lonjakan yang cukup signifi kan. Dia menjelaskan bahwa hingga Sabtu (13/4), Pantai Manggar menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan selama libur Lebaran 2024. Bahkan, imbuhnya, hingga Minggu (14/4) siang, telah ada 32.000 orang pengunjung di pantai tersebut, sehingga nilai PAD tersebut masih berpotensi untuk terus bertambah. Ratih meyakini bahwa tingkat kunjungan wisatawan hingga Senin (15/4) juga masih akan terus bertambah. Namun, dia menilai adanya ketidakpastian terkait dengan ketentuan kerja dari kementerian terkait bakal memengaruhi kunjungan wisatawan.
Dia menjelaskan bahwa selama libur Lebaran 2024 terdapat tiga posko pengamanan di Pantai Segara Sari Manggar yang melibatkan tim terpadu dari TNI, Polri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Ratih meyakini bahwa tingkat kunjungan wisatawan hingga Senin (15/4) juga masih akan terus bertambah. Namun, dia menilai adanya ketidakpastian terkait dengan ketentuan kerja dari kementerian terkait bakal memengaruhi kunjungan wisatawan. Dia menjelaskan bahwa selama libur Lebaran 2024 terdapat tiga posko pengamanan di Pantai Segara Sari Manggar yang melibatkan tim terpadu dari TNI, Polri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Salah satu guide di Sembalun, Abdul Halik mengungkapkan bahwa kuota ke Rinjani sudah penuh hingga 2 pekan ke depan, sehingga calon pendaki yang mencari tiket secara mendadak akan kesulitan untuk mendapatkannya. “Informasinya tiket sudah habis,” kata Halik kepada Bisnis, Senin (15/4).
Sementara itu, antrean panjang sempat terjadi di Pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.Wisatawawan sudah mulai membeludak memadati sepanjang Pantai Barat—Timur Pangandaran sejak Sabtu (13/4). Antrean panjang sudah mengular menuju pintu masuk pembelian tiket.Hingga Minggu (14/4), tidak kurang dari 35.000 wisatawan masih memadati bibir pantai Kawasan Pantai Timur dan Barat Pangandaran.
“Untuk libur Lebaran tahun ini pengunjung wanawisata Curug Ciputrawangi mengalami kenaikan dari hari-hari biasa, kurang lebih 90%,” kata Pengelola Objek Wisata Curug Ciputrawangi Ihwan Supriatna, Minggu (14/4).
PENJUALAN MOBIL NASIONAL : Gaikindo Yakin Pulih Kuartal II
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia optimistis penjualan mobil kembali pulih mulai kuartal II/2024, setelah selama kuartal I/2024 merosot hingga 23,9%. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan bahwa penurunan penjualan mobil secara tidak lepas dari indikator makro ekonomi yang belum mendukung. Data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil secara wholesales atau pengiriman dari pabrik ke diler selama Januari—Maret 2024 mencapai 215.069 unit atau anjlok 23,9% dari 282.601 unit secara year-on-year (YoY). Untuk penjualan secara retail pada kuartal I/2024 mencapai 230.778 unit atau turun 15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak dari 271.423 unit.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia Indonesia pada 2023 sebesar 5,05% YoY atau melambat dibandingkan dengan pada 2022 yang 5,31%.
ada Januari 2024, penjualan mobil menyentuh 69.647 unit, sedangkan realisasi pada Februari 2024 sebanyak 70.698 unit. Hal serupa juga terjadi untuk penjualan secara retail pada Maret 2024 yang mencapai 82.092 unit. Volume penjualan itu paling tinggi dibandingkan dengan Januari 2024 yang mencapai 78.368 unit, dan Februari 2024 sebanyak 70.316 unit.Selama Januari—Maret 2024, penjualan secara wholesales terbesar dikuasai Toyota dengan 65.655 unit, disusul, Daihatsu sebanyak 46.003 unit, Honda 28.066 unit, Mitsubishi 19.109 unit dan Suzuki sebanyak 17.801 unit.
