Kehadiran Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Pansela juga dapat menggairahkan  sektor pariwisata di Jawa bagian selatan yang memiliki pemandangan eksotis. Selama ini, kawasan utara Jawa berkembang pesat, karena besarnya jumlah penduduk dan maraknya aktivitas ekonomi. Itu sebabnya pembangunan jalur pansela sangat strategis demi mengurangi disparitas ekonomi kawasan utara dan selatan Jawa. Jalur ini juga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di Pantai Utara Jawa (Pantura) kala musim mudik lebaran. Saat ini, panjang Jalan pancasila di selatan Jawa mencapai 1.550 kilometer (km). Selama 10 tahun terakhir, pemerintah Jokowi berhasil menyambungkan 1.339 km, sedangkan 207 km lagi akan digarap pemerintahan berikutnya. Sementara itu, hadirnya jalan Trans Papua bisa memangkas waktu tempuh di pulau tersebut. Jalan ini juga meningkatkan jalur logistik hingga mampu memangkas harga barang dan jasa di wilayah di Indonesia Timur. (Yetede)

Smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan upaya pemerintah mewujudkan Indonesia menjadi negara industri maju. Keberadaan smelter tersebut diharapkan bisa menjadi stimulus lahirnya industri-industri turunan lainnya. Smelter tembaga yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Porst Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur itu merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Smelter ini dilengkapi dengan fasilitas utama berupa pabrik pelebuhan dan pemurnian tembaga dengan unit pemurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. 

Fasilitas pendukung berupa pelabuhan, gudang konsentrat, slag treatment, steam dryer, pabrik oksigen, pengolahan air limbah dan air permukaan. Produksi perdana katoda tembaga dari smelter tembaga itu diresmikan oleh Presiden Jokowi, Senin (23/9/2024). Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan smelter merupakan langkah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam sehingga tidak mengekspor mineral mentah. "Pembangunan smelter PTFI ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor mentahan atau raw material," kata Presiden. (Yetede)

UMKM industri perbankan per Agustus 2024 tercatat tumbuh 4,3% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut menjadi yang terendah di sepanjang tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, per Januari 2024 kredit UMKM tumbuh 7,9% (yoy) utamanya ditopang oleh kredit mikro yang tumbuh tinggi 24,5% (yoy), sedangkan kredit kecil dan menengah terkontraksi masing-masing 2,8% dan 3,5%. Kemudian pertumbuhan UMKM meningkat pada posisi Februari menjadi 8,9% (yoy), meski ada penurunan dari kredit mikro, dan kecil, sedangkan kredit menengah berbalik arah menjadi tumbuh positif 3,1% (yoy). Penyusutan pertumbuhan UMKM mulai terjadi pada Maret hingga Agustus tahun ini. Dimana yang paling jelas terlihat adalah perlambatan dari pertumbuhan kredit mikro dari yang tumbuh diatas 24% (yoy) per Januari hingga hanya 5,6% (yoy) per Agustus. Sementara itu kredit usaha kecil membaik dari yang sebelumnya terkontraksi menjadi tumbuh positif 4% (yoy) per Agustus. Meski data BI per Agustus 2024 masih sementara, namun apabila dibandingkan secara bulanan juga mengalami perlambatan dari Juli yang tumbuh 5,1% (yoy). 

Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2024 mengalami difisit sebesar Rp153,7 triliun pada akhir 31 Agustus 2024. Angka defisit tersebut sebesar 0,68% dari produk domestik bruto (PDB). "Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN sampai akhir Agustus 2024 adalah Rp 153,7 triliun (0,68% dari PDB) masih dalam track sesuai Undang-Undang APBN 2024,". kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Adapun realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau 63,4% dari target dalam  pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 2,5%. 

Meskipun terjadi kontraksi, Sri Mulyani mengatakan bahwa kontraksi  pendapatan negara sudah lebih baik dari kondisi bulan Juni dan Juli 2024 yang pada saat itu terjadi kontraksi pertumbuhan pendapatan negara masing-masing sebesar 6,5% dan mencapai 8%. "Ini adalah penurunan kontraksi pendapatan negara. Ini yang kita harapkan sampai akhir tahun bisa menjaga  agar pendapatan negara terus mengejar sesuai target. Meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan terutama pada beberapa  pos pendapatan terutama dari sisi  penerimaan pajak badan," tutur Sri Mulyani. (Yetede)

Keandalan dan performa motor elektrik hasil konversi terbukti dalam ajang balap  pada Minggu (22/9/20204). Konversi motor  konvensional menjadi motor elektrik merupakan  program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini bertujuan untuk menekan emisi karbon serta menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Berbaai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menarik minat masyarakat untuk konversi motor. Balapan motor elektrik konversi merupakan terobosan teranyar. Upaya sebelumnya dengan memberi kesempatan kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk menkonversi motor secara gratis. 

