Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi akibat serangan Israel ke Lebanon. Pemerintah Indonesia tengah berupaya memulangkan WNI yang terdampa mengecam keras serangan Israel ke wilayah Lebanon yang menewaskan warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Indonesia mengajak semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan respons cepat agar korban sipil tidak terus berjatuhan. Hingga Rabu (25/9/2024), militer Israel masih menggempur sejumlah wilayah di Lebanon dengan alasan memburu anggota Hezbollah. Jet-jet tempur Israel menyerang kota-kota di perbatasan Israel-Lebanon. Presiden Joko Widodo mengatakan telah berkoordinasi untuk pemulangan warga negara Indonesia yang terdampak serangan Israel di Lebanon. ”Saya sudah menelepon Bu Menlu (Retno Marsudi). (Pemulangan WNI) sedang dalam proses,” kata Presiden ketika memberi ketika memberi keterangan pers seusai peresmian. 

peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu Indonesia resah dengan perkembangan di Lebanon. Ada 1.200 warga Indonesia menjadi anggota pasukan penjaga perdamaian PBB dan 159 warga sipil Indonesia di Lebanon. ”Kekerasan ini tidak boleh menjadi ’normal baru’. Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional harus mengambil langkah tegas untuk mendorong deeskalasi dan menghentikan kekerasan,” kata Retno yang tengah berada di New York, Amerika Serikat, untuk mengikuti Sidang Majelis Umum PBB. Israel telah melancarkan lebih dari 7.000 serangan ke Lebanon pada 17-25 September 2024. Setidaknya 4.000 serangan teror dilancarkan dengan meledakkan berbagai perangkat elektronik di Lebanon. Setelah itu, Israel meluncurkan lebih dari 3.000 serangan udara ke Lebanon. Dalam tiga hari terakhir, 591 warga tewas dan ribuan orang cedera akibat serangan Israel. Menteri Kesehatan Lebanon Firras Abiad mengatakan, warga Lebanon sedang dibantai Israel. (Yoga)

Setelah berjalan satu dekade, program Jaminan Kesehatan Nasional masih menghadapi kendala dalam meningkatkan jumlah kepesertaan aktif. Program tersebut juga menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan iuran. Optimalisasi jumlah kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan multisektor, termasuk pemerintah daerah, dibutuhkan untuk menambah jumlah peserta PBI. Hal itu mengemuka dalam lokakarya media bertajuk ”Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan. Program JKN pada Pemerintahan Baru” di Jakarta, Rabu (25/9/2024) Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, situasi sosial ekonomi saat ini mengimpit masyarakat. Daya beli warga kelas menengah turun akibat beban ekonomi yang dihadapi. Salah satu dampaknya, sejumlah warga tak lagi mampu membayar iuran kepesertaan JKN, khususnya iuran sebagai peserta mandiri. Alhasil, banyak masyarakat akhirnya tidak lagi aktif sebagai peserta JKN.
”Soal kepesertaan ini, apakah pemerintah bisa memberikan jaminan bagi masyarakat yang (tingkat ekonomi) turun kelas. Karena itu, jumlah PBI harus ditingkatkan sesuai Peraturan Presiden No 36/2023 113 juta peserta. Sampai sekarang jumlah PBI hanya 96,8 juta orang,” tuturnya. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, per 1 Juni 2024 terdapat 58,3 juta peserta JKN dengan status nonaktif. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryanto memaparkan, kepesertaan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam keberlanjutan program JKN. Sekalipun jumlah peserta yang terdaftar mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia, hanya sekitar 80 persen peserta yang kepesertaannya aktif. Dengan status kepesertaan tidak aktif, seseorang tak bisa mengakses layanan kesehatan yang terjamin dalam program JKN. Status kepesertaan pun tidak bisa langsung aktif setelah pembayaran dilakukan. Masa reaktivasi kepesertaan butuh waktu sampai 14 hari. (Yoga)

.  

