Fenomena La Nina tampaknya bakal menjadi sentimen negatif bagi emiten poultry atau unggas. Sebab, fenomena ini menyebabkan kenaikan harga bahan baku pakan ternak seperti jagung. Dus, dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan sektor ini. Harga jagung domestik pada September 2024 tercatat naik 2,3% secara bulanan, terutama disebabkan oleh curah hujan sedang di luar Jawa, yang dapat memengaruhi hasil panen. Sementara itu, harga bungkil kedelai juga naik meningkat 4,4% secara bulanan. "Ke depan, kami mengantisipasi kenaikan harga bahan baku lebih lanjut didorong oleh musim hujan dan potensi efek La Nina," tulis tim riset Samuel Sekuritas, dalam riset 25 September 2024. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana menilai, dalam jangka pendek hingga menengah, tekanan terhadap margin keuntungan emiten poultry akan meningkat imbas La Nina. Emiten yang tidak memiliki strategi hedging atau diversifikasi bahan baku yang baik akan lebih merasakan dampak dari fenomena ini. Hendra menilai, emiten seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dianggap lebih tangguh dalam menghadapi fenomena ini. 

JPFA memiliki skala ekonomi yang besar serta akses pasar yang luas, sedangkan CPIN dikenal dengan efisiensi operasional yang tinggi. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengamini, fenomena La Nina berpotensi meningkatkan harga bahan baku untuk pakan ternak dan akhirnya menekan margin keuntungan dari emiten unggas. Sementara, Tim Riset Samuel Sekuritas menilai, di antara emiten sektor unggas JPFA dan MAIN memiliki valuasi harga paling menarik. Kedua emiten ini juga mendapat dorongan dari program pemusnahan sukarela ( culling ), termasuk adanya sentimen positif dari kebijakan pemerintah soal makan bergizi gratis. Berdasarkan konsensus, Samuel Sekuritas melihat saham CPIN dan JPFA masih mendapatkan peringkat beli dengan target harga masing-masing Rp 5.900 dan Rp 1.910. Sedangkan rekomendasi

Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026 sudah bisa dipesan mulai hari ini (30/9) hingga 24 Oktober 2024. Di tengah suku bunga Bank Indonesia (BI) yang terpangkas dari 6,25% menjadi 6%, ORI026 menetapkan bunga lebih tinggi dengan sistem fixed rate. Bunga  seri ORI026T3 atau tenor tiga tahun sebesar 6,3%, dan tenor enam tahun atau ORI026T6 menawarkan bunga 6,4%. Ini akan menjadi penerbitan ORI terakhir di tahun ini. Sebelum  tahun 2024 ditutup dengan penerbitan ST013 pada November mendatang. Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin menilai, potensi penawaran dana untuk ORI ini akan besar, walaupun sedang ada tren penurunan suku bunga. Selama yield yang ditawarkan obligasi ritel lebih tinggi dibandingkan rata-rata bunga deposito, maka investor masih akan tetap tertarik membeli obligasi ritel. 

Selain itu, ORI026 merupakan kesempatan bagi investor untuk berburu kupon tinggi sebelum semakin langka seiring dengan pemangkasan suku bunga yang diperkirakan masih akan dilakukan oleh bank sentral ke depan. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto memperkirakan penyerapan ORI026 akan mencapai Rp 15 triliun hingga Rp 20 triliun. Ditambah  pemotongan pajak obligasi ritel ini akan lebih rendah yakni 10% dibanding deposito yang sebesar 20% "Jadi instrumen ini tetap menarik bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan likuiditas untuk berinvestasi di pasar modal," kata, Jumat (27/9). Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi optimistis, penjualan ORI026 tetap menarik.  Meskipun pemerintah belum mengumumkan target penjualan ORI026. Reza meyakini penjualannya akan tetap tinggi mengingat minat yang konsisten dari investor ritel terhadap instrumen ini.

