Pasar saham Indonesia, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti kebijakan pelonggaran moneter dari Federal Reserve dan Bank Indonesia, serta sentimen positif yang diharapkan muncul dari faktor domestik dan global. Adrian Joezer, Head of Equity Research Mandiri Sekuritas, menyebutkan bahwa aksi profit-taking di pasar adalah wajar dan tetap ada potensi penguatan IHSG jika aliran modal asing berlanjut. Selain itu, stimulus dari pemerintah China diperkirakan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Adityo Nugroho, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, menyoroti agenda politik di kuartal IV/2024, seperti pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan pembentukan kabinet baru yang bisa mempengaruhi pasar. Maximilianus Nicodemus, Associate Director Pilarmas Investindo, juga optimis bahwa stabilitas politik akan mendorong penguatan IHSG, dengan prediksi IHSG bisa mencapai level 7.920 hingga 8.080 hingga akhir tahun. Selain itu, sektor-sektor potensial seperti perbankan, properti, dan ritel diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari situasi politik dan ekonomi tersebut.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna pada 19 September 2024. APBN ini dirancang untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif serta menjaga kestabilan fiskal. Berbagai program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat akan dilanjutkan dan diperkuat, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan lumbung pangan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 difokuskan pada tiga prinsip utama: stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. APBN ini juga menjadi pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan menjaga keberlanjutan reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang kredibel. Asumsi dasar ekonomi yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.000/US$.

Pemerintah optimis bahwa kinerja fiskal yang membaik, dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB, akan memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian di tengah ketidakpastian global, seperti tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.

Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.

Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.

Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi industri halal Indonesia dalam menghadapi gempuran produk impor yang berpotensi mengurangi pangsa pasar domestik, meskipun Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi pasar halal. Eko S. Cahyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, menggarisbawahi bahwa ekosistem syariah yang berkembang pesat di Indonesia adalah peluang besar bagi pelaku industri halal domestik. Namun, mereka harus siap bersaing dengan produsen halal global.

Terdapat tiga tantangan utama yang harus segera diatasi. Pertama, ekspor Indonesia ke negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) masih rendah, hanya mencapai US$13,38 miliar. Kedua, kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Ketiga, membanjirnya produk halal impor yang dapat masuk ke pasar Indonesia dengan sertifikasi halal dari luar negeri, sehingga meningkatkan persaingan dengan produk lokal. Eko S. Cahyanto juga menekankan bahwa preferensi konsumen terhadap produk luar negeri masih menjadi tantangan bagi industri halal lokal, mengingat banyak yang lebih memilih produk impor daripada produk dalam negeri.

Desakan pelaku usaha logistik kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk badan setingkat kementerian yang khusus mengurus sektor logistik. Hadi Kuncoro, Founder & Group CEO PowerCommerce.Asia, menekankan bahwa pembentukan lembaga atau kementerian khusus logistik sangat penting untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi, terutama mengingat karakteristik negara kepulauan seperti Indonesia. Menurut Hadi, masalah biaya logistik yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun akan terus menjadi tantangan jika tidak ada lembaga yang secara khusus menangani logistik, terutama di tengah tantangan infrastruktur dan perizinan yang masih terpecah di berbagai kementerian.

Iman Gandi Mihardja, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), juga menekankan urgensi pembentukan badan atau kementerian khusus logistik untuk memudahkan pencapaian program pemerintah dalam menurunkan biaya logistik. Iman menambahkan bahwa ALFI telah menyampaikan usulan ini kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang merespons positif meskipun prosesnya akan memakan waktu. Kedua tokoh sepakat bahwa sektor logistik memerlukan perhatian khusus dari pemerintahan baru untuk memastikan pengoptimalan ekonomi nasional melalui efisiensi logistik.

