Jawa Barat terus memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi nasional, dengan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. West Java Investment Summit (WJIS) 2024 mempromosikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kolaborasi sektor publik dan swasta. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhamad Nur, menekankan pentingnya akselerasi dalam menyiapkan SDM yang kompeten, khususnya di sektor industri teknologi dan pariwisata. Hyundai juga terlibat dalam pelatihan SDM melalui Hyundai Academy Course, yang akan melibatkan 1.000 siswa dari 25 SMK di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, berharap investasi yang masuk akan membantu mengatasi pengangguran dan memberdayakan tenaga kerja lokal. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyoroti tiga peran penting Bank Indonesia dalam mendorong investasi, termasuk promosi, integrasi hubungan investor, dan Local Currency Transaction (LCT). Proyek investasi juga melibatkan BUMD seperti PT Migas Utama Jabar dan PT Tirta Gemah Ripah, yang bekerja sama dengan mitra strategis untuk penyediaan air bersih dan pengembangan infrastruktur energi.

Aset kripto dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana, termasuk pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya, meskipun nilainya yang fluktuatif menimbulkan tantangan. Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono, menyoroti bahwa permasalahan utama dalam penanganan aset kripto adalah perubahan nilai yang signifikan, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif. Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah dibentuk. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Asep Mulyana, menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjamin penanganan aset kripto secara transparan dan akuntabel, terutama dalam memastikan kuantitas dan kualitas barang bukti.

Setelah bergerak fluktuatif dan berada di area sepanjang bulan September ini, pasar saham kemungkinan bakal lebih sumringah di kuartal terakhir pengujung tahun. Kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat window dressing masih terbuka. Tak cuma itu, pasar juga bakal diramaikan sentimen kebijakan suku bunga hingga dinamika politik akibat pergantian pemerintahan. Data Bloomberg menunjukkan, dalam sepuluh tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rata-rata menguat di kuartal keempat. Misalnya, rata-rata return IHSG pada bulan Oktober mencapai 1,7%, 0,27% pada November, dan return di bulan Desember sebesar 2,6%. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas memproyeksikan, dalam skenario awal, IHSG bisa menuju support di kisaran 7.454-7.562 pada kuartal keempat tahun ini. Jika mampu bertahan, IHSG akan cenderung sideways. Meski demikian, Head of Investment Information Team Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina memprediksikan, potensi window dressing dalam dua bulan ke depan tidak terlalu besar, mengingat kenaikan IHSG yang sudah cukup signifikan. 

"Kenaikan IHSG yang sudah cukup tinggi membuat ruang window dressing menjadi terbatas," ujarnya, Selasa (24/9). Mirae Asset Sekuritas juga mencermati perkembangan pasar pada Oktober dan November, yang akan dipengaruhi oleh dinamika politik di dalam negeri maupun di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, investor sebaiknya tetap berinvestasi pada bulan-bulan ini, karena prospek tahun depan diperkirakan lebih positif. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menambahkan, dengan berbagai sentimen positif di kuartal terakhir mendatang, Nico optimistis IHSG akan bergerak dalam rentang 7.730-7.910, untuk mencapai target akhir tahun di level 7.920-8.080. "Sebaba secara historis pasar akan kembali positif di kuartal empat," ujar Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta. Pada akhir tahun ini, Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan, IHSG berpeluang mencapai level 7.915.

Penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) alias Core Tax Administration System (CTAS) semakin dekat. Setelah merilis Simulator Coretax akhir September 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan melanjutkan edukasi sistem canggih tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan fase desain dan pembangunan PSIAP. Otoritas sedang menjalankan fase pengujian, yang meliputi aspek fungsi, keamanan, performa dan fleksibilitas pengembangan sistem. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Ditjen Pajak Iwan Djuniardi sebelumnya menjelaskan bahwa melalui PSIAP, pengisian SPT akan jauh lebih mudah lantaran dilakukan secara prepopulated. Artinya, semua informasi yang diperlukan dalam mengisi SPT akan tersedia di akun wajib pajak atau tax payer account yang terdapat di Core Tax System. Nah, pada 23 September 2024, Ditjen Pajak meluncurkan Simulator Coretax pada situs pajak.go.id. Peluncuran ini untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur dengan lebih baik. Berdasarkan penelusuran KONTAN, Simulator Coretax ada tiga kategori akses yang dapat dipilih oleh wajib pajak. 

