Protes sopir angkot Bekasi jurusan K-11 dan K-25 terhadap Biskita Trans Bekasi Patriot
Protes sopir angkutan kota Bekasi jurusan K-11 dan K-25 terhadap keberadaan Biskita Trans Bekasi Patriot di Kota Bekasi terus berlanjut. Keberadaan Biskita dinilai membunuh penghasilan para sopir angkot lantaran hingga kini operasionalnya masih digratiskan. Biskita Trans Bekasi Patriot Vida Bantargebang-Summarecon Bekasi beroperasi sejak Maret 2024 dengan skema buy the service (BTS). Untuk menggunakan bus ini, penumpang tidak dikenai biaya. Syaratnya hanya perlu tap kartu pembayaran elektronik. ”Kami meminta kepedulian pemerintah daerah untuk turut memperhatikan operasional angkot di Kota Bekasi. Kami merasa diperlakukan tidak adil. Biskita disubsidi, tetapi angkot tidak disubsidi,” ungkap Ketua OrganisasiAngkutan Darat(Organda) Kota Bekasi, Indra Hermawan, Kamis (3/10/2024).
Menurut dia, mulanya dikatakan subsidi Biskita hanya berjalan selama enam bulan. Namun hingga kini, sekitar tujuh bulan setelah beroperasi, subsidi tersebut masih berlanjut. Indra dan beberapa rekannya mendatangi Gedung DPRD Kota Bekasi untuk beraudiensi dengan pimpinan DPRD untuk mencari solusi terbaik, Kamis siang. Audiensi dilakukan setelah Rabu sejumlah sopir angkot berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bekasi. Dalam audiensi, para sopir angkot meminta penghentian operasional Biskita Trans Patriot sampai penetapan tarif. Trans Patriot boleh beroperasi jika sudah ada penetapan tarif. Sopir juga meminta bantuan peremajaan armada angkot. (Yoga)
IKN Menuju Pusat Perekonomian Baru
Industri Multifinance Akhir Agustus 2024 Memperoleh Dana Sebesar Rp377,74 triliun,
Deflasi Menurunkan Kunjungan Wisatawan
Bergabungnya First Media dan XL Axiata
Masukan untuk Indonesia Dari Bank Dunia
Pemerintah Memberikan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Keagamaan
Masih Terjebak Negara Berpendapatan Menengah
Dua Tahun Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, Belum Ada Perkembangan
Membenahi Tata Kelola Bursa Karbon
Memasuki tahun pertama operasinya, Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) telah membukukan pencapaian yang cukup baik, namun masih jauh dari potensinya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman tetap optimis, meskipun transaksi karbon IDX Carbon hingga Agustus 2024 hanya mencapai Rp6,14 miliar, jauh lebih rendah dari 2023 yang sebesar Rp30,9 miliar. Iman menyebut IDX Carbon masih lebih baik dibandingkan bursa karbon di Malaysia dan Jepang, serta berencana menambah jumlah partisipan dan meningkatkan likuiditas pasar melalui edukasi dan koordinasi dengan OJK dan kementerian terkait.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, juga melihat potensi IDX Carbon yang besar, terutama dengan adanya ribuan calon partisipan terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk meningkatkan volume transaksi karbon.
Namun, pengamat pasar modal Teguh Hidayat dan Guru Besar FEB UI Budi Frensidy mengkritik lambatnya pertumbuhan IDX Carbon akibat kurangnya ketegasan pemerintah untuk mewajibkan korporasi membeli kredit karbon. Budi menilai BEI perlu lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai aturan karbon dan proses verifikasi emisi. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Hendra Sinadia, menambahkan bahwa Bursa Karbon adalah opsi positif bagi sektor usaha, terutama pertambangan, dalam dekarbonisasi, namun masih membutuhkan kepastian dan sosialisasi terkait pajak karbon dari pemerintah.









