PT Bank Muamalat Indonesia Mencatat Kinerja Solid dalam Pembiayaan Emas Melalui Produk Solusi Emas Hijrah
Pelabuhan Menjadi Jalur Tikus Narkoba
Janji Tinggal Janji Jokowi
Jokowi pada Pekan ini Meresmikan Produksi Awal dari Tiga Smelter Sekaligus
Jokowi Meresmikan Produksi Awal Tiga Fasilitas Pengolahan atau Smelter
IHSG Menunggu Katalis Penggerak Baru
Pasar saham Indonesia, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti kebijakan pelonggaran moneter dari Federal Reserve dan Bank Indonesia, serta sentimen positif yang diharapkan muncul dari faktor domestik dan global. Adrian Joezer, Head of Equity Research Mandiri Sekuritas, menyebutkan bahwa aksi profit-taking di pasar adalah wajar dan tetap ada potensi penguatan IHSG jika aliran modal asing berlanjut. Selain itu, stimulus dari pemerintah China diperkirakan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Adityo Nugroho, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, menyoroti agenda politik di kuartal IV/2024, seperti pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan pembentukan kabinet baru yang bisa mempengaruhi pasar. Maximilianus Nicodemus, Associate Director Pilarmas Investindo, juga optimis bahwa stabilitas politik akan mendorong penguatan IHSG, dengan prediksi IHSG bisa mencapai level 7.920 hingga 8.080 hingga akhir tahun. Selain itu, sektor-sektor potensial seperti perbankan, properti, dan ritel diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari situasi politik dan ekonomi tersebut.
APBN 2025: Mengawal Masa Transisi Pemerintahan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna pada 19 September 2024. APBN ini dirancang untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif serta menjaga kestabilan fiskal. Berbagai program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat akan dilanjutkan dan diperkuat, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan lumbung pangan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 difokuskan pada tiga prinsip utama: stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. APBN ini juga menjadi pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan menjaga keberlanjutan reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang kredibel. Asumsi dasar ekonomi yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.000/US$.
Pemerintah optimis bahwa kinerja fiskal yang membaik, dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB, akan memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian di tengah ketidakpastian global, seperti tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Perusahaan Tingkatkan Kapasitas PLTP untuk Energi Baru Terbarukan
Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.
Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.
Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.
Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.
Perusahaan Tingkatkan Kapasitas PLTP untuk Energi Baru Terbarukan
Komitmen pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2025-2035, dengan target minimal 60%. Dalam konteks ini, laporan Bloomberg New Energy Finance (BNEF) mencatat adanya investasi lebih dari US$2 miliar untuk pengembangan energi panas bumi di Indonesia.
Beberapa perusahaan, seperti Star Energy Geothermal, berencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) mereka, meningkatkan total kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. Direktur Teknik Ormat Technologies Indonesia, Remi Harimanda, menekankan pentingnya pengembangan potensi sumber daya panas bumi yang mencapai 24 GW untuk mendukung emisi nol bersih.
Selain itu, perusahaan-perusahaan seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. dan Chevron juga aktif dalam eksplorasi potensi panas bumi, dengan komitmen investasi yang signifikan. Julfi Hadi, Direktur Utama PGEO, menegaskan bahwa mereka sedang mengejar target ambisius dalam memperluas kapasitas PLTP untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia.
Dengan berbagai upaya tersebut, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam transisi energi menuju pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, menjadikan panas bumi sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai target energi nasional.
Industri Halal Nasional Terancam oleh Gempuran Produk Impor
Tantangan yang dihadapi industri halal Indonesia dalam menghadapi gempuran produk impor yang berpotensi mengurangi pangsa pasar domestik, meskipun Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi pasar halal. Eko S. Cahyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, menggarisbawahi bahwa ekosistem syariah yang berkembang pesat di Indonesia adalah peluang besar bagi pelaku industri halal domestik. Namun, mereka harus siap bersaing dengan produsen halal global.
Terdapat tiga tantangan utama yang harus segera diatasi. Pertama, ekspor Indonesia ke negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) masih rendah, hanya mencapai US$13,38 miliar. Kedua, kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Ketiga, membanjirnya produk halal impor yang dapat masuk ke pasar Indonesia dengan sertifikasi halal dari luar negeri, sehingga meningkatkan persaingan dengan produk lokal. Eko S. Cahyanto juga menekankan bahwa preferensi konsumen terhadap produk luar negeri masih menjadi tantangan bagi industri halal lokal, mengingat banyak yang lebih memilih produk impor daripada produk dalam negeri.









