Di tengah sentimen penurunan suku bunga acuan, harga emas terus meningkat. Pasar menunggu keputusan The Fed dan Bank Indonesia terkait suku bunga. Harga emas kembali menembus titik tertingginya dalam sejarah, yaitu sekitar 2.500 dollar AS per troy ons. Di tengah sentimen penurunan suku bunga acuan, harga emas diperkirakan terus meningkat hingga dalam jangka menengah panjang mencapai 3.000 dollar AS per troy ons. Mengutip data harga-emas.org, harga emas Antam pada Selasa (17/9/2024) ditutupRp 1,444 juta per gram atau naik 34,23 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Selama lima tahun terakhir, harga emas Antam terus meningkat hingga harga dua kali lipat.

Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada Selasa (17/9/2024) ini menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan angkutan di perkotaan Indonesia yang tengah tumbuh pesat. Sejauh ini, sudah ada 22 kota yang memiliki program angkutan modern berbasis skema buy the service (BTS) atau pembelian layanan per kilometer sesuai standar pelayanan minimal. Dengan bantuan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan ataupun dari Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah (APBD), layanan bus modern ini telah memberikan perubahan positif pada kota. Namun, tren pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi masih jauh lebih tinggi daripada pembangunan angkutan umum massal perkotaan. Di banyak kota, kemacetan telah menjadi pengalaman rutin bagi warganya.

Perpecahan di Kadin menambah masalah di dunia usaha. Setelah tertekan akibat penurunan daya beli dan isu geopolitik, kini dunia usaha didera konflik internal. Sejumlah asosiasi pengusaha menyesalkan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang terseret ke dalam konflik elite politik. Mereka berharap segera ada solusi atas polemik itu sehingga Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dapat fokus menyelesaikan masalah perdagangan dan industri nasional. Perpecahan muncul ketika sejumlah perwakilan Kadin provinsi menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Padahal, jabatan ini masih diampu Arsjad Rasjid yang diakui sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 secara aklamasi dalam musyawarah nasional (munas) di Kendari, Sulawesi Tenggara, 2021 (Kompas, 17/9/2024). Tak beda dengan partai politik, sejumlah orang di kalangan dunia usaha ikut-ikutan membuat manuver untuk meraih kekuasaan. Mereka seperti meniru dan sangat mungkin bagian dari kepentingan politik tertentu. Apabila demikian, kita mendapat masalah besar, yaitu mudahnya dongkel-mendongkel pengurus organisasi. Cara seperti ini seolah lazim, apalagi birokrasi merestuinya dengan memberi izin. Dampaknya, kekuatan masyarakat sipil makin kehilangan tenaga. Keadaan ini melemahkan demokrasi. Demokrasi yang lemah juga akan merusak ekonomi. Kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis terhambat oleh tekanan kekuasaan, konflik politik, dan intervensi yang mudah dilakukan oleh siapa pun, terutama pemegang kekuasaan, ketika demokrasi mandek.

Pada akhirnya, muncul kolusi dan korupsi yang merupakan kelindan antara kekuasaan dan bisnis. Perpecahan di dalam Kadin menambah masalah bagi dunia usaha. Dunia usaha bakal dipersepsikan makin lekat dengan konflik politik. Suasana ini akan memicu saling curiga di antara pelaku bisnis sehingga menambah bebas dunia bisnis yang sedang menghadapi masalah penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja, tekanan pasar global, dan lain-lain. Suasana seperti itu menambah ketidakpastian. Setiap konflik juga memunculkan suasana tidak nyaman dan membuang energi. Padahal, sekarang semua pihak ingin bahu-membahu menghadapi masalah tekanan ekonomi. Transisi kekuasaan dalam waktu dekat ternyata masih memunculkan sejumlah pertanyaan, termasuk kebijakan bagi dunia usaha. (Yoga)

Pekan lalu, di tengah hiruk pikuk dinamika politik, warganet di X ramai membahas istilah ”peternakan ponsel” atau phone farming dan kaitannya dengan peran pendengung alias buzzer. Phone farming ialah praktik kontroversial di bidang aplikasi seluler, tempat individu atau organisasi memanfaatkan beberapa telepon pintar atau perangkat serupa yang saling terhubung dalam jaringan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Praktik seperti ini bisa dikendalikan dari jarak jauh sehingga memungkinkan pelaku menyimulasikan tindakan organik pengguna manusia di media sosial.

Peternakan ponsel semula dipakai untuk memengaruh berbagai metrik, seperti unduhan aplikasi, penggunaan/keterlibatan aplikasi, peringkat toko daring, tayangan konten, dan klik iklan, lalu merambah ke aktivitas penyebaran isu politik di media sosial. Keramaian pembahasan mengenai phone farming bermula dari cuitan akun @AndrewsTjan yang intinya mengingatkan pengguna X agar tidak perlu berdebat mengenai isu politik di media sosial karena ada phone farming yang menggerakkan isu tersebut. ”Diingat baik-baik, ya,= mengapa tidak perlu berdebat di media sosial, terutama dalam hal politik. Bentuknya tidak persis begini. Akan tetapi, satu pengguna di sini bisa megang 5-10 akun, ada yang gratisan dan ada yang memang bayaran,” tulisnya sembari menyertakan foto suat ruangan yang diisi deretan ponsel pintar menyala dan ada seseorang duduk sambil memantau.

