Dimulainya musim pemotongan suku bunga acuan membuat penerbitan obligasi multifinance diramal bakal makin semarak. Pemain leasing bisa mengurangi beban pendanaan lewat refinancing surat utang. Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin menyebut suku bunga yang lebih rendah memberi momentum bagi perusahaan pembiayaan untuk merilis surat utang. Tapi untuk fase awal pelonggaran moneter seperti saat ini, dia menilai penerbitan obligasi kemungkinan lebih didorong oleh kebutuhan refinancing daripada untuk modal kerja pembiayaan. Sementara penerbitan obligasi untuk modal kerja nampaknya masih akan terbatas. Ahmad memprediksi dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan guna merangsang permintaan jasa pembiayaan. 

Ketika prospek pertumbuhan terlihat lebih jelas, barulah multifinance akan lebih banyak mengakses pasar surat utang untuk meraih pendanaan sebagai modal kerja. Yang pasti, penurunan suku bunga ini tetap bisa membuat penerbitan obligasi di tiga bulan terakhir 2024 lebih semarak. Maklum, pasar pembiayaan yang tersendat membuat penerbitan surat utang perusahaan pembiayaan turun cukup dalam. Sejumlah multifinance pun masih memantau pasar untuk merilis surat utang lagi. Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman bilang perusahaannya telah menerbitkan Sukuk Berkelanjutan I Wakalah Bi Al Ististmar sebesar Rp 1 triliun pada Juli lalu. CNAF berencana merilis Sukuk Berkelanjutan Tahap II pada tahun 2025. Senada, Direktur BRI Finance, Willy Halim Sugiardi menyebut penurunan suku bunga akan dimanfaatkan untuk memperkuat pendanaan. Sedangkan untuk penerbitan obligasi di sisa 2024, BRI Finance masih mengkaji kebutuhan pendanaan sembari memantau ekonomi global dan kondisi pasar.

Berat sebelah. Dua kata itu tampaknya dapat menggambarkan Permendag No. 8/2024 yang memotret perlakuan pemerintah terhadap kebijakan impor, utamanya berkaitan dengan industri petrokimia dan plastik. Di satu sisi, keran impor bahan baku plastik yang dibuka lebar dapat menguntungkan industri hilir. Namun di sisi lain, kebijakan ini dianggap berisiko menekan industri hulu yakni petrokimia, dan mengancam masa depan investasi di sektor ini. Sejumlah kalangan pun berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut serta mendesain aturan yang tetap menjaga kepentingan industri hilir dalam konteks ini plastik, tanpa mereduksi eksistensi industri hulu yakni petrokimia.

Industri petrokimia di Indonesia saat ini mengalami tekanan akibat lonjakan impor bahan baku plastik yang dipicu oleh regulasi baru, yaitu Permendag No. 8/2024. Regulasi ini merelaksasi impor plastik, yang menyebabkan peningkatan signifikan impor bahan baku plastik dari 69.619 ton pada April 2024 menjadi 116.329 ton pada Mei 2024. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memperingatkan bahwa hal ini dapat mengancam industri hulu petrokimia, yang mengalami penurunan kapasitas produksi hingga hanya 50%-60%, jauh di bawah level ideal 80%-85%. Inaplas memperkirakan risiko kehilangan investasi sebesar US$27 miliar jika tidak ada perlindungan terhadap industri ini.

Inaplas mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan, seperti penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta penerapan domestic market obligation (DMO) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan domestik dan impor. Mereka juga meminta pemerintah untuk mengembalikan aturan verifikasi dan pertimbangan teknis seperti yang diatur dalam Permendag No. 36/2023.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyambut baik regulasi baru karena impor bahan baku plastik yang lebih mudah membantu meningkatkan efisiensi bisnis, terutama dalam produksi kemasan plastik yang mendukung UMKM dan pasar tradisional. Bagi mereka, harga bahan baku yang kompetitif sangat penting.

Meskipun regulasi ini menguntungkan sektor hilir, sektor hulu petrokimia terus merugi. Pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi komprehensif yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir dalam industri plastik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya literasi keuangan digital, terutama bagi Generasi Z (kelompok yang lahir antara 1997-2012), sebagai pilar utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menyatakan bahwa Generasi Z memiliki peran penting dalam transformasi sektor keuangan karena adaptasi mereka yang tinggi terhadap teknologi. Generasi ini berkontribusi besar dalam perekonomian sebagai konsumen aktif, pengusaha muda, dan kreator konten digital.

Namun, Hasan juga menggarisbawahi tantangan terkait literasi keuangan digital di kalangan Gen Z, seperti kecenderungan mengambil keputusan keuangan berdasarkan tren atau tekanan sosial (FOMO dan FOPO), serta kurangnya pemahaman terhadap risiko layanan keuangan digital seperti aset kripto. Hasan menyoroti fenomena YOLO, di mana anak muda cenderung menghabiskan uang tanpa perencanaan keuangan yang matang, yang dapat menjerumuskan mereka pada keputusan keuangan yang salah.

Untuk mengatasi hal ini, OJK telah mengambil langkah-langkah, seperti mengembangkan modul literasi keuangan digital, bekerja sama dengan universitas, serta membentuk Fintech Center dan regulatory sandbox untuk menguji produk keuangan inovatif sebelum diluncurkan ke pasar. Hasan juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan digital dan perlunya memilih layanan keuangan yang aman dan resmi.

Melalui edukasi yang tepat, OJK berharap dapat mencegah masyarakat, khususnya Generasi Z, dari keterlibatan dalam kegiatan keuangan ilegal yang menggunakan teknologi digital sebagai pintu masuk.

