Memasuki tahun pertama operasinya, Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) telah membukukan pencapaian yang cukup baik, namun masih jauh dari potensinya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman tetap optimis, meskipun transaksi karbon IDX Carbon hingga Agustus 2024 hanya mencapai Rp6,14 miliar, jauh lebih rendah dari 2023 yang sebesar Rp30,9 miliar. Iman menyebut IDX Carbon masih lebih baik dibandingkan bursa karbon di Malaysia dan Jepang, serta berencana menambah jumlah partisipan dan meningkatkan likuiditas pasar melalui edukasi dan koordinasi dengan OJK dan kementerian terkait.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, juga melihat potensi IDX Carbon yang besar, terutama dengan adanya ribuan calon partisipan terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk meningkatkan volume transaksi karbon.

Namun, pengamat pasar modal Teguh Hidayat dan Guru Besar FEB UI Budi Frensidy mengkritik lambatnya pertumbuhan IDX Carbon akibat kurangnya ketegasan pemerintah untuk mewajibkan korporasi membeli kredit karbon. Budi menilai BEI perlu lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai aturan karbon dan proses verifikasi emisi. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Hendra Sinadia, menambahkan bahwa Bursa Karbon adalah opsi positif bagi sektor usaha, terutama pertambangan, dalam dekarbonisasi, namun masih membutuhkan kepastian dan sosialisasi terkait pajak karbon dari pemerintah.

Indonesia telah lama menjalankan industri hulu minyak dan gas (migas) melalui skema kontrak bagi hasil yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menguasai teknologi dan pengetahuan dalam bidang migas. Namun, upaya pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ini masih minim perhatian. Dr. Ibnu Sutowo, dalam bukunya "Pertamina" (1972), menekankan bahwa kontrak bagi hasil seharusnya fokus pada alih teknologi dan keterampilan, bukan semata untuk penerimaan negara. Meski regulasi terkait migas mengatur tentang pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, HKI belum diperinci dalam peraturan, seperti di PP No. 35/2004.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual (APHKI), OK Saidin, mengkritik lemahnya perlindungan HKI di Indonesia yang berdampak pada ketahanan nasional. Saat ini, teknologi migas terus berkembang, dengan Indonesia mulai menerapkan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS) yang sangat padat modal dan teknologi. Penulis mengusulkan agar Permen ESDM No. 13/2024 yang baru, terkait kontrak bagi hasil gross split, turut memperhatikan aspek HKI agar teknologi dan invensi di bidang migas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia, bukan hanya oleh perusahaan asing.

Kinerja saham emiten migas diperkirakan akan terus menguat seiring lonjakan harga minyak mentah akibat ketegangan di Timur Tengah. Head Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas, memperkirakan tren ini akan berlanjut jika harga minyak tetap tinggi, menguntungkan emiten seperti PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Elnusa Tbk. (ELSA), dan PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA). Analis Kanaka Hita Solvera, Andika Cipta Labora, menambahkan bahwa kinerja emiten akan stabil jika harga minyak mentah mencapai US$90 hingga US$100 per barel.

Direktur Utama PT Elnusa Tbk., Bachtiar Soeria Atmadja, menargetkan pertumbuhan laba hingga 25% pada akhir 2024 dengan mengamankan beberapa kontrak jangka panjang. Sementara itu, Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), Djauhar Maulidi, akan fokus pada pengembangan infrastruktur migas untuk memperkuat rantai pasokan energi. Presiden Direktur MEDC, Hilmi Panigoro, optimistis dengan bisnis Grup Medco, berkomitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui dividen dan target produksi migas sebesar 145 mboepd.

Kementerian Perhubungan sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan Jepang untuk pengelolaan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan) di Balikpapan serta Bandara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengungkapkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah bertemu dengan pejabat Jepang untuk membahas kerja sama ini sebagai bagian dari upaya menarik investor untuk IKN Nusantara. Meski pertemuan masih dalam tahap awal, Jepang menunjukkan ketertarikannya dalam pembangunan dan pengoperasian beberapa bandara di Indonesia.

Budi Karya juga menyatakan bahwa pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara IKN Nusantara kepada entitas asing melalui skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU) setelah pembangunan rampung. Di sisi lain, Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk mengelola Bandara IKN Nusantara dengan menerapkan konsep multi-airport system, apabila diminta oleh pemerintah.

