;

Pengembangan Panas Bumi untuk Energi Bersih dan Terbarukan

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia berencana mempercepat proses perizinan pengembangan panas bumi (geotermal) yang saat ini memakan waktu hingga 6 tahun, guna meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan ini. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mempercepat izin agar potensi 24.000 MW geotermal dapat dimanfaatkan lebih optimal. Meski Indonesia memiliki 40% cadangan geotermal dunia, hanya sekitar 11% yang telah dimanfaatkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah akan memangkas syarat dan waktu perizinan untuk mendorong percepatan investasi. Namun, ada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jaringan listrik dan besarnya modal investasi yang diperlukan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Riza Pasikki, mengungkapkan bahwa tingginya risiko eksplorasi dan biaya modal membuat pengembangan geotermal tidak secepat energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, juga menyoroti bahwa pengembangan geotermal membutuhkan investasi yang lebih mahal dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Ia menyarankan pemerintah Indonesia meniru kebijakan progresif dari Filipina, yang berhasil menarik investor dengan pengurangan pajak dan subsidi bagi sektor geotermal.

Maskapai Asing Beralih ke SAF Pertamina untuk Aviasi Ramah Lingkungan

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Bisnis Indonesia

Virgin Australia Airlines menjadi maskapai internasional pertama yang menggunakan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero). Menurut Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, SAF merupakan solusi jangka menengah yang efektif untuk mengurangi emisi karbon tanpa mengubah pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet. SAF Pertamina terdiri dari campuran 38,43% minyak jelantah dan 61,57% avtur berbasis fosil.

General Manager Sustainability Virgin Australia, Fiona Walmsley, menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mencapai target net zero emission antara Indonesia dan Australia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mewujudkan masa depan aviasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. SAF perdana disalurkan ke pesawat Boeing 737 Virgin Australia yang melayani rute dari Denpasar ke beberapa kota di Australia.

West Java Investment Summit 2024: Ajang Primadona Investor

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Bisnis Indonesia

Ajang West Java Investment Summit (WJIS) 2024, yang ditargetkan sebagai barometer peluang investasi masa depan di Jawa Barat. Salah satu potensi besar yang disoroti adalah keberhasilan Agus Hidayat, seorang petani kopi dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang berhasil meningkatkan nilai jual kopi lokal hingga diekspor ke berbagai negara, termasuk pemasok Starbucks. Kopi Ciwidey menjadi salah satu andalan investasi di ajang tersebut.

Nining Yuliastiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, menyatakan bahwa WJIS 2024 akan mempromosikan lebih dari 170 potensi investasi dengan nilai Rp117,6 triliun. Sementara itu, Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menekankan pentingnya investasi yang merata dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Musli-min Anwar, berharap bahwa dampak investasi dari WJIS akan membantu mengurangi angka pengangguran.

WJIS juga menaruh perhatian pada pemberdayaan UMKM serta penyelarasan antara kebutuhan tenaga kerja dan industri, dengan harapan Jawa Barat tetap menjadi primadona investasi yang inklusif dan berdampak pada masyarakat.

Perluasan Akses Internet: Meningkatkan Literasi Digital di Daerah

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Bisnis Indonesia

Tantangan akses internet di daerah tertinggal Indonesia, di mana sekitar 17,4% dari total 9,82 juta penduduk di daerah tersebut belum memiliki akses internet. Zulfadly Syam, Sekretaris Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyoroti bahwa minimnya infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu penyebab utama.

Survei yang dilakukan APJII bersama dengan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunjukkan bahwa 82,6% penduduk di daerah tertinggal sudah memiliki akses internet, dengan mayoritas menggunakan internet untuk mengakses media sosial, berita, dan hiburan. Temuan ini berasal dari survei yang melibatkan 1.950 responden dari 64 kabupaten di daerah tertinggal dan 322 ISP.

