Pemerintahan Jokowi agresif membangun jalan tol Trans Sumatra dalam 10 tahun terakhir. Sejauh ini, kehadiran tol Trans Sumatra mampu memicu efisiensi waktu tempuh dan mengangkat ekonomi provinsi tersebut. Pembangunan tol Trans Sumatra dalam 10 tahun terakhir. Sejauh ini, kehadiran tol Trans Sumatra mampu memicu efisiensi waktu tempuh  dan mengangkat ekonomi provinsi tersebut. Pembangunan tol Trans Sumatra adalah salah satu infrastruktur yang digenjot Jokowi selama dua periode menjabat. Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS). 

Sesuai masterplan, total panjang tol Trans Sumatra mencapai 2.994 kilometer (km). Pemerintahan saat ini menargetkan tol Trans Sumatra tembus sepanjang 1.100 kilometer pada akhir 2024. Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan  Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, mengapresiasi kebijakan yang tepat. Apalagi, Sumatra merupakan salah satu pulau yang strategis, sehingga keberadaan jalan tol dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah setempat. "Kalau kita ingin maju, infrastrukturnya harus maju, apapun bentuknya," kata Djoko. (Yetede)

LPS mencatatkan simpanan kelas kakap per Agustus 2024  kembali mengalami penyusutan dibandingkan bulan sebelumnya. Di mana, tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 4.630,1 triliun, susut Rp 40,8 triliun atau 0,9% secara bulanan (month to month/mtm). Meskipun secara tahunan (year on year/yoy) simpanan jumbo per Agustus ini masih tumbuh positif 9,1%, namun dalam tren pertumbuhan yang melambat. Bahkan, apabila dibandingkan dengan tiga bulan lalu, atau posisi Mei 2024 mengalami kontraksi 2,6%.

Bukan hanya simpanan kelas kakap yang mengalami kontraksi, simpanan dengan tiering Rp 1-2 miliar dan Rp 2-5 miliar juga mengalami pertumbuhan negatif masing-masing 0,7% (mtm) dan 0,4% (mtm) per Agustus 2024 menjadi Rp529,38 trilun dan Rp 698,74 triliun. Terkait data tersebut, Ekonom Senior dan Asociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengungkapkan, penyusutan simpanan kelas kakap tersebut sama dengan posisi Februari sebelumnya, yakni karena berdekatan dengan kegiatan pemilu. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi melanjutkan penurunan selama seminggu ke depan, setelah pekan lalu jatuh 0,88% ke level 7.743. Meski masih berada di tren bullish, IHSG rawan koreksi setelah ambles cukup dalam hingga 2,05% di akhir pekan lalu. Rilis data makro global serta pergerakan rupiah dan harga komoditas akan sentimen pergerakan IHSG di pekan ini. "Kami memperkirakan untuk sepekan kedepan, IHSG masih rawan bergerak  terkoreksi dengan support 7.543 dan resitance 7.833," kata Senior Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Investor Daily. Secara teknikal, menurut Didit, IHSH masih berada di tren bullish-nya, diatas MA20. Meski, dari beberapa indikator seperti MACD dan Stochastic sudah muncul tanda deadcross. "Untuk sentimennya, diperkirakan  berasal dari  rilis data ekonomi makro Amerika Serikat perihal GDP Growth dan Core PCE. Selain itu, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga komoditas dunia diperkirakan dipengaruhi bagi IHSG," ujar Didit. 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja ekspor perihasan pada Januari-Juli 2024 telah menyentuh US$ 3,67 miliar atau melonjak 18,66% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Sepanjang 2023, ekspor barang perhiasan dan barang berharga mencapai US$ 5,6 miliar atau naik 46,88% dibandingkan 2022 yang berada di angka US$ 3,8 miliar. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Yenita menerangkan, pihaknya aktif mendorong kemudahan akses untuk perluasan pasar bagi para pelaku industri perhiasan, khususnya sektor  industri kecil dan menengah (IKM).

