Optimisme investor terhadap pasar modal Indonesia terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai level tertinggi, meski masih ada risiko fluktuasi akibat menunggu keputusan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, dalam pertemuan FOMC. Mayoritas pelaku pasar optimis The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Saham sektor keuangan, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), menjadi salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan, dengan nilai transaksi Rp713,4 miliar dan penguatan sebesar 2,06%. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 sebesar US$2,90 miliar, didukung oleh peningkatan ekspor yang naik 5,97% dibandingkan bulan sebelumnya.

Bank Indonesia juga melaporkan arus modal asing yang signifikan masuk ke pasar surat berharga dan saham, dengan inflows mencapai Rp44,33 triliun di pasar SBN dan Rp31,13 triliun di pasar saham. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik tren ini, karena arus modal yang masuk diperkirakan akan memperkuat transaksi pasar modal hingga akhir tahun.

Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan lebih giat dalam meningkatkan kualitas pasar, terutama setelah muncul kasus suap IPO yang melibatkan oknum di BEI.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) telah menjadi prioritas utama. Langkah-langkah seperti deregulasi, pembaruan perundang-undangan, dan peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi. Meski demikian, pada 2023, Indonesia baru mencapai peringkat 73 dalam EoDB, belum mencapai target peringkat 40 seperti yang diharapkan Kantor Staf Kepresidenan pada 2021.

Sektor industri berbasis sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan masih menghadapi banyak tantangan. Kewenangan pengelolaan lahan terpisah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik perizinan, dan tumpang tindih kewenangan. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan meningkatkan kemudahan bisnis.

Salah satu wacana yang muncul adalah penyatuan kewenangan KLHK dan ATR/BPN. Tokoh penting dalam sektor bisnis, seperti pengusaha dan pelaku usaha SDA, berharap penyatuan ini dapat memperbaiki tata kelola lahan dan perizinan. Namun, perubahan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah, mengingat resistensi dari pihak-pihak yang telah nyaman dengan sistem yang ada.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai kebijakan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia. Konsistensi kebijakan pemerintah, termasuk fasilitasi pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), mampu mendorong pengembangan usaha dan memperkuat perekonomian nasional.

Contohnya, Deny Martindo, pemilik merek Kopi Benawa dari Palembang, berhasil mengembangkan usahanya dari gerobak kecil menjadi produsen kopi yang menembus pasar nasional. Hal serupa juga dialami Zulhadi, produsen minyak kelapa dari Lombok, yang berhasil memperluas pasarnya hingga Yogyakarta dan berbagai kota besar lainnya. Mereka merasakan manfaat dari stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang kondusif, serta dukungan dari lembaga pemerintah.

Program KUR juga terbukti efektif bagi pelaku UMKM seperti Nizar Lubis, pekebun sawit, dan Partono, penjual LPG di Bogor, yang menggunakan fasilitas pinjaman untuk mengembangkan bisnis mereka. Pada 2022, penyaluran KUR mencapai nilai tertinggi sebesar Rp365,5 triliun, memberikan manfaat bagi 7,62 juta penerima.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menekankan empat hal penting untuk memperkuat UMKM, yakni perluasan akses pembiayaan, peningkatan inovasi pembiayaan, penguatan sinergi lintas sektor, dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Pemerintah akan fokus mengembangkan pusat ekonomi di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan untuk menjadikannya layak huni. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menyatakan bahwa pembangunan tahap 2 di IKN akan dimulai tahun depan dengan fokus pada fasilitas pendukung ekonomi seperti pertokoan, kafe, mal, serta fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan ruang terbuka. Hal ini bertujuan agar IKN tidak hanya menjadi kota administrasi, tetapi juga pusat kehidupan ekonomi yang dinamis.

Suharso menekankan pentingnya peran investor swasta dalam pembangunan tahap 2 ini, dan saat ini terdapat sekitar 80 investor yang sudah siap terlibat, termasuk 40 investor dari dalam negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong investor untuk berpartisipasi, dengan menawarkan 493 bidang tanah di IKN seluas 2-4 hektare. Jokowi menyatakan bahwa lahan ini akan segera dirilis untuk menarik lebih banyak investasi.

Perjalanan udara masih menjadi pilihan utama wisatawan domestik selama libur panjang meskipun jumlah wisatawan cenderung menurun sejak libur Lebaran 2024. Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira, Kepala Departemen Hubungan Stakeholder, melaporkan bahwa selama libur panjang 14-16 September 2024, terjadi peningkatan pergerakan penumpang sebesar 2% dibandingkan hari biasa, dengan 84.777 orang yang tercatat. Jumlah pergerakan pesawat juga naik sebesar 2%, mencapai 623 penerbangan selama tiga hari tersebut, terutama untuk rute Jakarta, Surabaya, dan Kendari.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Hasanuddin, Minggus Gandeguai, memperkirakan bahwa pergerakan penumpang di bandara ini sepanjang 2024 dapat mencapai 12,2 juta orang, meningkat 15% dibandingkan 2023. Peningkatan ini didorong oleh pembukaan rute baru, seperti Makassar-Bali oleh Batik Air, Makassar-Kuala Lumpur oleh Malaysia Airlines, dan Makassar-Palopo oleh Wings Air.

