;

Arus Balik Meningkat, ASN Bisa Kerja dari Rumah

Yoga 14 Apr 2024 Kompas (H)

Rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way mulai dilakukan di ruas Tol Trans-Jawa pada Sabtu (13/4) karena meningkatnya arus balik Lebaran. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada Minggu sampai Senin (14-15/4) karena sebagian besar masyarakat harus kembali bekerja pada Selasa (16/4). Guna mengurangi potensi kemacetan saat puncak arus balik, pemerintah mengizinkan sebagian ASN bekerja dari rumah pada 16-17 April 2024. ASN yang bekerja dari rumah (work from home/WFH) paling banyak 50 % dari jumlah pegawai, yang secara teknis diatur instansi masing-masing.

Bidangnya, antara lain, kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, dan analisis. Sementara itu, instansi yang berkaitan langsung dengan publik, seperti bidang kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, dan proyek strategis nasional tetap harus bekerja dari kantor seperti biasa. ”Karena itu, arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” kata Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Pada saat yang sama, pelayanan langsung publik tetap dapat berjalan optimal karena ASN yang terkait hal itu tetap bekerja sesuai jadwal. Menko PMK Muhadjir Effendy menuturkan, kebijakan WFH bagi sebagian ASN ini diambil karena, dari hasil kajian Jasa Marga dan Korlantas Polri, derajat kejenuhan lalu lintas (volume to capacity ratio atau V/C ratio) sudah di atas batas ideal, yaitu 0,7. Bahkan, ada yang mencapai 0,96. ”Jadi, kami tidak ingin ada risiko terjadinya kemacetan,” katanya. (Yoga) 

Angkutan Gelap Dijajakan lewat Media Sosial

Yoga 13 Apr 2024 Kompas

Kecelakaan maut Tol Jakarta-Cikampek KM 58 menjadi momentum menertibkan angkutan gelap. Menhub Budi Karya Sumadi telah meminta dilakukan razia mobil pribadi yang digunakan menjadi angkutan travel gelap. Namun, angkutan gelap ini masih banyak beroperasi dan dipasarkan secara daring. Dari penelusuran Kompas, Jumat (12/4) angkutan gelap ini menawarkan jasa melalui media sosial. Di Facebook, jasa travel ini mudah ditemukan hanya dengan mengetikkan kata kunci rute yang dibutuhkan, seperti travel dari Jakarta. Kompas menghubungi salah satu angkutan gelap yang menawarkan jasa travel rute Brebes-Jabodetabek dan sebaliknya. Ia mengaku sebagai Rudin, sopir sekaligus pemilik mobil travel yang ia gunakan.

Dari foto yang ia kirim, mobil yang ia gunakan ialah Daihatsu Gran Max bernomor polisi warna hitam atau mobil pribadi. Melalui telepon, Rudin mematok tarif Rp 250.000 untuk tujuan Depok-Brebes. Sekali berangkat, angkutan itu hanya membawa enam penumpang. ”Bawa motor juga bisa,” ujarnya. Selain itu, ada Acong Tour and Travel yang menawarkan rute Jabodetabek-Sukabumi dan sebaliknya. Melalui pesan Whatsapp, ia menjamin penumpang dijemput di rumah dan diantar sampai ke rumah tujuan. Acong Tour and Travel juga menawarkan biaya Rp 250.000 per orang untuk rute Jabodetabek-Sukabumi. ”Armadanya Avanza, maksimal enam orang,” katanya.

Menteri Budi Karya Sumadi meminta kepolisian merazia angkutan travel gelap saat arus balik Lebaran 2024. Ia meminta kepolisian menegakkan hukum bagi jasa travel tak berizin itu. ”Bagi mereka yang akan kembali ke kota asal, cari kendaraan yang laik jalan dan sopir yang segar. Pastikan jumlah penumpang di mobil tidak melebihi kapasitas,” ucap Budi. Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Komisaris Besar Sonny Irawan mengatakan, kepolisian kesulitan membedakan mana angkutan travel gelap dan mana mobil pribadi. Sebab, jumlah kendaraan pribadi sangat banyak. (Yoga) 