Era suku bunga tinggi resmi berakhir dengan pemangkasan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dan Bank Indonesia (BI). Hal itu diperkirakan dapat mendongkrak kinerja emiten, khususnya sektor perbankan. Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji mengatakan, untuk jangka pendek saham sektor perbankan masih akan bergerak fluktuatif. Sebab terdapat sentimen yang mempengaruhi gerak pasar. Pertama, pasar menantikan pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih. Kedua, rilis data produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal III 2024 yang diperkirakan tidak setinggi pada kuartal II. Sementara untuk jangka panjang, pemangkasan suku bunga ini menjadi angin segar bagi sektor perbankan. Sebab berpotensi meningkatkan kinerja kredit perbankan. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano sepakat, efek pemangkasan suku bunga tidak akan berlangsung instan. Ia memperkirakan perbaikan likuiditas yang akan mengurangi tekanan biaya dana perbankan baru akan terjadi paling cepat di kuartal I 2025. Dari sejumlah emiten bank dalam cakupannya, Victor menilai, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) akan mendapatkan keuntungan yang paling besar seiring dengan pemangkasan suku bunga. 

Sebab BBNI paling terdampak saat kenaikan suku bunga. Tercermin dengan penurunan net interest margin (NIM) sebesar 80 basis poin (bps) secara tahunan atay year on year (yoy) pada Juli 2024. Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan menjadi yang paling sedikit diuntungkan karena NIM yang tahan banting. Berdasarkan analisis Victor, semua bank kecuali BBCA mengalami transmisi kenaikan suku bunga lebih tinggi di biaya dana mereka pada kenaikan suku bunga sebelumnya dibandingkan rata-rata historis. Secara keseluruhan, Victor mempertahankan peringat overweight untuk sektor perbankan. Adapun BBCA menjadi pilihan utamanya dan menyematkan rating buy dengan target harga yang ditingkatkan menjadi Rp 12.400 dari sebelumnya Rp 11.300. Sementara itu, analis JP Morgan, Harsh Wardhan Modi mempertahankan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebagai pilihan utamanya. Ini menyusul momentum laba per saham (EPS) yang positif. "Kami memperkirakan pertumbuhan EPS sekitar 17% pada 2025 dan 2026 setelah EPS yang datar tahun ini," sebut Harsh.

Tantangan perbankan untuk mencetak pertumbuhan laba bersih tahun ini memang berat. Tingginya biaya dana membuat pendapatan bunga bersih alias net interest income (NII) tak bisa melaju kencang. Untungnya, biaya kredit mulai turun dan beban provisi mulai menyusut. Penyusutan ini membantu menahan tekanan laba dari tigginya biaya dana. Menilik laporan bulanan Agustus, sejumlah bank mampu membukukan pertumbuhan laba bersih meski pendapatan bunga bersih turun. Pertumbuhan ini didongkrak penurunan biaya provisi. Bank yang mencetak kenaikan NII dan penurunan beban provisi sekaligus mencetak pertumbuhan laba lebih apik. Ambil contoh, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Di delapan bulan pertama 2024, bank ini mencetak laba bersih secara bank only Rp 14,22 triliun, naik 4,25% secara tahunan. Padahal, pendapatan bunga bersih BNI terkoreksi 6,82% jadi Rp 25,56 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar bilang, biaya pencadangan dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan proyeksi kualitas aset ke depan. Saat ini, manajemen BNI yakin kualitas aset akan terus membaik. Royke melihat penurunan suku bunga acuan akan berdampak positif pada pendapatan bunga yang diraih bank berlogo 46 ini. Terlebih, NIM di Agustus 2024 berjalan mencapai 4.4%. ”NIM kita sudah jauh di atas rata-rata bulanan semester satu yang hanya 4.0%,” tambah Royke. Bank Central Asia (BCA) mencatat beban kerugian penurunan nilai aset keuangan atau beban provisi turun 25% jadi Rp 1,29 triliun. Sedang pendapatan bunga bersih tumbuh 8,78% jadi Rp 50,55 triliun. Alhasil, laba tumbuh 13,5% jadi Rp 35,99 triliun. EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, pihaknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian di setiap aspek operasional, agar sejalan dengan profil risiko yang telah ditetapkan manajemen. "Dengan begitu, kualitas aset tetap terjaga, dengan cadangan aset memadai,” ujarnya.

