Performa Agraria Merupakan Salah Satu Program Andalan Jokowi
Yuniati Turjandini
28 Sep 2024 Tempo
PERFORMA agraria merupakan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo yang sempat menjadi oase baru bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan ruang hidup. Melalui program ini, Jokowi seakan-akan ingin menyelesaikan ribuan konflik agraria yang terjadi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Program tersebut turut mencakup program Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) seluas 4,1 juta hektare. Harapannya, masyarakat sekitar hutan yang terusir dari ruang hidupnya karena ulah negara bisa mendapatkan tanah mereka kembali dengan sertifikat hak milik.
Namun rencana ini ternyata indah kabar dari rupa. Reforma agraria Jokowi di sektor kehutanan gagal mencapai target, bahkan hanya menyentuh 390 ribu ha selama masa pemerintahannya. Kini, pada masa transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto, PTKH nyaris tak terdengar dalam percakapan publik. Tidak mengherankan jika hingga saat ini konflik agraria di kawasan hutan masih tinggi. Pada 2023 saja, klaim sepihak negara atas wilayah hutan telah menyebabkan 17 konflik yang berdampak pada 10.900 keluarga. Pertanyaannya, mengapa agenda penting seperti reforma agraria sektor kehutanan Jokowi hanya mencapai 9,51 persen dari target? Berdasarkan telaah kami, kegagalan tersebut berakar dari tiga persoalan. (Yetede)
Tingkat Pengangguran April 2024, Menurut Dana Moneter Internasional, Sebesar 5,2 % dari Angkatan Kerja
Yuniati Turjandini
28 Sep 2024 Tempo
JIKA benar penghiliran tambang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa Presiden Joko Widodo, seharusnya Indonesia telah menjadi negara dengan ekonomi yang melesat. Nyatanya, klaim pemerintah itu jauh panggang dari api: pertumbuhan ekonomi stagnan dan tingkat pengangguran makin tinggi. Pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan merupakan hasil akhir program pembangunan pemerintah di negara seperti Indonesia, yang pemerintahnya agresif mengatur hal ihwal. Rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 4,73 persen dalam sepuluh tahun terakhir, jauh di bawah satu dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 6,22 persen.
Tingkat pengangguran hingga April 2024, menurut Dana Moneter Internasional, sebesar 5,2 persen dari angkatan kerja—tertinggi dibanding negara-negara ASEAN lain yang tak punya program "hilirisasi" tambang. Jumlah orang yang kehilangan pekerjaan di industri juga naik. Pasalnya, penghiliran tambang termasuk industri padat modal. Menurut data Kementerian Investasi, hingga semester pertama tahun ini, nilai investasi mencapai Rp 829,9 triliun atau naik 22,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi investasi paling besar datang dari sektor logam dasar dan pertambangan, dua industri yang tak punya dampak berantai ke industri lain.
Penyebab lain adalah tiadanya peta jalan pemanfaatan sumber daya alam berupa tambang dan mineral. Pemerintah Indonesia baru sebatas berbangga diri dengan nilai cadangan tambang dan produksi nomor satu di dunia. Misalnya nikel. Menurut US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia sebanyak 21 persen nikel global dengan produksi 48 persen dibanding produksi nikel global. Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara yang menyerap nikel paling banyak dari Indonesia. (Yetede)
Ekonomi Daerah Terfasilitasi dengan Adanya Jembatan Udara
Yuniati Turjandini
28 Sep 2024 Investor Daily (H)
Program jembatan udara yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sangat positif sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi daerah serta menurunkan disparatis harga barang antarwilayah di Indonesia . Karenanya, program ini harus dilanjutkan oleh pemeritahan mendatang, mengingat masih banyak daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) yang belum terjangkau oleh akses. Jembatan udara diatur melalui Perpres No 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut, sepanjang 2014-2023 telah terealisasi 41 rute penerbangan dalam program jembatan udara. Dari 300-an bandara yang ada, baru sekitar 100 yang sudah didarati pesawat komersial. Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan pembangunan infrastruktur transportasi udara, dalam sepuluh tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi telah mengalami kemajuan yang signifikan. (Yetede)
PT United Tracktors Bagikan Dividen Interim sebesar Rp667 Per Saham atau Total Rp 2,42 Triliun
Yuniati Turjandini
28 Sep 2024 Investor Daily (H)
PT United Tracktors Tbk (UNTR) akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp667 per saham atau total Rp 2,42 triliun. Dividen yang akan dibagikan kepada pemegang 3.73 miliar saham UNTR ini, sejalan dengan besarnya laba bersih yang dibukukan anak usaha Group Astra tersebut pada paruh pertama 2024. "Sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris pada tanggal 26 September 2024, perseroan menyampaikan rencana pembagian dividen interim untuk periode tahun buku 2024," kata Coporate Secretary United Tractors Sara K Loebis. Sara mengungkapkan, dividen interim yang akan dibagi tersebut setara dengan 25,4% dari total perolehan laba bersih perseroan pada semester I-2024. Emiten kontraktor penambangan batu bara ini mampu mencatatkan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada entitas induk sebesar Rp9,53 triliun pada Januari-Juni 2024. (Yetede)
Tekan Kerugian, Industri RI Butuh Inovasi Teknologi
Yuniati Turjandini
28 Sep 2024 Investor Daily (H)
Indonesian National Air Carriers Association (INACA) menyatakan, industri penerbangan di Tanah Air dituntut untuk mampu memanfaatkan inovasi teknologi terbaru agar bisa terhindar dari inefisiensi dan kerugian finansial yang signifikan. Wakil Ketua I INACA, Arif Wibowo mengatakan, sektor penerbangan Indonesia masih perlu bekerja keras untuk memulihkan industri yang berdampak signifikan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam. Di tengah upaya tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi maskapai, salah satunya gangguan dalam operasional penerbangan.