Ancaman Sampah Plastik Hasil Mudik Lebaran

Yuniati Turjandini 13 Apr 2024 Tempo
DUA peristiwa besar dalam dua bulan terakhir membayangi peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang tahun ini mengambil tema "Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif". Belum juga terang penanganan masalah sampah yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, persoalan serupa kini mencuat di tengah masa mudik Lebaran. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan pergerakan 193,6 juta pemudik tahun ini menambah timbunan sampah sebanyak 58 ribu ton. Artinya, selama dua pekan masa mudik Lebaran, akan ada tambahan 4.143 ton sampah setiap hari. Angka ini setara dengan hampir dua kali lipat timbunan sampah harian DKI Jakarta sepanjang tahun lalu.   Kondisi tersebut memperbesar risiko pengelolaan sampah nasional yang sebelumnya telah ditimbulkan oleh penyelenggaraan Pemilu 2024. Kegiatan kampanye yang dimulai sejak tahun lalu, terutama berupa penggunaan alat peraga, ditaksir telah menghasilkan sedikitnya 784 ribu meter kubik atau setara dengan 392 ribu ton sampah. 

Tambahan sampah dari dua momen akbar tersebut menjadi ancaman serius bagi pemerintah yang sewindu lalu telah mencanangkan target Indonesia Bersih Sampah 2025. Waktu yang tersisa untuk mewujudkan komitmen pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen tinggal setahun. Sejauh ini, realisasi target tersebut belum menggembirakan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan sepanjang tahun lalu rata-rata pengurangan sampah di 115 kabupaten/kota yang tersebar di 28 provinsi hanya 14,25 persen. Sampah yang terkelola rata-rata baru sebesar 60,92 persen. (Yetede)

Data Industri Tekstil dan Pakaian Bekas Impor

Yuniati Turjandini 13 Apr 2024 Tempo
MESKI sudah lama dilarang, kegiatan impor pakaian bekas masih terus berjalan. Buktinya, sepanjang 2023, Kementerian Perdagangan telah memusnahkan pakaian bekas impor senilai Rp 174,8 miliar. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Hermawati Setyoriny mengatakan bahwa masuknya pakaian bekas dari luar negeri menghambat pertumbuhan industri tekstil dalam negeri. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, selama periode 2018-2023, volume ekspor produk tekstil pakaian jadi Indonesia hanya meningkat 0,84 persen per tahun.

Barang impor menjadi keluhan utama para pelaku usaha berbagai kelas dan sektor. Tak hanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang pasar luring, para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menuding barang-barang dari luar negeri itu menjadi biang keladi turunnya pendapatan mereka. Beberapa asosiasi pengusaha pun bersurat kepada Presiden Joko Widodo mengeluhkan banjirnya produk impor. Perkara itu lantas menjadi isu yang diangkat dalam rapat terbatas bersama para menteri. Hasilnya, pemerintah sepakat bakal memperketat importasi untuk delapan kelompok produk, seperti pakaian jadi, mainan anak, barang elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi, obat tradisional dan suplemen kesehatan, dan produk tas. (Yetede)


Mengapa Penjualan Pakaian Bekas Impor Tetap Marak

Yuniati Turjandini 13 Apr 2024 Tempo
PAKAIAN bekas beraneka jenis dan warna berjejer di badan jalan Pasar Senen, Jakarta, Ahad, 7 April lalu. Tiga hari menjelang perayaan Idul Fitri, kawasan tersebut dipadati warga yang hendak berbelanja. Saat Tempo berkunjung ke sana pada pukul 23.06, pembeli masih tampak berdesakan memilih pakaian. Parulian, salah seorang pedagang, menjual sehelai kemeja bekas berbahan flanel dengan harga Rp 85 ribu. “Masih bisa ditawar,” kata dia. Parulian mengaku mematok harga demikian karena jenis  baju tersebut merupakan pakaian bekas impor yang  sudah dipilih. Ada pula pakaian bekas impor yang dijual lebih murah karena kualitas jelek atau terdapat cacat. menurut dia, peminat pakaian bekas impor mash tinggi. Biasanya meningkat saat lebaran," kata Parulian. (Yetede)

