Upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan target 8% pada tahun depan, melalui peningkatan konsumsi listrik per kapita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa peningkatan konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target tersebut, dengan mendorong konsumsi listrik hingga 6.600 kWh per kapita. Ini sejalan dengan kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan energi listrik.

Program ini juga melibatkan PLN dan upaya pemerintah dalam menyesuaikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk meningkatkan jaringan transmisi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Yusuf Didi Setiarto, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, untuk mendukung pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. PLN juga berencana untuk memperluas jaringan listrik guna mendukung pertumbuhan industri dan memenuhi kebutuhan energi bersih di masa depan.

Rosan Roeslani, Menteri Investasi/Kepala BKPM, menambahkan bahwa transisi energi menuju penggunaan energi bersih, termasuk EBT, merupakan peluang besar untuk menarik investasi. Pemanfaatan potensi EBT Indonesia yang besar diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi bersih dan menciptakan kawasan industri berbasis energi hijau.

Dengan adanya kebijakan elektrifikasi, termasuk penggunaan kendaraan listrik, kompor induksi, dan PLTS, pemerintah optimistis bahwa peningkatan konsumsi listrik dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ambisius ini.

Peresmian Tol Solo—Yogyakarta—YIA Kulonprogo Seksi I oleh Presiden Joko Widodo, yang diharapkan dapat mempercepat arus transportasi dan mengungkit perekonomian di daerah sekitar. Dengan adanya tol sepanjang 22,3 kilometer ini, waktu tempuh antara Solo dan Yogyakarta dipangkas menjadi 50 menit dari sebelumnya yang bisa mencapai 6 jam. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan waktu sangat penting untuk meningkatkan daya saing.

Selain mengurangi kemacetan di jalan nasional, tol ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rudi Hardiansyah, Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Solo, menjelaskan bahwa setelah lolos uji laik fungsi, tarif tol akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menteri Basuki sebelumnya menargetkan tol ini rampung pada Agustus 2024. Tol Yogyakarta—Solo nantinya akan terhubung dengan Tol Yogyakarta—Bawen dan Semarang—Solo, membentuk segitiga emas yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Jogja, Solo, dan Semarang.

Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu ketegangan antara dua kubu, yakni pendukung Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Arsjad Rasjid, yang masa jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia seharusnya berakhir pada 2026, menolak hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru. Arsjad mengklaim Munaslub tersebut ilegal dan tidak sah, serta berencana mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi. Sementara itu, Anindya menerima pengangkatannya dengan optimisme, menyatakan bahwa ini akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketegangan ini telah membelah asosiasi industri di Indonesia, dengan sebagian mendukung Anindya dan sebagian lainnya tetap setia kepada Arsjad. Ketua Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono serta Presiden KSPSI Andi Gani berharap konflik ini segera diselesaikan karena dampaknya bisa meluas ke sektor industri dan pembahasan upah minimum. Bahkan, Andi Gani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memastikan tidak akan campur tangan dalam masalah internal Kadin ini. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, juga menyerukan agar para pengusaha tetap satu suara demi menjaga stabilitas ekonomi nasional, sementara pemerintah diharapkan bisa memberikan regulasi yang adil bagi semua pelaku usaha.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Kepulauan Mentawai menjadi 100% pada tahun 2025. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengatasi rendahnya akses listrik di wilayah tersebut, terutama di desa-desa yang belum teraliri listrik. Saat ini, rasio elektrifikasi Sumbar mencapai 99,77%, dan Mentawai merupakan daerah yang tertinggal dengan ketergantungan utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terbatas jangkauannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Mahyeldi dan PLN merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui program Mentawai Terang. Selain itu, Herry Martinus, Kepala Dinas ESDM Sumbar, menjelaskan bahwa pihaknya juga memberikan bantuan instalasi listrik sederhana gratis kepada keluarga tidak mampu dan mengembangkan Solar Home System (SHS) di berbagai wilayah. Program revitalisasi PLTS irigasi juga dilakukan untuk mendukung sektor pertanian di Sumbar, seperti di Sawahlunto dan Tanah Datar, yang telah mengairi sekitar 30.000 hektare lahan pertanian.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Merak menargetkan dermaga eksekutif II dapat beroperasi pada akhir tahun 2024, bertepatan dengan periode Natal dan Tahun Baru. General Manager ASDP Merak, Rudi Sunarko, menjelaskan bahwa persiapan fasilitas dermaga, lapangan parkir, dan alur lalu lintas sudah hampir selesai, tetapi masih perlu penyelesaian kesepakatan bisnis dengan pemilik kapal feri swasta. Dermaga eksekutif II akan digunakan oleh kapal penyeberangan swasta, melengkapi lima dermaga reguler dan satu dermaga eksekutif yang sudah ada di lintasan Merak-Bakauheni.

