PT Jasa Marga Tbk (JSMR) berpotensi meningkatkan kinerja seiring rencana kenaikan jalan tol dan proyek jalan tol yang sedang berjalan. Saat ini BUMN tersebut memiliki enam proyek jalan tol. Empat dari proyek itu diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2024-2025. Perkiraan belanja modal untuk proyek ini sebesar Rp 8 triliun- Rp 10 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan belanja modal tahun anggaran 2023 yang sekitar Rp 47 triliun. Sementara untuk tahun anggaran 2024-2025, belanja modal terutama akan digunakan untuk mendanai lima proyek jalan tol, yakni Jakarta-Cikampek II Selatan, Jogja-Solo (Seksi 1A), Probolinggo-Banyuwangi (Fase 1), Jogja-Bawen (Seksi 1 & 6), serta Jogja-Solo (Seksi 2.2B), dengan total panjang 121 km dalam konsesi. Analis CGS Internasional Sekuritas, Bob Setiadi dan Rut Yesika Simak memproyeksi imbas pelaksanaan proyek tersebut, beban bunga JSMR akan melonjak. Analis Ciptadana Sekuritas, Muhammad Gibran menilai, proyek ini memberikan sentimen positif bagi kinerja JSMR ke depan. Proyeksi Gibran kenaikan belanja modal akan dimulai 2026, didorong oleh portofolio JSMR yang memiliki dengan total 351 km di Jawa. Selain itu, JSMR akan menaikkan tarif di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. 

Hal ini akan menjadi pendorong kinerja JSMR, walaupun berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Tapi Gibran yakin dampak itu hanya bersifat sementara. Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty Hafiya melihat, pertumbuhan JSMR masih cukup besar hingga akhir 2024. "Apalagi pemerintah menargetkan pertumbuhan jaringan jalan tol akan bertambah 500 km. Saat ini jalan tol di Indonesia telah beroperasi sepanjang 2.893 km," kata Adinda kepada KONTAN, Rabu (25/9). Gibran memproyeksi, pendapatan JSMR pada akhir tahun ini meningkat sebesar 8,4% menjadi Rp 18,7 triliun dan laba bersih pada akhir 2024 menjadi Rp 4 triliun. Dengan demikian Gibran juga merekomendasikan buy JSMR dengan target harga Rp 6.400 per saham. Sementara Bob menilai penurunan suku bunga bisa jadi katalis positif bagi kinerja JSMR. Maka dari itu proyeksinya pendapatan emiten ini akan mencapai Rp 18,01 triliun dan laba bersih Rp 3,1 triliun pada akhir 2024.

Laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan semakin melambat. Padahal, kredit tetap konsisten tumbuh dua digit hingga Agustus 2024. Ini pertanda likuiditas perbankan masih mengetat. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menunjukkan simpanan perbankan per Agustus hanya tumbuh 7% secara tahunan. Ini melambat dari Juli yang tumbuh 7,7%. Tren perlambatan terjadi setelah mencapai puncak pertumbuhan di Mei sebesar 8,5%. Jika dirinci, giro tumbuh 10,3% secara tahunan, tabungan meningkat 6,1% dan deposito naik 5%. Perlambatan pertumbuhan simpanan tidak hanya terjadi pada bank kecil dan menengah, tapi juga di bank-bank besar. DPK kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 hanya tumbuh 7,7% pada Agustus. Pertumbuhan melambat sejak mencapai pertumbuhan 11,1% di Mei. SVP Retail Deposit Products and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati membenarkan, laju DPK mengalami perlambatan. Namun, ia melihat perlambatan masih dalam level wajar. 

Sementara, Direktur Distribution & Funding BTN Jasmin menyebut ada perlambatan simpanan kelas menengah ke bawah di BTN, akibat turunnya daya beli masyarakat. DPK BTN per Agustus tercatat sebesar Rp 373,8 triliun. Angka ini tumbuh 16,4% secara tahunan, tapi secara bulanan kontraksi sebesar 0,21%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkap beberapa faktor penyebab perlambatan DPK. Pertama, berlanjutnya fenomena makan tabungan dari masyarakat kelas menengah. Kedua, pendapatan masyarakat diperkirakan mengalami penurunan karena perlambatan ekonomi atau memburuknya kondisi di sektor-sektor tertentu. Ketiga, masyarakat mulai mengalihkan dananya dari produk bank ke instrumen investasi lain yang memberi imbal hasil lebih tinggi.