Pertama, akses untuk menggunakan fitur pralaporan. Beberapa di antaranya, yakni e-Bupot 21/26, e-Bupot unifikasi dan e-Bupot PPh Pasal 23/26. Kedua , akses untuk menggunakan fitur lapor lainnya berupa PBB. Ketiga, akses untuk menggunakan fitur layanan di antaranya program pengungkapan sukarela, e-BPK, e-PSPT, e-SKD, e-SKTD dan portal layanan. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengingatkan Ditjen Pajak untuk memastikan bahwa Core Tax dapat berjalan sesuai rencana. Menurut dia, sebelum diluncurkan secara resmi, sebaiknya Ditjen Pajak meluncurkan versi beta yang digunakan oleh wajib pajak terpilih, yang kemudian diperluas jumlahnya secara periodik. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyesuaikan kembali bobot emiten terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks lain. Dalam evaluasi minor terbaru yang berlaku Oktober 2024, ada sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big cap ) yang mengalami perubahan bobot terhadap IHSG. Kebanyakan emiten big cap mengalami penurunan bobot terhadap IHSG. Termasuk saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang belakangan ini bergerak fluktuatif dan menyetir pergerakan IHSG. Bobot saham BREN terhadap IHSG turun dari 4,3% menjadi 4,25% setelah evaluasi. BREN tercatat memiliki saham free float sebanyak 11,73%. Bobot emiten big cap lainnya termasuk empat perbankan terbesar juga turun. Head of Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana melihat, evaluasi bobot merupakan sesuatu yang secara reguler dilakukan BEI. Fokus utama yang dilihat BEI dalam menentukan bobot terhadap IHSG adalah dari rasio free float dan kapitalisasi pasar (market cap) emiten. "Untuk market cap, tidak seluruhnya dimasukkan, agar tidak ada emiten yang terlalu dominan terhadap IHSG. Free float dilihat faktor likuiditas," kata Wawan kepada KONTAN, Rabu (25/9). Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti menilai, evaluasi berkala yang dilakukan BEI terhadap indeks, baik evaluasi mayor seperti perubahan konstituen maupun evaluasi minor, bertujuan untuk memastikan bahwa indeks-indeks tersebut tetap relevan terhadap kondisi pasar yang sebenarnya. 

Di sisi lain, bobot BREN di Indeks sektor infrastruktur atau IDXINFRA juga mengalami perubahan. Bobot BREN meningkat dari 8,74% menjadi 9%. Hal ini merupakan indikasi meningkatnya peran penting BREN di sektor infrastruktur, terutama di sektor energi terbarukan (EBT). Meningkatnya bobot BREN di IDXInfra ini berdampak netral atau bahkan positif terhadap kinerja saham perseroan itu. Wawan menilai, untuk memilih mana saham yang berkinerja baik, tiga faktor utama yang biasanya dilihat langsung oleh investor adalah fundamental emiten, prospek bisnis ke depan, dan likuiditas. Nah, ke depan Wawan melihat sektor perbankan masih menarik untuk dilirik investor. Hal ini berkaitan dengan penurunan suku bunga, sehingga permintaan kredit akan naik. Diharapkan dengan tren menurunnya suku bunga acuan, emiten-emiten bank yang selama ini memiliki rasio Current Account Saving Account (CASA), nonperforming loan (NPL), dan loan to deposit ratio (LDR) yang lebih inferior dibanding rata-rata industrinya, akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan.

Skema pungut salur dana kompensasi batubara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) segera terealisasi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP batubara, yang diharapkan bisa dijalankan pada tahun ini. Emiten pertambangan batubara plat merah, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) antusias menyambut kehadiran MIP. Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra mengatakan pihaknya terus memonitor perkembangan mengenai skema ini, dan berharap Peraturan Presiden (Perpres) terkait MIP segera terbit. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin dalam paparan publik beberapa waktu lalu menjelaskan, dampak yang akan diterima PTBA akan bergantung kepada indeks harga batubara saat MIP diberlakukan. Pada prinsipnya, semakin besar selisih harga antara harga cap dengan indeks, maka akan berdampak kepada margin perseroan yang lebih tinggi. Begitupula sebaliknya. Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), Febriati Nadira mengatakan, ADRO masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP. "Para pelaku industri menginginkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batubara dan ketahanan energi nasional," kata Nadira. 