Dimulainya musim pemotongan suku bunga acuan membuat penerbitan obligasi multifinance diramal bakal makin semarak. Pemain leasing bisa mengurangi beban pendanaan lewat refinancing surat utang. Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin menyebut suku bunga yang lebih rendah memberi momentum bagi perusahaan pembiayaan untuk merilis surat utang. Tapi untuk fase awal pelonggaran moneter seperti saat ini, dia menilai penerbitan obligasi kemungkinan lebih didorong oleh kebutuhan refinancing daripada untuk modal kerja pembiayaan. Sementara penerbitan obligasi untuk modal kerja nampaknya masih akan terbatas. Ahmad memprediksi dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan guna merangsang permintaan jasa pembiayaan. 

Ketika prospek pertumbuhan terlihat lebih jelas, barulah multifinance akan lebih banyak mengakses pasar surat utang untuk meraih pendanaan sebagai modal kerja. Yang pasti, penurunan suku bunga ini tetap bisa membuat penerbitan obligasi di tiga bulan terakhir 2024 lebih semarak. Maklum, pasar pembiayaan yang tersendat membuat penerbitan surat utang perusahaan pembiayaan turun cukup dalam. Sejumlah multifinance pun masih memantau pasar untuk merilis surat utang lagi. Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman bilang perusahaannya telah menerbitkan Sukuk Berkelanjutan I Wakalah Bi Al Ististmar sebesar Rp 1 triliun pada Juli lalu. CNAF berencana merilis Sukuk Berkelanjutan Tahap II pada tahun 2025. Senada, Direktur BRI Finance, Willy Halim Sugiardi menyebut penurunan suku bunga akan dimanfaatkan untuk memperkuat pendanaan. Sedangkan untuk penerbitan obligasi di sisa 2024, BRI Finance masih mengkaji kebutuhan pendanaan sembari memantau ekonomi global dan kondisi pasar.

Berat sebelah. Dua kata itu tampaknya dapat menggambarkan Permendag No. 8/2024 yang memotret perlakuan pemerintah terhadap kebijakan impor, utamanya berkaitan dengan industri petrokimia dan plastik. Di satu sisi, keran impor bahan baku plastik yang dibuka lebar dapat menguntungkan industri hilir. Namun di sisi lain, kebijakan ini dianggap berisiko menekan industri hulu yakni petrokimia, dan mengancam masa depan investasi di sektor ini. Sejumlah kalangan pun berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut serta mendesain aturan yang tetap menjaga kepentingan industri hilir dalam konteks ini plastik, tanpa mereduksi eksistensi industri hulu yakni petrokimia.

Industri petrokimia di Indonesia saat ini mengalami tekanan akibat lonjakan impor bahan baku plastik yang dipicu oleh regulasi baru, yaitu Permendag No. 8/2024. Regulasi ini merelaksasi impor plastik, yang menyebabkan peningkatan signifikan impor bahan baku plastik dari 69.619 ton pada April 2024 menjadi 116.329 ton pada Mei 2024. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memperingatkan bahwa hal ini dapat mengancam industri hulu petrokimia, yang mengalami penurunan kapasitas produksi hingga hanya 50%-60%, jauh di bawah level ideal 80%-85%. Inaplas memperkirakan risiko kehilangan investasi sebesar US$27 miliar jika tidak ada perlindungan terhadap industri ini.

Inaplas mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan, seperti penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta penerapan domestic market obligation (DMO) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan domestik dan impor. Mereka juga meminta pemerintah untuk mengembalikan aturan verifikasi dan pertimbangan teknis seperti yang diatur dalam Permendag No. 36/2023.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyambut baik regulasi baru karena impor bahan baku plastik yang lebih mudah membantu meningkatkan efisiensi bisnis, terutama dalam produksi kemasan plastik yang mendukung UMKM dan pasar tradisional. Bagi mereka, harga bahan baku yang kompetitif sangat penting.

