Dalam sehari pada awal pekan ini, Presiden Joko Widodo meresmikan tiga smelter sekaligus. Pengoperasian smelter ini disebut sebagai bukti keseriusan hilirisasi. Sejak diluncurkan Januari 2000, kita melihat program hilirisasi mineral terus mengalami penguatan momentum kendati menuai kritik dari sebagian kalangan di dalam negeri dangugatandari sejumlah negara, bahkandipersengketakan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimulai dari nikel, program hilirisasi kemudian diperluas kemineral lain, seperti tembaga, bauksit, aluminium, besi, mangan, timbal, seng, emas, perak, dan timah. Hilirisasi, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dilakukan melalui pelarangan ekspor dalam bentuk mentah dan pengembangan industri yang mengolah mineral. Presiden, di berbagai kesempatan, menyebut pengoperasian smelter dan hilirisasi sebagai fondasi baru perekonomian Indonesia dan pijakan untuk menjadi negara industri maju. Sampai 2024, pemerintah menargetkan 53 fasilitas smelter atau pabrik pengolahan mineral siap beroperasi. Sebagian sudah beroperasi, sebagian lain dalam proses pembangunan atau persiapan. 

Sayangnya, absennya peta jalan kebijakan hilirisasi yang komprehensif membuat kita kemudian seperti kehilangan arah dan hilirisasi jadi terkesan setengah hati. Dampak hilirisasi memang sudah kita rasakan, antara lain, berupa peningkatan investasi, lonjakan ekspor produk hasil hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi ke penerimaan negara atau PDB. Namun, nilai tambah yang menjadi jargon utama hilirisasi masih sangat terbatas realisasinya. Sebab, faktanya, dari struktur ekspor, yang bisa kita hasilkan baru sebatas produk setengah jadi bernilai tambah minim. Belum lagi kritik lain terkait pelaksanaan hilirisasi sejauh ini. Termasuk soal nilai tambah yang tak dinikmati masyarakat di area pertambangan, padahal sudah banyak kemudahan dan insentif diguyurkan. Juga permasalahan sosial dan lingkungan yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Termasuk di antaranya fakta bahwa hampir semua provinsi lokasi pertambangan mineral justru mengalami peningkatan kemiskinan.

Hilirisasi sejauh ini dinilai lebih banyak menguntungkan investor atau pemilik modal. Belum lagi isu banyaknya tenaga kerja asing dan diskriminasi pekerja lokal. Jatuhnya korban jiwa, baik dalam beberapa kali peristiwa bentrok pekerja maupun ledakan di smelter nikel di Morowali, akibat masih buruknya prosedur keselamatan kerja tahun lalu, juga bagian dari ekses program hilirisasi yang dianggap membabi buta. Semua ekses itu harus menjadi perhatian agar tak terulang ke depan. Terlebih di era pemerintahan mendatang, di mana program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untukmencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. (Yoga)

Anggaran untuk penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas XVII 2024 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, ditetapkan Rp 290 miliar. Jumlah itu hanya sekitar separuh dari pengajuan awal panitia pelaksana. Alokasi anggaran itu dibahas dalam rapat koordinasi Kemendagri, Kemenpora, dan Panitia Besar (PB) Peparnas XVII di Kota Surakarta, Senin (23/9/2024) sore. Sumber anggaran sebesar Rp 290 miliar berasal dari alokasi Kemenkeu melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Rp 215 miliar) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora (Rp 75 miliar). Anggaran yang ditetapkan itu besarannya hanya sekitar separuh dari pengajuan awal panitia sebesar Rp 530 miliar. ”Mendagri dan Menpora menyampaikan agar dioptimalkan ketersediaan anggaran yang ada. Jadi, dengan waktu yang mepet ini diharapkan percepatan anggaran sehingga kita bisa terus berjalan,” kata Ketua Pelaksana PB Peparnas XVII DB Susanto, Selasa (24/9) pagi.