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan mengatakan, penerapan MIP akan memberikan efek penyesuaian terhadap industri batubara Indonesia. Skema ini memungkinkan perusahaan berorientasi domestik, khususnya yang memenuhi wajib pasok dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) mendapatkan insentif dari iuran yang nantinya dikelola oleh MIP. Analis BCA Sekuritas, Achmad Yaki menambahkan, skema MIP bisa membawa dampak positif untuk menjaga ketersediaan batubara dalam negeri. Tapi di sisi lain, skema ini dapat menambah beban baru untuk produsen batubara yang dominan ekspor. Investment Analyst Stockbit, Hendriko Gani menyoroti, pembentukan MIP menjadi katalis positif bagi emiten yang banyak menjual ke pasar domestik seperti PTBA. Sebab, emiten kategori ini berpotensi mengalami kenaikan harga jual rata-rata setelah mengalami penyesuaian pasca subsidi dari MIP.

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) berpotensi meningkatkan kinerja seiring rencana kenaikan jalan tol dan proyek jalan tol yang sedang berjalan. Saat ini BUMN tersebut memiliki enam proyek jalan tol. Empat dari proyek itu diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2024-2025. Perkiraan belanja modal untuk proyek ini sebesar Rp 8 triliun- Rp 10 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan belanja modal tahun anggaran 2023 yang sekitar Rp 47 triliun. Sementara untuk tahun anggaran 2024-2025, belanja modal terutama akan digunakan untuk mendanai lima proyek jalan tol, yakni Jakarta-Cikampek II Selatan, Jogja-Solo (Seksi 1A), Probolinggo-Banyuwangi (Fase 1), Jogja-Bawen (Seksi 1 & 6), serta Jogja-Solo (Seksi 2.2B), dengan total panjang 121 km dalam konsesi. Analis CGS Internasional Sekuritas, Bob Setiadi dan Rut Yesika Simak memproyeksi imbas pelaksanaan proyek tersebut, beban bunga JSMR akan melonjak. Analis Ciptadana Sekuritas, Muhammad Gibran menilai, proyek ini memberikan sentimen positif bagi kinerja JSMR ke depan. Proyeksi Gibran kenaikan belanja modal akan dimulai 2026, didorong oleh portofolio JSMR yang memiliki dengan total 351 km di Jawa. Selain itu, JSMR akan menaikkan tarif di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. 

Hal ini akan menjadi pendorong kinerja JSMR, walaupun berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Tapi Gibran yakin dampak itu hanya bersifat sementara. Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty Hafiya melihat, pertumbuhan JSMR masih cukup besar hingga akhir 2024. "Apalagi pemerintah menargetkan pertumbuhan jaringan jalan tol akan bertambah 500 km. Saat ini jalan tol di Indonesia telah beroperasi sepanjang 2.893 km," kata Adinda kepada KONTAN, Rabu (25/9). Gibran memproyeksi, pendapatan JSMR pada akhir tahun ini meningkat sebesar 8,4% menjadi Rp 18,7 triliun dan laba bersih pada akhir 2024 menjadi Rp 4 triliun. Dengan demikian Gibran juga merekomendasikan buy JSMR dengan target harga Rp 6.400 per saham. Sementara Bob menilai penurunan suku bunga bisa jadi katalis positif bagi kinerja JSMR. Maka dari itu proyeksinya pendapatan emiten ini akan mencapai Rp 18,01 triliun dan laba bersih Rp 3,1 triliun pada akhir 2024.

Laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan semakin melambat. Padahal, kredit tetap konsisten tumbuh dua digit hingga Agustus 2024. Ini pertanda likuiditas perbankan masih mengetat. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menunjukkan simpanan perbankan per Agustus hanya tumbuh 7% secara tahunan. Ini melambat dari Juli yang tumbuh 7,7%. Tren perlambatan terjadi setelah mencapai puncak pertumbuhan di Mei sebesar 8,5%. Jika dirinci, giro tumbuh 10,3% secara tahunan, tabungan meningkat 6,1% dan deposito naik 5%. Perlambatan pertumbuhan simpanan tidak hanya terjadi pada bank kecil dan menengah, tapi juga di bank-bank besar. DPK kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 hanya tumbuh 7,7% pada Agustus. Pertumbuhan melambat sejak mencapai pertumbuhan 11,1% di Mei. SVP Retail Deposit Products and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati membenarkan, laju DPK mengalami perlambatan. Namun, ia melihat perlambatan masih dalam level wajar. 

