Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjanjikan langkah kombinasi terukur dalam merespons dampak ekonomi menyusul konflik Iran-Israel. Langkah yang dimaksud mencakup sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal-moneter guna pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran pemerintah. ”Rambatan dampak (eskalasi konflik Iran-Israel) kepada pasar finansial Indonesia baru akan terlihat saat pembukaan pasar besok pagi (Selasa, 16/4). Namun, langkah-langkah antisipatif akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar atas dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas terutama minyak akibat terganggunya pasokan, serta kenaikan harga emas, sebagai aset safe haven, dan rambatan ke sektor lainnya,” katanya.  

Airlangga menyelenggarakan rapat terbatas dengan seluruh unsur kedeputian pada Kemenko Bidang Perekonomian dengan sejumlah Dubes di Jakarta, Senin (15/4), merespons eskalasi konflik di Timur Tengah menyusul serangan udara Iran ke Israel pada Minggu (14/4) yang diklaim sebagai balasan atas serangan Israel yang menghancurkan gedung Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, 1 April 2024. Rapat tersebut, membahas respons kebijakan terhadap dampak konflik di tingkat regional dan global, kinerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran ke depan.

Konflik Iran-Israel, Airlangga menambahkan, juga akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui Terusan Suez. Ini akan berdampak langsung setidaknya pada kenaikan biaya kargo. Produk yang terganggu antara lain gandum, minyak, dan komponen alat-alat produksi dari Eropa. Secara fundamental, perekonomian Indonesia relatif cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5 % dengan inflasi terkendali. Sampai Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus dan menopang cadangan devisa yang pada posisi terakhir di Maret 2024 tercatat masih kuat. (Yoga) 

Harapan 163 transpuan dan warga miskin untuk mendapatkan klaim atas program jaminan kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori bukan penerima upah (BPU) lagi-lagi kandas. Kendati menjadi peserta aktif program tersebut, mereka tetap tidak bisa menikmati manfaat dari program itu. BPJS Ketenagakerjaan tetap menolak pengajuan klaim mereka atas program jaminan kematian kategori BPU meskipun sudah ada upaya mediasi antara Perkumpulan Suara Kita (perwakilan transpuan dan orang miskin) dan BPJS Ketenagakerjaan. Mediasi dengan mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) hingga akhir Maret 2024 pun gagal. Dalam ”Risalah Gagal Mediasi oleh Mediator DJSN” yang ditandatangani Ketua DJSN Agus Suprapto dan mediator DJSN, Subiyanto, disebutkan sikap BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat menjalankan anjuran DJSN.

Sebelumnya, DJSN menyampaikan dua anjuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, DJSN menganjurkan ketentuan Pasal 218 Ayat (5) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM harus segera dicabut karena bertentangan dengan regulasi jamsostek. Kedua, DJSN menganjurkan BPJS Ketenagakerjaan agar membayar klaim JKM yang diajukan Perkumpulan Suara Kita yang menggunakan surat wasiat, baik surat wasiat di-waarmerking maupun tidak, berdasarkan regulasi yang berlaku dalam jamsostek. Waarmerking adalah tindakan notaris yang melakukan pembukuan atas akta bawah tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan memasukkannya ke dalam buku khusus. Namun, BPJS Ketenagakerjaan selaku terlapor menyatakan sikap tidak dapat menjalankan kedua anjuran yang disampaikan DJSN.

Atas penolakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Perkumpulan Suara Kita dan Jaringan Komunitas untuk BPJS Ketenagakerjaan menyatakan sangat kecewa. ”BPJS Ketenagakerjaan bukan cuma tidak peka dan tidak sensitif, melainkan juga tidak bisa memahami maksud dan tujuan program jaminan sosial yang telah didesain negara,” ujar Hartoyo, mewakili Jaringan Komunitas untuk BPJS Ketenagakerjaan, Senin (15/4). Bagi para transpuan dan warga miskin, klaim dana kematian bagi peserta program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kategori BPU sangat berarti. Selain untuk membantu pengurusan saat mereka meninggal, dana tersebut bisa bermanfaat untuk solidaritas sosial bagi komunitas transpuan. (Yoga) 

Dua perusahaan rintisan atau start up dari Indonesia mendapat suntikan dana sebesar 250.000 dollar Singapura atau Rp 2,9 miliar di ajang Konferensi Filantropi Asia atau Philanthropy Asia Summit 2024 di Singapura, Senin (15/4). Keduanya dianggap sebagai inovator di bidang iklim dan alam karena telah berinovasi dalam pengelolaan limbah. Mereka adalah, Mycotech Lab (MYCL) dan Sampangan. MYCL adalah perusahaan bioteknologi bersertifikat B Corp, yang membuat produk dari limbah tanaman pertanian yang diikat dengan miselium jamur. Bahan serbaguna itu untuk berbagai keperuan, mulai dari alas kaki hingga interior otomotif dan bahan bangunan. Adapun Sampangan menyediakan produk karbon negatif melalui teknologi karbonisasi dengan mengubah semua jenis sampah yang tidak disortir menjadi bahan baku serbaguna dan berkelanjutan.