Pemilik akun @Andrews-Tjan mengaku sudah melihat langsung fenomena seperti itu dan orang-orang yang berada di baliknya mengaku dibayar demi mendapatkan tambahan uang. Dia menyebut bisnis seperti itu kadang dilakukan perorangan atau kelompok yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kondisi negara. Akan tetapi, ada pula kelompok yang tidak dibayar, tetapi dari kalangan pendukung garis keras. Cuitannya itu dilihat lebih dari 475.000 kali, disukai le- bih dari 2.900 kali, dan men-dapat komentar 266 kali. Beberapa komentar yang masuk mempertanyakan kaitannya dengan kerja pendengung, menerka dengan sinis bahwa @AndrewsTjan juga sebenarnya seorang pendengung, dan ada pula yang merasa prihatin dengan demokrasi yang dijadikan lahan industri komoditas. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) menggenjot kegiatan eksplorasi guna mencari temuan-temuan sumber minyak bumi baru agar bisa memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan mengebor sumur-sumur di lapangan yang sudah ada, yang produksinya menurun secara alamiah. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding PT Pertamina (Persero), Chalid Said Salim dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024), mengatakan, eksplorasi dan pengeboran sumur minyak nonkonvensional(MNK) menjadi dua upaya dalam meningkatkan produksi untuk kebutuhan jangka panjang.

Melanjutkan kegiatan 2023, pada 2024, pengeboran MNK dilakukan di Sumur Kelok dan Gulamo, wilayah kerja (WK) Rokan di Riau. Sementara temuan eksplorasi di Sumur Anggrek Violet (Sumatera Selatan), Astrea (Riau), dan Julang Emas (Sulawesi Tengah). Adapun temuan potensi baru (big fish) ada di area Ambar (offshore Jawa Barat), SSD(Kalimantan),RotanCinta (Jawa Tengah), Tedong (Sulteng), West Beluga (offshore Sulawesi), dan Yaki Emaa (Sulteng). ”Penambahan cadangan (migas) salah satunya tergantung pada kegiatan eksplorasi. Kami melakukan cukup banyak, baik (metode eksplorasi) seismik 2D dan 3D maupun pengeboran pem- buktian terakhir, untuk mendapatkan potensi-potensi baru di seluruh wilayah kerja (hulu migas) Pertamina,” kata Chalid.

Direktur Eksplorasi PHE Muharram J Panguriseng menambahkan, daritotal luas cekungan sedimen di Indonesia seluas 3,7 juta kilometer persegi, baru 20 persen yang sudah menjadi daerah konsesi dengan skema bagi hasil (production sharing contract/PSC). Sementara sisanya, 80 persen, belum menjadi apa-apa atau kerap disebut sebagai daerah terbuka. ”(Usia ketersediaan migas di Indonesia) saya kira masih panjang selama kita berupaya melakukan eksplorasi. Itu yang dilakukan Pertamina sekarang. Ada empat WK baru yang sekarang kami lakukan eksplorasi, di area yang sifatnya emerging dan frontier (garis depan). Jadi, produksi domestik kami upayakan (dengan eksplorasi),” kata Muharram. (Yoga)

Meski rincian penggunaan anggaran disejumlah kementerian/lembaga masih menggantung, Rancangan APBN 2025 resmi disepakati pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintahan baru diberikan ruang diskresi luas untuk menyesuaikan rincian belanja ke depan tanpa melalui mekanisme APBN Perubahan. Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah, Selasa (17/9/2024), terjadi perdebatan alot dan panjang mengenai de tail penggunaan anggaran tersebut, terutama dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) yang bukan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Perwakilan dari Fraksi PDI-P menilai, pemerintah semestinya sudah mencantumkan rincian penggunaan anggaran di setiap kementerian/lembaga (K/L) dalam lampiran RUU APBN 2025. Rincian dimaksud bukan hanya nominal alokasi anggaran per K/L, melainkan juga harus disertai peruntukan program dan fungsinya. Hal itu agar sejalan Pasal 15 UU tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa APBN yang disetujui oleh DPR mesti terinci sampai unit organisasi, fungsi, dan program. Artinya, DPR bukan sekadar menyetujui nominal alokasi anggaran untuk setiap K/L. Namun, saat memberi persetujuan atas RAPBN, DPR mesti mengetahui daftar program dan fungsi apa saja yang akan dijalankan oleh K/L dengan anggaran yang sudah dialokasikan.

