Presiden AS Joe Biden dan PM Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan Rabu (10/4) petang mengungkap rencana strategis kerja sama militer dan berbagai proyek dari peluru kendali hingga pendaratan di bulan. Langkah tersebut memperkuat hubungan AS-Jepang sekaligus mengimbangi pertumbuhan China- Rusia. Dalam jumpa pers bersama di Gedung Putih, Biden dan Kishida mengungkapkan, mereka juga membahas isu Gaza, Israel, Ukraina-Rusia, Korut, dan sejumlah hal penting lainnya. ”Ini adalah pertemuan yang menyepakati peningkatan kerja sama secara mendasar sejak hubungan ini dilakukan,” kata Biden seusai menggelar pertemuan bilateral selama dua jam dengan Kishida. Mereka juga membahas ketegangan di Indo-Pasifik dan tindakan China di kawasan.

AS dan sekutunya, termasuk Jepang, sedang memperkuat postur militer mereka demi membendung apa yang mereka sebut sebagai ancaman China di Laut China Selatan dan Laut China Timur, termasuk isu Taiwan. Secara keseluruhan, AS-Jepang menyepakati 70 jenis kerja sama di bidang pertahanan, termasuk upaya meningkatkan struktur komando militer AS di Jepang sehingga dapat lebih baik dalam kerja sama dengan Jepang di masa krisis. Selanjutnya, Biden dan Kishida akan menggelar pertemuan trilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Isu utama yang akan mereka bahas adalah isu keamanan di kawasan Laut China Selatan. Selain isu keamanan, pertemuan trilateral itu juga akan menyoroti isu ekonomi.

The Strait Times menyebut, Filipina mengincar kesepakatan investasi hingga 100 miliar USD dari pertemuan trilateral dengan AS dan Jepang. ”Kita berbicara tentang 100 miliar USD dalam lima hingga 10 tahun ke depan,” kata Dubes Filipina untuk AS, Jose Manual Romualdez, seperti dikutip dalam pernyataan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sebelum meninggalkan Manila pada Rabu, Marcos mengatakan akan menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi dengan Jepang dan AS demi memajukan ketangguhan ekonomi dan keamanan. PNA menyebut Marcos ingin mengeksplorasi cara-cara meningkatkan kerja sama, terutama di ranah infrastruktur krusial, semikonduktor, digitalisasi, keamanan siber, mineral penting, energi terbarukan, serta kerja sama maritim dan pertahanan. (Yoga) 

Kebutuhan masyarakat teradap pinjaman online (pinjol) meningkat menjelang momen Lebaran tahun ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan  (OJK), nilai pinjaman yang beredar atau outstanding pinjol pada Februari 2024 naik 21,98% dibanding Februari 2023 menjadi Rp61,1 triliun. Kenaikan pinjaman itu tumbuh  seiring dengan kenaikan risiko kredit macet. Saat konferensi pers  pada Maret lalu, OJK melaporkan tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 Februari 2024 berada di level 2,95% atau  sama dengan bulan  sebelumnya. TWP90 menunjukkan tingkat pinjaman yang tidak terbayarkan lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TWP90 Februari 2024 tercatat sebesar Rp 1,8  triliun, lebih tinggi dari sebelumnya. Pada januari 2024, TWP90, yang merupakan kredit macet pinjol, mencapai Rp 1,78 triliun atau naik 27% jika dibanding sejumlah  kredit macet pada januari 2024 mencapai Rp 60,4 triliun. (Yetede)

RUMAH di Kampung Tua Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, itu tampak ramai pada Selasa sore, 2 April 2024. Silvi, sang empunya rumah, sibuk menerima tamu-tamunya yang hendak menghadiri acara doa dan buka puasa bersama. Tetamu itu tak hanya berasal dari Kampung Tua Pasir Merah. Ada juga yang berasal dari Kampung Tua Sembulang Hulu dan Kampung Tua Sembulang, yang bersebelahan.

Kampung Tua Pasir Merah merupakan atu dari 12 kampung di pulau Rempang yang terkena dampak Proyek Strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City. Pemerintah menetapkan warga di 12 kampung itu harus direlokasi karena disana akan dibangun   pabrik solar panel kerja sama antara PT Makmur Elok Graha (MEG) milik pengusaha  Tommy Winata dan Xinyi Glass Holding Ltd, perusahaan asal Cina. Dari 12 kampung itu, pemerintah merencanakan lima kampung sudah harus dikosongkan pada tahap asal pembangunan. kelima kampung itu adalah Sembulang Hulu, Sembulang tanjung, Pasir Merah, Pasir Panjang, dan Bloken.