Dalam sehari pada awal pekan ini, Presiden Joko Widodo meresmikan tiga smelter sekaligus. Pengoperasian smelter ini disebut sebagai bukti keseriusan hilirisasi. Sejak diluncurkan Januari 2000, kita melihat program hilirisasi mineral terus mengalami penguatan momentum kendati menuai kritik dari sebagian kalangan di dalam negeri dangugatandari sejumlah negara, bahkandipersengketakan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimulai dari nikel, program hilirisasi kemudian diperluas kemineral lain, seperti tembaga, bauksit, aluminium, besi, mangan, timbal, seng, emas, perak, dan timah. Hilirisasi, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dilakukan melalui pelarangan ekspor dalam bentuk mentah dan pengembangan industri yang mengolah mineral. Presiden, di berbagai kesempatan, menyebut pengoperasian smelter dan hilirisasi sebagai fondasi baru perekonomian Indonesia dan pijakan untuk menjadi negara industri maju. Sampai 2024, pemerintah menargetkan 53 fasilitas smelter atau pabrik pengolahan mineral siap beroperasi. Sebagian sudah beroperasi, sebagian lain dalam proses pembangunan atau persiapan. 

Sayangnya, absennya peta jalan kebijakan hilirisasi yang komprehensif membuat kita kemudian seperti kehilangan arah dan hilirisasi jadi terkesan setengah hati. Dampak hilirisasi memang sudah kita rasakan, antara lain, berupa peningkatan investasi, lonjakan ekspor produk hasil hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi ke penerimaan negara atau PDB. Namun, nilai tambah yang menjadi jargon utama hilirisasi masih sangat terbatas realisasinya. Sebab, faktanya, dari struktur ekspor, yang bisa kita hasilkan baru sebatas produk setengah jadi bernilai tambah minim. Belum lagi kritik lain terkait pelaksanaan hilirisasi sejauh ini. Termasuk soal nilai tambah yang tak dinikmati masyarakat di area pertambangan, padahal sudah banyak kemudahan dan insentif diguyurkan. Juga permasalahan sosial dan lingkungan yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Termasuk di antaranya fakta bahwa hampir semua provinsi lokasi pertambangan mineral justru mengalami peningkatan kemiskinan.

Hilirisasi sejauh ini dinilai lebih banyak menguntungkan investor atau pemilik modal. Belum lagi isu banyaknya tenaga kerja asing dan diskriminasi pekerja lokal. Jatuhnya korban jiwa, baik dalam beberapa kali peristiwa bentrok pekerja maupun ledakan di smelter nikel di Morowali, akibat masih buruknya prosedur keselamatan kerja tahun lalu, juga bagian dari ekses program hilirisasi yang dianggap membabi buta. Semua ekses itu harus menjadi perhatian agar tak terulang ke depan. Terlebih di era pemerintahan mendatang, di mana program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untukmencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. (Yoga)

Anggaran untuk penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas XVII 2024 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, ditetapkan Rp 290 miliar. Jumlah itu hanya sekitar separuh dari pengajuan awal panitia pelaksana. Alokasi anggaran itu dibahas dalam rapat koordinasi Kemendagri, Kemenpora, dan Panitia Besar (PB) Peparnas XVII di Kota Surakarta, Senin (23/9/2024) sore. Sumber anggaran sebesar Rp 290 miliar berasal dari alokasi Kemenkeu melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Rp 215 miliar) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora (Rp 75 miliar). Anggaran yang ditetapkan itu besarannya hanya sekitar separuh dari pengajuan awal panitia sebesar Rp 530 miliar. ”Mendagri dan Menpora menyampaikan agar dioptimalkan ketersediaan anggaran yang ada. Jadi, dengan waktu yang mepet ini diharapkan percepatan anggaran sehingga kita bisa terus berjalan,” kata Ketua Pelaksana PB Peparnas XVII DB Susanto, Selasa (24/9) pagi.