Kuota Wisata untuk Perairan Konservasi

Yoga 13 Apr 2024 Kompas

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP akan memberlakukan pembatasan pada kegiatan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi nasional, untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ekosistem di dalam kawasan konservasi. Namun, penerapannya dinilai perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. Salah satu kawasan konservasi prioritas yang direncanakan akan menerapkan pembatasan atau sistem kuota adalah kawasan konservasi Pulau Gili Matra di NTB yang merupakan konservasi perairan nasional. Penerapan kuota bertujuan untuk menghindari wisatawan berlebih yang mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam sebagai nilai jual pariwisata.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Luky Adrianto berpendapat, penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan konservasi berimplikasi pada tujuan pengelolaan kawasan tersebut, yaitu konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Karena itu, pembatasan jumlah wisatawan atau kegiatan wisata di kawasan konservasi merupakan salah satu instrumen untuk menjaga ekosistem, sumber daya hayati, dan keberlanjutan kawasan konservasi.

Meski demikian, penetapan kuota wisata dalam kawasan konservasi perlu mempertimbangkan daya dukung sosial dan ekologis (sosial-ekologis) dalam satu kesatuan kawasan, meliputi faktor ekologis, sosial ekonomi, dan manajemen sebagai parameter untuk menentukan kuota wisata. ”Secara ekonomi, pembatasan kuota wisata di kawasan konservasi dapat diukur dengan pemberlakuan wisata premium sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Luky, Jumat (12/4). (Yoga) 

Berburu Kuliner di Hari Raya

Yoga 13 Apr 2024 Kompas

Suasana lebaran tak hanya dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Di Kota Bandung, Jabar, masyarakat hingga pengunjung dari luar kota berburu kuliner memanjakan lidah dalam kebersamaan. Hujan yang mengguyur Bandung tidak menyurutkan niat Isna (50) bersama lima temannya menikmati Bakso Tjap Haji di Jalan Burangrang, Jumat (12/4) siang. Mereka rela mengantre lebih dari 45 menit agar bisa menyantap bakso yang menggugah selera. Ratusan orang tampak sabar menanti giliran. Sebagian terpaksa menunggu di bawah payung di depan restoran. Sebagian lagi berlindung menghindari tempias hujan.

”Lebaran biasanya menunya santan dan ketupat. Sekarang saya mencari yang kuahnya segar seperti bakso. Di sini (Bakso Tjap Haji) lebih enak. Jadi, sengaja jauh-jauh datang, ngantre juga tidak apa-apa,” ujar Isna yang berasal dari Kecamatan Rancasari. Tidak hanya Isna, pesohor dari Jakarta pun rela mengantre demi semangkuk bakso. Gitaris band Maliq & D’Essentials Arya Aditya yang dipanggil Lale juga berbaur dengan pengunjung sambil menyantap bakso. Dia datang bersama istrinya, Fikha Effendi.

”Setiap momen lebaran pasti makan bakso. Kebetulan disini langganan, weekday juga pas ke Bandung pasti ke sini,” ujar Fikha. Manajer Operasional Bakso Tjap Haji Rati Kurniati menjelaskan, saat Lebaran, setiap hari mereka melayani lebih dari 2.000 pengunjung yang menghabiskan 2.500 porsi. Jumlah ini meningkat lima kali lipat di- bandingkan hari-hari biasa. ”Salah satu bakso kami sampai keluar lebih dari 20.000 butir. Menu Bakso Spesial 1 menjadi favorit. Biasanya keramaian seperti ini terjadi sampai cuti Lebaran beres,” ujarnya. Oleh-oleh makanan ringan di Kota Bandung juga diserbu para penggemar kuliner.