Industri modal ventura masih dilanda sentimen buruk penurunan bisnis perusahaan rintisan. Namun menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio non performing financing (NPF) perusahaan modal ventura mulai menurun. Di Juli 2024, NPF modal ventura sebesar 3,54%. Angka tersebut turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 4,39%. Jika ditelaah secara bulanan, NPF modal ventura juga mengalami perbaikan dari 3,69% pada Juni 2024. Secara khusus, VDC menjalankan bisnisnya di bidang pembiayaan yang disalurkan ke UMKM dan pasangan usaha di tahap awal usaha. Sementara untuk segmen venture capital corporation (VCC) tidak terdampak penurunan NPF. Sebab, VCC bermain di penyertaan ekuitas, bukan penyaluran kredit. Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) Markus Rahardja menyebut, salah satunya penyebab NPF mulai turun adalah perlambatan pembiayaan industri modal ventura. Seperti diketahui, pembiayaan modal ventura pada Juli 2024 hanya Rp 16,18 triliun. Nilai tersebut turun 10,67% secara tahunan dari Rp 18,82 triliun. "Selain itu, penurunan NPF juga bisa dipengaruhi peningkatan dari sisi ekonomi," ujar Markus kepada KONTAN, Rabu (25/9). Wakil Ketua Umum 3 Amvesindo Chrismanto Saragih menerangkan, salah satu langkahnya adalah dengan mengecek SLIK, membatasi maksimum pinjaman dan mengurangi ticket size. Untuk mendorong kinerja dan memaksimalkan potensi pasar, perusahaan modal ventura perlu menggelar ekspansi pasar dan membuka cabang dengan tetap memperhatikan faktor risiko. Sehingga bisa mencapai titik balik industri dan kembali tumbuh.

Kemajuan Indonesia dalam sektor industri, khususnya melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit terintegrasi, yang menandai era baru hilirisasi mineral. Presiden Joko Widodo meresmikan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 1 milik PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor aluminium, yang selama ini menguras devisa hingga US$3,5 miliar atau sekitar Rp59 triliun per tahun.

Jokowi menyoroti bahwa Indonesia telah lama mengekspor bahan mentah tanpa mendapatkan manfaat maksimal. Dengan proyek ini, diharapkan Indonesia bisa memproduksi sendiri aluminium dari bauksit, meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat, menurut Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), Niko Kanter.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan dampak besar proyek ini terhadap perekonomian nasional dan daerah, sementara Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID), Hendi Prio Santoso, menyatakan bahwa pembangunan fase berikutnya akan segera dimulai untuk meningkatkan produksi alumina dan aluminium di dalam negeri.

Leonard M. Manurung, Presiden Direktur PT Borneo Alumina Indonesia, mengatakan bahwa produksi SGAR fase 1 akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan smelter aluminium di dalam negeri, khususnya milik Inalum, dan ada potensi ekspor ke negara-negara seperti China, Jepang, dan Eropa.

Perkembangan industri batu bara di Indonesia pada September 2024, yang dihadapkan pada kenaikan harga batu bara acuan (HBA) dan tantangan operasional akibat cuaca hujan yang dipicu oleh fenomena La Nina. Kementerian ESDM menetapkan HBA pada September 2024 sebesar US$125,15 per ton, sedangkan harga batu bara Newcastle di pasar global mencapai US$139,75 per ton. Kenaikan harga ini membawa dampak positif bagi emiten-emiten batu bara, seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS).

Corporate Secretary Bukit Asam, Niko Chandra, menyatakan bahwa perusahaan optimistis dapat menjaga kinerja positif hingga akhir tahun, meskipun menghadapi curah hujan tinggi. PTBA telah menyiapkan strategi untuk mengatasi fenomena La Nina dengan perencanaan penambangan yang cermat dan stok batu bara yang cukup.

Corporate Secretary Golden Energy Mines, Sudin, menuturkan bahwa kenaikan HBA berdampak positif bagi kinerja GEMS, dengan harapan harga batu bara tetap stabil hingga akhir tahun. GEMS menargetkan produksi 50 juta ton batu bara pada 2024, naik dari 40 juta ton pada 2023.

Selain itu, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga telah menyiapkan strategi untuk menghadapi cuaca basah, dengan fokus menjaga margin yang sehat dan kontinuitas pasokan. Target volume penjualan ADRO pada 2024 adalah 65-67 juta ton.

Sara K. Loebis, Corporate Secretary PT United Tractors Tbk. (UNTR), menyatakan bahwa perusahaan memaksimalkan produksi selama musim kering untuk mengantisipasi musim hujan. Namun, musim hujan juga memberikan keuntungan dengan meningkatnya debit air sungai yang memudahkan pengangkutan batu bara.

Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), Dileep Srivastava, yakin bahwa fenomena La Nina tidak akan mengganggu target produksi batu bara BUMI sebesar 78-82 juta ton pada 2024.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memperluas kebijakan penghiliran tidak hanya di sektor mineral dan batu bara (minerba), tetapi juga ke sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam di Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Jokowi meyakini bahwa penghiliran dalam negeri akan meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.

Presiden juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta, baik nasional maupun internasional, menjadi kunci dalam mempercepat implementasi penghiliran di berbagai sektor. Ia menginginkan semua komoditas diolah di dalam negeri sebelum diekspor.

Contoh sukses kebijakan penghiliran terlihat pada industri berbasis kelapa sawit, yang telah berkembang menjadi produk bernilai tinggi seperti oleofood, oleochemical, biodiesel, dan green fuel, yang meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat. Jokowi juga memastikan kebijakan ini akan terus dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar penghiliran menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian Indonesia.

Proyek hilirisasi mineral terus bergulir hingga di ujung masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kurang dari sebulan menjelang lengser dari jabatannya, Jokowi kembali meresmikan sejumlah proyek smelter skala besar. Ada tiga proyek smelter yang diresmikan Jokowi selama dua hari terakhir. Yakni, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur senilai Rp 58 triliun, dan smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat senilai Rp 21 triliun. Di hari berikutnya, Jokowi meresmikan proyek Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR milik PT Borneo Alumia Indonesia (BAI) di Mempawah, Kalimantan Barat, yang bernilai Rp 25,7 triliun. BAI merupakan perusahaan patungan yang termasuk anggota holding BUMN pertambangan, Mind ID, yakni PT Indonesia Asahan Alauminium dan PT Antam Tbk. Dari beroperasinya smelter Freepot, misalnya, ia memproyeksikan potensi penerimaan negara sebesar Rp 80 triliun. Nilai itu termasuk penghasilan dalam bentuk dividen, royalti pajak penghasilan (PPh) badan, pajak karyawan, pajak daerah, bea keluar, pajak ekspor. 

Namun, angka itu tidak menghitung potensi ekonomi dari terlibatnya pelaku UMKM dalam aktivitas smelter, baik itu penyedia jasa katering maupun subkontraktor yang berkaitan dengan smelter. Jokowi juga berharap, smelter PTFI ini bisa merangsang lahirnya industri turunan tembaga dan industri hilir lain. Sementara dengan beroperasinya smelter SGAR, Indonesia tak perlu lagi mengimpor aluminium. Selama ini, kebutuhan aluminium di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, dan sekitar 56% dari kebutuhan tersebut diimpor. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengakui, besarnya potensi ekonomi dari pengoperasian smelter di Gresik. Dari sisi tenaga kerja saja, menurut Tony, smelter tersebut bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. Sementara itu, Direktur Utama Mind Id Hendi Prio Santoso bilang, smelter alumunium di Mempawah berpotensi memberikan multiplier effect yang cukup signifikan bagi perekonomian. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, nilai tambah yang diinginkan pemerintah sebenarnya bisa didapat ketika produk hasil olahan smelter mineral bisa terserap maksimal sebagai bahan baku industri manufaktur di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian pajak internasional, melalui penandatanganan Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Instrumen ini buat melindungi basis pajak korporasi. Penandatanganan MLI STTR dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara atau yurisdiksi lain, Kamis (19/9) lalu. MLI STTR merupakan salah satu instrumen dalam Pilar Dua yang menjadi bagian kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Usai penandatanganan, pemerintah kini menyiapkan peraturan presiden (perpres) untuk meratifikasi MLI STTR. "Kami akan siapkan perpres-nya, lalu peraturan teknis di Ditjen Pajak dan kami akan laporkan ke OECD. Setelah itu, baru akan efektif," terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, Senin (23/9) lalu. Nah, STTR memungkinkan negara mengenakan pajak tambahan hingga 9% atas penghasilan tertentu (royalti, bunga, dan beberapa jenis jasa) yang dibayarkan ke negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). 