Penolakan warga terhadap proyek itu berbuah aksi demonstrasi panjang sejak Agustus 2023 hingga saat ini. bentrokan sempat pecah  saat pemerintah mengerahkan  sekitar seribu aparat gabungan untuk mengosongkan  kampung-kampung tua itu pada 7 September 2023. Demonstrasi di depan Kantor Badan Pengelola Batam empat hari  berselang pun berakhir ricuh dan menyebabkan 35 orang ditahan dan akhirnya kini harus mendekam dalam penjara karena dianggap membuat kerusuhan. (Yetede)

Dinamika pasang surut perekonomian (siklus bisnis) telah mengakibatkan perubahan arah kebijakan (politik) ekonomi. Pandemi Covid-19 membuat tingkat utang pemerintah di seluruh dunia melonjak. Sementara itu, tekanan harga (inflasi) semakin sulit dikelola. Inflasi banyak dipengaruhi faktor nonekonomi sehingga kenaikan suku bunga (saja) tidak efektif menurunkan harga. Berbagai persoalan lain menambah kerumitan kebijakan ekonomi, mulai dari isu geopolitik hingga perubahan iklim. Majalah Finance & Development terbitan Dana Moneter Internasional (edisi Maret 2023) mengulas arah baru kebijakan moneter di tengah dominasi fiskal. Suku bunga rendah bertahun-tahun telah membuat tingkat utang membubung tinggi. Kini, kebijakan moneter harus berputar arah guna mengatasi inflasi tinggi akibat lonjakan harga energi dan komoditas yang dipicu krisis Ukraina.

Sementara kebutuhan stimulus ekonomi melalui penambahan utang baru masih dibutuhkan. Kebijakan moneter menjadi sangat dilematis. Pandemi Covid-19 memaksa perekonomian bertumpu pada kebijakan fiskal. Satu-satunya cara mendorong perekonomian adalah menggelontorkan stimulus yang dibiayai dari penerbitan surat utang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, bank sentral turut bertanggung jawab dengan cara menjadi pembeli surat utang yang diterbitkan pemerintah. Dengan kata lain, bank sentral turut membiayai krisis dengan mencetak uang. Sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini dan bertentangan dengan kebijakan moneter konvensional. Realitas perekonomian mengubah arah kebijakan ekonomi (moneter).

Pengalaman setiap negara berbeda-beda. Namun, gejalanya serupa, yakni episentrum ebijakan ekonomi lebih condong pada kebijakan fiskal, sementara kebijakan moneter cenderung akomodatif terhadap fiskal. Begitu pun pengalaman di Indonesia ketika menghadapi krisis pandemic Covid 19. Akibat tekanan fiskal yang begitu besar, BI harus turut berperan da lam membiayai krisis akibat pandemi. Mekanisme sinergi antara Kemenkeu dan BI dalam membiayai krisis akibat pandemi tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) mengenai burden sharing. Pada periode 2020-2022, terbit tiga SKB dengan nilai total Rp 1.144 triliun. Kebijakan ini merupakan inovasi dalam pembiayaan krisis. Di sisi lain, ini menjadi preseden bagi praktik kebijakan moneter di masa depan. (Yoga)

Kepolisian menyelidiki penyebab peristiwa kecelakaan yang menewaskan 12 orang di lajur lawan arah atau contraflow Tol Jakarta-Cikampek KM 58, di Purwakarta, Jabar, Senin (8/4). Risiko kecelakaan dalam penerapan lawan arus lebih besar sehingga standar keamanan harus ditingkatkan. Kepala Dewan Road Safety Association Rio Octaviano mengatakan, penerapan sistem lawan arah di jalan tol harus dievaluasi. Kecelakaan menunjukkan bahaya yang selalu mengintai di sepanjang jalur contraflow. ”PUPR atau operator jalan tol harus mulai berkomitmen memasukkan standar keselamatan jalan ke dalam standar pelayanan minimum (SPM) mereka,” kata Rio.

Dari sisi pengguna, potensi kecelakaan dapat terjadi karena pengendara kurang merawat kendaraan. Perilaku pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti batas kecepatan dan larangan berhenti, juga meningkatkan risiko kecelakaan. Pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu menyebut, pengguna jalan tol lebih aman tetap berada di jalur normal dibandingkan di jalur lawan arah. ”Risiko kecelakaan di jalur contraflow sangat besar,” kata Jusri. Jalurnya sempit dan rambu-rambu jalan dalam posisi terbalik.

