;

Polemik Pencabutan Ketetapan di Tubuh MPR

Yuniati Turjandini 02 Oct 2024 Tempo
SEBULAN menjelang pergantian anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024, mereka mencabut tiga Ketetapan MPR atau Tap MPR. Ketiga Tap MPR yang dicabut itu berisi tentang pencabutan kekuasaan Presiden Sukarno; pengusutan Presiden Soeharto yang diduga terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno lebih dulu dicabut oleh MPR periode 2019-2024. Lalu menyusul dua ketetapan lagi, yaitu Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.

Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo mengatakan penyebutan nama Presiden Soeharto dalam Pasal 4 Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 telah dilaksanakan tanpa mencabut Ketetapan MPR tersebut. Pasal 4 itu berisi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Presiden Soeharto dan pejabat negara, termasuk keluarga dan kroninya. (Yetede)

Cacat di Wajah KPK yang Terus Berulang

Yuniati Turjandini 02 Oct 2024 Tempo
DUGAAN pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mencuat. Dugaan itu muncul setelah Forum Mahasiswa Peduli Hukum melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ke Dewan Pengawas. Alexander disebut melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021 karena dia bertemu dan berkomunikasi dengan eks Kepala Bea-Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi.

"Seharusnya tidak perlu ada hubungan komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, antara Alexander Marwata dan Eko Darmanto,” kata Ketua Forum Mahasiswa Peduli Hukum Raja Oloan Rambe, Jumat, 27 September 2024. Raja mengatakan pertemuan Alex dengan Eko itu terjadi di Gedung Merah Putih KPK pada 9 Maret 2023. Kala itu KPK sedang memeriksa Eko yang viral karena memamerkan harta di media sosial. Sebagai pemimpin KPK, kata Raja, Alex semestinya bisa mengantisipasi pertemuan dengan pihak-pihak yang diduga kuat akan berkasus.

Alexander tidak membantah pertemuannya dengan Eko pada 9 Maret 2023. Saat itu belum ada laporan masyarakat tentang Eko, meski pejabat Bea-Cukai itu tengah menjadi sorotan karena gaya hidup mewahnya. Pimpinan KPK kemudian memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan mengundang Eko agar bisa dimintai klarifikasi soal kekayaannya. Alex menyebutkan pertemuannya dengan Eko masih pada tahap rencana untuk permintaan klarifikasi di Deputi Pencegahan. (Yetede)

Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Pimpinan KPK

Yuniati Turjandini 02 Oct 2024 Tempo
DUGAAN pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mencuat. Dugaan itu muncul setelah Forum Mahasiswa Peduli Hukum melaporkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ke Dewan Pengawas. Alexander disebut melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021 karena dia bertemu dan berkomunikasi dengan eks Kepala Bea-Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi. "Seharusnya tidak perlu ada hubungan komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, antara Alexander Marwata dan Eko Darmanto,” kata Ketua Forum Mahasiswa Peduli Hukum Raja Oloan Rambe, Jumat, Menanti Putusan Etik untuk Nurul Ghufron Tonis Ghufron Tersandera Putusan Serusi Pansel KPK Berintegrita Raja mengatakan pertemuan Alex dengan Eko itu terjadi di Gedung Merah Putih KPK pada 9 Maret 2023. Kala itu KPK sedang memeriksa Eko yang viral karena memamerkan harta di media sosial. Sebagai pemimpin KPK, kata Raja, Alex semestinya bisa mengantisipasi pertemuan dengan pihak-pihak yang diduga kuat akan berkasus. (Yetede)

Waspada Daya Beli yang Anomali di Tengah Pemulihan

Hairul Rizal 02 Oct 2024 Bisnis Indonesia (H)

Soliditas daya beli masyarakat Indonesia menghadapi tantangan serius dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kontraksi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi sebesar 0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi sejak Mei 2024. Selain itu, data PMI Manufaktur dari S&P Global juga menunjukkan kontraksi di angka 49,2 untuk bulan lalu, yang sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memperkuat daya beli, termasuk mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) serta mendorong konsumsi, terutama di sektor properti dengan insentif pajak. Airlangga menyebutkan insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 yang memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun.

Di sektor otomotif, Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti yang dilakukan saat pandemi untuk meningkatkan penjualan kendaraan. Sementara itu, Hermawan Wijaya, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk., menyebut bahwa perpanjangan insentif PPN DTP akan membantu penjualan properti dan memproyeksikan penjualan mencapai Rp2 triliun hingga akhir tahun.

Ekonom Mohammad Faisal dari Core Indonesia menilai bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir adalah anomali, mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%, dan hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan. Banjaran Surya, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menambahkan bahwa penurunan suku bunga acuan dapat menjadi opsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Indeks Bisnis-27 Melaju di Pasar Saham

Hairul Rizal 02 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Sepanjang kuartal III/2024, indeks Bisnis-27 menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 8,50%, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 5,65%. Katalis utama yang mendukung kenaikan ini adalah kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga, serta keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memimpin penguatan dalam indeks Bisnis-27 dengan kenaikan 17,73%, diikuti oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan 13,58%, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dengan 8,97%.

Keberhasilan indeks ini turut mendongkrak performa produk reksa dana terkait seperti Bahana ETF Bisnis-27 dan UOBAM Indeks Bisnis-27, yang mencatat imbal hasil positif selama setahun dan tiga tahun terakhir. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan pasar adalah rendahnya inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY) serta surplus neraca perdagangan Indonesia selama 52 bulan berturut-turut.