"Sangat penting untuk mengatasi ganguan dalam operasional penerbangan karena dampaknya dapat meningkatkan biaya operasional penerbangan tersebut," kata Arif di Jakarta. Ia memaparkan, sejumlah gangguan dalam operasioanl penerbangan di antaranya masalah terkait menajemen operasional dan awak pesawat serta penanganan penumpang. Hal ini dapat menciptakan efek domino, yaitu menyebabkan efisiensi dan kerugian finansial bagi maskapai penerbangan. (Yetede)
Tren Bunga Menurun
Yuniati Turjandini
28 Sep 2024 Investor Daily
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan penarikan uang (prefunding) pada kuartal IV-2024. Hal ini agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan belanja pada awal tahun depan. Adapun pengumpulan penerimaan negara pada awal tahun baru akan terasa hasilnya pada Februari 2025. Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) diperkirakan akan terus menurunkan suku bunga acuan. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan aliran modal asing dari negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebelumnya, The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga untuk pertama kalinya sejak awal pandemi Covid-19 pada Rabu (18/9/2024). Keputusan tersebut membuat suku bunga acuan The Fed menjadi berada di kisaran 4,75-5%. Pemerintah Indonesia mencoba menangkap peluang tersebut agar dapat meningkatkan aliran modal asing yang masuk ke Indonesia melalui pasar obligasi. (Yetede)
Hakim Bakal Cuti Bersama Jika Gaji tak Naik
Yoga
27 Sep 2024 Kompas (H)
Para hakim muda menginisiasi gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia pada 7-11 Oktober 2024. Gerakan cuti bersama tersebut merupakan bentuk protes damai atas tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Mereka menilai pemerintah belum memperhatikan permasalahan kesejahteraan hakim yang merupakan pilar utama penegakan hukum dan keadilan. ”Ketidakmampuan pemerintah menyesuaikan penghasilan hakim ini jelas merupakan langkah mundur dan berpotensi mengancam integritas lembaga peradilan. Tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,” kata juru bicara Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia, Fauzan Arrasjid, dalam siaran persnya, Kamis (26/9/2024).
Pada 2012, pemerintah menaikkan gaji hakim secara signifikan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Dalam lampiran PP tersebut, gaji hakim nol tahun golongan III A Rp 2,05 juta, sedangkan gaji hakim dengan masa kerja 32 tahun golongan IV E Rp 4,9 juta. Tunjangan hakim berkisar Rp 8,5 juta untuk hakim pratama di pengadilan kelas II hingga Rp 24 juta untuk hakim utama di pengadilan kelas IA khusus. Sementara tunjangan ketua pengadilan dari Rp 17,5 juta hingga Rp 27 juta (tergantung dari kelas pengadilan) dan wakil ketua pengadilan antaraRp 15 juta untuk pengadilan kelas II dan Rp 24,5 juta untuk pengadilan kelas IA khusus. Nilai tersebut tidak berubah sejak tahun 2012 hingga tahun 2024. Padahal, angka inflasi aktual setiap tahun berkisar 1,68 persen (terendah tahun 2020) hingga 8,38 persen (tahun 2013). (Yoga)
Kedai Kopi Bermekaran di Kendari
Yoga
27 Sep 2024 Kompas (H)
Serupa bunga dimusim semi, kedai kopi bermekaran di Kendari, Sulawesi Tenggara. Keberadaannya bak oase di hiruk pikuk kota. Terang mulai meluruh saat Dea (30) dan Sasa (26) tiba di tepi danau di Perumahan Boulevard, Kambu, Kendari. Setelah memarkir kendaraan, keduanya bergegas turun ke kedai tepi danau yang menjadi tujuan sebelum matahari benar-benar menghilang, Sabtu (21/9/2024) petang. Mereka memasuki kedai Sky Lake Cafe, lalu mengambil tempat duduk di sisi yang paling dekat danau dan memesan secangkir kopi dingin. Sembari menanti minuman datang, karyawan swasta ini tidak melewatkan kesempatan berfoto di sore yang syahdu.