Putri (37), warga Ciputat, Tangsel, menunggu giliran makanan ringannya ditimbang di toko Sari Milo Shultoniah. Warung oleh-oleh di Jalan Kemuning, Kecamatan Sumur Bandung, ramai pada Jumat pagi. Neni Rosmawati (32), pengelola toko Sari Milo Shultoniah, menyebutkan, Kentang Manohara, keripik kentang renyah berwarna kuning keemasan menjadi salah satu favorit yang dijual di sana bersama Kentang Putih dan Cireng Ariel. Dalam sehari, dia menjual lebih dari 60 kg keripik Kentang Manohara. ”Kentang Putih dan Cireng Ariel juga rata-rata bisa habis 60 kg sehari. Ada belasan jenis makanan ringan, cuma yang sering dibeli tiga jenis itu setiap lebaran dan waktu libur,” paparnya. (Yoga) 

Mudik dan Pelesiran via Tol Trans-Sumatera

Yoga 13 Apr 2024 Kompas

Melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024 lewat Jalan Tol Trans-Sumatera menjadi pengalaman menarik yang perlu dicoba. Tahun ini lonjakan harga tiket pesawat yang tak masuk akal membuat banyak warga memilih jalur darat. Apalagi testimoni warga Ibu Kota yang kerap bepergian ke wilayah Sumatera menggunakan jalur darat menyatakan kehadiran ruas Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) yang saat ini sudah beroperasi dari Bakauheni, Lampung, hingga Prabumulih, Sumsel, telah mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Pernyataan mereka seragam, yaitu ” Sekarang, sejak ada jalan tol, dari Bakauheni ke Palembang cuma 5 jam.”

Agar terhindar dari puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 6-7 April 2024, Kompas berangkat pada Kamis (4/4) pukul 04.00. Sekitar pukul 09.00, Kompas sudah memasuki Gerbang Tol (GT) Bakauheni. Kota Palembang menjadi destinasi persinggahan di malam pertama pada perjalanan menuju Bukittinggi, Sumbar. Untuk mencapai Palembang dari Bakauheni, terdapat tiga ruas jalan tol yang harus dilalui, yakni ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km, lalu ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung sejauh 189 km, dan yang terakhir ruas Tol Kayu Agung-Palembang yang berjarak 42,5 km. Di sepanjang jalan tol, terdapat sekitar 9 rest area permanen dan sejumlah rest area fungsional. Kendaraan siaga, seperti kendaraan patroli dan kendaraan derek juga terlihat siap bertugas.

Tarif jalan tol dari GT Bakauheni Selatan ke GT Tol Kayu Agung/Kayu Agung Utama untuk kendaraan golongan I sebesar Rp 360.000. Sementara tarif tol dari GT Kayu Agung Utama menuju GT Palembang untuk kendaraan golongan I sebesar Rp 75.000. Tiba di Palembang pada pukul 15.00, rombongan mudik punya waktu banyak untuk berpelesir di Jembatan Ampera dan berwisata kuliner menikmati sajian pempek dan pindang patin di waktu berbuka puasa. Sesuai rencana awal, mudik kali ini memang menjadi sebuah perjalanan wisata. Ternyata, banyak pula keluarga-keluarga yang berpelesir di kota-kota yang mereka lalui dalam perjalanan mudik.

Keberadaan jalan tol telah menciptakan potensi perekonomian baru di wilayah sekitar jalan tol. Dimulai dari daerah di sekitar pintu gerbang tol hingga di sejumlah area istirahat. Sejalan dengan berlanjutnya ruas JTTS di area selatan dan utara yang akan saling terhubung, potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah di sekitar pintu gerbang tol sebagai wilayah transit juga akan terus berkembang. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan situasi ini, misalnya dengan membangun kawasan industri dan perdagangan yang dekat dengan akses jalan tol sehingga akan tercipta kawasan ekonomi baru. (Yoga) 