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Paralimpiade Nasional (NPC Indonesia) Rima Ferdianto menyatakan, persiapan gelaran Peparnas mencapai 90 persen. Ihwal keterbatasan anggaran, pihaknya sebisa mungkin akan mengoptimalkannya. Namun, ia perlu rapat kembali mendetailkan pemanfaatan anggaran tersebut. ”Tadi sudah dijabarkan, sebanyak Rp 174 miliar akan dibagi untuk delapan bidang. Sisanya Rp 116 miliar digunakan untuk yang lain-lain. Ini yang kami agak bingung, apa kah nomor menembak itu termasuk dicover karena untuk menembak itu setidaknya butuh Rp 8 miliar,” kata Rima. Kebutuhan lain yang tidak kalah besar jumlahnya, menurut dia, ialah urusan sarana dan prasarana arena pertandingan. Biaya untuk keperluan pendukung lomba seperti tenda dan genset juga memakan biaya tinggi.

Menurut rencana, Peparnas XVII akan diadakan pada 6-13 Oktober 2024. Total akan ada 3.100 atlet dan 1.500 ofisial yang berlaga di Kota Surakarta mewakili 34 kontingen dari seluruh Indonesia. Ada sebanyak 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 arena pertandingan sudah disiapkan. Arena-arena pertandingan itu tersebar disejumlah wilayah, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. ”Soal venue ini paling tinggal mengecat velodrom lalu menyiapkan akses jalan untuk GOR Bung Karno (Sukoharjo),” kata Rima. Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan, Surakarta dipilih menjadi pe- nyelenggara Peparnas XVII karena lebih siap dibandingkan kota lain. Apalagi kota itu baru saja menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022. (Yoga)

Desakan reformasi kembali menguat dalam rangkaian Sidang Ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dunia perlu menjaga PBB tetap relevan. Pasal1Piagam PBB dengan jelas menyebut, tujuan pendirian lembaga ini adalah memelihara keamanan dan perdamaian, dan mengambil tindakan kolektif untuk mengenyahkan ancaman terhadap perdamaian. Selain itu, untuk membangun persahabatan, menjalin kerja sama internasional untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, serta menyelaraskan tindakan anggota mencapai tujuan bersama. Dalam konteks itu, bisa dipahami mengapa desakan untuk mereformasi PBB dan perangkatnya, seperti Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan sistem keuangan internasional, terus mengemuka dalam empat dekade terakhir. PBB dinilai tidak berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini, yang ironisnya menjadi tujuan lembaga ini saat didirikan pada 24 Oktober 1945.

Gugatan atas peran PBB semakin kuat menyusul sejumlah konflik bersenjata tiga tahun terakhir. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 mengguncang perdamaian di Eropa, menewaskan puluhan ribu warga sipil. Di Sudan, pertempuran antara tentara pemerintah dan kelompok milisi pada 15 April 2023 memperburuk krisis yang telah berlangsung dua dekade dan menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi. Puncaknya, serbuan pasukan Israel ke Jalur Gaza sebagai respons serangan kilat kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 menambah pahit penderitaan warga Palestina. Lebih dari 40.000 warga Palestina tewas dan jutaan warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Beberapa hari terakhir, pertempuran meluas melibatkan kelompok Hezbollah di Lebanon, yang memicu eksodus warga mencari tempat aman. Gugatan terbesar diarahkan kepada Dewan Keamanan PBB, yang dianggap tak bergigi untuk menghentikan perang. 

Hal ini menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah merusak kredibilitas organisasi secara keseluruhan. Hambatan terbesar pada efektivitas DK PBB ini adalah hak veto yang dimiliki lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Resolusi untuk konflik Israel-Palestina, misalnya, selalu diveto oleh AS, sekutu terdekat Israel. Adapun resolusi untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina selalu terhambat veto Rusia. Harapan untuk membuat PBB kembali bertaji ini termuat dalam KTT untuk Masa Depan PBB. Pakta Masa Depan dengan 56 rencana aksi diharapkan bisa menyusun sistem multilateral yang mampu menghadapi tantangan global. Salah satunya dengan reformasi di DK PBB. Selain itu, memperbaiki sistem keuangan internasional untuk memudahkan negara-negara mendapat akses pembiayaan pembangunan. Tantangan yang dihadapi dunia akan semakin kompleks. PBB perlu terus berbenah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Reformasi badan utama PBB pun menjadikeniscayaan. Tidak mudah, tetapi hal ini harus dilakukan. (Yoga)