Zulfadly menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi untuk memperluas akses internet di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Kasus Gratifikasi Kaesang: KPK Terus Dalami Aduan

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep. Laporan tersebut ditangani oleh dua direktorat berbeda, yaitu Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Direktorat Gratifikasi bersifat lebih pasif dan hanya menerima laporan dari subyek penerima gratifikasi, sementara PLPM lebih aktif dalam mengkaji laporan yang masuk. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa kedua direktorat akan saling bertukar data untuk menghindari duplikasi dalam penanganan kasus.

Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Semakin Mendekati Nol

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Bisnis Indonesia

Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimis bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia dapat tercapai sebelum masa jabatannya berakhir. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem telah turun dari 1,12% pada Maret 2023 menjadi 0,83% pada Maret 2024. Meski demikian, Wapres mengakui masih ada tantangan, seperti akurasi data sasaran, pelaksanaan program, serta regulasi yang akan berakhir tahun ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif kepala daerah, serta optimalisasi penggunaan Data P3KE dalam program pengentasan kemiskinan.

APBN 2025 Minim Dorongan Pertumbuhan Ekonomi

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Kontan (H)

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agaknya tak punya banyak bahan bakar untuk menggenjot perekonomian di tahun pertama berkuasa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ini bukan angka yang mudah dicapai, mengingat selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tak beranjak dari level 5%. Ditambah saat ini ada tekanan terhadap konsumsi masyarakat sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB). Dari sisi anggaran, alokasi belanja kementerian dan lembaga tahun 2025 hanya Rp 1.160,09 triliun, lebih rendah daripada outlook 2024 sebesar Rp 1.198,83 triliun. Hal yang menjadi soal lagi, anggaran itu fokus pada instansi yang tak berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih rendahnya anggaran sejumlah instansi pada tahun depan demi melaksanakan program makan bergizi gratis dengan membentuk Badan Gizi Nasional. Anggarannya pada 2025 mencapai Rp 71 triliun. Pemerintah dan DPR sepakat tak memasukkan perincian anggaran tiap instansi di RUU APBN 2025, yang akan dibawa ke Rapat Paripurna, Kamis (19/9) hari ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, saat ini belum diketahui rincian anggaran dan program kerja pemerintahan Prabowo, termasuk apabila ada penambahan K/L baru ke depan. "Kalau ternyata dalam masa transisi ada K/L yang berubah, dan karena perubahan ini kemudian UU APBN-nya tidak mewadahi secara fleksibel, saya khawatir pemerintahan baru berhenti," kata dia, belum lama ini. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira melihat, dengan anggaran instansi terbesar pada Kementerian Pertahanan dan komposisi anggaran instansi lainnya, maka APBN 2025 belum mencerminkan stimulus bagi ekonomi. Menurut Bhima, agar efeknya lebih terasa ke ekonomi, setidaknya pemerintah harus menambah anggaran jauh lebih besar. Misalnya di Kementerian PUPR yang diharapkan ditingkatkan dua kali lipat, untuk pembangunan irigasi, serta peningkatan infrastruktur produktivitas pertanian.

Masih Ada Ruang untuk Pemangkasan Suku Bunga Acuan

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Kontan

Bank Indonesia (BI) akhirnya memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) September. Dengan demikian, BI-Rate saat ini di level 6%. BI terakhir kali memotong bunga acuan pada Februari 2021 sebesar 25 bps ke level 3,5%. Pasca penurunan itu, bank sentral mempertahankan bunga acuan cukup lama, hingga Juli 2022. Pada periode Agustus 2022 hingga Agustus 2024, BI secara konsisten mengerek bunga acuan 275 bps hingga ke level 6,5%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan lima alasan dibalik keputusan BI. Pertama, BI melihat arah penurunan suku bunga The Fed sudah lebih jelas, baik waktu penurunan maupun besarannya. 

