Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (02/10/2024) ditutup melemah  -78,87 poin atau -1,03% ke level 7.563. Hal ini sebagai dampak langsung dari ketidakpastian global dan fluktuasi harga energi akibat krisis geopolitik di Timur Tengah, pasca serangan rudal Iran ke Israel. Namun, sejumlah analis masih optimistik IHSG mampu kembali ke zona hijau. Meskpiun IHSG melemah, sektor basic materialis menjadi yang paling kuat dengan kenaikan tipis sebesar +0,03%.

aDi sini lain, sektor transportation & logistics mengalami penurunan terbesar dengan pelemahan -1,95%, yang mencerminkan dampak langsung dari ketidakpastian global dan fluktuasi harga energi akibat krisisi geoplitik di Timur Tengah. Dalam risetnya, Pilarmas Sekuritas menuturkan, situasi di Timur Tengah menjadi fokus perhatian para pelaku pasar setelah Iran meluncurkan serangan rudal terhadap Israel, yang kemudian di respons dengan ancaman pembalasan dari Israel dan Amerika Serikat. Ketegangan ini menambah tekanan pada pasar saham di Asia, termasuk Indonesia, yang ikut terseret dalam pelemahan. (Yetede)

Kontraksi manufaktur selama tiga bulan berturut-turut menjadi PR yang harus segera dibenahi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita. Redma Wirawasta mengatakan, perbaikan industri manufatur bergantung pada pemerintahan baru nantinya. Dia menilai kinerja Kemenperin sangat positif selama ini, karena dianggap sangat paham pada industri. Redma menilai justru masalahnya ada di Kemenkeu dan Kementerian ESDM.

"Kalau Menkeu tidak mengerti masalah manufaktur, tidak pro industri dalam negeri, ya dalam lima tahun kedepan akan terjadi deindustrialisasi dan industri akan tambah banyak pabrik yang tutup," ucap Redma kepada Investor Daily. Dia mengatakan, tanda-tanda kontraksi sebenarnya sudah terlihat dari 2023, dimana ada dua poin penting yang penurunan industri manufaktur yaitu dari pasarnya yang tidak bagus dan harga energi yang mahal. Market globalnya sedang tidak bagus sehingga semua mengandalkan pasar dalam negeri, sehinga pasar dalam negeri itu diserang produk-produk impor," terang Redma. (Yetede)

Pembangunan infrastruktur selama tahun 2014-2024 menjadi modal akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Optimalisasi jadi salah satu catatannya. Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kabinet Kerja pada 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju pada 2019-2024 melaksanakan pembangunan pada dua periode pemerintahan. Sejumlah capaian ditorehkan, termasuk pembangunan infrastruktur. Ada pula catatannya. Presiden Jokowi menyampaikan capaian pembangunan selama 2014-2024 secara umum pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2024. ”Selama 10 tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar,” kata Presiden. Sampai dengan pertengahan Agustus, menurut Presiden, pemerintah telah membangun 366.000 kilometer (km) jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendunga baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. 

Melalui pembangunan infrastruktur itu, Presiden mengklaim, pemerintah sukses menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14%pada 2023. Dengan demikian, Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat ke-44 menjadi peringkat ke-27 pada 2024. Indonesia, Presiden melanjutkan, merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat dari pandemi Covid-19, bahkan terus bertumbuh. ”Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia timur, seperti Papua dan Maluku, justru mampu tumbuh di atas 6 persen dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen,” kata Presiden. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Rabu (2/10/2024), mengatakan, pembangunan infrastruktur adalah moda akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kuncinya terletak pada optimalisasinya. ”Infrastruktur sering disebut kegiatan ekonomi yang tidak bisa diperdagangkan. Kita berharap, dengan tersedianya infrastruktur bisa terbentuk kegiatan ekonomi yang bisa diperdagangkan yang lebih besar, paling tidak bisa mencapai 50 persen dari PDB dari yang sekarang 38 persen,” katanya.  (Yoga)

Kurang dari 30 detik. jeriken berukuran 5 liter sudah terisi penuh dengan air yang mengucur deras dari bak. Marince Adonis (50) menenteng jeriken itu ke rumahnya yang berjarak hanya belasan langkah kaki. Fransiskus Pati Herin ”Air su (sudah) dekat. Air ini sangat membantu kami,” kata ibu rumah tangga itu di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (21/10/2024) siang. Air bersih untuk minum, memasak, cuci pakaian, hingga memberi minum ternak sapi dan babi. Pelayanan air bersih dinikmati Marince dan warga Desa Raknamo sejak 2018. Ada 12 bak penyalur yang dibangun ditengah permukiman. Satu bak dipakai belasan keluarga. Air bersumber dari Bendungan Raknamo yang memiliki daya tampung maksimal 14,09 juta meter kubik. Saat kemarau menerpa, seperti sekarang, kapasitas air menyusut menjadi 8,9 juta meter kubik.