Komisi Eropa memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) hingga setahun, yang awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2024. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyambut baik keputusan ini, yang memberi waktu bagi industri sawit Indonesia untuk melakukan persiapan lebih lanjut, termasuk peremajaan sawit dan peningkatan daya saing melalui pengurangan pajak ekspor.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menjelaskan bahwa kebijakan ini mendapat penentangan, termasuk dari Kanselir Jerman dan pengusaha Uni Eropa yang merasa kebijakan tersebut dapat memengaruhi mereka. Pihak Indonesia, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Kementerian Luar Negeri, juga menentang EUDR karena dianggap akan berdampak negatif pada petani kecil dan dibuat tanpa melibatkan negara produsen sawit.

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah berkembang menjadi pusat investasi asing yang signifikan di Jawa Tengah, menarik perhatian berbagai investor yang merelokasi produksi mereka ke Indonesia. Direktur KITB, Ngurah Wirawan, melaporkan bahwa investasi di kawasan ini mencapai Rp16 triliun, sebagian besar dari penanaman modal asing (PMA), termasuk perusahaan besar seperti KCC Glass dari Korea Selatan dan Orbia Building & Infrastructure (Wavin).

Fasilitas Wavin yang baru diresmikan, dengan investasi Rp825 miliar, berperan dalam mendukung infrastruktur sanitasi berkelanjutan di Indonesia dan Asia Pasifik. Executive Vice President Orbia, Freek Crum, menyatakan bahwa produksi di KITB memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan untuk memasarkan produk berkualitas di Asia Tenggara hingga Australia.

Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani optimis bahwa kehadiran perusahaan seperti Orbia dan KCC Glass, yang fokus pada ekspor, akan membuka peluang kerja sama baru, mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. KCC Glass, yang berkomitmen untuk menambah investasi hingga Rp12 triliun, diproyeksikan akan mengekspor 80% produknya, memperkuat posisi KITB sebagai pusat produksi berorientasi ekspor.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa Apple mengajukan syarat cukup berat untuk membangun pabrik di Indonesia, termasuk permintaan tax holiday selama 50 tahun—mirip dengan insentif yang diberikan oleh Vietnam. Menurut Budi, jika pemerintah mengabulkan permintaan tersebut, perusahaan teknologi asing lain mungkin juga akan meminta insentif serupa, yang bisa menimbulkan beban tambahan.

Saat ini, investasi Apple di Indonesia terbatas pada empat Apple Developer Academy di Jakarta, Surabaya, Batam, dan Bali, dengan nilai sekitar Rp1,6 triliun. Investasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan komitmen Apple di Vietnam sebesar Rp256,22 triliun, yang menciptakan sekitar 200.000 lapangan kerja, serta di Singapura senilai Rp4 triliun. Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan kebijakan insentif untuk menarik investasi Apple, mengingat kebijakan harus seimbang dengan kepentingan nasional.

Dalam Sidang Paripurna ke-3 MPR RI periode 2024–2029, Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR untuk masa jabatan 2024–2029. Muzani menegaskan pentingnya kerja sama antar anggota MPR, pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi DPD untuk mempersiapkan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Menurut Muzani, pelantikan ini merupakan bukti kemajuan demokrasi Indonesia.

Sidang Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/10), dipimpin oleh Guntur Sasono dan Larasati Moriska sebagai pimpinan sementara. Muzani akan didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR dari tujuh fraksi, yaitu Bambang Wuryanto (PDIP), Kahar Muzakir (Golkar), Lestari Moerdijat (NasDem), Rusdi Kirana (PKB), Hidayat Nur Wahid (PKS), Edi Soeparno (PAN), Edi Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Akbar Supratman dari Kelompok DPD.