Dalam kunjungan ke Posko Identifikasi Korban di RSUD Karawang, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, pihaknya berbelasungkawa atas peristiwa tersebut. Ia menyebut kecelakaan bermula saat mobil keluar dari lajur contraflow dan masuk ke lajur yang berlawanan. Kebijakan contraflow yang awalnya akan diberlakukan di ruas tersebut pun kini dihentikan. Awalnya, sistem ini akan diterapkan mulai Jumat (5/4) pukul 14.00 hingga Kamis (11/4) pukul 24.00 di ruas Tol Jakarta-Cikampek Km 36 hingga Tol Cikopo-Palimanan Km 72. ”Kendaraan dari Jakarta, dari Bandung, kami arahkan ke Cikampek Selatan,” ucap Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Aan Suhanan. (Yoga)

Menjelang Lebaran, sejumlah partai politik kembali memfasilitasi mudik gratis bagi masyarakat. Puluhan bus disewa untuk membawa pemudik dari Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa. Para pemudik pun terbantu dengan program partai tersebut. Di sisi lain, program partai dinilai sebagai upaya partai untuk membangun citra positif di mata publik. Akhir pekan lalu, 25 bus diberangkatkan dari kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, menuju berbagai kota di Jateng, Jatim dan Yogyakarta. Bus mengangkut ratusan pemudik yang pulang kampung memanfaatkan program mudik gratis dari PKB.

Program itu sangat membantu mereka di tengah melonjaknya harga tiket menjelang Lebaran dan sulitnya mencari tiket untuk pulang kampong, seperti dituturkan Joharudin, warga Cikeas, Jabar. Biasanya, ia pulang setiap tiga bulan sekali ke Ngawi, Jatim, menggunakan bus dengan tiket Rp 280.000. Namun, menjelang Lebaran, harga tiket bus melonjak dua kali lipat, menjadi Rp 570.000. Karena itu, ia bersyukur ada program mudik gratis dari PKB. Alhasil, uang untuk beli tiket bisa dipakai guna merayakan Lebaran. Untuk bisa ikut mudik gratis bersama PKB, pun tidak sulit. Bahkan, menurut Burhan, pemudik asal Temanggung, Jateng, pemudik bisa menikmati menu berbuka puasa gratis yang disediakan oleh panitia di tengah perjalanan.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, program mudik gratis merupakan program tahunan partai setiap menjelang Lebaran. Bedanya, kali ini lebih spesial karena program digelar setelah hasil Pemilu 2024 menunjukkan kenaikan suara yang signifikan bagi partai. Implikasinya, raihan kursi legislatif PKB pun meningkat, dari 58 kursi di DPR menjadi 68 kursi. Atas dasar itu, program mudik gratis kali ini pun digelar oleh partai sebagai ucapan te rima kasih kepada masyarakat yang telah memercayai PKB di pemilu lalu sehingga perolehan suara dan kursi DPR ataupun DPRD PKB meningkat.

Program mudik gratis juga digelar Partai Golkar. Pada 3 April lalu, partai ini memberangkatkan 1.000 peserta mudik dengan 20 bus. Tujuannya Klaten, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, Gunungkidul, Madura, hingga Bengkulu. Setiap pemudik memperoleh bingkisan paket sembako dalam tas berwarna kuning senilai Rp 150.000, uang saku Rp 100.000, dan kaus Partai Golkar. Senada dengan PKB, kegiatan mudik gratis tahun ini juga digelar Golkar sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada masyarakat, utamanya para pemilih Golkar. ”Mudik bareng merupakan tradisi yang dibangun Partai Golkar, bentuk terima kasih kepada masyarakat dan pemilih Partai Golkar seusai Pemilu 2024,” kata Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat melepas peserta mudik gratis bersama Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta. (Yoga)

Mudik Lebaran bagai ritual tahunan, bukan sekadar berbondong-bondong ke kampung halaman atau kota kelahiran. Ada kegiatan ekonomi dan perputaran uang yang mengiringinya. Jutaan orang menuju ke udik, bertemu keluarga, kerabat, dan teman masa kecil. Mudik juga seperti mengisi ulang energi yang diperas nyaris setahun di perantauan. Lebaran berbalut keriangan itu memutar roda ekonomi dari pergerakan warga yang mudik, belanja oleh-oleh pemudik, serta uang yang dibawa dan dibelanjakan di kampung halaman. Ekonomi juga bergerak dari kiriman uang pekerja migran Indonesia untuk keluarga mereka menjelang Idul Fitri, yang lantas dibelanjakan.

Ada pula belanja daring yang setidaknya melibatkan penjual dan pembeli, perusahaan logistik, dan kurir pengantar barang. Di kota kelahiran, sebagian pemudik tak hanya berdiam di rumah, tapi berwisata. Kegiatan belanja jasa ini pun menambah kencang putaran roda ekonomi. Kemenparekraf memperkirakan perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif senilai Rp 276,11 triliun. Proyeksi ini dipengaruhi pergerakan orang, yang menurut Kemenhub ada potensi pergerakan 193,6 juta orang pada periode Lebaran 2024, lebih banyak dibanding 2023 di 123,8 juta orang. Kadin Indonesia memperkirakan perputaran uang pada Lebaran 2024 sebesar Rp 157,3 triliun.