Air Bendungan Raknamo hanya berasal dari satu sumber, yakni hujan. Dari bendungan dibangun dua pintu saluran, masing-masing untuk pengairan lahan pertanian dan air bersih seperti yang dinikmati warga Desa Raknamo. Begitulah tujuan hadirnya bendungan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pda 2018 itu. Sebelum ada bendungan, pagi-pagi buta Marince sudah berjalan kaki ke sumur sejauh sekitar 2 kilometer. Di sana ia mengambil air dari kedalaman lebih dari 20 meter, diisikannya ke dalam empat jeriken lalu dipikul ke rumah. Untuk mandi dan cuci baju, mereka tuntaskan di sumur yang digunakan puluhan warga lainnya. ”Itu rutinitas pagi dan sore,” kata Marten Bira (61), warga lainnya. Mereka berharap pelayanan air bersih bisa rutin setiap hari. Saat ini, distribusi air kadang tak lancar. Warga terpaksa membeli air dari mobil tangki seharga Rp 120.000. Karena mahal, dua keluarga urunan membeli satu tangki. Francisco Soares Amaral, petugas pengatur air, mengakuinya. (Yoga)

TNI meresmikan lima Batalyon Infanteri atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua. Tidak hanya mengatasi ancaman dan mendorong pembangunan masyarakat, batalyon ini juga punya tugas dan peran untuk mendukung ketahanan pangan. ”Pada kesempatan ini saya meresmikan lima Batalyon Penyangga DaerahRawan yang nanti akan di-deploy di wilayah Papua,” kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). Agus mengungkapkan, Yonif Penyangga Daerah Rawan (PDR) ini memiliki tugas dan peran yang spesifik. Untuk itu, batalyon ini membutuhkan keterampilan dan kemampuan kolaborasi yang berbeda dibandingkan dengan satuan TNI lainnya. ”Tugas dan peran yang lebih spesifik, termasuk mendukung ketahanan pangan, menangani ancaman keamanan dan mendorong pembangunan masyarakat,” katanya menjelaskan. Gagasan Prabowo Subianto Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menambahkan, pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan merupakan gagasan dari Menteri Pertahananan (Menhan) yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto.

”Saya kira ini ide (Yonif Penyangga Daerah Rawan) dari Pak Menhan (Prabowo Subianto) sangat luar biasa sehingga nanti mereka membantu di daerah-daerah tersebut, bisa dalampertanian, peternakan, dan juga keseharian mereka, apa yan bisa dibantu,” tuturnya/ Komandan Pasukan Pengamanan Presiden 2010-2020 itu meyakini, dengan adanya Yonif PDR itu perekonomian masyarakat akan berputar lebih cepat. Dengan anggota 1.000 orang per batalyon, misalnya, uang yang berputar di daerah itu bisa mencapai Rp 5 miliar. Uang tersebut berasal dari penghitungan gaji para prajurit TNI yang bertugas di Yonif PDR. ”Kegiatan informal di sana, mulai dari tukang jahit, tukang cukur, akan tumbuh di sana,” ujar Maruli. Lima daerah Agus Subiyanto menjelaskan, kelima Yonif PDR itu akad ditempatkan di lima daerah di Papua. Menurut rencana, Yoni PDR itu akan bekerja sama dengan Kementerian Pertania dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi. (Yoga)

”

Peringatan 75 tahun Republik Rakyat China merefleksikan kemajuan negara itu dan upaya yang serius untuk menyejahterakan rakyat. Republik Rakyat China diproklamasikan pada 1 Oktober 1949 menyusul kemenangan pasukan komunis atas pemerintahan nasionalis Kuomintang. Saatitu,China adalah negara miskin berpenduduk 540 juta orang dengan pendapatan perkapita hanya 119 yuan atau 16 dollar AS dalam nilai tukar saat ini. Lebih separuh perekonomian mereka ditopang oleh sektor pertanian. Baru setelah Deng Xiaoping memimpin reformasi ekonomi China tahun 1978, dan menginisiasi sistem yang kemudian dikenal sebagai ekonomi pasar sosialis, ekonomi China bertumbuh pesat. Bahkan, Dana Moneter Internasional mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan China 15 kali menembus 

angka dua digit pada dekade 1980-an hingga 2000-an. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu membuat produkdomestik bruto China melejit menjadi 126,058 triliun yuan (17,662 triliun dollar AS) pada 2023. Nilai itu setara dengan 17 persen ekonomi dunia, yang menempatkan China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sejak reformasi ekonomi 45 tahun terakhir, sekitar 800 juta penduduk dientaskan dari kemiskinan. Pembangunan inrastruktur besar-besaran dilakukan seluruh negeri. Pendapatan per kapita melonjak menjadi 89.358 yuan (12.733 dollarAS), dan ekonomi kini ditunjang sektor industri danjasa, teknologi, dan inovasi. Transformasi itu dipimpin pemerintah yang terpusat dengan visi yang kuat untuk menyejahterakan rakyat. Bagi AS dan Barat yang menomorsatukan kebebasan dan demokrasi, hak-hak pribadi, serta kapitalisme pasar bebas, jalan yang ditempuhChina jelas bertentangan. Namun, seperti dijelaskan diplomat dan akademisi Singapura, Kishore Mahbubani, konsep kebebasan ala China adalah terbebas dari kemiskinan dan kelaparan, hidup sejahtera, dan aman dari kejahatan (Kompas.id, 1/10/2024).

Aksi pemberantasan korupsi besar-besaran yang dilakukan Presiden China Xi Jinping sejak 2012 mampu menjaring jutaan pejabat sipil dan militer di tingkat pusat dan daerah. Hukuman keras yang dijatuhkan memberi efek jera sehingga keuangan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Terlepas dari catatan tentang tiadanya kebebasan berbicara, menutup peluang lawan politik, hingga sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia bisa belajar banyak dari kemajuan China. Perlu kepemimpinan kuat dengan visi yang jelas, serta terorganisasi dengan baik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemimpin juga perlu memberi teladan, termasuk bersikap tegas terhadap korupsi yang hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini. (Yoga)