Perusahaan patungan berpotensi makin menancapkan kukunya di industri asuransi jiwa dalam negeri. Berkat kekuatan modal yang dimiliki, perusahaan joint venture dianggap bakal mampu memenuhi sejumlah aturan baru yang bakal berlaku mulai tahun depan. Aturan anyar itu di antaranya penerapan PSAK 117 yang akan mulai berlaku pada Januari 2025. Aturan ini mengadopsi IFRS 17 yang sudah berlaku secara global. Selain itu, perusahaan joint venture juga dianggap lebih siap memenuhi aturan ekuitas yang dituangkan dalam POJK nomor 23 tahun 2023. Berdasarkan kajian IFG Progress, implementasi PSAK 117 akan berdampak pada ekuitas asuransi yang secara paralel sedang melakukan persiapan memenuhi POJK 23/2023. Kondisi ini diprediksi akan membuat landscape industri asuransi cenderung lebih ramping dengan aksi merger dan akuisisi guna memenuhi ketentuan ekuitas. 

Pengamat asuransi Irvan Raharjo menilai tak mengherankan bila ekuitas perusahaan asuransi jiwa patungan mendominasi. Pasalnya sejak didirikan bertahun-tahun lalu, ada ketentuan permodalan perusahaan asuransi asing yang memang dipatok lebih tinggi dibanding perusahaan swasta nasional. Sejumlah perusahaan asuransi joint venture pun menegaskan kesiapan memenuhi dua ketentuan ini. CEO PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk Wianto Chen bilang pihaknya sudah menggunakan standar pencatatan PSAK 117 untuk pelaporan kepada grup usahanya. Meski ia mengaku penerapan PSAK 117 memang perlu tambahan tenaga ahli hingga komponen teknis baru. Sementara Chief Financial Officer PT Prudential Life Assurance Adit Trivedi bilang pihaknya telah menyelaraskan proses internal dengan standar baru tersebut sejak 2022. Terutama soal pelaporan yang dikirim ke perusahaan induk. "Kami melihat penerapan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan manajemen risiko serta transparansi keuangan," ungkap Adit.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih mematangkan kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dengan sasaran penerapan bertahap pada kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. ERP merupakan salah satu upaya mengurangi kemacetan Jakarta. Kebijakan ini mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya. ”ERP masuk dalam blue-print (cetak biru) transportas Jakarta. ERP mungkin tidak diterapkan untuk sekian titik, tetapi ke depan bisa diterapkan di zona-zona yang memang transportasinya sudah cukup lengkap,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (17/9/2024). Zona dengan transportasi publik yang sudah lengkap antara lain kawasan Sudirman-Thamrin dan menyusul Lebak Bulus ke Ancol. Padakawasan pertama sudah tersedia Transjakarta, moda raya terpadu (MRT), kereta rel listrik (KRL), dan light rail transit (LRT) yang sudah terintegrasi. 

Sementara untuk Lebak Bulus-Ancol masih menunggu rampungnya MRT fase 2 Bundaran HI-Ancol. Proyeknya terdiri dari fase 2A Bundaran HI-Kota dan fase 2B Kota-Ancol. "Itu mungkin bisa alternatif. Kebijakan tentang ERP diusulkan menjadi peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik diusulkan pada 9 Mei 2022. Tahapan peraturan sudah sampai dalam program pembentukan peraturan daerah dan masih dalam pembahasan. Transportasi publik Pemprov DKI Jakarta juga membenahi atau meningkatkan layanan angkutan perkotaannya sesuai dengan kebutuhan warga. Hal ini terutama
perluasan cakupan layanan dan integrasi dengan wilayah aglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (Yoga)

Kepolisian Resor Kota Bogor menangkap lima pelaku pungutan liar atau pungli di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diduga terlibat dalam pungli tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, Rabu (18/9/2024), mengatakan, beberapa pedagang Pasar Merdeka melaporkan pungli yang dilakukan sejumlah orang dan organisasi kemasyarakatan. Dari laporan itu, polisi menangkap lima pelaku pungli di Pasar Merdeka pada Rabu pagi. Para tersangka yang ditangkap adalah IR, AS, DS, K, dan NM. Mereka meminta uang Rp 40.000-Rp 100.000 kepada pedagang. ”Mereka merupakan (anggota) organisasi kemasyarakatan. Pelaku melakukan pungutan liar ke para pedagang Pasar Merdeka dengan nominal Rp 40.000 hingga Rp 100.000. Alasannya untuk kebersihan pasar,” kata Rizaldi. Dari pengakuan pelaku, uang hasil pungli dikumpulkan, lalu dibagi dengan orang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor. 