”Lihat di Tiktok, ada tempat baru di tengah perumahan. Makanya ke sini. Waktunya pas di akhir pekan habis bekerja sepekan,” tutur Dea. Setiap akhir pekan, ia rutin mencari tempat untuk kongko bersama rekan atau keluarga, sekadar menghilangkan lelah dan penat setelah rutin beker ja. ”Healing dulu,” katanya. Lokasi kedai kopi ini berada di dalam kawasan perumahan. Jarak dari jalan poros sekitar 2 kilometer. Untuk sampai kesana, pengunjung melewati jalan berbatu yang berdebu. Sejak sebulan terakhir, pemilik menyulap rumahnya menjadi kedai kopi. Lokasi kedai yang tepat berada di tepi danau kecil menjadi pembeda. Rasa kopi yang segar dan kekinian membuat tempat ini tepat untuk menikmati senja. (Yoga)
Satgas Pemberantasan Judi Daring Dinilai Tak Sungguh-Sungguh
Yoga
27 Sep 2024 Kompas
Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring yang dibentuk Presiden Joko Widodo dinilai tidak sungguh-sungguh menegakkan hukum. Pemerintahan mendatang diharapkan mengambil kebijakan tegas memberantas judi daring yang dikenal sebagai judi online atau judol. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis (26/9/2024), berpandangan, satgas judi daring saat ini hanya seperti penabuh genderang. Meski suara tabuhannya terdengar kencang, pada praktiknya nyaris tak ada dampak signifikan pada judi daring. ”Judi daring masih banyak bertebaran di platform digital Bandar besarnya juga belum tersentuh. Masih sama seperti sebelum ada satgas,” kata Bambang.
Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 pada 14 Juni 2024. Satgas Judi Daring langsung berada dibawah Presiden dengan masa tugas satgas berakhir pada 31 Desember 2024 dan bisa diperpanjang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai ketua satgas dengan dibantu dua ketua harian, yakni ketua harian pencegahan dipegang Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan ketua penegakan hukum dipegang Kepala KepolisianNegaraRepublik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Menurut Bambang, pembentukan satgas hanya langkah normatif. Di sisi lain, dia menengarai adanya indikasi aliran dana dari judi daring untuk memenuhi kebutuhan taktis pihak tertentu yang tak mungkin dibiayai negara, antara lain biaya pemenangan kontestan pilkada. (Yoga)
Tapera Diprioritaskan Bagi Pekerja Informal
Yoga
27 Sep 2024 Kompas
Pembiayaan rumah untuk pekerja sektor informal mulai dibidik. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat berencana menggandeng kepesertaan pekerja informal untuk tabungan perumahan rakyat. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat(BP Tapera) tengah mengkaji penetrasi kemasyarakat informal dalam mendapatkan pembiayaan perumahan subsidi. Skema pembiayaan rumah bersubsidi untuk pekerja informal akan disinkronkan dengan kebijakan sektor perumahan pada pemerintahan mendatang. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengemukakan, pihaknya tengah mengkaji kepesertaan Tapera untuk pekerja sektor informal. Pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum layak bank (bankable) dapat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR).
”Masih kita bahas regulasi dan tata kelolanya serta akan disinkronkan dengan kebijakan di sektor perumahan rakyat kedepan,” kata Heru saat dihubungi, Kamis (26/9). Heru menilai kepesertaan pekerja sektor informal dan UMKM sangat potensial, terutama peserta yang belum memiliki rumah. Konsep kepesertaan itu meliputi pekerja informal yang menjadi peserta. Tapera dan menabung minimal setahun. Selanjutnya, peserta yang mengajukan pembiayaan perumahan akan masuk prioritas antrean pembiayaan. Skema pembiayaan tengah dikaji, termasuk bauran akses antara KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) ataupun KPR Tapera.
Terkait bauran skema KPR FLPP dan KPR Tapera kebijakan tingkat suku bunga akan diperhitungkan di bawah tingkat suku bunga pasar. ”Besarannya tentu menunggu kebijakan ke depan,” lanjutnya. Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik, 7,4 juta rumah tangga informal menempati rumah tidak layak huni. Sementara 4,3 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri. Rentang penghasilan sektor informal meliputi penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) sebanyak 19,33 juta rumah tangga (62,2 persen), dikisaran UMP hingga Rp 8 juta sejumlah 11,64 juta rumah tangga (37,4 persen), dan penghasilan di atas Rp 8 juta sejumlah 1,1 juta rumah tangga (0,4 persen). (Yoga)