Regulasi baru terkait impor plastik, yang diatur dalam Permendag No. 8/2024, menimbulkan kontroversi di antara pelaku industri. Dampaknya, impor plastik meningkat drastis sejak regulasi ini diterapkan, merugikan industri hulu, terutama sektor petrokimia. Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), menjelaskan bahwa akibat dari aturan ini, utilitas industri petrokimia menurun ke level 50%-60%, jauh di bawah batas aman 80%-85%. Ia menekankan bahwa jika tidak ada penyesuaian, sektor petrokimia bisa mengalami kerugian lebih besar, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Henry Chevalier, Sekjen Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), mengakui bahwa industri hilir justru diuntungkan oleh pembukaan keran impor ini, terutama karena kemudahan akses bahan baku dari luar negeri yang lebih murah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berimbang antara sektor hulu dan hilir agar tidak merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang.

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, pemerintah perlu segera mencari keseimbangan kebijakan yang mendukung kedua sektor ini. Industri petrokimia, sebagai salah satu "mother of industry," sangat penting bagi berbagai sektor lain, sehingga kebijakan yang mendukung pertumbuhannya harus diperhatikan agar industri dalam negeri tetap kompetitif di tengah membanjirnya produk impor.

Opsi penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran untuk memberi ruang anggaran yang lebih longgar bagi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu opsi yang disoroti adalah pemberian subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dianggap bisa menghemat hingga Rp200 triliun. Tim penasihat ekonomi Prabowo Subianto melihat subsidi energi yang saat ini berbasis komoditas rentan bocor dan kurang efisien.

Kementerian ESDM, melalui Agus Cahyono Adi, mengakui bahwa tujuan subsidi yang lebih tepat sasaran sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Meski belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah saat ini dan tim Prabowo, Kementerian ESDM sedang mendalami skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi agar lebih efektif.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa subsidi energi dalam APBN 2025 akan turun sebesar Rp1,1 triliun, dengan total anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mencuatkan wacana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi BBM, khususnya Pertalite, lebih tepat sasaran.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa tidak ada perusahaan BUMN yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal tahun ini. Namun, peluang IPO terbuka pada tahun depan di bawah pemerintahan baru. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menjelaskan bahwa tahun ini minim perusahaan baru yang melantai di bursa karena banyak perusahaan yang bersikap "wait and see" terhadap situasi politik. Salah satu BUMN yang dirumorkan akan segera melakukan IPO adalah holding pertambangan Mind ID. Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas Indonesia, juga mengonfirmasi bahwa pasar masih menunggu untuk melihat peluang IPO, dan kemungkinan besar akan lebih pasti tahun depan.

China tengah sibuk menebar paket stimulus jumbo demi mendongkrak perekonomiannya. Sejumlah kebijakan terbaru negara ini turut berimbas ke pasar keuangan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Stimulus yang digelontorkan Bank Sentral China alias People's Bank of China (PBoC) mulai memangkas suku bunga hingga menyuntik likuiditas di sistem perbankan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5%. Selama ini, Negeri Panda tertekan deflasi akibat penurunan pasar properti dan melemahnya kepercayaan konsumen. Bursa saham Tiongkok menyambut rancangan kebijakan ini dengan gembira. Sejumlah indeks di bursa saham China melesat sepekan terakhir. Pasar saham Tanah Air terkena imbasnya. Dalam jangka pendek, gelontoran stimulus China cenderung menjadi sentimen negatif untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengatakan, kombinasi pelonggaran kebijakan dan valuasi saham indeks-indeks di China yang murah, di jangka pandek, investor asing menarik dana dari emerging market ke pasar China.  "Apalagi IHSG juga riskan terkoreksi karena masih di kisaran rekor tertinggi sepanjang masa," katanya kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Namun stimulus China, dinilai masih belum sepadan dengan ekonomi. Cheril bilang memang akan terjadi potensi perpindahan dana asing dari Indonesia ke China. Hanya saja, aliran dana investor asing yang keluar dari pasar Indonesia relatif terbatas. 

Mengingat data ekonomi China  masih lemah. Adrian Joezer, Head of Equity Research & Strategy Mandiri Sekuritas menambahkan, koreksi IHSG belakangan ini memang disebabkan aksi profit taking dibarengi kebijakan Pemerintah China. Instrumen pertama PBoC akan menggelontorkan dana sebesar CNY 500 miliar. Fasilitas ini memungkinkan perusahaan asuransi dan pialang mendapatkan akses lebih mudah untuk membeli saham.  Kemudian, kedua, PBoC juga akan menyediakan dana sebesar CNY 300 miliar berbentuk pinjaman murah ke bank-bank komersial sebagai pendanaan untuk membeli saham atau menggelar program buyback. Direktur Infovesta Utama, Edbert Suryajaya mengatakan, adanya stimulus seharusnya berdampak positif kepada pasar saham Indonesia. Jika aktivitas ekonomi di China tumbuh, akan menguntungkan emiten-emiten yang berorientasi ekspor. Cheril menimpali, kenaikan harga komoditas logam, seperti emas, nikel dan timah dapat dimanfaatkan investor. Secara tidak langsung, kenaikan harga komoditas menguntungkan emiten ekspor  di sektor tersebut.   Cheril merekomendasikan investor untuk mencermati saham-saham produsen emas. Cermati juga saham yang diuntungkan pelonggaran suku bunga seperti properti dan teknologi.