Penerapan Jalan Berbayar Parsial
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih mematangkan kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dengan sasaran penerapan bertahap pada kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. ERP merupakan salah satu upaya mengurangi kemacetan Jakarta. Kebijakan ini mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya. ”ERP masuk dalam blue-print (cetak biru) transportas Jakarta. ERP mungkin tidak diterapkan untuk sekian titik, tetapi ke depan bisa diterapkan di zona-zona yang memang transportasinya sudah cukup lengkap,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (17/9/2024). Zona dengan transportasi publik yang sudah lengkap antara lain kawasan Sudirman-Thamrin dan menyusul Lebak Bulus ke Ancol. Padakawasan pertama sudah tersedia Transjakarta, moda raya terpadu (MRT), kereta rel listrik (KRL), dan light rail transit (LRT) yang sudah terintegrasi.
Sementara untuk Lebak Bulus-Ancol masih menunggu rampungnya MRT fase 2 Bundaran HI-Ancol. Proyeknya terdiri dari fase 2A Bundaran HI-Kota dan fase 2B Kota-Ancol. "Itu mungkin bisa alternatif. Kebijakan tentang ERP diusulkan menjadi peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik diusulkan pada 9 Mei 2022. Tahapan peraturan sudah sampai dalam program pembentukan peraturan daerah dan masih dalam pembahasan. Transportasi publik Pemprov DKI Jakarta juga membenahi atau meningkatkan layanan angkutan perkotaannya sesuai dengan kebutuhan warga. Hal ini terutama
perluasan cakupan layanan dan integrasi dengan wilayah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (Yoga)
Pungli Pasar Melibatkan Petugas DLH
Kepolisian Resor Kota Bogor menangkap lima pelaku pungutan liar atau pungli di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diduga terlibat dalam pungli tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, Rabu (18/9/2024), mengatakan, beberapa pedagang Pasar Merdeka melaporkan pungli yang dilakukan sejumlah orang dan organisasi kemasyarakatan. Dari laporan itu, polisi menangkap lima pelaku pungli di Pasar Merdeka pada Rabu pagi. Para tersangka yang ditangkap adalah IR, AS, DS, K, dan NM. Mereka meminta uang Rp 40.000-Rp 100.000 kepada pedagang. ”Mereka merupakan (anggota) organisasi kemasyarakatan. Pelaku melakukan pungutan liar ke para pedagang Pasar Merdeka dengan nominal Rp 40.000 hingga Rp 100.000. Alasannya untuk kebersihan pasar,” kata Rizaldi. Dari pengakuan pelaku, uang hasil pungli dikumpulkan, lalu dibagi dengan orang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor.
”Kami sudah kantongi dua nama oknum DLH (Kota Bogor). Saat ini, tim siber pungli masih mendalaminya,” lanjut Rizaldi. Sementara itu, Kepala Polresta Bogor Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pengungkapan kasus pungli tersebut merupakan pengembangan dari laporan dan kasus sebelumnya. Setidaknya ada tiga ormas yang terlibat pungli. ”Aksi premanisme ini tidak boleh karena merugikan masyarakat. Ada 340 pedagang (jadi korban). Punglinya dengan cara mengutip pedagang lebih dari tiga kali, dengan orang berbeda, dari pukul 03.00-06.00 WIB,” kata Bismo. Banyak pedagang di pinggir jalan yang menjadi korban pungli.Tidak hanya untuk kebersihan, pelaku memungut uang dari pedagang untuk alasan keamanan. Bismo mengatakan, Polres Bogor berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk menertibkan para pedagang di pinggir jalan. Sebab, tidak hanya mengganggu lalu lintas, keberadaan mereka juga berpotensi menimbulkan tindak kejahatan.
Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala DLH Kepolisian Resor Kota Bogor menangkap lima pelaku pungutan liar atau pungli di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diduga terlibat dalam pungli tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, Rabu (18/9/2024), mengatakan, beberapa pedagang Pasar Merdeka melaporkan pungli yang dilakukan sejumlah orang dan organisasi kemasyarakatan. Dari laporan itu, polisi menangkap lima pelaku pungli di Pasar Merdeka pada Rabu pagi. Para tersangka yang ditangkap adalah IR, AS, DS, K, dan NM. Mereka meminta uang Rp 40.000-Rp 100.000 kepada pedagang. ”Mereka merupakan (anggota) organisasi kemasyarakatan.Pelaku melakukan pungutan liar ke para pedagang Pasar Merdeka dengan nominal Rp 40.000 hingga Rp 100.000. Alasannya untuk kebersihan pasar,” kata Rizaldi. (Yoga)
Mewaspadai Akibat Gempa Dangkal Bandung dan Garut
Gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024) pukul 09.41 WIB. Gempa dengan kedalaman 10 kilometer itu mengakibatkan 82 warga terluka serta 773 rumah dan fasilitas umum rusak. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa dangkal tersebut berada di 7,23 derajat lintang selatan dan 107,65 derajat bujur timur. Pusat gempa berjarak 25 kilometer arah tenggara Kabupaten Bandung. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Wafid menyatakan, wilayah gempa didominasi susunan tanah sedang pada dataran bergelombang dan tanah keras pada morfologi perbukitan. ”Batuan yang mengalami pelapukan umumnya bersifat lepas, urai, dan tak terkonsolidasi sehingga memperkuat efek guncangan gempa. Apalagi, kejadian gempa diakibatkan aktivitas sesar aktif,” katanya.
Meski berada di darat dan sebagian besar terletak di asan rawan bencana gempa bumi menengah, Wafid menyatakan, kejadian ini tak berpotensi mengakibatkan patahan di permukaan. Namun, warga tetap diminta waspada terhadap kerusakan bangunan akibat gempa itu. Berdasarkan data BMKG, rangkaian gempa di Bandung mencapai 21 kali hingga pukul 12.30WIB. ”Sampai pukul 12.30 WIB, gempa susulan berjumlah 20 dengan magnitudo terbesar 3,6. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal tahan gempa dan tidak ada kerusakan sebelum kembali ke rumah masing-masing,” ujar Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu. Warga mengungsi Pada Rabu siang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu daerah terdampak parah. Puluhan keluarga mengungsi ke lapangan bola Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari. Apalagi, masih ada gempa susulan hingga siang. Euis (42), warga Kecamatan Kertasari, menuturkan, rumahnya rusak berat akibat getaran gempa yang kuat sekitar 5 detik. ”Saya bersama suami dan anak-anak harus mengungsi ketenda darurat di pinggir jalan,” kata ibu dari tiga anak ini. (Yoga)
BI Menurunkan Suku Bunga Acuan Sebesar 25 bps
BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility turun sebesar bps menjadi 6,75%. Keputusan ini dinilai tepat karena akan membuat ruang gerak ekonomi, khususnya kelas menengah dan para pengusaha akan lebih luas. Keputusan ini dinilai konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5+1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk mempekuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut CEO Narasi Institute dan akademisi dari UPN Veteran Jakarta, langkah BI ini merupakan kebijakan yang sangat positif dan patut didukung. Bahkan menurutnya sebaiknya dilakukan lebih agresif lagi. Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan tekanan inflasi domestik yang relatif terkendali menjadi argumen kuat bahwa BI bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. "Langkah ini dapat memberikan momentum bagi ekonomi untuk kembali tumbuh cepat pasca-pandemi," katanya kepada Investor Daily. (Yetede)
Perizinan Guna Mempercepat Pengembangan Energi Panas Bumi
Pemerintah berjanji memangkas perizinan guna mempercepat pengembangan energi panas bumi. Pasalnya membutuhkan waktu hingga 6 tahun bagi investor untuk memulai konstruksi pembangkit listri tenaga panas bumi (PLTP). Padahal Indonesia memiliki potensi geothermal mencapai 24 gigawatt (GW). Adapun saat ini kapasitas PLTP terpasang sebesar 2,6 GW. Geothermal merupakan pembangkit energi hijau dengan karakter menghasilkan listrik yang stabil dan tidak bergantung kepada musim atau cuaca. Berbeda dengan pembangkit energi terbarukan lainnya seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu maupun pembangkit tenaga air.
