Sebagai tempat berlangsungnya transaksi perdagangan efek di pasar modal, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melakukan pencatatan saham dari emiten baru. Terdapat banyak manfaat ketika emiten  mencatatkan sahamnya di BEI (Perusahaan Tercatat), baik bagi Perusahaan Tercatat, pemegang saham, maupun perekoniman secara keseluruhan. Perusahaan yang go public dan tercatat di BEI cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat, mitra bisnis, serta calon investor. Transparansi serta tata kelola perusahaan yang lebih baik juga memberikan sinyal positif tentang kreadibilitas perusahaan.

Sebab perusahaan yang tercatat di bursa mematuhi peraturan ketata kelolaan terkait transparansi, pelaporan keuangan, dan tata kelola  perusahaan yang baik, mendorong pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan kreadibilitas. Perusahaan Tercatat yang telah mengumpulkan dana dari investor publik melalui penjualan saham, dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memperluas bisnis, melakukan investasi strategis, atau memperbaiki struktur permodalan. (Yetede)

DUA puluh tahun berlalu, dalang pembunuhan pejuang hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, tak kunjung terungkap. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu pun bernasib sama. “September” masih hitam. Janji Presiden Joko Widodo menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus pembunuhan Munir, menguap di udara. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi seakan-akan lupa janjinya. "Si Tukang Kayu" dari Solo, Jawa Tengah, itu sempat menjadi harapan masyarakat untuk menuntaskan berbagai masalah di negara ini, termasuk pelanggaran HAM. Pemimpin yang dikenal populis dengan gaya blusukan dari pasar hingga gorong-gorong itu pun tak pelak mendapat banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat. 

Jokowi saat itu menjadi antitesis lawan politiknya pada pemilihan presiden 2014, Prabowo Subianto, yang lahir dari rezim Orde Baru dan lekat dengan kasus pelanggaran HAM. Sayangnya, seiring dengan waktu berjalan, hampir genap 10 tahun masa kekuasaan Jokowi, realitas yang terjadi tidak sesuai dengan janji-janjinya dan harapan masyarakat. Jokowi memang mengakui sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun pengakuan tersebut tak bermakna apa-apa karena tidak ada aksi nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus dari masa lalu. Pemerintahan Jokowi rasa-rasanya memang tidak serius menangani kasus pelanggaran HAM. (Yetede)

KEBERLANJUTAN merupakan cita-cita yang terus berkembang bagi pelaku usaha, termasuk industri pertambangan. Terdapat berbagai pemahaman “berkelanjutan”. Bagi sebagian pihak, pertambangan berkelanjutan berfokus pada perpanjangan ekstraksi mineral selama mungkin, meskipun sumber daya mineral terbatas.

Sebaliknya, pertambangan berkelanjutan dapat pula berarti mencapai keberlanjutan yang lebih baik secara keseluruhan. Untuk mencapainya diperlukan intervensi lintas dimensi: lingkungan, sosial, dan tata kelola secara efektif. Termasuk di dalamnya, menurut John E. Tilton dalam makalahnya yang berjudul “Is Mineral Depletion a Threat to Sustainable Mining?”, adalah melestarikan budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh penting dalam upaya mencapai keberlanjutan adalah restorasi atau pemulihan hutan tropika alami di bekas area penambangan batu bara. Tantangannya terletak pada upaya rekayasa suksesi-ekologi pada ekosistem hutan. Hutan tropika basah Indonesia, yang merupakan rumah bagi sekitar 38 ribu spesies tanaman (55 persen endemis), mencakup 90 ekosistem dan 15 formasi hutan alami. (Yetede)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 yang akan menjadi modal awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, APBN senilai Rp 3.621,3 triliun itu diragukan bisa memberikan stimulus yang besar bagi perekonomian nasionaltahun depan. APBN 2025 disepakati pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (19/9/2024). APBN perdana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu disahkan setelah pembahasan intens antara pemerintah dan DPR selama kira-kira empat bulan. Semua fraksi di DPR menyetujui pengesahan APBN2025. 