Kekhawatiran pebisnis di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, terkait persaingan dengan Johor Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ), yang menawarkan insentif menarik untuk investasi, terutama di sektor manufaktur. Achmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Kepulauan Riau, menyoroti kebijakan pro-investasi dari JS-SEZ, seperti tarif pajak penghasilan (PPh) hanya 5% hingga 20 tahun, yang berpotensi mengurangi minat investor asing di Batam, di mana PPh bisa mencapai 21%. Menurut Achmad, perbedaan signifikan ini dapat menggerus kepercayaan investor jika tidak ada tindakan dari pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali insentif dan memperbaiki birokrasi perizinan.

Rafki Rasyid, Ketua Apindo Batam, menambahkan bahwa pemerintah pusat harus mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK) dan free trade zone (FTZ) di Batam dengan memberikan kemudahan perizinan dan melimpahkan kewenangan dari pusat ke pengelola setempat. Ia juga memperingatkan bahwa jika banyak investor berpindah ke Johor, investasi di Batam akan anjlok.

Tjaw Hioeng, Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri Indonesia, menekankan pentingnya daya saing melalui perbaikan birokrasi perizinan dan pemberian insentif menarik agar Batam tidak kalah bersaing dengan JS-SEZ.

Pentingnya respons cepat dari pemerintah Indonesia dalam memberikan insentif yang kompetitif serta mempercepat birokrasi untuk mempertahankan daya tarik investasi di Batam.

Kampanye Pilkada Jakarta 2024, sejumlah program inovatif dijanjikan oleh para kandidat gubernur dan wakil gubernur untuk menarik perhatian pemilih. Ridwan Kamil, calon gubernur, menawarkan program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera), yaitu pinjaman tanpa agunan dan bunga yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak bisa meminjam ke bank. Program ini sebelumnya sudah diterapkan Ridwan Kamil saat menjadi Gubernur Jawa Barat, dan nantinya akan diimplementasikan melalui Bank DKI jika terpilih.

Sementara itu, calon wakil gubernur Kun Wardhana mengusulkan program internet gratis untuk seluruh warga Jakarta dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Kun menjelaskan bahwa operator seluler yang menyediakan layanan tersebut akan mendapatkan insentif pajak khusus sebagai imbalan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan semua rumah di Jakarta dengan internet cepat dan gratis, sebagai bagian dari program kampanyenya bersama Dharma Pongrekun.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memoles 100 hari pertamanya memimpin Indonesia dengan menggulirkan sederet program percepatan alias quick win. Program itu termasuk yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024. Setidaknya ada tujuh program quick win yang siap bergulir. Salah satunya program makan bergizi gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik. Alokasi anggarannya mencapai Rp 71 triliun dan akan dijalani lembaga anyar, yakni Badan Gizi Nasional. Ada pula program pemeriksaan kesehatan gratis, proyek rumah sakit lengkap di daerah, penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, hingga lumbung pangan nasional di daerah. Tujuh program quick win ini menelan total anggaran Rp 121 triliun. Anggaran ini bertambah lantaran lebih tinggi dibandingkan angka yang dipaparkan saat rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di awal September senilai Rp 113 triliun. 

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo memaparkan, anggaran quick win yang bertambah Rp 8 triliun tersebut digunakan untuk pengentasan penyakit menular TBC. "Perkembangan terkini saat pembahasan di Panja (panitia kerja) B DPR waktu itu ada aspirasi memunculkan salah satunya pengentasan penyakit TBC, anggarannya Rp 8 triliun," kata dia dalam forum media gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9). Adapun tambahan anggaran itu berasal dari relokasi anggaran belanja negara, yaitu berupa belanja lain-lain. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, program quick win tak efektif dari sudut pandang ekonomi. Program ini juga tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi yang akan diambil selama lima tahun. " Quick win l ebih merupakan konsumsi politik," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyarankan pemerintahan Prabowo menyusun mekanisme dan prioritas yang jelas dalam program quick win. Sebab, "Jika semuanya dibebankan dalam satu waktu, semakin kecil celah fiskal pembangunan," kata Nailul, Kamis (26/9).