Presiden Jokowi mengatakan potensi geothermal Indonesia yang mencapai 24 GW dilirik oleh banyak investor. Hanya saja pengembangan panas bumi tidak berjalan signifikan. "Ketahuan tadi ternyata untuk memulai dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya yang paling cepat dibenahi dahulu agar dari 24 ribu MW yang baru dikerjakan hanya 11% itu bisa di segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak. Kalau mau menunggu untuk memulai konstruksi saja 5-6 tahun, kalau orang enggak sabar, enggak mungkin mau mengerjakan," kata Presiden. (Yetede)
PT Astra International Tbk ASII Telah Mendominasi Industri Otomotif Indonesia
Selama lebih dari setengah abad, Group Astra yang dipimpin oleh PT Astra International Tbk (ASII), telah mendominasi industri otomotif Indonesia. Sektor otomotif telah menjadi tulang punggung kinerja keuangan Astra, dan mengantarkan konglomerasi ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun, arus deras brand-brand asing, terutama dari China yang membawa model kendaraan listrik yang digemari konsumen, mulai mengancam dominasi tersebut. Penjualan mobil Astra pun tertekan, dengan penurunan 17% pada bulan Agustus 2024 dibandingkan bulan yang sama pada tahun yang lalu, lebih rendah dibandingkan penurunan penjualan otomotif nasional sebesar Rp14,3%.
Tekanan ini menunjukkan bahwa Astra harus segera beradaptasi menghadapi dinamika pasar dan perkembangan teknologi kendaraan. Head of Corporate Investor Relations Astra International Tira Ardianti mengaku, perseroan tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. "Astra akan terus berfokus pada inovasi di sektor otomotif, dengan menawarkan produk-produk ramah lingkungan yang dapat membantu transisi konsumen menuju kendaraan listrik sepenuhnya. Dengan berbagai langkah strategis dan inovasi, Astra berkomitmen untuk tetap relevan dan berkelanjutan di tengah persaingan yang makin ketat," ujar dia. (Yetede)
BMW Luncurkan i5 Touring
BMW Indonesia resmi meluncurkan BWM i5 Touring. Sedan touring premium pertama di Indonesia ini dijual dengan harga Rp2,2 miliar off the road dengan qouta terbatas. Managing Director BMW Group Asia Lars Nielsen menerangkan, BMW Seri 5 sendiri merupakan business sedan (sedan bisnis) terlaris di dunia. Selama lebih dari 50 tahun, seri 5 mempertahankan kepemimpinan di segmen premium midsize sedan. "Secara total, penjualannya sudah mencapai 1,2 juta unit secara global dan sekarang kami melanjutkan kisah sukses dengan sebuah mobil listrik." kata dia. Nielsen mengungkapkan, BMW i5 Torung memiliki daya pikat yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Pertama, adalah performa berkendara yang menyenangkan seperti mobil-mobil BMW lainnya. Di mana, total tenaganya mencapai 340 daya kuda dengan torsi maksimum430 Nm. "Untuk menempuh kecepatan 0-100 kilometer per jam (kpi), hanya memerlukan waktu 6,1 detik saja. Sementara daya tempuh kendaraan dalam kondisi baterai penuh ialah 560 km," ucap dia. Kedua, BMW i5 Touring lebih dari sekedar kendaraan tapi juga seamless ownership. Artinya, mobil sudah terkoneksi baik pada fitur hiburan sampai seluruh fungsi-nya. (Yetede)
Pelaku Usaha Tidak Puas dengan RUU Kepariwisataan
PELAKU usaha tak puas dengan draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Kepariwisataan. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menolak revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan itu. Musababnya, pembahasan perundangannya tidak banyak melibatkan pengusaha dan nihil strategi pengembangan sektor pariwisata.RUU Kepariwisataan sudah disetujui menjadi usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke-V Tahun 2023-2024 pada 8 Juli 2024. RUU Kepariwisataan inisiatif DPR ini mengubah secara signifikan UU Nomor 10 Tahun 2009. Setidaknya ada 17 bab, dengan rincian lima bab judul tetap, sembilan bab perubahan judul, dan 11 bab baru.