Dari sembilan fraksi, hanya satu fraksi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menerima dengan memberi catatan (minderheit nota) sebanyak 37 poin. Salah satunya, agar pemerintah bekerja lebih keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun depan. APBN 2025 terhitung bernilai besar. Berdasarkan postur anggarannya, pemerintan mematok target pendapatan negara Rp 3.005,12 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 513,6 triliun, dan penerimaan hibah Rp 581,1 miliar. Sementara itu, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun. Besaran belanja itu naik 8,9 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Dengan postur tersebut, defisit APBN 2025 melebar hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), nyaris menyentuh batas aman defisit 3 persen terhadap PDB APBN sempat berubah beberapa kali untuk mengakomodasi program prioritas Prabwo-Gibran (quick win). 

Belanja sempat naik dibandingkan rancangan awal, dari Rp 3.613 triliun menjadi Rp 3.621,3 triliun. Program quick win itu memerlukan anggaran Rp 115 triliun, yang terdiri dari program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit di daerah Rp 1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 4 triliun, dan program ketahanan pangan Rp 15 triliun. Demi menambah anggaran belanja Prabowo, pemerintahan Jokowi mengerek target setoran PNBP sebanyak Rp 8,26 juta sehingga akhirnya total belanja di APBN menjadi Rp 3.621,3 triliun. (Yoga)

Pasar wisata religi sedang tumbuh beriringan dengan wisata halal yang meningkat permintaannya beberapa tahun terakhir. Hal itu ditangkap Kompas Travel Fair atau KTF yang hadir akhir pekan ini, Jumat (20/9/2024) hingga Minggu (22/9), di Jakarta Convention Center. Mengusung tema ”Multi Travel Experience”, KTF menargetkan 18.000 pengunjung dengan total transaksi Rp 31,4 miliar. ”Ada kebaruan industri halal. Karena itu, hadir zonasi baru untuk travel haji dan umrah. Keberagaman paket itu bisa membuat event KTF Ke-11 pada 2024 membawa nuansa baru bagi traveller,” ujar Vice Business Director Kompas Novi Eastiyanto di Jakarta, Kamis (19/9). Peningkatan wisata religi juga terlihat dari tren penerbangan haji dan umrah dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten, yang meningkat 44 persen pada 2023 dibandingkan 2022. Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 yang dirilis Mastercard dan Cres centRating menunjukkan, se panjang 2023 ada sekitar 145 juta kedatangan pelaku perja lanan internasional Muslim. Angka itu setara 90 persen angka sebelum pandemi Covid-19 pada 2019. Pemulihan ini mencerminkan kuatnya permintaan dari sektor perjalanan Muslim. Pada 2024, pasar perjalanan Muslim diproyeksikan tak hanya pulih dari level prapandemi, tetapi tembus hingga 3-5 persen. Diperkirakan ada 164 juta sampai 168 juta kedatangan pada 2024. 

Tren ini diperkirakan terus berlanjut dengan proyeksi kedatangan mencapai 230 juta pada 2029 dengan estimasi pengeluaran 225 miliar dollar AS atau Rp 3.453,8 triliun dengan kurs Rp 15.350 per dollar AS. ”Demografi muda, khususnya di bawah usia 40 tahun yang melek teknologi, terkoneksi secara sosial, meningkatkan pengaruhnya dalam membentuk tren perjalanan dan permintaan. Demografi ini tak hanya berjumlah besar, tetapi juga motor pertumbuhan perjalanan Muslim,” kata pendiri dan CEO CrescentRating Halal Trip, Fazal Bahardeen, dikutip dari laporan GMTI 2024. Dalam laporan yang sama, Indonesia dan Malaysia masih memimpin dengan skor Indeks Perjalanan Muslim Global mencapai 76 poin dari skala 0-100 poin, naik 3 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia dan Malaysia juga duduk pada peringkat pertama dari 146 negara. Menurut Corporate Strategy Panorama Group AB Sadewa, pameran perjalanan dapat membantu pembentukan konsentrasi pasar, khususnya jika ingin memperkuat Indonesia sebagai destinasi halal. Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi melihat, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, kebutuhan masyarakat akan destinasi ramah wisata halal makin meningkat. (Yoga)

