Meski begitu, kehadiran bendungan yang sudah dan akan ada harus dioptimalisasikan. Caranya dengan mengingrasikan ekosistem bendungan, yang terdiri atas hulu, bendungan itu sendiri, dan hilir. Sektor hulu bendungan merupakan lingkungan yang menjadi pemasok air. Lingkungan perlu dijaga agar tidak terjadi pendangkalan dan sendimentasi bisa dikurangi. Pada titik ini reboisasi atau penghijauan hutan perlu digenjot. Adapun sektor hilir bendungan adalah pertanian. Dalam konteks ini pembangunan adalah pertanian.

Dalam konteks ini, pembangunan bendungan harus dibarengi dengan perbaikan jaringan irigasi. Ini penting demi memastikan  aliran air sampai ke area pesawahan. Dengan begini, petani bisa meningkatkan produktivitas sehingga membantu peningkatan ketahanan pangan. Sejalan dengan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) selaku pihak yang membangun bendungan perlu berkoordinasi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan demi menjaga lingkungan. Kementerian PURP juga perlu berkoordinasi dengan Kementan untuk memastikan saluran irigasi dalam keadaan baik. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar pemanfaatan bendungan bisa lebih optimal. (Yetede)

Pasar saham di Asia Pasifik dilaporkan menguat pada Jumat (20/09/2024), dipimpin indeks Nikkei 225 Jepang. Penguatan ini terjadi menyusul lonjakan Wall Street semalam, pasca pengumuman The Fed yang menurunkan suku bunga sangat besar, yakni 50 basis poin. Di sisi lain, Bank of Japan (BOJ) dan People's Bank of China (PBOC) sama-sama tidak mengubah suku bunga pada Jumat. Tercatat, bank sentral Jepang mempertahankan suku bunga acuan di kisaran  0,25% -sebagai suku bunga tertingginya sejak 2008- pada akhir pertemuan dua hari, Jumat. Sedangkan bank sentral China tidak mengubah suku bunga dasar pinjaman satu tahun- yang mempengaruhi pinjaman korporasi dan rumah tangga-pada 3,35% dan Loan Prime Time (LRP) tenor lima tahun- untuk acuan suku bunga KPR-pada 3,85%. Meskipun keputusan ini sejalan dengan perkiraan  jajak pendapat Reuters, sebagian besar ekonom melihat ada kenaikan suku bunga BOJ pada akhir tahun. (Yetede)

Bobot PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang demikian berat terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) membuat tindak tanduk portfolio milik konglomerat Prajogo Pangestu itu selalu menjadi pusat perhatian. Ini menandai magnet kuat dari BREN dan saham group Barito Cs. Fundamental grup yang terkenal solid membuat tekanan hebat sekedar menjadi reaksi sesaat. Bukti nyata betapa dahsyatnya pengaruh BREN dengan kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp 1,180 triliun terhadap indeks ini, terefleksi terhadap perdagangan, Jumat (20/9/2024) kemarin. Di tengah euphoria pemangkasan suku bunga dan ekspektasi pelaku pasar yang menginginkan IHSG menyentuh 8.000, terpaksa pupus akibat kebijakan FTSE yang mengeluarkan BREN dari konstituen indeks. Pengamat Pasar Modal sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Budi Frensidy mengamini bahwa koreksi IHSG pada perdagangan Jumat (20/9/2024) hingga ke level 7.743 karena memfaktorkan keluarnya BREN dari FTSE. (Yetede)

Industri perasuransian diharapkan segera berbenah. Hal ini sering munculnya banyak masalah pada industri  perasuransian seperti permodalan, tarif, kode etik, pengawasan, dan masalah tentang kepastian akan regulasi. Penataan terhadap industri perasuransian ini dapat mengacu pada peta jalan (roadmap) perasuransian 2023-2027 yang diluncurkan OJK pada Oktober 2023. Peta jalan ini sesuai dengan visai Undang-undang (UU) P2SK yang mendorong penguatan pengawasan dan regulasi perasuransian.

Koordintaro Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar mengatakan, tentu semua industri saat ini memiliki masalah, juga termasuk industri perasuransian. Menurutnya, adanya kompetisi bebas dalam industri asuransi  yang menyebabkan timbulnya masalah, seperti perang tarif dan fee. "Sudah lama terjadi dan perlu ketegasan pemerintah. Memang sudah ada pengaturan dari OJK, namun kompetisi tetap terjadi, sehingga menyebabkan tarif dan fee," kata dia. (Yetede)

Sebagai tempat berlangsungnya transaksi perdagangan efek di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melakukan pencatatan saham dari emiten baru. Terdapat banyak manfaat ketika emiten  mencatatkan sahamnya di BEI (Perusahaan Tercatat), baik bagi Perusahaan Tercatat, pemegang saham, maupun perekoniman secara keseluruhan. Perusahaan yang go public dan tercatat di BEI cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat, mitra bisnis, serta calon investor. Transparansi serta tata kelola perusahaan yang lebih baik juga memberikan sinyal positif tentang kreadibilitas perusahaan.