"Tren positif ini tentunya menjadi pelecut bagi pelaku industri perhiasan dalam negeri untuk terus mengembangkan produk dan ekspansi pasarnya," kata dia. Dirjen IKMA menuturkan bahwa berdasarkan data Trademap.org, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-12 sebagai negara eksportir terbesar produk perhiasan ke dunia, dengan angka market share 2,4%. "Angka ini harus terus kita dorong dan maksimalkan, serta kita harus melibatkan pelaku IKM agar turut merasakan dampak positif dari tren peningkatan ekspor produk perhiasan dalam negeri," ucap dia. (Yetede)

POLISI menyita puluhan aset milik Hendra Sabarudin, narapidana narkotik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Penyitaan itu dilakukan setelah terungkap dia masih mengendalikan bisnis narkotik dari balik jeruji besi. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada menuturkan perputaran uang jaringan narkotik Hendra, berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mencapai triliunan rupiah. “Beroperasi sejak 2017 sampai 2024 mencapai Rp 2,1 triliun,” kata Wahyu saat konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Markas Besar Polri, Rabu, 18 September 2024.

Pengungkapan itu berawal dari laporan pihak lembaga pemasyarakatan kepada polisi bahwa Hendra kerap berbuat onar di dalam lapas. Dari sana terungkap fakta baru bahwa Hendra punya banyak kaki tangan untuk berjualan narkotik meski sedang dalam masa hukuman 18 tahun penjara. Selama mengendalikan bisnis narkoba dari dalam bui, Hendra mengandalkan kaki tangannya yang bernama Triomawan, M. Amin, Syahrul, Chandra Ariansyah, Abdul Aziz, Nur Yusuf, Rivky Oktana, dan Arie Yudha. Mereka semua, termasuk Hendra, kini sudah ditangkap dan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, tapi masih ada satu orang berinisial F yang buron. Bisnis narkoba Hendra Sabarudin bisa berjalan mulus karena ada keterlibatan aparat, termasuk pegawai dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Mereka bekerja sama dengan peran masing-masing untuk mengelola dan mencuci uang Hendra. (Yetede)

SOAL pelindungan data pribadi sudah saatnya Indonesia masuk kelompok negara paling tidak aman di dunia. Berulang kali terjadi kebocoran data pribadi tanpa ada penjelasan gamblang dan tindakan tegas menandakan negara tidak berdaya menghadapi para peretas yang begitu leluasa masuk karena buruknya sistem keamanan digital kita. Kejadian teranyar adalah bocornya data 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bukan main-main, selain nama, alamat, nomor telepon, nomor induk kependudukan, dan NPWP, data pajak yang bocor berupa tanggal daftar wajib pajak, status pengusaha kena pajak (PKP), tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, serta nama badan hukum.

Selain itu, dari 6 juta data NPWP yang bocor tersebut, ada nama sejumlah menteri hingga Presiden Joko Widodo dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep. Adapun data menteri yang bocor adalah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Data tersebut kemudian dijual oleh akun Bjorka dengan harga sekitar Rp 150 juta di BreachForums pada Rabu, 18 September 2024. Sebelumnya, akun itu beberapa kali mengaku membobol data pemerintah, dari dokumen Badan Intelijen Negara hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pada medio September 2022. Kebocoran data pribadi sebelumnya terjadi pada data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Komisi Pemilihan Umum, dan hasil tes Covid-19 Kementerian Kesehatan. Hingga kini tak jelas kabar lebih lanjut penanganannya. (Yetede)

LIVIA Kristianti mengeluhkan tarif ruas jalan tol Pondok Aren-Serpong yang naik sejak 15 September 2024. PT Bintaro Serpong Damai (BSD) sebagai operator jalan tol tersebut menyesuaikan tarif untuk semua golongan kendaraan. Seperti jenis kendaraan yang dikendarai Livia, tarifnya naik sekitar 35 persen, dari Rp 7.000 menjadi Rp 9.500. Kenaikan tarif di jalan tol BSD ini terasa cukup memberatkan bagi warga Kabupaten Tangerang tersebut. Sebab, dia hampir setiap hari menggunakan jalan tol tersebut dari Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya. Setidaknya dalam satu hari dia mesti dua kali melalui jalan berbayar itu.