Giant Sea Wall: Proyek Strategis yang Menunggu Restu

Hairul Rizal 02 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara Pulau Jawa diprioritaskan untuk dibahas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mohammad Zainal Fattah, Sekjen Kementerian PUPR, menyatakan bahwa proyek tersebut akan dimulai dari Tangerang hingga Bekasi dengan anggaran sebesar Rp90 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa proyek ini akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk transfer teknologi dan desain konstruksi.

Pembangunan ini dirancang untuk mengatasi ancaman tenggelamnya pesisir Jawa yang mengalami penurunan tanah hingga 16 cm per tahun, seperti dijelaskan oleh Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi. Proyek ini akan mencakup pembuatan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya dan bendungan estuari untuk menyimpan air tawar.

Namun, koalisi masyarakat seperti Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek ini, menganggapnya kontraproduktif terhadap ekosistem di kawasan Pantura. Meskipun demikian, Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan ini untuk melindungi pesisir Jawa dari bencana alam dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Kendali Harga Mineral: Peluang Terbuka dari Inggris

Hairul Rizal 02 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pengendali harga acuan komoditas mineral logam di pasar global, terutama nikel dan timah, berkat posisinya yang strategis dalam rantai pasok dunia. Hendi Prio Santoso, Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), menekankan bahwa Indonesia diproyeksikan akan menguasai 65-75% rantai pasok nikel global dalam lima tahun ke depan. Hal ini menjadikan Indonesia berpotensi menjadi penentu harga nikel dunia.

Selain nikel, Hendi juga menyoroti bahwa Indonesia, sebagai produsen dan pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia, memiliki peluang besar untuk mengatur harga acuan timah. Tren transisi energi menuju elektrifikasi akan meningkatkan permintaan timah hingga 3-4 kali lipat, sehingga memperkuat posisi Indonesia di pasar global. MIND ID berencana untuk melakukan hilirisasi timah lebih lanjut dengan mengolahnya menjadi produk seperti tin powder, tin chemical, dan tin solder untuk memaksimalkan nilai tambah dari komoditas tersebut.

Jalan Tol Trans-Sumatra: Konektivitas Baru di Masa Depan

Hairul Rizal 02 Oct 2024 Bisnis Indonesia

PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan bahwa konektivitas antara Palembang dan Jambi akan segera terbuka setelah dilanjutkannya konstruksi Jalan Tol Trans-Sumatra, tepatnya pada ruas Kayu Agung—Palembang–Betung dengan nilai proyek Rp14,98 triliun. Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menjelaskan bahwa tol tersebut akan memiliki panjang total 69,19 km. Penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dilakukan oleh Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Miftachul Munir, pada 30 September 2024.

Adjib optimistis bahwa Tol Palembang–Betung akan memperkuat jaringan transportasi di Sumatra dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar, serta memangkas waktu tempuh perjalanan dari 3,5 jam menjadi hanya 1 jam. Proyek ini juga akan terhubung dengan ruas tol Betung-Tempino-Jambi yang saat ini dalam proses konstruksi. Jalan tol ini diharapkan rampung pada akhir 2025 dan akan mendukung kawasan ekonomi, industri, serta Pelabuhan Bakauheni di Lampung.

Menangkal Lonjakan Harga Ikan dengan Pengendalian Inflasi

Hairul Rizal 02 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Cuaca basah yang menandai awal musim penghujan di Sulawesi Selatan berdampak signifikan terhadap harga ikan dan potensi inflasi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengakui bahwa cuaca buruk dan gelombang tinggi dapat menghambat nelayan untuk melaut, sehingga menurunkan pasokan ikan dan memicu kenaikan harga yang berpotensi mendorong inflasi di kuartal IV/2024. Meski demikian, Rizki optimistis bahwa inflasi Sulsel tetap terkendali berkat penanganan yang baik dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan inflasi year-to-date yang masih rendah di angka 2,3%.

Ekonom Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu, juga menyebutkan bahwa meskipun harga ikan diprediksi naik, masyarakat Sulsel sudah terbiasa mengubah pola konsumsi ke daging, ayam, dan telur sebagai pengganti. Hamid menekankan pentingnya menjaga distribusi bahan pangan alternatif ini agar inflasi tidak melonjak terlalu tinggi. Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menambahkan bahwa komoditas emas perhiasan dan rokok sigaret kretek mesin menjadi penyumbang utama inflasi Sulsel pada September 2024, dengan andil inflasi tertinggi masing-masing 0,35% dan 0,19%.

Industri Otomotif: Peran Insentif di Era Prabowo

Hairul Rizal 02 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, khususnya di sektor otomotif. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, menyarankan agar kebijakan yang baik dari pemerintahan sebelumnya dilanjutkan, dan yang kurang diperbaiki, terutama untuk memperkuat ekonomi kelas menengah dan industri yang menyerap tenaga kerja.

Bob Azam juga menekankan pentingnya pemberian insentif untuk mengembalikan daya beli masyarakat, terutama dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Dia khawatir kenaikan pajak ini dapat memperburuk daya beli masyarakat yang sudah melemah, mencerminkan penurunan penjualan mobil pada 2024. Bob menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak, dan sebaliknya mempertimbangkan relaksasi pajak untuk mendorong permintaan dan pemulihan ekonomi.

Sepanjang Januari-Agustus 2024, penjualan mobil secara wholesales turun 17,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan penurunan daya beli yang nyata. Penjualan tertinggi dicatat oleh Grup Astra, dengan merek Toyota dan Daihatsu.

Pilihan Editor