Sebab perusahaan yang tercatat di bursa mematuhi peraturan ketata kelolaan terkait transparansi, pelaporan keuangan, dan tata kelola  perusahaan yang baik, mendorong pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan kreadibilitas. Perusahaan Tercatat yang telah mengumpulkan dana dari investor publik melalui penjualan saham, dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memperluas bisnis, melakukan investasi strategis, atau memperbaiki struktur permodalan. (Yetede)

DUA puluh tahun berlalu, dalang pembunuhan pejuang hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, tak kunjung terungkap. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu pun bernasib sama. “September” masih hitam. Janji Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pembunuhan Munir, menguap di udara. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi seakan-akan lupa janjinya. "Si Tukang Kayu" dari Solo, Jawa Tengah, itu sempat menjadi harapan masyarakat untuk menuntaskan berbagai masalah di negara ini, termasuk pelanggaran HAM. Pemimpin yang dikenal populis dengan gaya blusukan dari pasar hingga gorong-gorong itu pun tak pelak mendapat banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat. 

Jokowi saat itu menjadi antitesis lawan politiknya pada pemilihan presiden 2014, Prabowo Subianto, yang lahir dari rezim Orde Baru dan lekat dengan kasus pelanggaran HAM. Sayangnya, seiring dengan waktu berjalan, hampir genap 10 tahun masa kekuasaan Jokowi, realitas yang terjadi tidak sesuai dengan janji-janjinya dan harapan masyarakat. Jokowi memang mengakui sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun pengakuan tersebut tak bermakna apa-apa karena tidak ada aksi nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus dari masa lalu. Pemerintahan Jokowi rasa-rasanya memang tidak serius menangani kasus pelanggaran HAM. (Yetede)

KEBERLANJUTAN merupakan cita-cita yang terus berkembang bagi pelaku usaha, termasuk industri pertambangan. Terdapat berbagai pemahaman “berkelanjutan”. Bagi sebagian pihak, pertambangan berkelanjutan berfokus pada perpanjangan ekstraksi mineral selama mungkin, meskipun sumber daya mineral terbatas.

Sebaliknya, pertambangan berkelanjutan dapat pula berarti mencapai keberlanjutan yang lebih baik secara keseluruhan. Untuk mencapainya diperlukan intervensi lintas dimensi: lingkungan, sosial, dan tata kelola secara efektif. Termasuk di dalamnya, menurut John E. Tilton dalam makalahnya yang berjudul “Is Mineral Depletion a Threat to Sustainable Mining?”, adalah melestarikan budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh penting dalam upaya mencapai keberlanjutan adalah restorasi atau pemulihan hutan tropika alami di bekas area penambangan batu bara. Tantangannya terletak pada upaya rekayasa suksesi-ekologi pada ekosistem hutan. Hutan tropika basah Indonesia, yang merupakan rumah bagi sekitar 38 ribu spesies tanaman (55 persen endemis), mencakup 90 ekosistem dan 15 formasi hutan alami. (Yetede)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang akan menjadi modal awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, APBN senilai Rp 3.621,3 triliun itu diragukan bisa memberikan stimulus yang besar bagi perekonomian nasionaltahun depan. APBN 2025 disepakati pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (19/9/2024). APBN perdana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu disahkan setelah pembahasan intens antara pemerintah dan DPR selama kira-kira empat bulan. Semua fraksi di DPR menyetujui pengesahan APBN2025. 

Dari sembilan fraksi, hanya satu fraksi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menerima dengan memberi catatan (minderheit nota) sebanyak 37 poin. Salah satunya, agar pemerintah bekerja lebih keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun depan. APBN 2025 terhitung bernilai besar. Berdasarkan postur anggarannya, pemerintan mematok target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,6 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 miliar. Sementara itu, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun. Besaran belanja itu naik 8,9 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Dengan postur tersebut, defisit APBN 2025 melebar hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), nyaris menyentuh batas aman defisit 3 persen terhadap PDB APBN sempat berubah beberapa kali untuk mengakomodasi program prioritas Prabwo-Gibran (quick win). 

Belanja sempat naik dibandingkan rancangan awal, dari Rp 3.613 triliun menjadi Rp 3.621,3 triliun. Program quick win itu memerlukan anggaran Rp 115 triliun, yang terdiri dari program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit di daerah Rp 1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 4 triliun, dan program ketahanan pangan Rp 15 triliun. Demi menambah anggaran belanja Prabowo, pemerintahan Jokowi mengerek target setoran PNBP sebanyak Rp 8,26 juta sehingga akhirnya total belanja di APBN menjadi Rp 3.621,3 triliun. (Yoga)