ARUS BALIK LEBARAN : DISKON TARIF TOL URAI KEPADATAN
Kepolisian Republik Indonesia mengimbau agar jutaan pemudik kendaraan pribadi yang belum balik ke Jabodetabek memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 20% selama 17—19 April 2024. Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah memberlakukan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, imbauan itu bertujuan mengurai potensi kepadatan lalu lintas jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra selama arus balik Lebaran tahun ini. “Menko PMK sudah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN, dan Dirut Jasa Marga mengeluarkan kebijakan memberikan insentif tambahan untuk mengurangi harga tol. Mudah-mudahan apabila balik, tidak harus malam ini [kemarin], bisa memilih hari berikutnya atau 2 hari berikutnya,” katanya dalam acara Evaluasi Penanganan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024, Senin (15/4). Hadir dalam acara itu a.l. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Jend (TNI) Agus Subiyanto. Marketing Communication Department Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Faiza Riani menyarankan masyarakat yang masih berada di kampung halaman mengatur waktu perjalanan kembali ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Dia menjelaskan diskon tarif tol bisa diperoleh jika pemudik melakukan perjalanan balik secara terus-menerus di Jalan Tol Trans-Jawa dari Semarang menuju Jakarta khusus gerbang tol (GT) Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama. Faiza mencatat baru sebanyak 961.852 unit kendaraan kembali ke wilayah Jabodetabek melalui jalan tol pada H1 hingga H+3 Lebaran 2024 atau pada 10—14 April 2024. Volume kendaraan tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat GT utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans-Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung). Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabodetabek dari tiga arah, yaitu dengan mayoritas sebanyak 520.043 kendaraan atau 54,1% dari arah timur atau Tol Trans-Jawa dan Bandung, sedangkan sisanya dari arah barat atau Tol Merak, dan dari arah selatan atau Puncak Bogor.
PT Hutama Karya (Persero) juga menerapkan diskon tarif tol 20% di tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan pada arus balik Lebaran 2024. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan pemberlakuan diskon tarif tol selama periode arus balik Lebaran berlaku mulai 17 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga 19 April 2024 pukul 05.00 WIB. “Dengan tarif [diskon] yang sama dengan arus mudik,” kata Adjib. Hutama Karya mencatat lalu lintas kendaraan yang melintas cukup tinggi, yakni sebanyak 247.787 kendaraan. Dia memprediksi peningkatan hingga 40% saat diskon arus balik Lebaran. Dia memberikan contoh tarif tol dari GT Kayu Agung/Kayu Agung Utama ke GT Bakauheni Selatan untuk Golongan I semula Rp360.000 per kendaraan menjadi Rp288.500 per kendaraan. Untuk tarif tol dari GT Dumai ke GT Pekanbaru atau sebaliknya khusus Golongan I dari Rp171.500 menjadi Rp137.000.
Khusus kategori mobil keluar Jabodetabek melalui jalan tol, sampai dengan H+3 pada masa Lebaran 2024, jumlahnya mencapai 1,75 juta unit kendaraan atau sebanyak 8,78 juta orang. Sebaliknya, jumlah mobil yang masuk Jabodetabek baru 1,04 juta unit kendaraan atau sebanyak 5,24 juta orang.
Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Faik Fahmi mengatakan selama periode Posko Lebaran, terdapat enam bandara yang telah beroperasi selama 24 jam. Keenam bandara itu yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Kuala Namu Medan, dan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.
InJourney Airports mencatat telah melayani sebanyak 5,14 juta penumpang selama periode Posko Lebaran pada 3—13 April 2024. Menurutnya, jumlah penumpang tersebut tumbuh 7,5% dibandingkan periode yang sama pada Posko Lebaran 2023 mencapai 4,78 juta penumpang.