BI memangkas bunga acuan 25 basis poin menjadi 6 persen. Perkembangan ekonomi global dan domestik jadi alasan penurunan bunga acuan lebih cepat dari The Fed. The Fed sendiri, Rabu (18/9/2024), akhirnya mengumumkan pemangkasan suku bunga hingga 50 basis poin ke kisaran 4,75-5 persen. Penurunan bunga The Fed yang ditunggu-tunggu ini diyakini akan berdampak positif bagi ekonomi global dan negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak tersebut termasuk menurunnya beban utang dalam valas dan meningkatnya arus masuk modal ke negara berkembang. Penurunan suku bunga The Fed juga membawa angin segar ke pasar uang, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah sempat menguat pada Kamis. Selain BI Rate, BI juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 5,25 persen, dan suku bunga lending facility 6,75 persen. Ini penurunan suku bunga acuan yang pertama sejak Februari 2021. Sebelumnya, selama kurun Agustus 2022-April 2024, BI telah menaikkan suku bunga secara bertahap, dari 3,50 persen menjadi 6,25 persen.

Gubernur BI menyebut lima alasan menurunkan bunga acuan mendahului The Fed. Pertama, arah penurunan suku bunga The Fed sudah lebih jelas, baik waktu maupun besarannya. BI meyakini The Fed akan menurunkan suku bunga hingga tiga kali tahun ini, yakni pada September, November, dan Desember 2024; dan empat kali pada 2025. Kedua, nilai tukar rupiah saat ini cenderung menguat dan stabil. Ketiga, inflasi rendah dan diperkirakan tetap terkendali. Inflasitercatat 2,12-3,05 persen sepanjang tahun ini(yoy), dari target 1,5-3,5 persen untuk 2024-2025. Keempat, penurunan suku bunga acuan dan kebijakan yang lebih seimbang antara stabilitas dan pertumbuhan—dari sebelumnya yang lebih pro-stabilitas—ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Kelima, penurunan bunga acuan akan mendorong penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) sehingga bisa lebih mendukung kebijakan fiskal. Konsensus sebagian besar ekonom menganggap menurunkan bunga acuan BI lebih cepat dari The Fed sebagai langkah tepat, terutama setelah The Fed mengisyaratkan pihaknya segera menaikkan suku bunga. Penurunan suku bunga bahkan sudah terjadi di Eropa dan China, seiring melemahnya permintaan domestik dan meredanya inflasi.

Sejumlah ekonom bahkan melihat penurunan bunga acuan BI hal mendesak mengingat deflasi empat bulan berturut-turut (Mei-Agustus) di 2024 bisa jadi sinyal krisis ekonomi. Apa pun, penurunan suku bunga dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat secara berkelanjutan, terlebih ditengah melesunya sektor riil dan melemahnya sendi ekonomi nasional. Penurunan bunga acuan BI diharapkan bakal mendongkrak penyaluran kredit, menggairahkan sektor riil, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Dalam jangka lebih panjang, tren penurunan bunga di negara maju ke depan menjadi kabar baik bagi Indonesia. Penurunan suku bunga di negara maju akan mendorong masuknya arus modal asing ke negara berkembang sehingga memperkuat stabilitas eksternal dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. (Yoga)