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan kembali pentingnya konversi kendaraan BBM menjadi motor  elektrik yang terus didorong oleh pemerintah. Konversi ini berdampak terhadap pengurangan emisi, dengan motor listrik hanya menghasilkan sekitar 40% emisi dibandingkan kendaraan bermesin BBM. "Kementerian ESDM terus mengupayakan  dua hal utama, yakni meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan , dan kegiatan hari ini merupakan  kombinasi dari kedua tujuan tersebut," ujar Dadan. (Yetede)

DEWAN Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 mengakhiri masa tugas dengan membuat lelucon besar: memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Padahal, selama lima tahun masa kerjanya, kinerja DPR sangat buruk dan banyak melahirkan undang-undang yang merugikan masyarakat. Pemberian penghargaan berupa piagam dan pin ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang terakhir pada 19 September 2024. Tidak jelas kriteria yang dipakai untuk pemberian penghargaan tersebut, di tengah buruknya kinerja legislasi dan anjloknya citra lembaga dalam sejumlah survei kepuasan publik.

Saat mereka mulai bekerja pada 2019, ada 264 rancangan undang-undang yang disepakati masuk Program Legislasi Nasional. Artinya, dalam setahun, mereka menargetkan bisa menyelesaikan 52 undang-undang atau empat per bulan. Hingga akhir masa jabatan mereka, hanya 26 yang dihasilkan atau 10 persen saja dari yang direncanakan. Secara kuantitas payah, kualitasnya juga buruk. Sejumlah regulasi yang dihasilkan diprotes publik hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi. 

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada 2020, adalah contohnya. Undang-undang tersebut dibahas dengan cepat dan sangat minim partisipasi publik sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa perubahan substansial, pemerintah dan DPR kemudian bahu-membahu meloloskannya pada 2021. Model pembahasan ala kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi ciri khas pemerintahan Joko Widodo dengan DPR: dibahas cepat, cenderung tertutup, dan segera disahkan. Selama ini, kalaupun ada upaya meminta masukan publik melalui rapat dengar pendapat, terlihat lebih banyak sebatas formalitas. (Yetede)

PERTENGAHAN Agustus 2024, Alex Mahuse bersama keluarganya, marga Mahuse, di Dusun Senayu, Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ketiban pulung. Tiba-tiba saja perusahaan perkebunan tebu bernama PT Global Papua Abadi memberikan uang tunai senilai Rp 3,8 miliar untuk mereka. “Itu uang tali asih atas pembukaan lahan di tanah ulayat kami,” kata Alex, yang merupakan Ketua Marga Mahuse, ketika ditemui pada Rabu, 4 September 2024. Bergepok-gepok uang tersebut dibagikan untuk empat marga di Dusun Senayu, meliputi marga Mahuse besar, Mahuse kecil, Gebze, dan Ndiken. Marga yang dipimpin Alex mendapat Rp 800 juta dan marga lain masing-masing Rp 1 miliar. Pemberian uang tunai itu dilakukan saat tanah ulayat sedang dibabat, diiringi prosesi upacara adat dengan memotong enam babi.

Alex menyebutkan uang tali asih itu sebatas santunan, bukan uang untuk pembelian tanah ulayat mereka. Perusahaan disebut telah berjanji kepada masyarakat bahwa akan ada uang ganti rugi atas tanah dan kayu-kayu raksasa yang dibabat dari tanah ulayat. Proses yang sama juga sedang berlangsung di banyak kampung di Distrik Tanah Miring, Jagebob, dan distrik lain di Merauke. Distrik Tanah Miring termasuk bagian dari kluster 3 yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pusat pembangunan proyek swasembada gula dan bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. 

Proyek ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke. Jokowi menunjuk Menteri Investasi—kala itu dijabat Bahlil Lahadalia—sebagai ketuanya. Proyek tebu merupakan bagian dari program food estate seluas 2,29 juta hektare yang sedang dibangun pemerintah di Bumi Anim Ha. Selain tebu, di sana muncul program cetak sawah seluas 1,18 juta hektare yang sedang dibangun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Kementerian Pertanian. Dua megaproyek ini akan membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik di Merauke. (Yetede)

PRESIDEN Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto menggeber proyek food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Luasnya 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta. Dibagi dalam lima kluster, pemerintah mengklaim proyek strategis nasional ini bakal mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Untuk mewujudkan ambisinya, Jokowi meluncurkan program perkebunan tebu dan industri bioetanol seluas 1,11 juta hektare. Lewat Bahlil Lahadalia, ketika itu Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan untuk melaksanakan program ini.

Lokasi perkebunan tebu berada di Kluster 3, memanfaatkan sejumlah konsesi perusahaan yang akan terlibat dalam proyek ini. Salah satunya PT Global Papua Abadi. Perusahaan ini hanya satu di antara sepuluh perusahaan yang akan membangun kebun tebu. Mereka berkongsi berusaha mewujudkan mimpi Jokowi. (Yetede)

Indonesia mendapatkan manfaat besar dari beroperasinya smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa negara akan memperoleh penerimaan hingga Rp80 triliun per tahun dari investasi dan pendapatan pajak terkait. Smelter ini merupakan bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.

Selain itu, Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan bahwa keberadaan smelter ini akan mendukung transisi energi dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Smelter ini juga menciptakan lapangan kerja, dengan sekitar 2.000 orang pekerja tetap dan 40.000 orang selama fase konstruksi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menindak perusahaan tambang yang tidak membangun smelter di dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan. Peneliti dari Indef, Abra Talattov, menyatakan bahwa produksi dari smelter Freeport Indonesia dapat mengurangi impor bahan baku dan memperkuat posisi Indonesia di pasar logam global.