Hingga Agustus 2024, ASDP Merak telah melayani 7,6 juta penumpang dari target total 12 juta penumpang hingga akhir tahun. Rudi optimis target tersebut akan tercapai, terutama dengan adanya musim puncak penumpang selama Natal dan Tahun Baru, yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah penumpang seperti yang terjadi setiap tahun.

Polda Metro Jaya telah memulai penyelidikan atas dugaan kasus kekerasan terhadap Arif Rahman, Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa laporan dari Arif terkait insiden tersebut diterima pada 17 September 2024, dan kasus ini dilaporkan berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum.

Ade Ary menegaskan bahwa polisi akan mengusut laporan ini secara profesional sesuai SOP yang berlaku. Dugaan pengeroyokan tersebut terjadi ketika Arif ditugaskan untuk memeriksa kantor Kadin di Menara Kadin, Jakarta, pada 16 September 2024. Arif mengaku dihadang oleh puluhan orang tak dikenal dan mengalami kekerasan setelah berkomunikasi dengan mereka. Laporan terkait insiden ini telah didaftarkan dengan nomor LP/B/5591/IX/2024 di Polda Metro Jaya.

Era suku bunga tinggi berakhir seiring pemangkasan Fed Funds Rate (FFR) dan BI-Rate pada pekan ini. Dolar Amerika Serikat (AS) pun kian tertekan, sehingga mata uang global termasuk rupiah jadi terangkat. Bahkan nilai tukar rupiah di pasar spot mampu menembus ke bawah 15.300 yakni 15.239 per dolar AS pada perdagangan, kemarin (19/9). Ini level tertinggi sejak 4 September 2023. Ekonom Senior KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menyebutkan, dengan pemangkasan suku bunga, rupiah berpotensi terus menguat dalam jangka pendek. "Sampai akhir Oktober masih ada peluang bergerak di antara Rp 15.100-Rp 15.300," ujarnya, Kamis (19/9). Selain pemangkasan suku bunga, terdapat sejumlah sentimen yang akan memengaruhi gerak rupiah. Di antaranya perkembangan fundamental ekonomi Indonesia. Menurut Fikri, ada beberapa hal utama yang akan diperhatikan. Misalnya kondisi surplus perdagangan dan cadangan devisa. Faktor fundamental Indonesia yakni ekspor masih mengandalkan komoditas dasar seperti batubara dan CPO. Di sisi lain, lesunya ekonomi China turut mempengaruhi ekspor komoditas Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga mesti bersaing dengan India dalam memperebutkan hot money. 

Meningkatnya bobot MSCI India membuat inflow ke pasar saham dan obligasi Negeri Bollywood, itu lebih besar. Ke depan, potensi pemangkasan bunga acuan masih terbuka. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede malah melihat, The Fed bisa menyunat bunga acuan hingga 100 basis poin (bps) pada tahun ini dan 100 bps di tahun depan. Lalu BI-Rate juga akan menjaga ruang penurunan dari sisi interest differential rate. Adapun pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan datar di 2% pada tahun ini dan tahun depan. Sehingga belum ada pemburukan aktivitas ekonomi yang signifikan. Lalu tingkat pengangguran masih berada di kisaran 4%. Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang menghitung, nilai wajar rupiah berada di kisaran Rp 15.000. Namun, ia berpandangan level tersebut tak akan dicapai dalam waktu dekat. Hosianna memperkirakan rupiah baru bisa bertengger di 15.000 pada tahun depan. 

Presiden terpilih Prabowo Subianto kini semakin leluasa dan powerful untuk menyusun anggota kabinetnya, termasuk menambah jumlah menteri hingga menetapkan kementerian tersendiri untuk mendukung pemerintahan baru. Kesimpulan itu tecermin setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menyebutkan beberapa poin revisi di beleid tersebut, di antaranya penambahan Pasal 6A mengenai pembentukan kementerian tersendiri. Berikutnya adalah tambahan di Pasal 9A mengenai pengaturan bahwa presiden dapat mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya tambahan di Pasal 15 yang menyebutkan bahwa jumlah kementerian tidak dibatasi lagi maksimal sebanyak 34 kementerian, tetapi sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah juga mengajukan usulan penyempurnaan Pasal 25. Semula Pasal 25 Ayat 2 berbunyi lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang berkedudukan di bawah presiden atau berkedudukan sesuai dengan yang ditentukan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden atau sesuai dengan yang ditentukan oleh presiden. 