Pemangkasan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, sebesar 50 basis poin setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin berpotensi memberikan bantalan pada penguatan nilaitukar rupiah. Kebijakan itu diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit perbankan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan, Kamis (19/9/2024), juga dilaporkan melampaui level terbarunya diposisi 7.905, naik 0,97 perse dari penutupan perdagangan sehari sebelumnya di posisi 7.829. Dalam konferensi pers Dewan Gubernur The Fed pada Rabu (18/9) waktu setempat atau Kamis dini hari, Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan, suku bunga acuan dipangkas menjadi 4,75-5,25 persen. Sebelumnya, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 5,25-5,5 persen sejak Juli 2023 lantaran inflasi yang menembus level tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Kepala Ekonom European Financial Group Bank di Zurich sekaligus mantan Wakil Gubernur Bank Sentral Irlandia Stefan Gerlach berpendapat, pemangkasan 50 basis poin (bps) oleh The Fed akan memengaruhi arah kebijakan moneter bank sentral negara lain. ”Pemotongan setengah poin oleh The Fed akan berdampak pada keputusan suku bunga bank sentral lain dan menyebabkan pelaku pasar menyimpulkan bahwa ekonomi AS melambat, mungkin mengarah pada perlambatan global,” katanya dilansir dari kantor berita Bloomberg, Kamis. Senada, SeniorEconomist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyebut, bagi sebagian ekonom, The Fed tidak harus memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 bps. Sebab, hal itu dapat membuat pasar memersepsikan terjadinya resesi atau perlambatan ekonomi secara tajam (hardlanding). ”Dow Jones kemarin negatif, market takut dengan 50 bps. Artinya, potensi hard landing AS semakin besar,” katanya, di Jakarta, Kamis. Di sisi lain, keputusan The Fed akan mendukung bank sentral secara global, termasuk Bank Indonesia (BI), untuk mengelola keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, pemangkasan suku bunga acuan tersebut juga akan memberikan bantalan terhadap nilai tukar rupiah, memperkuat pemotongan suku bunga acuan BI sebesar 25 bps, serta memungkinkan berlanjutnya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik. Ekonom senior Dradjad Wibowo mengatakan, The Fed terlihat berusaha di depan kurva (ahead of the curve) mengingat sangat jarang The Fed menurunkan suku bunga acuan 50 bps sekaligus. ”Sementara yang dilakukan BI memang konservatif, sesuai pakem. Karena itu, BI perlu memonitor pergerakan pasar dengan lebih tajam dan menyiapkan opsi lanjutan sejak dini. Hal ini karena pasar AS dan global kaget dengan penurunan bunga acuanTheFed yang lebih besar dari ekspektasi,” kata Dradjad yang juga ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Penguatan rupiah Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada perdagangan Kamis, nilai tukar rupiah ditutup Rp 15.287 per dollar AS atau terapresiasi 0,6 persen dibandingkan dengan penutupan pasar sebelumnya. Ini sekaligus menjadi titik tertinggi rupiah selama tahun kalender 2024. Sebelumnya, BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 6 persen. (Yoga)

Dugaan kebocoran data publik kembali terjadi. Sebanyak 6 juta data pajak, termasuk milik Presiden Joko Widodo, keluarga, dan petinggi negara lainnya, diduga diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak atau DJP segera mendalami dan mengevaluasi persoalan tersebut. Informasi tentang dugaan kebocoran data pajak itu awalnya menyebar di akun media sosial X @secgron milik pengamat keamanan siber Teguh Aprianto pada Rabu (18/9/2024). Dalam unggahannya, ia menyebutkan sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) diperjualbelikan di situs terbuka (open source) forum jual-beli data siber dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor itu, antara lain, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon seluler, e-mail, status wajib pajak, dan asal kantor pelayanan pajaknya. Data sejumlah pejabat dan petinggi negara juga ikut dibocorkan dalam sampel yang diberikan pelaku, yang merupakan peretas dengan identitas Bjorka.

Pada tautan data yang dibocorkan dan dijual oleh pelaku itu terdapat narasi ”Dalam sampel ini Anda akan mendapat informasi personal tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, termasuk informasi para pejabat, seperti Menteri Keuangan dan menteri lain yang sama-sama tidak berguna”. Dalam tautan itu juga terlihat detail kebocoran data sebanyak 6.663.379 data sampel yang kemudian dijual oleh peretas dengan nilai 10.000 dollar AS atau sekitar Rp 153,1 miliar pada September 2024. Total ukuran data yang dibocorkan 2 GB dan terkompresi menjadi 500 MB. Nama pejabat dan petinggi negara yang informasi NPWP-nya tersebar, antara lain, Presiden Joko Widodo dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden terpilih dan Kaesang Pangarep. Selain Presiden dan keluarganya, ada pula data menteri, seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika BudiArie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta pejabat lain. 

Menyikapi kasus tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dirinya telah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo beserta jajarannya untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data NPWP. ”Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan semua pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen dan tim IT-nya,” kata Sri Mulyani kepada awak media di KompleksParlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9), seusai Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sementara itu, Suryo Utomo tidak mau banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan, pihaknya masih akan mengecek dan mendalami terlebih dahulu perkara dugaan kebocoran data tersebut. ”Kami dalami dulu, nanti aku update lagi, ya. Kita cek dulu, kita teliti dulu,” kata Suryo. Belum sampai 24 jam, unggahan data perpajakan sejumlah pejabat yang bocor itu dihapus. Praktisi forensik digital Ruby Alamsyah menduga, data perpajakan warga negara yang bocor itu sudah dibeli pihak tertentu atau diturunkan. Ini mengindikasikan data yang bocor kemungkinan benar. (Yoga)