Meski demikian, pemerintah belum bisa memberi kepastian tersebut dalam lampiran RUU APBN 2025. Pasalnya, masih ada pembahasan rencana kerja yang menggantung antar sejumlah K/L dan mitra  komisinya di DPR. Masih ada pula potensi penyesuaian anggaran ke depan karena rencana tambahan K/L baru di pemerintahan Prabowo. Pemerintah pun meminta agar rincian peruntukan anggaran tersebut menyusul diatur dalam peraturan presiden (perpres) alias tidak dilampirkan dalam satu kesatuan RUU APBN 2025. (Yoga)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tinggal berumur sebulan menolak meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang diusulkan DPR. Alasannya, RUU tersebut hampir mengubah seluruh materi dalam UU No 10/2009 sehingga lebih tepat disusun pada masa pemerintahan selanjutnya. WakilMenteriPariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf ) Angela Tanoesoedibjo yang mewakili pemerintah mengatakan, penyusunan RUU Kepariwisataan inisiatif DPR mengubah secara signifikan UU No 10/2009. Alhasil, RUU yang dibentuk bukan regulasi perubahan, melainkan RUU Kepariwisataan yang baru.

Kemacetan diprediksi bakal mengunci Bandung Raya di tahun 2037. Demi mencegah bencana kemacetan itu terjadi, bakal digulirkan program bus rapid transit atau BRT di kawasan aglomerasi terbesar di Jawa Barat tersebut. Angkutan massal perkotaan berbasis bus tersebut  ditargetkan mulai beroperasi tahun depan. Potensi kemacetan itu awalnya disampaikan dalam rapat tertutup terkait penataan transportasi terpadu Cekungan Bandung tahun 2023. Acara itu digelar di Istana Merdeka dipimpin Presiden Joko Widodo. Kondisi kemacetan di Bandung Raya dari data yang dipaparkan perwakilan Pemprov Jabar dalam rapat itu sudah mencapai 40 persen. Dengan kata lain, kemacetan kini menjadi teman akrab warga sehari-sehari.

Hal ini dirasakan Nindya Apsari (30). Wanita yang bekerja sebagai tenaga kesehatan ini terbiasa menembus kemacetan menggunakan angkutan umum untuk tiba di rumahnya di daerah Ciwastra. Jarak dari kantor ke rumahnya hanya 10 kilometer. Apabila kondisi jalan lancar, perjalanan Nindya yang pulang kantor di sore hari dengan angkot hanya memakan waktu 40 menit. Di akhir pekan, kala warga Jakarta maupun sekitarnya membanjiri Bandung Raya untuk berlibur, perjalanan Nindya molor hingga satu jam. Meskipun demikian, Nindya tetap menggunakan angkutan umum, seperti angkot dan bus. Dia pun berharap pembenahan angkutan umum segera terwujud.

”Menggunakan transportasi umum, seperti angkot dan bus, akan terasa lebih nyaman apabila didukung fasilitas dan jumlah moda memadai,” tutur Nindya, Kamis (12/9/2024). Berbeda dengan Nindya, Fajar (35), warga Cibiru, Kota Bandung, tetap menggunakan sepeda motor. Alasannya, rute angkutan tidak menjangkau tempat tinggalnya dan waktu tempuh kendaraan umum di Bandung tak dapat diprediksi Data Polrestabes Bandung, ada 11 kawasan rawan macet diKotaBandung.Kawasanitu, antara lain, Pasteur, Arcamanik, Antapani, Kiaracondong, Soekarno-Hatta, Cihampelas dan Sukajadi. Jumlah warga yang memasuki Kota Bandung pada pagi hingga siang hari bisa mencapai lima juta orang. (Yoga)

Syakina Ahdanisa (34) meyakini, penyandang disabilitas rungu perlu mendapat pelatihan dan pendidikan untuk dapat bekerja seperti orang pada umumnya. Itu sebabnya, ia merintis pendirian Deaf Cafe Fingertalk dan Deaf Fingertalk Car Wash Deaf Fingertalk Car Wash, tempat cuci mobil di Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (24/5/2024). Seorang pekerja tengah mengelap mobil pelanggan yang telah dicuci. Seorang pelanggan duduk di bangku menunggu mobilnya dicuci. Saat mereka berinteraksi, baru terlihat tempat ini bukanlah tempat cuci mobil biasa. Diperhatikan lebih saksama, banyak stiker dan poster tentang disabilitas rungu di beberapa sisi tempat cuci. Sejumlah poster berisi tata cara mengobrol dengan bahasa isyarat dan panduan mencuci mobil. Di ujung kanan tempat cuci  mobil berdiri kafe mini Deaf Cafe Fingertalk. Berbagai pilihan menu tersaji, dari makanan ringan hingga berat. Tersedia kertas dan petunjuk bahasa isyarat Indonesia agar pelanggan bisa berkomunikasi dengan pegawai. Kedua tempatini didirikan oleh Dissa Syakina Ahdanisa (34). Mulanya, ia membuka Deaf Cafe Fingertalk di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada 2015. Kafe ini berdiri dilatari empati terhadap kondisi masyarakat disabilitas rungu di Indonesia yang masih termarginalkan dari kehidupan sosial, seperti di dunia pekerjaan. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kesejahteraan hidup. ”Persepsi terhadap teman disabilitas rungu sebagai orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan membuat mereka sulit mendapat pekerjaan. Inilah yang memicu saya membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, khususnya disabilitas rungu," ujar Dissa. (Yoga)