Dengan catatan, jika negara mitra itu mengenakan pajak kurang dari 9%. Selain STTR, ada juga ketentuan pajak minimum global yang menjadi bagian dari Pilar Dua. Nah, jika mengimplementasikan kebijakan ini, Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 8,8 triliun. "Terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," jelas Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam acara International Tax Forum 2024, Selasa (24/9). Menurut Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman, MLI STTR akan menyasar perusahaan multinasional yang memiliki usaha di RI. Artinya, dasar perhitungannya dari total investasi asing ke RI. Raden bilang, langkah ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menangkal penghindaran pajak. Sebelum MLI, perusahaan multinasional sering menghindari pajak di negara sumber dengan cara membebankan biaya bunga pinjaman dan royalti, atau jasa manajemen ke anak usaha.

Pembatalan kenaikan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan menjadi napas tambahan untuk emiten rokok yang tengah didera tekanan daya beli. Saham-saham sektor ini kompak melambung, Selasa (24/9). Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif cukai hasil tembakau di tahun depan. Keputusan diambil setelah pembahasan terakhir dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mempertimbangkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meskipun tarif cukai hasil tembakau tetap, pemerintah berencana menyesuaikan harga jual eceran (HJE) produk tembakau pada 2025. Menurut riset tim Stockbit Sekuritas, keputusan ini memberikan dampak positif bagi emiten rokok seperti PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur (WIIM). Keputusan ini dapat meredakan tekanan dari downtrading dan penurunan margin akibat kenaikan cukai yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. 

Asal tahu saja, dalam kurun waktu 2023-2024, rata-rata kenaikan cukai rokok 10% per tahun. Selisih HJE antara rokok sigaret kretek mesin (SKM) tier 1 dan tier 2 saat ini mencapai 64%, sehingga produk yang lebih murah tetap lebih menarik bagi konsumen. Karena itu, penyesuaian HJE tidak memperkecil kesenjangan harga ini. Produsen rokok juga harus memastikan harga jual setara minimal 85% dari HJE yang diatur. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan, keputusan ini akan tetap berdampak positif. Setidaknya, harga rokok diperkirakan lebih stabil pada 2025. Audi juga mencatat korelasi antara kenaikan cukai hasil tembakau dengan penurunan penjualan rokok. Misalnya, pada semester I-2024, HMSP mencatatkan penurunan penjualan sebesar 2,9% yoy menjadi 39,4 miliar batang, sekaligus menggerus pangsa pasar sebesar 1,5%. "Secara umum, pembatalan kenaikan CHT hanya akan memberi sentimen positif jangka pendek untuk saham-saham emiten rokok," katanya kepada KONTAN, kemarin. Pasalnya, daya beli masyarakat masih lemah dan rokok ilegal masih marak.

Investor masih lebih mementingkan tingkat imbal hasil daripada kontribusi berkelanjutan pada investasi produk reksadana environment, social and governance (ESG) di Indonesia. Namun minat investasi terhadap produk investasi reksadana ESG ini semakin meningkat. Direktur Panin Asset Management (Panin AM), Rudiyanto memandang, faktor imbal hasil memang masih menjadi perhatian utama dari kegiatan investasi ESG di Indonesia. Baru sedikit investor yang berinvestasi di produk berlabel ESG semata dengan alasan keberlanjutan. Kalau di luar negeri, investasi produk ESG sudah banyak mengutamakan komitmen keberlanjutan ketimbang memikirkan besaran imbal hasil. Namun memang di sisi lain, kondisi keuangan perusahaan yang berdampak pada imbal hasil produk juga menjadi perhatian. Rudiyanto melihat, minat investasi ESG di Indonesia mungkin akan lebih baik ke depan. 

Hal itu seiring ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan berpartisipasi pada keuangan berkelanjutan. Adapun produk reksadana ESG kelolaan Panin AM di antaranya Panin Dana Teladan, yang menyisihkan sebagian dari pendapatan manajemen untuk yayasan sosial. Selain itu, Panin Sri Kehati bekerja dengan cara kerja yang sama, tapi khusus ke Yayasan Sri Kehati. Direktur Utama BNP Paribas AM, Maya Kamdani, tak memungkiri bahwa imbal hasil reksadana ESG kalah daripada reksadana tradisional dalam jangka pendek atau kurang dari setahun. Reksadana ESG lebih cocok untuk produk investasi jangka panjang dan sebagai manajemen risiko. "Investasi berbasis ESG bisa dilihat sebagai alat bantu memitigasi risiko," tutur Maya, Selasa (24/9). Reksadana berbasis ESG BNP Paribas AM yang pertama adalah BNP Paribas Cakra Syariah USD. Dari Januari – Agustus 2024, imbal hasil produk reksadana tersebut 14,24% ytd dibandingkan kinerja indeks acuan yang sebesar 12,38% ytd.