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Paralimpiade Nasional (NPC Indonesia) Rima Ferdianto menyatakan, persiapan gelaran Peparnas mencapai 90 persen. Ihwal keterbatasan anggaran, pihaknya sebisa mungkin akan mengoptimalkannya. Namun, ia perlu rapat kembali mendetailkan pemanfaatan anggaran tersebut. ”Tadi sudah dijabarkan, sebanyak Rp 174 miliar akan dibagi untuk delapan bidang. Sisanya Rp 116 miliar digunakan untuk yang lain-lain. Ini yang kami agak bingung, apa kah nomor menembak itu termasuk dicover karena untuk menembak itu setidaknya butuh Rp 8 miliar,” kata Rima. Kebutuhan lain yang tidak kalah besar jumlahnya, menurut dia, ialah urusan sarana dan prasarana arena pertandingan. Biaya untuk keperluan pendukung lomba seperti tenda dan genset juga memakan biaya tinggi.

Menurut rencana, Peparnas XVII akan diadakan pada 6-13 Oktober 2024. Total akan ada 3.100 atlet dan 1.500 ofisial yang berlaga di Kota Surakarta mewakili 34 kontingen dari seluruh Indonesia. Ada sebanyak 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 arena pertandingan sudah disiapkan. Arena-arena pertandingan itu tersebar disejumlah wilayah, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. ”Soal venue ini paling tinggal mengecat velodrom lalu menyiapkan akses jalan untuk GOR Bung Karno (Sukoharjo),” kata Rima. Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan, Surakarta dipilih menjadi pe- nyelenggara Peparnas XVII karena lebih siap dibandingkan kota lain. Apalagi kota itu baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022. (Yoga)

Desakan reformasi kembali menguat dalam rangkaian Sidang Ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia perlu menjaga PBB tetap relevan. Pasal1Piagam PBB dengan jelas menyebut, tujuan pendirian lembaga ini adalah memelihara keamanan dan perdamaian, dan mengambil tindakan kolektif untuk mengenyahkan ancaman terhadap perdamaian. Selain itu, untuk membangun persahabatan, menjalin kerja sama internasional untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, serta menyelaraskan tindakan anggota mencapai tujuan bersama. Dalam konteks itu, bisa dipahami mengapa desakan untuk mereformasi PBB dan perangkatnya, seperti Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan sistem keuangan internasional, terus mengemuka dalam empat dekade terakhir. PBB dinilai tidak berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, yang ironisnya menjadi tujuan lembaga ini saat didirikan pada 24 Oktober 1945.

Gugatan atas peran PBB semakin kuat menyusul sejumlah konflik bersenjata tiga tahun terakhir. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mengguncang perdamaian di Eropa, menewaskan puluhan ribu warga sipil. Di Sudan, pertempuran antara tentara pemerintah dan kelompok milisi pada 15 April 2023 memperburuk krisis yang telah berlangsung dua dekade dan menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi. Puncaknya, serbuan pasukan Israel ke Jalur Gaza sebagai respons serangan kilat kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 menambah pahit penderitaan warga Palestina. Lebih dari 40.000 warga Palestina tewas dan jutaan warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Beberapa hari terakhir, pertempuran meluas melibatkan kelompok Hezbollah di Lebanon, yang memicu eksodus warga mencari tempat aman. Gugatan terbesar diarahkan kepada Dewan Keamanan PBB, yang dianggap tak bergigi untuk menghentikan perang. 

Hal ini menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah merusak kredibilitas organisasi secara keseluruhan. Hambatan terbesar pada efektivitas DK PBB ini adalah hak veto yang dimiliki lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Resolusi untuk konflik Israel-Palestina, misalnya, selalu diveto oleh AS, sekutu terdekat Israel. Adapun resolusi untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina selalu terhambat veto Rusia. Harapan untuk membuat PBB kembali bertaji ini termuat dalam KTT untuk Masa Depan PBB. Pakta Masa Depan dengan 56 rencana aksi diharapkan bisa menyusun sistem multilateral yang mampu menghadapi tantangan global. Salah satunya dengan reformasi di DK PBB. Selain itu, memperbaiki sistem keuangan internasional untuk memudahkan negara-negara mendapat akses pembiayaan pembangunan. Tantangan yang dihadapi dunia akan semakin kompleks. PBB perlu terus berbenah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi badan utama PBB pun menjadikeniscayaan. Tidak mudah, tetapi hal ini harus dilakukan. (Yoga)