DPR menyetujui penyempurnaan Pasal 25. "Kepada seluruh anggota DPR, apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus kepada peserta sidang rapat paripurna. "Setuju," jawab para peserta sidang kompak, kemarin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengklaim penyesuaian kelembagaan kementerian akan lebih responsif, fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan zaman. Langkah ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam ketentuan terdahulu, yakni UU No. 39/2008, dimaksudkan untuk membatasi kecenderungan penguasa membagi-bagi jatah menteri kepada partai politik (parpol) pendukung pemerintah. Dengan tidak adanya batasan maksimal jumlah kementerian di revisi UU itu, menurut dia, kecenderungan bagi-bagi kekuasaan dengan membentuk kementerian baru, semakin kentara. Kondisi ini dinilai hanya sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan. Feri mencontohkan, anggaran untuk memecah kementerian yang sejatinya adalah hal sepela bisa mencapai miliaran rupiah. Misalnya pergantian nama kementerian, nomenklatur di plang, kop surat, baju para pegawai dan hal-hal lainnya.

Pemerintah resmi memasang target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan. Target ini dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang menjadi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dari satu sisi, pendapatan negara diproyeksikan Rp 3.005,12 triliun, naik 7,23% daripada outlook 2024. Proyeksi itu meliputi target penerimaan pajak Rp 2.189 triliun atau tumbuh 13,9% dan target penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 301,60 triliun atau tumbuh 1,72% dari outlook pada tahun ini. Di sisi lain, anggaran belanja negara dibidik Rp 3.621,31 triliun, tumbuh 6,13% dari outlook tahun ini. Perinciannya, target belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.160,08 triliun atau turun 3,23%. Selain itu, belanja non K/L sebesar Rp 1.541,35 triliun, tumbuh 13,38% dan transfer ke daerah Rp 919 triliun, tumbuh7,61% dibanding outlook 2024. Alhasil, defisit APBN 2025 diperkirakan Rp 616,19 triliun. 

Angka ini setara 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB), meski lebih rendah dari defisit 2024 yang diprediksi 2,7% dari PDB. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemarin menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh Presiden. Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar), satu dari sembilan fraksi DPR yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui hal tersebut, namun memberikan sejumlah catatan. Salah satunya, pemerintah perlu bekerja keras mencapai pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan, dengan target pertumbuhan yang dipatok 5,2%, defisit anggaran akan melebar dari proyeksi 2,53%. Ia khawatir kondisi tersebut akan menambah utang pemerintah.

Kendati Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa kali menyentuh rekor baru, namun, kinerja sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) masih tertinggal alias laggard. Padahal, tingkat suku bunga yang lebih rendah diharapkan bisa membuat kinerja saham emiten big caps ini lebih positif. Penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) ke level 6% dan dipangkasnya suku bunga bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve mestinya dapat menjadi sentimen baik untuk pasar modal dalam negari. Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama menilai, penurunan suku bunga BI bisa ikut menurunkan kredit dan menjaga konsumsi masyarakat tetap tinggi. Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, di atas kertas, penurunan suku bunga dapat menjadi sentimen positif bagi mayoritas sektor di pasar saham dan berpotensi mengangkat saham big caps. Ini karena saham-saham tersebut biasanya menjadi target pembelian oleh pelaku pasar, terutama investor asing. Dalam sepekan terakhir, investor asing mencatatkan pembelian bersih di pasar saham senilai Rp 23,66 triliun. Dus, dengan tren positif yang masih akan berlangsung, saham laggard big caps pun masih berpeluang membaik setelah penurunan suku bunga. Selama ini, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham big caps. 

Salah satunya adalah kinerja keuangan semester pertama yang masih di bawah ekspektasi pasar. Namun, bunga yang lebih landai dapat memperbaiki margin emiten, khususnya yang tersandera beban utang tinggi. Setelah penurunan suku bunga ini, Sukarno menilai, investor bisa fokus pada saham-saham big caps dengan bervaluasi rendah dibandingkan perusahaan sejenisnya. "Jika bingung mana saham yang menarik, investor bisa memiliih saham yang ada di indeks LQ45 atau KOMPAS100," ujarnya. Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta melihat, koreksi yang dialami saham big caps seperti TLKM, ASII, dan BRPT bukan kabar buruk. Koreksi tersebut bisa dilihat sebagai diskon, sehingga masih menarik untuk dicermati. Nah, Nafan menilai, investor yang sudah mengoleksi saham-saham ini, sebaiknya melakukan averaging down terlebih dulu. Nafan merekomendasikan accumulative buy saham TLKM, BRPT, dan ASII dengan target harga terdekat masing-masing secara berurutan Rp 3.150, Rp 1.230, dan Rp 5.475 per saham.