OJK menyatakan tinggal menunggu diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tahap akhir pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Adapun tahap akhir dari penyelesaian Jiwasraya, karena ini (Jiwasraya) merupakan suatu persero ya, maka perlu adanya PP pembubaran dari pada Jiwasyara yang tentunya ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan dari OJK. Berikutnya, setelah PP itu (terbit), (surat) pembubaran itu diterbitkan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono. Sebelum OJK telah menerbitkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Jiwasraya karena perusahaan dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan dibidang perasuransian. "Pengenaan sanksi PKPU tersebut merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan OJK sebagai yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, serta bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat," ujar Ogi. (Yetede)

Industri manufaktur kembali melanjutkan kontraksinya menjadi 3 bulan berturut-turut dan menjadi penutup di era Presiden Jokowi. Pada September 2024, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia meningkat tipis ke 49,2 dan 48,9 di Agustus. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugraha Hanafi menerangkan, pihaknya melihat bahwa situasi tantangan eksternal geopolitik dan era suku bunga tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan permintaan global. Padahal, Kadin, melihat kondisi fundamental  ekonomi Indonesia solid dengan tingkat inflasi yang terjaga. Namun, terang dia, ekslasi geopolitik turut medistrupsi arus logistik dan rantai pasok global sehingga menyebabkan kenaikan biaya bahan baku dan ongkos logistik. Ditambah lagi, suku bunga kredit bagi dunia usaha juga masih cukup tinggi meskipun sudah menunjukkan adanya penurunan. "Hal ini kami cermati turut mempengaruhi arah gerak industri manufaktur nasional," ucap Yukki. (Yetede)

Soliditas daya beli masyarakat Indonesia menghadapi tantangan serius dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kontraksi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi sebesar 0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi sejak Mei 2024. Selain itu, data PMI Manufaktur dari S&P Global juga menunjukkan kontraksi di angka 49,2 untuk bulan lalu, yang sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memperkuat daya beli, termasuk mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) serta mendorong konsumsi, terutama di sektor properti dengan insentif pajak. Airlangga menyebutkan insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 yang memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun.

Di sektor otomotif, Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti yang dilakukan saat pandemi untuk meningkatkan penjualan kendaraan. Sementara itu, Hermawan Wijaya, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk., menyebut bahwa perpanjangan insentif PPN DTP akan membantu penjualan properti dan memproyeksikan penjualan mencapai Rp2 triliun hingga akhir tahun.

Ekonom Mohammad Faisal dari Core Indonesia menilai bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir adalah anomali, mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%, dan hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan. Banjaran Surya, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menambahkan bahwa penurunan suku bunga acuan dapat menjadi opsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sepanjang kuartal III/2024, indeks Bisnis-27 menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 8,50%, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 5,65%. Katalis utama yang mendukung kenaikan ini adalah kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga, serta keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memimpin penguatan dalam indeks Bisnis-27 dengan kenaikan 17,73%, diikuti oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan 13,58%, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dengan 8,97%.

Keberhasilan indeks ini turut mendongkrak performa produk reksa dana terkait seperti Bahana ETF Bisnis-27 dan UOBAM Indeks Bisnis-27, yang mencatat imbal hasil positif selama setahun dan tiga tahun terakhir. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan pasar adalah rendahnya inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY) serta surplus neraca perdagangan Indonesia selama 52 bulan berturut-turut.

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara Pulau Jawa diprioritaskan untuk dibahas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mohammad Zainal Fattah, Sekjen Kementerian PUPR, menyatakan bahwa proyek tersebut akan dimulai dari Tangerang hingga Bekasi dengan anggaran sebesar Rp90 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa proyek ini akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk transfer teknologi dan desain konstruksi.

Pembangunan ini dirancang untuk mengatasi ancaman tenggelamnya pesisir Jawa yang mengalami penurunan tanah hingga 16 cm per tahun, seperti dijelaskan oleh Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi. Proyek ini akan mencakup pembuatan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya dan bendungan estuari untuk menyimpan air tawar.

Namun, koalisi masyarakat seperti Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek ini, menganggapnya kontraproduktif terhadap ekosistem di kawasan Pantura. Meskipun demikian, Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan ini untuk melindungi pesisir Jawa dari bencana alam dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.