Pelaku usaha dan pakar pariwisata mendukung pembentukan undang-undang pariwisata yang baru ketimbang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pemerintah dan DPR perlu menyamakan visi sehingga regulasi baru relevan dengan kebutuhan obyektif pariwisata Indonesia. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menilai UU No 10/2009 memang perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Namun, idealnya memang regulasi disusun sebagai undang-undang yang baru. ”Hal yang paling penting, undang-undang ini betul-betul bisa menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang strategis, salah satu sektor yang bisa berkontribusi besar untuk negara,” tutur Hariyadi, Senin (23/9/2024).

Pekan lalu, dalam rapat kerja Komisi X DPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menolak meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No 10/2009 tentang Kepariwisataan. Alasannya, RUU tersebut hampir mengubah seluruh materi dalam UU No 10/2009 sehingga lebih tepat disusun pada masa pemerintahan selanjutnya. Kemenparekraf menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR mengubah sistematika dan esensi sehingga mengubah materi muatan lebih dari 50 persen. RUU tersebut mengusulkan 69 perubahan, sementara UU No 10/2009 hanya memiliki 70 pasal. UU No 10/2009 disokong empat pilar pembangunan pariwisata, yakni destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran. Namun, dalam RUU Kepariwisataan inisiatif DPR terdapat 12 aspek ekosistem. Beberapa di antaranya perencanaan, pendidikan, pengelolaan destinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata. 

Berbasis komunitas Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari RUU Kepariwisataan inisiatif DPR sangat bagus. Sebab, penyusunan regulasi tersebut telah mengacu pada rekomendasi Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations Tourism). Alih-alih masih menekankan pariwisata massal, Azril menilai RUU Kepariwisataan inisiatif DPR berpedoman pada pariwisata berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan pergeseran perilaku pengunjung ke personalisasi, lokalisasi, dan berjumlah kecil. Selain itu, struktur klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia telah disesuaikan dengan sektor dan ilmu pariwisata. Dalam RUU itu pula, pariwisata telah dianggap sebagai sektor prioritas dan menjadi urusan wajib. Pendekatan keuntungan telah digeser menjadi pendekatan ekosistem dan partisipatif (participatory). ”Kalau Kemenparekraf beranggapan UU No 10/2009 terbaik, pemerintah masih mengacu pada paradigma pariwisata lama, yaitu mass tourism. Artinya, jumlah visitor (pengunjung) menjadi andalan utama,” ujar Azril. (Yoga)

Praktik korupsi dinilai berada di balik masifnya konflik agraria selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kurun satu dekade tercatat 2.939 konflik agraria di lahan seluas 6,3 juta hektar dan berdampak pada 1,75 juta rumah tangga. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) yang mewakili 80 organisasi petani di sejumlah daerah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/9/2024), untuk menyampaikan aspirasi terkait urgensi pemberantasan
korupsi agraria di Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 yang diperingati setiap 24 September.

”Para petani meminta KPK serius membongkar korupsi agraria yang sangat masif. Selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, ada 2.939 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 6,3 juta hektar. Korban yang terdampak 1,75 juta rumah tangga di seluruh wilayah di Indonesia,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika. Menurut Dewi, agraria dan segenap isinya merupakan penunjang pokok hidup petani, masyarakat adat, nelayan, dan kaum perempuan. Namun, sumber-sumber agraria, terutama tanah, air, dan hutan, kini dikuasai segelintir orang saja. Data KPA menunjukkan, hingga saat ini sudah 25 juta hektar tanah dikuasai pengusaha sawit, 10 juta hektar tanah dikuasai pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektar tanah dikuasai pengusaha kayu.

Sementara itu, 17,24 juta petani gurem hanya menguasai tanah di bawah 0,1 sampai dengan 0,5 hektar, sisanya buruh tani dan tidak memiliki tanah. ”Parahnya, kemiskinan struktural ini berada dalam sistem ekonomi-politik agraria yang diskriminatif kepada rakyat, tanpa kepastian hukum, rentan menjadi korban mafia tanah dan koruptor,” kata Dewi. Dalam kesempatan ini, KPA dan SPP juga menyerahkan beberapa dokumen dan contoh lokasi yang diduga menjadi ladang korupsi agraria ke KPK. Korupsi agrari Sekjen SPP Agustiana meminta KPK agar bergerak bersama rakyat dalam membangun tatanan agraria yang adil, berdaulat, akuntabel, dan trans-
paran. (Yoga)