Total ada lima perusahaan rintisan yang mendapat suntikan dana. Tiga lainnya, Circ yang berbasis di AS, GRST di Hong Kong, dan MAYANI di Filipina. ”Program amplifier yang berlangsung selama setahun ini bertujuan membina start up yang berdampak menjadi layak secara komersial dan memberikan dampak positif di Asia,” kata Chief Executive Officer (CEO) Center for Impact Investing and Practices (CIIP) Dawn Chan. Menurut Chan, program ini menerima 139 pengajuan dari 35 negara. Temanya beragam, seperti energi dan listrik, pangan berkelanjutan dan konservasi lahan, konservasi lautan, serta sirkularitas dan limbah. Semuanya mencerminkan minat yang signifikan terhadap dampak pasar serta keinginan pendiri dan inovator untuk mengatasi tantangan iklim juga alam di Asia. (Yoga) 

Pengangkatan satu juta guru honorer menjadi guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang ditargetkan tuntas pada 2024 masih jauh dari harapan. Hampir empat tahun terakhir, perekrutan guru honorer menjadi PPPK baru tercapai 775.000 guru. Target pemerintah yang sudah melebihkan perekrutan untuk guru PPPK menjadi 1,2 juta guru kian pudar tahun ini. Dari formasi perekrutan guru sebesar 419.000 yang dibuka oleh pemerintah, pemda hanya mengusulkan 170.000 guru. Ambisi pemerintah yang tak disambut pemda ini menggoyahkan harapan guru non-ASN yang masih tersisa. Bayangan memperoleh kesejahteraan lebih layak lewat PPPK kian menjauh d ari pandangan para guru honorer yang sudah mengabdi sebagai pengajar belasan tahun hingga hampir dua dekade ini.

Bahkan, di antara mereka ada yang bakal pensiun dalam waktu dekat. Segala curahan hati dan tuntutan telah disampaikan oleh berbagai forum guru honorer tingkat daerah dan nasional kepada Komisi X DPR lewat rapat dengar pendapat pada awal April 2024. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih pun mengungkapkan, perlu ada rapat intensif mengenai pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. ”Tampaknya harus ada rapat intensif kembali bersama kementerian/lembaga terkait untuk menuntaskan pengangkatan guru honorer yang masih terkendala,” kata Fikri. Untuk mengatasi persoalan ini, ada dua panitia kerja (panja) yang dibentuk, yakni Panja Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK PPPK dan Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN.

Kedua panja itu dibentuk sejak Juli 2021 untuk mengawalnya. Permasalahan perekrutan guru ini juga disebabkan penganggaran di daerah, yaitu belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 % APBD. Hal ini menjadi ganjalan bagi pemda untuk menyediakan banyak formasi guru PPPK, seperti data Kemendikbudristek. ”Harus ada pertemuan bersama Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian PAN dan RB supaya persoalan guru honorer ini tuntas. Kami para guru berjuang di daerah hingga nasional, tidak ada juga penyelesaian yang memuaskan,” kata Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional Dewi Nurpupitasari. (Yoga) 

Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis yang terindikasi mengalami gejala depresi paling tinggi dari RS Cipto Mangunkusumo (22,4 %), RS Hasan Sadikin(12,9 %), dan RS Sardjito (12 %). Dari hasil penapisan atau skrining, seperti diungkap data Kemenkes, 22,4 % mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS terdeteksi mengalami gejala depresi. Sebanyak 3,3 % atau 399 orang di antaranya bahkan mengaku lebih baik mengakhiri hidup atau ingin melukai diri. Terungkapnya kerentanan tersebut membuat Menkes Budi Gunadi Sadikin, Senin (15/4) memerintahkan segera dilakukan penanganan kepada para mahasiswa calon dokter spesialis itu, terutama yang bergejala depresi berat. Ia juga meminta penyebab gejala depresi tersebut dapat diketahui dengan tepat.