Angka ini dihitung dari jumlah keluarga yang mudik dikalikan rata-rata uang yang dibawa, yakni Rp 3,25 juta per keluarga. Jumlah keluarga, diasumsikan beranggotakan empat orang, dihitung dari potensi 193,6 juta orang yang bergerak di masa Lebaran. Dengan demikian, ada 48,4 juta keluarga. Jajak pendapat Litbang Kompas pada 18-20 Maret 2024 menyebutkan, 55,65 % dari 505 responden menyiapkan anggaran lebih besar untuk Lebaran tahun ini dibanding tahun lalu, dengan 17,3 % responden mengalokasikan dana itu dari THR.  (Yoga)

Penyaluran kredit bank perekonomian rakyat atau BPR tumbuh 8,98 % per Desember 2023 menjadi Rp 140 triliun. Namun, sederet tantangan menghadang kelembagaannya, seperti persaingan usaha, digitalisasi, serta pemenuhan ketentuan regulasi. Ini implementasi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, banyak pelaku usaha yang secara ekspansif sudah memasuki pasar industri BPR dan BPR syariah (BPRS).

”Dari sisi digitalisasi, preferensi nasabah yang terus meningkatterhadap layanan digital memang menjadi cambuk bagi kita bersama, yang mau tidak mau, kami harus mampu menyesuaikan diri,” ujar Tedy, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (8/4). Selain itu, industri BPR dan BPRS juga dituntut untuk memenuhi ketentuan regulasi yang telah berlaku. Beberapa regulasi tersebut adalah kewajiban modal inti minimum pada akhir 2024 untuk BPR dan pada akhir 2025 untuk BPRS, serta implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat yang akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada 1 Januari 2025.

BPR atau BPRS menjalankan fungsi intermediasi layaknya bank umum dengan menyalurkan pembiayaan dan menerima layanan simpanan, baik melalui tabungan maupun deposito. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, industri BPR menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan kepada pelaku UMKM. Porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh bank umum tercatat sebesar 20,32 % pada 2023. Sementara, porsi penyaluran kredit UMKM dibandingkan total penyaluran kredit oleh industri BPR mencapai 36,29 %. (Yoga)

Kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan sedang menjadi topik hangat. Sebab, ketahanan dana jaminan kematian, diduga terus merosot. Saat menjadi pembicara kunci ”Expert Talk Dewan Pengawas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”, Kamis (4/4) petang, di Jakarta, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyinggung soal ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan. Dia mengutip Nota Keuangan RAPBN 2024. Dalam RAPBN 2024, rasio klaim jaminan kematian (JKM) pada 2024 diproyeksi mencapai 87,2 %. Trennya meningkat dalam jangka menengah menjadi 102,5 % pada 2026. Aset neto JKM pada 2024 diperkirakan Rp 8.550,4 miliar.

”Konsekuensinya, kesehatan keuangan JKM turun. Diperkirakan aset JKM akan negatif pada 2027 sehingga perlu mitigasi cepat. Kami menginginkan ada evaluasi manfaat JKM,” ujarnya. Shinta meyakini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyadari persoalan itu dan memiliki strategi advokasi kepada pemerintah agar ada solusi. Dia berharap masyarakat memiliki pandangan senada terkait pentingnya menjaga ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan, terutama JKM. Deputi Bidang Aktuaria dan Riset Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Arief Dahyan Supriadi, mengatakan ”Saat ini, retensi kepesertaan BPU (Bukan Penerima Upah) bermasalah. Hanya 15 % dari total BPU yang melanjutkan kepesertaan sebelumnya.

Ada 61 % dari total kepesertaan BPU mengiur satu bulan dan tiga bulan, lalu berhenti dan memanfaatkan masa grace period,” ujarnya. Dari analisis arus kas neto JKM, kemampuan peserta penerima upah untuk menyubsidi BPU terus berkurang. Arus kas neto JKM dari peserta penerima upah lama-lama dikhawatirkan akan negatif. Padahal, saat bersamaan pencairan manfaat JKM, terutama manfaat beasiswa anak peserta JKM, terus berjalan secara berkala. ”Kami sudah menghitung, aset neto JKM bisa habis pada 2027 jika tidak ada perbaikan, seperti peninjauan kembali besaran manfaat program JKM pada PP No 82/2019,” ucap Arief. (Yoga)