Presiden dan Wakli Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus menetapkan syarat profesional, ahli, berintegritas, dan memiliki kapabilitas teknis dalam memilih figur untuk menjadi  anggota kabinet mereka, Selain itu, figur yang bisa berasal dari partai maupun dari non partai  itu perlu dipastikan  mampu bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan visi dan program kerja pemerintah baru tetap seperti target pertumbuhan ekonomi 8%. 

Khusus untuk tim ekonomi, sosok yang dipilih mesti ekonom yang memiliki paradigma ekonomi kerakyatan yang berpikir kreatif (out of the box) dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, selain itu anggota tim harus memilki rekam jejak yang baik dan terbukti mumpuni dibidang makroekonomi, industri, dan keuangan. "Mereka harus memiliki kemampuan untuk merancang kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan menciptakan multiplier effect seluas-luasnya," ujar peneliti Center of Reform of Economic (Core) Indonesia ELiza Mardian saat dihubungi Investor Daily. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, lanjut dia, dibutuhkan pandangan ahli ekonom yang fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur bertekhnologi tinggi, pertanian, perekonomian digital, serta industrialisasi berbasis seumber daya alam. (Yetede)

Ekspor nasional tumbuh 7,13% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$ 23,5 miliar pada Agustus 2024 dari bulan sama tahun lalu US$ 21,9 miliar. Pertumbuhan itu berada dikisaran konsensus analis sebesar 4,1-8,5% dan terjadi ditengah tren penurunan harga komoditas. Agustus 2024, ekspor manufaktur tumbuh 8,7% menjadi US$ 17,7 miliar, menyumbangkan 75% total ekspor. Pertumbuhan ekspor manufaktur melampaui sektor pertambangan dan lainnya yang hanya tumbuh 2,76% secara yoy dan kontraksi 10,6% secara kuartalan. Berdasarkan data BPS, ekspor beberapa produk manufaktur mencetak pertumbuhan tinggi. Agustus 202, ekspor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya tumbuh 16,4% menjadi US$ 1,3 miliar, lalu kendaraan dan bagiannya tumbuh  16,4% menjadi US$ 1,3 miliar, lalu kendaraan dan bagiannya 5,91% menjadi US$ 1 miliar, mesin dan peralatan mekanisme serta bagiannya 31,7% menjadi US$ 571 juta, nikel dan barang daripadangan 30,86% menjadi US$ 741 juta dan alas kaki 17,5% menjadi US$ 656 juta. Ekspor logam mulia dan perhiasan/permata melesat paling tinggi, sebesar 70,92% menjadi US$ 788 juta. (Yetede)

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk RUU tentang ABPN (RUU APBN) tahun 2025. APBN 2025 akan menjadi APBN transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, dari kesepakatan tersebut pemerintahan dan DPR akan melaporkan hasil rapat ini ke tingkat pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna. Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September 2024, yang akan datang? Setuju?" kata Said. Adapun postur yang disepakati adalah Pendapatan Negara dalam APBN 2025 sebesar Rp3.005,12 triliun, terdiri atas penerimanaan Perpajakan Rp2.490,91 triliun dan Penerimanaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp513,64 triliun. Sedangkan Belanja Negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Untuk Belanja Pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri atas Belanja Kmentrian dan Lembaga Rp1.094,55 triliun dan belanja non (K/L) Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke daerah Rp919,87 triliun. Keseimbangan Premier ditetapkan sebesar Rp633,31 triliun dan defisit sebesar Rp626,18 triliun atau 2,53% terhadap PDB. (Yetede)

Saham emiten pusat data ( data center) seperti PT DCI Indonesia Tbk  (DCII) dan PT Indointernet Tbk (EDGE) terus mengalami kenaikan hingga membentur  auto reject atas (ARA) dalam beberapa pekan terakhir. Emiten milik konglomerat Otto Toto Sugiri dan Antoni Salim, DCII melesat 43,61% dalam satu minggu terakhir, dan melambung 60,82% pada tiap bulan terakhir. Begitupun dengan emiten Toto Sugiri lainnya yakni EDGE yang juga melonjak 24,03% selama sepekan kebelakang, dan menguat 19,70% dalam tiga bulan terakhir. Prospek bisnis data center Indonesia yang masih cerah, membuat dua emiten ini masih menarik untuk dicermati. 

