Menjaga PBB Tetap Relevan
Desakan reformasi kembali menguat dalam rangkaian Sidang Ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia perlu menjaga PBB tetap relevan. Pasal1Piagam PBB dengan jelas menyebut, tujuan pendirian lembaga ini adalah memelihara keamanan dan perdamaian, dan mengambil tindakan kolektif untuk mengenyahkan ancaman terhadap perdamaian. Selain itu, untuk membangun persahabatan, menjalin kerja sama internasional untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, serta menyelaraskan tindakan anggota mencapai tujuan bersama. Dalam konteks itu, bisa dipahami mengapa desakan untuk mereformasi PBB dan perangkatnya, seperti Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan sistem keuangan internasional, terus mengemuka dalam empat dekade terakhir. PBB dinilai tidak berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, yang ironisnya menjadi tujuan lembaga ini saat didirikan pada 24 Oktober 1945.
Gugatan atas peran PBB semakin kuat menyusul sejumlah konflik bersenjata tiga tahun terakhir. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mengguncang perdamaian di Eropa, menewaskan puluhan ribu warga sipil. Di Sudan, pertempuran antara tentara pemerintah dan kelompok milisi pada 15 April 2023 memperburuk krisis yang telah berlangsung dua dekade dan menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi. Puncaknya, serbuan pasukan Israel ke Jalur Gaza sebagai respons serangan kilat kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 menambah pahit penderitaan warga Palestina. Lebih dari 40.000 warga Palestina tewas dan jutaan warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Beberapa hari terakhir, pertempuran meluas melibatkan kelompok Hezbollah di Lebanon, yang memicu eksodus warga mencari tempat aman. Gugatan terbesar diarahkan kepada Dewan Keamanan PBB, yang dianggap tak bergigi untuk menghentikan perang.
Hal ini menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah merusak kredibilitas organisasi secara keseluruhan. Hambatan terbesar pada efektivitas DK PBB ini adalah hak veto yang dimiliki lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Resolusi untuk konflik Israel-Palestina, misalnya, selalu diveto oleh AS, sekutu terdekat Israel. Adapun resolusi untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina selalu terhambat veto Rusia. Harapan untuk membuat PBB kembali bertaji ini termuat dalam KTT untuk Masa Depan PBB. Pakta Masa Depan dengan 56 rencana aksi diharapkan bisa menyusun sistem multilateral yang mampu menghadapi tantangan global. Salah satunya dengan reformasi di DK PBB. Selain itu, memperbaiki sistem keuangan internasional untuk memudahkan negara-negara mendapat akses pembiayaan pembangunan. Tantangan yang dihadapi dunia akan semakin kompleks. PBB perlu terus berbenah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi badan utama PBB pun menjadikeniscayaan. Tidak mudah, tetapi hal ini harus dilakukan. (Yoga)
Tags :
#InternasionalPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023