”Yang depresi berat kalau tidak ditangani bisa fatal akibatnya, kasihan mereka,” kata Budi Gunadi Sadikin. Ia pun menekankan agar peserta PPDS yang depresi berat tersebut segera dirawat. Secara rinci, dari 22,4 % mahasiswa PPDS yang terdeteksi depresi itu menunjukkan 0,6 % di antaranya mengalami gejala de-presi berat; 1,5 % depresi sedang-berat; 4 % depresi sedang; dan 16,3 % dengan gejala depresi ringan. Skrining kesehatan jiwa pada mahasiswa PPDS itu dilakukan di 28 rumah sakit vertikal pada 21, 22, dan 24 Maret 2024. Skrining dilakukan terhadap 12.121 mahasiswa PPDS dengan menggunakan kuesioner Patient Health Questionnaire-9. (Yoga) 

Jenis kapital yang tersedia di perdesaan dan jarang ditemukan di perkotaan adalah lahan pertanian. Ini membuat sektor pertanian, termasuk pertanian tanaman pangan, khususnya padi, sebagian besar ada di perdesaan. Maka, ketika harga beras melambung, muncul pertanyaan, seberapa banyak kenaikan harga dinikmati para petani padi sebagai produsen utama beras di Indonesia, yang sebagian besar tinggal di perdesaan. Tapi, alih-alih menikmati rezeki karena kenaikan harga produknya, petani padi sebagaimana yang diberitakan malah ikut antre beras murah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pemerintah.

Liputan Kompas mendapati petani padi di Cirebon tak punya simpanan beras hasil panen masa tanam sebelumnya karena panen mundur akibat kekeringan sebagai dampak El Nino. Tapi lain cerita dengan petani padi organik, simpanan beras mereka masih aman, tidak terjadi kekurangan, mereka masih makan nasi hasil panen sebelumnya. Sejak lama, petani padi organik selalu membiasakan menggunakan hasil panen mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka terlebih dulu. Jika ada sisa, barulah itu dijual. Kebiasaan menempatkan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan hasil panen memang selalu disampaikan para pendamping petani organik.

Adapun beras dengan harga yang mahal itu, awalnya, begitu selesai panen, sebagian besar petani menjual beras kepada para penampung. Sebagian dari mereka ini bermodal raksasa, dengan fasilitas gudang yang sangat besar. Walau petani padi menyimpan beras hasil sawah mereka untuk kebutuhan pangan keluarga, uang hasil penjualan sebagian gabah juga sangat diharapkan sebagai modal tanam pada masa tanam berikutnya. Karena hasil bertani padi di Indonesia tidak cukup untuk modal di musim tanam berikutnya, tekanan untuk menjual hasil panen menjadi semakin tinggi. Situasi ini jarang terjadi pada para petani padi sehat atau organik. Sebab, sarana produksi untuk padi jenis ini sebagian besar adalah hasil produksi sendiri.

Banyak bukti di lapangan, pertanian padi organik memiliki produktivitas di atas produktivitas padi konvensional. Jika produktivitas sawah konvensional adalah 5,5 ton per hektar (ha), sawah padi sehat di Tasikmalaya bisa menghasilkan 8 ton per ha, di Wonogiri bisa 13 ton per ha. Para petani padi organik ini sudah lama tidak lagi merasakan kerepotan berburu pupuk bersubsidi. Sebab, pupuk kompos bisa mereka produksi sendiri. Di sisi sarana produksi pertanian, para petani padi organik adalah tuan bagi dirinya sendiri. Terlebih, hasil produksi mereka jika dijual di toko ritel akan masuk ke kelompok beras premium. Ada baiknya pemerintah mulai mendalami dan mendorong penerapan pertanian padi organik secara lebih luas. Ketahanan pangan hanya dapat dicapai lewat kedaulatan para petani tanaman pangan, yang sebagian besar tinggal di desa. (Yoga) 

Jakarta menanggalkan statusnya sebagai Ibu Kota Negara setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang pada 28 Maret 2024. Status Jakarta berganti menjadi pusat ekonomi nasional dan global. Dengan ‘keistimewaan’ yang dimiliki, Jakarta memiliki keleluasaan dalam mengelola kawasannya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berbagai pembenahan seperti pengelolaan kawasan, transportasi, dan berbagai penataan sosial lainnya perlu dilakukan supaya Jakarta tetap memiliki daya tarik ekonomi dan investasi.