Analis NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi mengatakan, industri data center Indonesia masih prospektif, dengan kapasitas operasi dan nilai per kapita data center masih rendah. Sebagai gambaran, kapasitas operasi data center Indonesia sebesar 260 megawatt (MW), sementara Malaysia 289 MW dan Singapura 985 MW. Nilai perkapita data center Indonesis juga baru 1,5 watt perkapita, jauh dibawah Jepang yang 10 watt per kapita dan Singapura 100 watt per kapita. "Secara sederhana, jika menangkap peluang dari kebutuhan akan data center di kawasan Asia Tenggara, potensi pertumbuhan data center  sangat luas. (Yetede

Pemerintah mempermudah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kepada perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2024 tata cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya. "PMK ini merupakan penyesuaian pengaturan pemberian kemudahn di bidang PPN Sesuai dengan prinsip trust by verify," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (DPJ Kemenkeu) Dwi Astuti. Kemudahan pembebasan PPN dan PPnBM diberikan melalui perubahan mekanisme pemberian fasilitas yang semula manual menjadi elektronik. Baik perwakilan negara asing maupun pejabatnya harus memiliki nomor identitas perpajakan sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM dengan mengikuti tata cara penerbitan NPWP. "Penerbitan PMK 59/2024 merupakan salah satu upaya DPJ dalam meningkatkan tata kelola atas pemberian pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM," tambah Dewi. (Yetede)

Optimisme investor terhadap pasar modal Indonesia terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai level tertinggi, meski masih ada risiko fluktuasi akibat menunggu keputusan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, dalam pertemuan FOMC. Mayoritas pelaku pasar optimis The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Saham sektor keuangan, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), menjadi salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan, dengan nilai transaksi Rp713,4 miliar dan penguatan sebesar 2,06%. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 sebesar US$2,90 miliar, didukung oleh peningkatan ekspor yang naik 5,97% dibandingkan bulan sebelumnya.

Bank Indonesia juga melaporkan arus modal asing yang signifikan masuk ke pasar surat berharga dan saham, dengan inflows mencapai Rp44,33 triliun di pasar SBN dan Rp31,13 triliun di pasar saham. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik tren ini, karena arus modal yang masuk diperkirakan akan memperkuat transaksi pasar modal hingga akhir tahun.

Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan lebih giat dalam meningkatkan kualitas pasar, terutama setelah muncul kasus suap IPO yang melibatkan oknum di BEI.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) telah menjadi prioritas utama. Langkah-langkah seperti deregulasi, pembaruan perundang-undangan, dan peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi. Meski demikian, pada 2023, Indonesia baru mencapai peringkat 73 dalam EoDB, belum mencapai target peringkat 40 seperti yang diharapkan Kantor Staf Kepresidenan pada 2021.

Sektor industri berbasis sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan masih menghadapi banyak tantangan. Kewenangan pengelolaan lahan terpisah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik perizinan, dan tumpang tindih kewenangan. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan meningkatkan kemudahan bisnis.

Salah satu wacana yang muncul adalah penyatuan kewenangan KLHK dan ATR/BPN. Tokoh penting dalam sektor bisnis, seperti pengusaha dan pelaku usaha SDA, berharap penyatuan ini dapat memperbaiki tata kelola lahan dan perizinan. Namun, perubahan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah, mengingat resistensi dari pihak-pihak yang telah nyaman dengan sistem yang ada.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai kebijakan untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuka peluang besar bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia. Konsistensi kebijakan pemerintah, termasuk fasilitasi pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), mampu mendorong pengembangan usaha dan memperkuat perekonomian nasional.

Contohnya, Deny Martindo, pemilik merek Kopi Benawa dari Palembang, berhasil mengembangkan usahanya dari gerobak kecil menjadi produsen kopi yang menembus pasar nasional. Hal serupa juga dialami Zulhadi, produsen minyak kelapa dari Lombok, yang berhasil memperluas pasarnya hingga Yogyakarta dan berbagai kota besar lainnya. Mereka merasakan manfaat dari stabilitas ekonomi dan iklim usaha yang kondusif, serta dukungan dari lembaga pemerintah.

Program KUR juga terbukti efektif bagi pelaku UMKM seperti Nizar Lubis, pekebun sawit, dan Partono, penjual LPG di Bogor, yang menggunakan fasilitas pinjaman untuk mengembangkan bisnis mereka. Pada 2022, penyaluran KUR mencapai nilai tertinggi sebesar Rp365,5 triliun, memberikan manfaat bagi 7,62 juta penerima.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menekankan empat hal penting untuk memperkuat UMKM, yakni perluasan akses pembiayaan, peningkatan inovasi pembiayaan, penguatan sinergi lintas sektor, dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan sesuai target.