"Bujet yang disiapkan untuk mengisi e-toll jadi bertambah," ucapnya kepada Tempo, Jumat, 20 September 2024. Pengguna jalan tol BSD lainnya, Irma Rahmayuni, heran mendengar kabar kenaikan tarif jalan tol BSD. Menurut dia, biaya menggunakan fasilitas tersebut sudah terhitung mahal jika dibanding tarif jalan tol di ruas lain. Apalagi, menurut Irma, pelayanan di jalan tol tersebut tak optimal. Salah satu yang dia persoalkan adalah minimnya penerangan di jalan tol tersebut. Pencahayaan yang kurang bisa meningkatkan risiko kecelakaan pengendara.

"Harapannya, kenaikan tarif ini diiringi dengan perbaikan pelayanan," kata Irma, yang mengaku sering melalui ruas jalan tol tersebut terutama pada akhir pekan. Dalam keterangan resminya, PT BSD menyatakan kenaikan tarif kali ini sudah mendapat restu dari pemerintah. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2149/KPTS/M/2024 menjadi payung hukum untuk menaikkan tarif di delapan gerbang tol di ruas tersebut. Perusahaan juga menyatakan kenaikan ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. (Yetede)

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 21/2024 yang membuka kembali ekspor pasir laut setelah dihentikan selama 20 tahun menimbulkan polemik besar. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini untuk mengelola sedimentasi laut, namun para ahli menilai bahwa istilah "sedimentasi" hanya kamuflase untuk melegalkan ekspor pasir laut, terutama ke Singapura, yang membutuhkan pasir untuk memperluas wilayahnya.

Tokoh seperti Fajar Yulianti dan Sofiani menyoroti dampak lingkungan dari penambangan pasir laut, termasuk perubahan arus laut dan kerusakan ekosistem yang memengaruhi populasi ikan. Ikan-ikan yang bergantung pada habitat tersebut akan bermigrasi atau mati, menyebabkan nelayan tradisional kehilangan mata pencaharian mereka. Hal ini juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut, seperti yang terlihat di Kepulauan Riau, di mana penambangan pasir laut sebelumnya telah mengakibatkan penurunan stok ikan yang belum pulih hingga kini.

Permendag No. 21/2024 dianggap bagian dari kebijakan ekonomi biru (blue economy) pemerintah yang, alih-alih menciptakan kelestarian sumber daya laut, malah memperburuk ketidakadilan sosial-ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini dikritik sebagai bentuk "perampasan biru" (blue grabbing), yang menguntungkan pihak luar tetapi merugikan nelayan dan komunitas adat yang bergantung pada laut.

Sebagai solusi, para ahli mengusulkan agar pemerintah mencabut Permendag No. 21/2024 serta regulasi turunannya seperti PP No. 23/2023 dan Permen KP No. 33/2023. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan sedimentasi laut harus dilakukan dengan menghentikan aktivitas perusak di hulu sungai dan pesisir, bukan dengan mengekspor pasir laut yang hanya akan merusak ekosistem lebih lanjut.

Satu tahun setelah penerapan perdagangan karbon dan pendirian Bursa Karbon, upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui mekanisme ini dinilai belum optimal. Realisasi volume perdagangan karbon di Indonesia masih jauh dari potensinya, dengan hanya mencapai 1,23% dari perkiraan nilai perdagangan yang mencapai Rp3.000 triliun. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), menilai rendahnya minat pelaku usaha disebabkan oleh sosialisasi yang belum maksimal. Selain itu, banyak pelaku usaha masih menunggu kepastian penerapan pajak karbon yang diatur dalam UU No. 7/2021.

Tokoh lain seperti Fransiska Oei, Direktur CIMB Niaga, dan Hera F. Haryn dari BCA, menegaskan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendukung target net zero emission (NZE) pada 2060. Fransiska juga menyoroti pentingnya memberikan keleluasaan untuk memperdagangkan kembali unit karbon yang sudah dibeli.

Potensi perdagangan karbon, seperti yang diungkapkan Dicky Septriadi dari PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE), masih belum sepenuhnya terealisasi meskipun ada proyek-proyek besar yang sudah mulai dijual di Bursa Karbon. Riza Suarga, Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), yakin bahwa membuka akses perdagangan karbon ke pasar internasional dapat meningkatkan likuiditas dan harga yang kompetitif.