Tergiur Melihat Sukses Perantau

Yoga 13 Apr 2024 Kompas

Arus balik Lebaran menjadi momen bagi banyak orang untuk mulai merantau. Siapa yang tak tergiur melihat kilau kesuksesan mereka yang pulang ke kampung halaman. Kesuksesan perantau tergambar pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS (Susenas BPS). Pada kelompok 20 % keluarga paling sejahtera di Jabodetabek, 54,2 % adalah perantau. Bagi banyak orang, hidup merantau jauh dari kampung halaman merupakan pilihan demi harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan data mikro Susenas BPS Maret 2022, dari total 72,8 juta keluarga, 13,9 % atau 10,1 juta merupakan keluarga perantau. Kategori keluarga perantau diperoleh dari status setiap kepala dan anggota keluarga yang tidak lahir di provinsi tempat tinggalnya saat ini. Kategori ini termasuk dalam keluarga perantau lebih dari lima tahun. Ada juga kategori keluarga perantau kurang dari lima tahun karena baru pindah ke provinsi domisili sekarang. Dua kategori keluarga perantau itu membentuk kondisi kesejahteraan yang hampir sama. Dari 10 kelompok kesejahteraan, hanya 3,3 % keluarga perantau yang masuk dalam Desil 1. Angka tersebut terus meningkat di desil-desil di atasnya hingga di Desil 10 yang mencapai 20,9 %.

Ukuran kesejahteraan keluarga ini dilihat dari pengeluaran per kapita per bulan di setiap keluarga. Desil 5-8 masuk dalam 40 % keluarga dengan pengeluaran per kapita menengah di atas Desil 1-4. Desil 9-10 termasuk dalam 20 % keluarga dengan pengeluaran per kapita teratas atau dapat juga disebut keluarga paling sejahtera. Rentang pengeluaran per kapita Desil 1 hingga 4 berkisar Rp 427.000 hingga Rp 985.000 per bulan. Desil 5 hingga 8 di rentang Rp 986.000 hingga Rp 2,1 juta per bulan. Desil 9-10 lebih dari Rp 2,2 juta per bulan. Pengeluaran ini termasuk untuk kebutuhan sehari-hari, baik makanan maupun nonmakanan.

Bram (26), warga Rempoa, Tangsel, Banten, merupakan warga kelahiran Semarang dan merantau ke Jabodetabek sejak 2022. Pengeluaran per kapita rata-rata Bram, istri, dan seorang anak lebih dari Rp 2 juta per bulan, masuk Desil 9-10 atau keluarga sejahtera. Menurut Bram, kesempatan bekerja di kota perantauan selalu terbuka lebar. Modalnya pendidikan tinggi dan pengalaman bekerja. Bram mengaku tidak butuh waktu lama dari pekerjaan sebelumnya hingga mendapatkan pekerjaannya saat ini di Jakarta. Untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, sudah banyak lamaran pekerjaan Bram yang ditolak. Ia tak patah arang dan terus berusaha hingga akhirnya mendapat pekerjaan yang layak di perantauan. (Yoga) 

Ketika Penilaian Dewan Pers Jadi Dasar Gugatan Perdata kepada Media

Yuniati Turjandini 13 Apr 2024 Tempo
SEJUMLAH organisasi yang bergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan tengah mengawal perkara gugatan terhadap produk jurnalistik yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Para jurnalis khawatir gugatan itu biian ssa mengancam kebebasan pers di Sulawesi Selatan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar—salah satu organisasi yang bergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan—menyesalkan adanya gugatan tersebut. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mekanisme penyelesaian sengketa pers seharusnya ada di Dewan Pers, bukan di pengadilan. Karena itu, perkara ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi iklim kebebasan pers.

Penggugat dalam perkara ini adalah lima mantan staf khusus Gubernur Sulawesi Selatan. Sedangkan tergugat adalah dua media daring, yaitu Inikata.co.id dan Herald.id serta dua jurnalisnya, Burhan dan Andi Anwar. Firmansyah, anggota tim hukum Herald.id, mengatakan sidang gugatan perkara nomor 03/PDT.G/2023 itu telah masuk tahap pengajuan alat bukti untuk para tergugat. Ia menilai gugatan yang diajukan penggugat adalah sebuah kekeliruan. Sebab, dalam perkara ini, jurnalis juga ikut tergugat. Apalagi status para penggugat ini juga tidak jelas. “Mereka merasa dirugikan mewakili siapa? Apakah pemerintah Sulawesi Selatan atau personal,” ujar Firmansah, pekan lalu. Seharusnya, kata Firman, perkara ini telah berakhir setelah kliennya menjalankan rekomendasi yang diputuskan Dewan Pers. Namun, alih-alih menerima putusan Dewan Pers, penggugat justru melanjutkan persoalan ini ke ranah perdata. (Yetede)

Pilihan Editor