JELAJAH LEBARAN 2024 : MUDIK & BALIK YANG LEBIH BAIK
Keriuhan aktivitas mudik dan balik Lebaran 2024 menyiratkan pesan akan pentingnya keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam perjalanan. Semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, swasta, dan lainnya telah berusaha keras untuk memastikan tradisi budaya tahunan ini terselenggara makin baik. Presiden Joko Widodo menyampaikan secara langsung bahwa aktivitas mudik tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, kendati ada berbagai sisi masih ada perlu menjadi perhatian. Jokowi menyampaikan hal itu di sela-sela mengecek kesiapan infrastruktur arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/4). Menurut Presiden, hajatan mudik dan arus balik dengan perencanan yang rapi maka dalam pelaksanannya pun akan lebih baik. “Saya melihat semuanya rapi, terkelola dengan baik. Tadi saya cek sampai di atas kereta juga, semua tidak ada yang berdesak-desakan. Di Stasiun Pasar Senen dan secara umum semuanya baik,” kata Jokowi. Presiden dalam kesempatan itu juga menyinggung aktivitas mudik penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra yang mengalami kepadatan pada H-4 Lebaran untuk segera dilakukan penanganan cepat. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat bahwa kendaraan yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni, Minggu (7/4) atau H-3 Lebaran, merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah sebanyak 42.145 unit kendaraan atau melampaui jumlah kendaraan saat puncak arus mudik 2023 sebanyak 39.541 unit.
Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifi n mengatakan komposisi pada puncak arus mudik H-3 didominasi kendaraan roda dua sebanyak 21.735 unit atau mencapai 52% dari seluruh kendaraan. Selain arus mudik penyeberangan laut, faktor keamanan yang menjadi perhatian pemerintah adalah moda transportasi darat di mana sepanjang periode Lebaran 2024 terjadi dua kecelakaan maut di jalan tol. Kecelakaan di ruas tol Jakarta—Cikampek KM 58 menewaskan 12 orang dan kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah ruas tol Batang—Semarang KM 370 dengan korban jiwa 7 orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan berdasarkan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa kendaraan minibus Gran Max yang terbakar di KM 58 diketahui merupakan jasa travel gelap. PT Jasa Raharja (Persero), sebagai perusahaan pelat merah yang mengurusi asuransi kecelakaan lalu lintas, memiliki peran penting setiap momentum Lebaran. Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono menyatakan perseroan berkoordinasi aktif dengan 5 pilar keselamatan lalu lintas melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL).
Mereka akan bersinergi dalam program pencegahan kecelakaan, meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat, hingga pemetaan titik-titik wilayah yang menjadi lokasi rawan kecelakaan di sepanjang jalur mudik. Selama aktivitas mudik dan balik Lebaran diakui berbeda dibandingkan perjalanan biasa terutama di jalur darat. Segala kemungkinan mulai dari kepadatan lalu lintas, lelah, bahan bakar menipis, dan rasa bosan kerap mewarnai perjalanan. Kenyamanan aktivitas mudik dan balik Lebaran 2024 dengan mendapatkan dukungan dari berbagai korporasi baik sepanjang perjalanan maupun kuliner. Salah satunya, Pertamina menyedikan layanan ‘SPBU berjalan’ lengkap dengan motoris untuk mengantar bahan bakar bagi pemudik yang kehabisan bensin di tengah jalan, meski berada di jalur tol. Di sisi lain, kepraktisan selama mudik Lebaran juga ditunjang oleh layanan pembayaran uang digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Metode pembayaran ini kian menjadi pilihan utama masyarakat saat Lebaran. Setidaknya hal itu ditemui oleh Tim Jelajah Lebaran Bisnis Indonesia 2024 di Rumah Makan (RM) Sri Rejeki rest area KM 519B Tol Solo-Ngawi.
Di sisi lain, pemudik dengan moda transportasi darat atau kendaraan pribadi terutama yang membawa anak-anak memerlukan tempat istirahat sekaligus bisa dijadikan tempat bermain agar tidak bosan selama perjalanan jauh.
Deputi Operasional BSI Region 6 Bandung, Imam Samekto, menjelaskan Lebaran 2024 menjadi tahun ketiga perseroan mengadakan posko mudik. Setidaknya ada tiga fasilitas utama yakni layanan untuk berbagai produk BSI termasuk konsultasi tentang zakat infak; area permainan anak; dan layanan pijat atau refleksi. Sementara itu, dalam urusan otomotif, keberadaan bengkel di sepanjang jalur mudik juga menjadi salah satu hal penting.
Panji Saputro, salah satu teknisi senior di Posko Siaga Mudik Toyota menekankan pentingnya mengecek mobil luar-dalam sebelum digunakan untuk mudik. Apalagi, menurutnya, mobil yang terjebak macet lebih rentan mengaalami masalah.