Tiga bab dari UU sebelumnya dihapus. Enam pasal yang sudah diadopsi dalam UU Nomor 6 tentang Penetapan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU tidak dimuat dalam draf RUU. Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani menilai RUU Kepariwisataan yang disusun DPR belum selaras dengan aspirasi pelaku industri pariwisata. Menurut dia, draf RUU mayoritas bersifat normatif dan terlalu teknis sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan pelaku pariwisata di kemudian hari. Hariyadi pun meminta pemerintah dan DPR segera menunda pengesahan RUU Kepariwisataan. “Kami minta mari susun sama-sama undang-undang ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Jadi jangan keluarnya undang-undang yang tidak sempurna,” kata Hariyadi dalam konferensi pers di Sahid Sudirman Residence, Jakarta, Rabu, 4 September lalu. (Yetede)
Pengusaha Yang Mengelilingi Putra Jokowi
DOSEN Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menjadi salah satu dari dua pelapor dugaan gratifikasi pemberian fasilitas jet pribadi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ubed—begitu Ubedilah biasa disapa—juga pernah melaporkan soal dugaan gratifikasi kedua putra Jokowi, tapi tak digubris.Dalam laporan terbarunya, Ubed menduga pemberian fasilitas pesawat jet itu berhubungan dengan kedekatan Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang sekaligus mantan Wali Kota Solo, dengan Shopee dan Garena, dua perusahaan yang berada di bawah naungan Sea Limited. Pasalnya, pesawat yang digunakan Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat pada Agustus lalu identik dengan pesawat yang dimiliki perusahaan asal Singapura tersebut. “Iya benar (soal kedekatan antara Gibran dan Shopee),” kata Ubed.
Namun Ubed enggan mengungkap lebih detail soal bukti-bukti kedekatan putra mahkota tersebut dengan Shopee yang diserahkan kepada KPK. “Belum bisa saya share ke publik, ya,” katanya. Berdasarkan penelusuran Tempo, kedekatan kedua putra Jokowi dengan Shopee dan Garena memang sudah berlangsung sejak Mei 2021. Saat Gibran masih menjadi Wali Kota Solo, Shopee mendirikan kantor di Mal Solo Paragon. Pada akhir tahun yang sama, Gibran memberikan tempat kepada Shopee dan Garena untuk membangun kantor lainnya di Solo Technopark yang dikelola oleh Pemerintah Kota Solo. Shopee mendirikan Shopee Solo Creative & Innovation Hub, sedangkan Garena menghadirkan Garena Gaming & Community Hub. Kecurigaan adanya hubungan antara pemberian fasilitas jet pribadi Kaesang dan kerja sama Gibran dengan dua anak perusahaan Sea Limited itu juga diendus oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Dalam laporannya ke KPK, Boyamin menyertakan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Pemkot Solo dengan Shopee dan Garena. “Isi perjanjiannya adalah mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan Pemkot Solo,” kata Boyamin kepada Tempo, Rabu, 28 Agustus 2024. (Yetede)
Perbedaan Jumlah dan Asal Menteri Era SBY hingga Kini Era Jokowi
Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat terbatas disaksikan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Angan Prabowo membentuk kabinet karya atau kabinet zaken pada masa pemerintahannya bakal sulit terwujud. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim kabinet Prabowo bakal diisi kalangan profesional dan teknokrat. Namun, kata dia, kalangan profesional ini juga bisa berlatar belakang dari partai politik.
Konsep seperti itu, menurut pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, tak bisa disebut sebagai kabinet zaken. Menurut dia, kabinet zaken idealnya dibentuk dengan komposisi yang didominasi kalangan profesional nonpartai alias kalangan yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing tanpa memiliki keterikatan dengan partai politik.
Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto, saat rapat terbatas disaksikan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Hal tersebut, kata Herdiansyah, selain akan mengefektifkan kinerja pemerintahan, bakal meminimalkan terjadinya konflik kepentingan. Apalagi langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang kompak menyepakati diparipurnakannya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara, otomatis menjadikan kabinet Prabowo nanti sarat akan kepentingan politik. Revisi tersebut menghapus aturan jumlah kementerian yang diatur paling banyak berjumlah 34. (Yetede)