Fasilitas kredit yang belum dicairkan debitur di perbankan atau undisbursed loan terus meningkat sampai dengan kuartal III-2024. Penurunan daya beli masyarakat membuat pengusaha menahan diri untuk menarik fasilitas kreditnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total undisbursed loan bank umum per Juli mencapai Rp 2.158,2 triliun. Angka ini meningkat 6,89% secara tahunan dan secara bulanan naik 0,28%. Jika dirinci, kredit menganggur di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun 1,47% secara tahunan menjadi Rp 408,14 triliun, dan hanya naik 1,63% secara bulanan. Sedangkan undisbursed loan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) naik 15,92% secara tahunan menjadi Rp 31,39 triliun dan di bank swasta nasional naik 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun. BCA juga mencatat kenaikan undisbursed loan 11,19% jadi Rp 405,04 triliun. Tapi, total kredit bank ini tumbuh 16%. "Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen," kata Hera F Haryn, EVP Corporate Communication BCA, kemarin. Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur berasal dari debitur segmen usaha kecil menengah (UKM), korporasi dan komersial. Namun, Lani menyebut peningkatan kredit menganggur di CIMB Niaga tak terlalu besar karena perseroan ini memang selektif menyalurkan kredit. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi juga menjelaskan, peningkatan kredit menganggur terjadi karena pelaku usaha berhati-hati menggunakan fasilitas kredit. 

"Pelaku usaha memperhatikan perkembangan daya beli masyarakat, perekonomian, juga kondisi ekonomi dari negara-negara mitra usaha," kata dia. Pengamat Perbankan Arianto Muditomo menilai, meningkatnya kredit menganggur berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi secara beruntun. Indonesia memang tengah mengalami deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999. Di sisi lain, kredit perbankan per Agustus 2024 tumbuh sebesar 11,4% secara tahunan. Didiet menilai, pertumbuhan outstanding kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan. Namun, pelaku usaha menunda merealisasikan penggunaan kredit. Edi Masrianto, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim menyebut, undisbursed loan di Bank Jatim naik karena deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini. Tapi, Edi menilai, fasilitas kredit di Bank Jatim relatif sudah digunakan debitur. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan kredit secara bulanan menjadi Rp 1,2 triliun.

Presiden terpilih Prabowo Subianto membuka peluang untuk mengubah anggaran tahun pertamanya melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025. Ini dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi harga minyak yang berpotensi merangkak. Harga minyak mentah jenis Brent pada Kamis (3/10) pukul 20.25 berada pada level US$ 75,61 per barel, naik dibanding hari sebelumnya yang berada pada level US$ 74,67 per barel. Kenaikan harga minyak jenis ini, dipicu oleh konflik Timur Tengah dan terjadi sejak 27 September 2024 lalu. Meski memang, level harga Brent tersebut masih di bawah outlook harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) 2024 dan masih di bawah target dalam APBN 2025 masing-masing sebesar US$ 82 per barel. Meski begitu, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan, pemerintahan baru kemungkinan akan merevisi asumsi harga minyak dalam APBN 2025 melalui APBN-P dengan proyeksi lebih realistis. "Ini penting untuk menjaga akurasi perhitungan belanja negara, terutama terkait subsidi energi," kata Anggawira kepada KONTAN, kemarin. Jika konflik Timur Tengah terus bereskalasi, harga minyak berpotensi naik lebih tinggi dari perkiraan. "Beberapa analis memperkirakan harga bisa mencapai US$ 85 hingga US$ 90 jika situasi memburuk dan pasokan terganggu lebih parah," tambahnya. Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga kemungkinan mengubah skema subsidi energi dari yang saat ini diterapkan menjadi pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Anggawira bilang, hal ini akan dilakukan juga untuk meringankan beban APBN saat harga minyak naik. 

Tak hanya itu, ada asumsi makro lainnya turut dipertimbangkan, yakni nilai tukar rupiah. Pasalnya, kurs terus bergerak melemah. Rupiah di pasar spot kemarin, berada level Rp 15.404 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,88% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Awalil Rizky, Ekonom Bright Institute menilai, harga minyak mentah dunia berpotensi meningkat. Namun, akan tergantung pada perkembangan perkembangan konflik Timur Tengah. Hitungannya, batas aman ICP yakni sebesar US$ 85 per barel. Berdasarkan tabel Sensitivitas APBN 2024 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, setiap kenaikan ICP US$ per barel maka ada tambahan defisit anggaran sebesar Rp 6,5 triliun. Dengan demikian, jika ICP meningkat ke level US$ 65 per barel maka akan menambah defisit anggaran Rp 19,5 triliun. Sementara berdasarkan tabel Sensitivitas APBN 2024, setiap kenaikan ICP US$ 1 per barel maka akan menambah defisit Rp 6,9 triliun. Artinya, jika ICP tahun depan juga naik ke level US$ 85 per barel maka defisit anggaran 2025 akan bertambah Rp 20,7 triliun.