Meskipun regulasi ini menguntungkan sektor hilir, sektor hulu petrokimia terus merugi. Pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi komprehensif yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir dalam industri plastik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya literasi keuangan digital, terutama bagi Generasi Z (kelompok yang lahir antara 1997-2012), sebagai pilar utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menyatakan bahwa Generasi Z memiliki peran penting dalam transformasi sektor keuangan karena adaptasi mereka yang tinggi terhadap teknologi. Generasi ini berkontribusi besar dalam perekonomian sebagai konsumen aktif, pengusaha muda, dan kreator konten digital.

Namun, Hasan juga menggarisbawahi tantangan terkait literasi keuangan digital di kalangan Gen Z, seperti kecenderungan mengambil keputusan keuangan berdasarkan tren atau tekanan sosial (FOMO dan FOPO), serta kurangnya pemahaman terhadap risiko layanan keuangan digital seperti aset kripto. Hasan menyoroti fenomena YOLO, di mana anak muda cenderung menghabiskan uang tanpa perencanaan keuangan yang matang, yang dapat menjerumuskan mereka pada keputusan keuangan yang salah.

Untuk mengatasi hal ini, OJK telah mengambil langkah-langkah, seperti mengembangkan modul literasi keuangan digital, bekerja sama dengan universitas, serta membentuk Fintech Center dan regulatory sandbox untuk menguji produk keuangan inovatif sebelum diluncurkan ke pasar. Hasan juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan digital dan perlunya memilih layanan keuangan yang aman dan resmi.

Melalui edukasi yang tepat, OJK berharap dapat mencegah masyarakat, khususnya Generasi Z, dari keterlibatan dalam kegiatan keuangan ilegal yang menggunakan teknologi digital sebagai pintu masuk.

Regulasi baru terkait impor plastik, yang diatur dalam Permendag No. 8/2024, menimbulkan kontroversi di antara pelaku industri. Dampaknya, impor plastik meningkat drastis sejak regulasi ini diterapkan, merugikan industri hulu, terutama sektor petrokimia. Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), menjelaskan bahwa akibat dari aturan ini, utilitas industri petrokimia menurun ke level 50%-60%, jauh di bawah batas aman 80%-85%. Ia menekankan bahwa jika tidak ada penyesuaian, sektor petrokimia bisa mengalami kerugian lebih besar, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Henry Chevalier, Sekjen Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), mengakui bahwa industri hilir justru diuntungkan oleh pembukaan keran impor ini, terutama karena kemudahan akses bahan baku dari luar negeri yang lebih murah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berimbang antara sektor hulu dan hilir agar tidak merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang.

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, pemerintah perlu segera mencari keseimbangan kebijakan yang mendukung kedua sektor ini. Industri petrokimia, sebagai salah satu "mother of industry," sangat penting bagi berbagai sektor lain, sehingga kebijakan yang mendukung pertumbuhannya harus diperhatikan agar industri dalam negeri tetap kompetitif di tengah membanjirnya produk impor.

Opsi penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran untuk memberi ruang anggaran yang lebih longgar bagi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu opsi yang disoroti adalah pemberian subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dianggap bisa menghemat hingga Rp200 triliun. Tim penasihat ekonomi Prabowo Subianto melihat subsidi energi yang saat ini berbasis komoditas rentan bocor dan kurang efisien.

Kementerian ESDM, melalui Agus Cahyono Adi, mengakui bahwa tujuan subsidi yang lebih tepat sasaran sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Meski belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah saat ini dan tim Prabowo, Kementerian ESDM sedang mendalami skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi agar lebih efektif.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa subsidi energi dalam APBN 2025 akan turun sebesar Rp1,1 triliun, dengan total anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mencuatkan wacana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi BBM, khususnya Pertalite, lebih tepat sasaran.