Hal itu bisa berdampak pada kondisi makro ekonomi, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, kondisi rupiah sudah stabil atau cenderung menguat. Posisi rupiah pada September 2024 (hingga 17 September 2024) menguat 0,78% dibandingkan posisi akhir Agustus 2024 ke level Rp 15.330 per dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan rupiah salah satunya didorong intervensi pasar dan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang akhirnya menarik aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Ketiga, kondisi inflasi yang rendah dan diperkirakan tetap terkendali hingga akhir tahun. BI memprediksi inflasi terkendali pada kisaran 1,5%-3,5% di tahun ini dan tahun depan. Keempat, BI mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi ritel serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kelima, BI mendorong penyaluran kredit pembiayaan dan mendukung fiskal. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang memperkirakan, BI akan memangkas suku bunga acuan satu kali lagi sebesar 25 bps pada kuartal IV-2024.

IHSG Menguat, Saatnya Aksi Beli Kembali

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Kontan

Aksi pembelian kembali (buyback) saham masih ramai di Bursa Efek Indonesia. Sejumlah emiten menggelar buyback di tengah momentum bullish pasar, yang tergambar dari gerak menanjak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dalam tren naik IHSG ini, sejumlah emiten sedang dan akan menggelar buyback. Contohnya PT Harum Energy Tbk (HRUM) yang baru mendapat restu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Selasa (17/9). Berikutnya ada PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (MAHA) yang menyiapkan dana sampai dengan Rp 200 miliar. MAHA akan tmeminta persetujuan dalam RUPSLB yang dijadwalkan pada 22 Oktober 2024. Selain itu, ada sejumlah emiten yang sedang menggelar buyback, antara lain PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) dan PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO). Sedangkan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) telah mengumumkan akhir periode pelaksanaan. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi Agung Ramadoni mengamati aksi buyback ketika pasar sedang bullish berpotensi mendatangkan respons positif. 

Apalagi jika laju saham tersebut sedang melandai, sehingga tengah berada di posisi valuasi yang lebih murah. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi menambahkan, sejumlah emiten tampak ingin memberikan sinyal melalui buyback. Aksi ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek masa depan emiten, di tengah posisi saham yang masih undervalue. Audi mengamati, aksi buyback ikut berkontribusi mengangkat harga saham, seperti pada BBNI yang melaju dalam tiga bulan terakhir. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto sepakat, tren bullish pasar berpotensi mendatangkan respons positif, terutama bagi saham yang tertinggal atau menunggu giliran untuk naik. Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas Fath Aliansyah sepakat, pelaku pasar perlu cermat mengukur sentimen yang sedang beredar di masing-masing emiten. Di antara saham yang berada di sekitar aksi buyback, Fath melirik BBNI dan AGRO.

TOWR Siap Lakukan Right Issue Senilai Rp 9 Triliun

Hairul Rizal 19 Sep 2024 Kontan

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) membidik dana jumbo dari rights issue. Nilai saham baru yang diterbitkan dari rights issue tersebut sebanyak-banyaknya sebesar Rp 9 triliun. TOWR akan melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHEMTD) dengan harga penawaran yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian dalam prospektus. Untuk aksi korporasi ini, TOWR akan meminta restu dalam RUPSLB 25 Oktober 2024 mendatang. "Pelaksanaan PMHMETD harus dilakukan paling lambat 12 bulan setelah tanggal persetujuan RUPSLB," tulis manajemen TOWR dalam prospektus ringkas, Rabu (18/9). 

Dana hasil rights issue tersebut, akan digunakan untuk membayar pinjaman dan keperluan modal kerja TOWR dan/atau anak usahanya, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Jika aksi korporasi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 bulan setelah pelaksanaan RUPSLB. Deputi Head of Research Sucor Sekuritas, Paulus Jimmy melihat, rencana right issue yang dilakukan TOWR akan berdampak positif untuk kinerja TOWR dalam jangka panjang. Ini mengingat tujuan penggunaan dana untuk modal kerja dan deleveraging. Melihat kinerja fundamental TOWR, right issue ini juga bukan disebabkan arus kas TOWR yang memburuk. Sedangkan analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai, pergerakan saham TOWR ada di level support Rp 720 dan resistance Rp 860. Herditya pun merekomendasikan buy on weakness untuk TOWR dengan target harga Rp 885–Rp 955 per saham.

Pilihan Editor