”Kami sudah kantongi dua nama oknum DLH (Kota Bogor). Saat ini, tim siber pungli masih mendalaminya,” lanjut Rizaldi. Sementara itu, Kepala Polresta Bogor Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pengungkapan kasus pungli tersebut merupakan pengembangan dari laporan dan kasus sebelumnya. Setidaknya ada tiga ormas yang terlibat pungli. ”Aksi premanisme ini tidak boleh karena merugikan masyarakat. Ada 340 pedagang (jadi korban). Punglinya dengan cara mengutip pedagang lebih dari tiga kali, dengan orang berbeda, dari pukul 03.00-06.00 WIB,” kata Bismo. Banyak pedagang di pinggir jalan yang menjadi korban pungli.Tidak hanya untuk kebersihan, pelaku memungut uang dari pedagang untuk alasan keamanan. Bismo mengatakan, Polres Bogor berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk menertibkan para pedagang di pinggir jalan. Sebab, tidak hanya mengganggu lalu lintas, keberadaan mereka juga berpotensi menimbulkan tindak kejahatan.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala DLH Kepolisian Resor Kota Bogor menangkap lima pelaku pungutan liar atau pungli di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diduga terlibat dalam pungli tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, Rabu (18/9/2024), mengatakan, beberapa pedagang Pasar Merdeka melaporkan pungli yang dilakukan sejumlah orang dan organisasi kemasyarakatan. Dari laporan itu, polisi menangkap lima pelaku pungli di Pasar Merdeka pada Rabu pagi. Para tersangka yang ditangkap adalah IR, AS, DS, K, dan NM. Mereka meminta uang Rp 40.000-Rp 100.000 kepada pedagang. ”Mereka merupakan (anggota) organisasi kemasyarakatan.Pelaku melakukan pungutan liar ke para pedagang Pasar Merdeka dengan nominal Rp 40.000 hingga Rp 100.000. Alasannya untuk kebersihan pasar,” kata Rizaldi. (Yoga)

Gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024) pukul 09.41 WIB. Gempa dengan kedalaman 10 kilometer itu mengakibatkan 82 warga terluka serta 773 rumah dan fasilitas umum rusak. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa dangkal tersebut berada di 7,23 derajat lintang selatan dan 107,65 derajat bujur timur. Pusat gempa berjarak 25 kilometer arah tenggara Kabupaten Bandung. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Wafid menyatakan, wilayah gempa didominasi susunan tanah sedang pada dataran bergelombang dan tanah keras pada morfologi perbukitan. ”Batuan yang mengalami pelapukan umumnya bersifat lepas, urai, dan tak terkonsolidasi sehingga memperkuat efek guncangan gempa. Apalagi, kejadian gempa diakibatkan aktivitas sesar aktif,” katanya. 

Meski berada di darat dan sebagian besar terletak di asan rawan bencana gempa bumi menengah, Wafid menyatakan, kejadian ini tak berpotensi mengakibatkan patahan di permukaan. Namun, warga tetap diminta waspada terhadap kerusakan bangunan akibat gempa itu. Berdasarkan data BMKG, rangkaian gempa di Bandung mencapai 21 kali hingga pukul 12.30WIB. ”Sampai pukul 12.30 WIB, gempa susulan berjumlah 20 dengan magnitudo terbesar 3,6. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal tahan gempa dan tidak ada kerusakan sebelum kembali ke rumah masing-masing,” ujar Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu. Warga mengungsi Pada Rabu siang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu daerah terdampak parah. Puluhan keluarga mengungsi ke lapangan bola Desa Cibereum, Kecamatan Kertasari. Apalagi, masih ada gempa susulan hingga siang. Euis (42), warga Kecamatan Kertasari, menuturkan, rumahnya rusak berat akibat getaran gempa yang kuat sekitar 5 detik. ”Saya bersama suami dan anak-anak harus mengungsi ketenda darurat di pinggir jalan,” kata ibu dari tiga anak ini. (Yoga)

BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility turun sebesar bps menjadi 6,75%. Keputusan ini dinilai tepat karena akan membuat ruang gerak ekonomi, khususnya kelas menengah dan para pengusaha akan lebih luas. Keputusan ini dinilai konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5+1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk mempekuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut CEO Narasi  Institute dan akademisi dari UPN Veteran Jakarta, langkah BI ini merupakan  kebijakan yang sangat positif dan patut didukung. Bahkan menurutnya sebaiknya dilakukan lebih agresif lagi. Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan tekanan inflasi domestik yang relatif terkendali menjadi argumen kuat bahwa BI bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. "Langkah ini dapat memberikan momentum bagi ekonomi untuk kembali tumbuh cepat pasca-pandemi," katanya kepada Investor Daily. (Yetede)