Meski telah terakselerasi dalam lima tahun terakhir, belum semua pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan keuangan berbasis digital. Digitalisasi transaksi dapat mendukung efisiensi kerja pemerintah, mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi, serta mendukung penguatan ekonomi lokal sekaligus mendorong inklusi keuangan. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) per semester I-2024, jumlah pemerintah daerah (pemda) yang masuk kategori digital mencapai 480 pemda atau 87,9 persen dari total 546 pemda di seluruh Indonesia sehingga yang belum masuk kategori digital 66 pemda. Angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 399 pemda sekaligus menembus target pemerintah pada 2024 sebanyak 85 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, selaku anggota Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), mengatakan, transformasi digital di Indonesia terakselerasi dengan cepat dalam lima tahun terakhir. Digitalisasi pembayaran  telah mendukung keuangan daerah dan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. ”Dengan digitalisasi, penerimaan pajak dari pembayaran pajak langsung ke rekening pemerintah pusat dan daerah. Pengeluarannya juga melalui digitalisasi bisa efisien sesuai dengan tata kelola yang baik. Digitalisasi berperan dalam mendukung inklusivitas serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) daerah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024 di Jakarta, Senin (23/9/2024). Rakornas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD. Hadir pula anggota Satgas P2DD lainnya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta para gubernur dan kepala daerah.

Berbagai upaya untuk mengakselerasi digitalisasi, kata Perry, antara lain dilakukan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 2030 yang dirilis BI. Beberapa kebijakan yang mendukung program pemerintah itu adalah pengembangan QRIS, BI-Fast, serta kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Perry menambahkan, ekosistem transaksi digital daerah diperkuat dengan inovasi dan akseptasi digital melalui peran Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan manajemen risiko dan pelindungan konsumen serta literasi digital. Selain itu, infrastruktur juga diperkuat agar pembayaran stabil, modern, serta sesuai dengan standar internasional. ”Keandalan infrastruktur sistem pembayaran ini akan dioptimalkan, termasuk untuk memproses penyelesaian transaksi keuangan pemerintah. (Yetede)

Kehadiran Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya. Pansela juga dapat menggairahkan  sektor pariwisata di Jawa bagian selatan yang memiliki pemandangan eksotis. Selama ini, kawasan utara Jawa berkembang pesat, karena besarnya jumlah penduduk dan maraknya aktivitas ekonomi. Itu sebabnya pembangunan jalur pansela sangat strategis demi mengurangi disparitas ekonomi kawasan utara dan selatan Jawa. Jalur ini juga bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di Pantai Utara Jawa (Pantura) kala musim mudik lebaran. Saat ini, panjang Jalan pancasila di selatan Jawa mencapai 1.550 kilometer (km). Selama 10 tahun terakhir, pemerintah Jokowi berhasil menyambungkan 1.339 km, sedangkan 207 km lagi akan digarap pemerintahan berikutnya. Sementara itu, hadirnya jalan Trans Papua bisa memangkas waktu tempuh di pulau tersebut. Jalan ini juga meningkatkan jalur logistik hingga mampu memangkas harga barang dan jasa di wilayah di Indonesia Timur. (Yetede)

Smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan upaya pemerintah mewujudkan Indonesia menjadi negara industri maju. Keberadaan smelter tersebut diharapkan bisa menjadi stimulus lahirnya industri-industri turunan lainnya. Smelter tembaga yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Porst Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur itu merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Smelter ini dilengkapi dengan fasilitas utama berupa pabrik pelebuhan dan pemurnian tembaga dengan unit pemurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. 

Fasilitas pendukung berupa pelabuhan, gudang konsentrat, slag treatment, steam dryer, pabrik oksigen, pengolahan air limbah dan air permukaan. Produksi perdana katoda tembaga dari smelter tembaga itu diresmikan oleh Presiden Jokowi, Senin (23/9/2024). Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan smelter merupakan langkah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam sehingga tidak mengekspor mineral mentah. "Pembangunan smelter PTFI ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor mentahan atau raw material," kata Presiden. (Yetede)

UMKM industri perbankan per Agustus 2024 tercatat tumbuh 4,3% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp1.379,4 triliun. Pertumbuhan tersebut menjadi yang terendah di sepanjang tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, per Januari 2024 kredit UMKM tumbuh 7,9% (yoy) utamanya ditopang oleh kredit mikro yang tumbuh tinggi 24,5% (yoy), sedangkan kredit kecil dan menengah terkontraksi masing-masing 2,8% dan 3,5%. Kemudian pertumbuhan UMKM meningkat pada posisi Februari menjadi 8,9% (yoy), meski ada penurunan dari kredit mikro, dan kecil, sedangkan kredit menengah berbalik arah menjadi tumbuh positif 3,1% (yoy). Penyusutan pertumbuhan UMKM mulai terjadi pada Maret hingga Agustus tahun ini. Dimana yang paling jelas terlihat adalah perlambatan dari pertumbuhan kredit mikro dari yang tumbuh diatas 24% (yoy) per Januari hingga hanya 5,6% (yoy) per Agustus. Sementara itu kredit usaha kecil membaik dari yang sebelumnya terkontraksi menjadi tumbuh positif 4% (yoy) per Agustus. Meski data BI per Agustus 2024 masih sementara, namun apabila dibandingkan secara bulanan juga mengalami perlambatan dari Juli yang tumbuh 5,1% (yoy).