Selain itu, industri perhotelan juga optimis untuk melakukan ekspansi di tengah pemulihan pariwisata, seperti yang diungkapkan oleh Ricky Putra, Chief Operating Officer Sudamala Resorts. Sudamala sedang membangun resor baru di Ubud dan Sumba, dengan target menambah 300 kamar hingga 2026, seiring dengan meningkatnya minat wisatawan mancanegara terhadap destinasi tersebut.

Upaya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui ajang "Pesona Balikpapan". Kepala Disporapar Balikpapan, Ratih Kusuma, berharap ajang ini bisa memberdayakan masyarakat, khususnya para pelaku seni lokal, dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ratih menekankan bahwa kegiatan ini, yang dimulai di Pantai Manggar Segar Sari, bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan dari ekonomi kreatif, sekaligus memamerkan kreativitas seni lokal. Pesona Balikpapan akan digelar setiap bulan dengan inovasi baru untuk menciptakan pengalaman unik bagi pengunjung.

Ratih juga mengumumkan acara "Balikpapan Fest" yang akan diadakan pada 26-29 September 2024, yang menampilkan berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, tari, musik, fashion, dan seni lukis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi melakukan klarifikasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aktivitas putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang menggunakan pesawat jet pribadi. Kaesang telah mendatangi KPK secara sukarela untuk melaporkan gratifikasi tersebut dan mengisi formulir sebagai anak penyelenggara negara. Kaesang menyatakan bahwa dia hanya menumpang jet milik temannya saat bepergian ke Amerika Serikat.

Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, mengatakan ada kemungkinan Jokowi juga akan diklarifikasi, meskipun hal tersebut belum pasti. Jokowi sendiri menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk keluarganya, akan diperlakukan sama di mata hukum.

Return on Investment (ROI) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dari suatu investasi. Menurut Dataindonesia.id, ROI adalah rasio yang membandingkan keuntungan atau kerugian dari suatu investasi dengan biaya awalnya. ROI biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan menjadi indikator bagi investor untuk menilai efektivitas investasi. Jika hasil ROI positif, investasi dianggap menguntungkan, sedangkan jika ROI negatif, investasi belum memberikan hasil yang diharapkan. ROI sering digunakan dalam analisis keuangan untuk menentukan kelayakan suatu investasi.

Anggaran negara pada tahun pertama Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan difokuskan untuk membiayai program-program yang dijanjikan saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) alias program populis. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin sepakat memperbesar belanja pemerintah pusat untuk mengakomodasi program populis tersebut. Belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun, dengan perincian belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun dan transfer ke daerah Rp 919,87 triliun. Belanja pemerintah pusat lebih tinggi dari usulan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebesar Rp 2.693,18 triliun. Ini karena pemerintah dan DPR sepakat menambah anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp 1.160,09 triliun dibanding RAPBN 2025 yang sebesar Rp 976,79 triliun. Di sisi lain, belanja non K/L justru menyusut menjadi Rp 1.541,36 triliun, dibandingkan RAPBN 2025 yang sebesar 1.716,39 triliun. Pergeseran anggaran ini untuk menyokong sejumlah program pemerintahan baru di tahun pertama. Terutama, anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang mencapai Rp 71 triliun. Ada pula beberapa program lain, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, hingga lumbung pangan nasional, daerah dan desa. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam rapat dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tentang Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2025, kemarin mengatakan, pihaknya memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk menjalani program unggulan pemerintah baru alias quick win. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, APBN 2025 menjadi APBN transisi bagi pemerintahan baru, dapat terus memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Anggota Banggar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Kadafi meminta pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan kualitas masyarakat tidak menurun. Pihaknya meminta porsi belanja negara benar-benar dimanfaatkan untuk penanggulangan kemiskinan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, APBN 2025 masih didesain moderat karena target pendapatan tidak naik signifikan, di tengah program dan kebutuhan belanja baru. Ditambah kebutuhan pembayaran pokok utang maupun bunganya. Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai, APBN 2025 kurang produktif lantaran porsi belanja non K/L masih lebih besar dibanding belanja K/L. Pasalnya, belanja non K/L terdiri dari pembayaran bunga utang, subsidi, transaksi khusus dan belanja lainnya seperti cadangan.