Sementara, Direktur Distribution & Funding BTN Jasmin menyebut ada perlambatan simpanan kelas menengah ke bawah di BTN, akibat turunnya daya beli masyarakat. DPK BTN per Agustus tercatat sebesar Rp 373,8 triliun. Angka ini tumbuh 16,4% secara tahunan, tapi secara bulanan kontraksi sebesar 0,21%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkap beberapa faktor penyebab perlambatan DPK. Pertama, berlanjutnya fenomena makan tabungan dari masyarakat kelas menengah. Kedua, pendapatan masyarakat diperkirakan mengalami penurunan karena perlambatan ekonomi atau memburuknya kondisi di sektor-sektor tertentu. Ketiga, masyarakat mulai mengalihkan dananya dari produk bank ke instrumen investasi lain yang memberi imbal hasil lebih tinggi.

Industri modal ventura masih dilanda sentimen buruk penurunan bisnis perusahaan rintisan. Namun menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio non performing financing (NPF) perusahaan modal ventura mulai menurun. Di Juli 2024, NPF modal ventura sebesar 3,54%. Angka tersebut turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 4,39%. Jika ditelaah secara bulanan, NPF modal ventura juga mengalami perbaikan dari 3,69% pada Juni 2024. Secara khusus, VDC menjalankan bisnisnya di bidang pembiayaan yang disalurkan ke UMKM dan pasangan usaha di tahap awal usaha. Sementara untuk segmen venture capital corporation (VCC) tidak terdampak penurunan NPF. Sebab, VCC bermain di penyertaan ekuitas, bukan penyaluran kredit. Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) Markus Rahardja menyebut, salah satunya penyebab NPF mulai turun adalah perlambatan pembiayaan industri modal ventura. Seperti diketahui, pembiayaan modal ventura pada Juli 2024 hanya Rp 16,18 triliun. Nilai tersebut turun 10,67% secara tahunan dari Rp 18,82 triliun. "Selain itu, penurunan NPF juga bisa dipengaruhi peningkatan dari sisi ekonomi," ujar Markus kepada KONTAN, Rabu (25/9). Wakil Ketua Umum 3 Amvesindo Chrismanto Saragih menerangkan, salah satu langkahnya adalah dengan mengecek SLIK, membatasi maksimum pinjaman dan mengurangi ticket size. Untuk mendorong kinerja dan memaksimalkan potensi pasar, perusahaan modal ventura perlu menggelar ekspansi pasar dan membuka cabang dengan tetap memperhatikan faktor risiko. Sehingga bisa mencapai titik balik industri dan kembali tumbuh.

Kemajuan Indonesia dalam sektor industri, khususnya melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit terintegrasi, yang menandai era baru hilirisasi mineral. Presiden Joko Widodo meresmikan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 1 milik PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor aluminium, yang selama ini menguras devisa hingga US$3,5 miliar atau sekitar Rp59 triliun per tahun.

Jokowi menyoroti bahwa Indonesia telah lama mengekspor bahan mentah tanpa mendapatkan manfaat maksimal. Dengan proyek ini, diharapkan Indonesia bisa memproduksi sendiri aluminium dari bauksit, meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat, menurut Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), Niko Kanter.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan dampak besar proyek ini terhadap perekonomian nasional dan daerah, sementara Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID), Hendi Prio Santoso, menyatakan bahwa pembangunan fase berikutnya akan segera dimulai untuk meningkatkan produksi alumina dan aluminium di dalam negeri.

Leonard M. Manurung, Presiden Direktur PT Borneo Alumina Indonesia, mengatakan bahwa produksi SGAR fase 1 akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan smelter aluminium di dalam negeri, khususnya milik Inalum, dan ada potensi ekspor ke negara-negara seperti China, Jepang, dan Eropa.