Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan waduk dan bendungan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Hendra Iswahyudi, Direktur Konservasi Energi di Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa keputusan ini dapat mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) hingga 14,7 gigawatt (GW). Menteri PUPR juga menyetujui peningkatan cakupan pemanfaatan waduk dari 5% menjadi 25%, membuka peluang besar untuk pengembangan PLTS terapung di 257 waduk di seluruh Indonesia, dengan potensi total mencapai 89,37 GW. Langkah ini diharapkan membantu percepatan transisi energi terbarukan di Tanah Air.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Sebagai produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia akan sulit diwujudkan secara cepat. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk pasokan listrik, di mana 62% energi listrik dihasilkan dari batu bara. Menurut Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiatives, regulasi yang mendukung dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam sektor energi terbarukan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Beberapa negara lain di Asia, seperti Singapura dan Selandia Baru, sudah berada di jalur yang lebih baik, dengan bauran energi batu bara yang sangat rendah (1% dan 7%). Namun, Indonesia dan China menargetkan nol emisi pada 2060, sementara India baru pada 2070. Menurut Kishore Mahbubani, masalah geopolitik juga menghambat kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim, meskipun dunia menghadapi tantangan bersama. Sementara itu, Ravi Menon, Duta Iklim Singapura, menegaskan bahwa negara-negara Asia tidak perlu memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi, namun harus merumuskan jalur transisi yang tepat tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.

Menjaga kedaulatan Indonesia bukan hanya melalui pendekatan fisik seperti pertahanan, tetapi juga melalui ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bank Indonesia (BI), bersama dengan TNI Angkatan Laut, berkolaborasi dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk memastikan distribusi uang Rupiah yang layak edar ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), terutama di Papua Barat. Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Setian, menekankan pentingnya penyediaan uang kartal dalam menjaga ekonomi daerah-daerah 3T dan memastikan transaksi dilakukan dengan Rupiah, sebagai simbol kedaulatan negara.

Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Yayan Sofyan, menegaskan bahwa TNI AL juga terlibat dalam menjaga kelancaran pembangunan ekonomi melalui transaksi keuangan menggunakan Rupiah. Selain distribusi uang, ekspedisi ini juga melibatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat setempat, termasuk anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Rupiah dan NKRI.

Dalam ekspedisi ini, BI dan TNI AL menghadapi berbagai tantangan medan, seperti gelombang laut yang tinggi, tetapi berhasil mencapai tujuan mereka. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, melalui perwakilannya, menyampaikan apresiasi atas upaya ini yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transaksi ekonomi yang lancar.

Tren peningkatan permintaan tenaga kerja di beberapa sektor, meskipun banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor lain. Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Nia Kurnia Sholihah, menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja di sektor teknologi informasi meningkat sebesar 15% pada 2023, seiring dengan percepatan transformasi digital. Selain itu, sektor kesehatan, terutama layanan telemedicine, juga mengalami peningkatan permintaan sebesar 12%, sementara sektor logistik mencatat kenaikan 18%, didorong oleh lonjakan aktivitas e-commerce dan distribusi barang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, dari 6,49% pada 2021 menjadi 5,35% pada Agustus 2024, yang menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja. Namun, Nia menyoroti bahwa dampak PHK masih terasa, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada ekspor dan daerah industri utama seperti Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, yang mengalami angka PHK tinggi. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 237.080 tenaga kerja terkena PHK dari Januari hingga Oktober 2023, menunjukkan peningkatan konsisten selama periode tersebut.

Strategi dan pembentukan tim pemenangan bagi dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono menunjuk Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai Ketua Dewan Pembina tim pemenangan mereka, yang disebut "Rido". Ridwan Kamil menyebutkan bahwa Dasco akan bertanggung jawab untuk memetakan target perolehan suara, terutama dengan bantuan anggota legislatif terpilih yang kembali turun ke konstituen mereka.

Di sisi lain, pasangan Pramono Anung-Rano Karno memilih komedian Lies Hartono atau Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan. Rano Karno menjelaskan bahwa Cak Lontong diharapkan membuat strategi kampanye yang inovatif dan menarik. Selain itu, Rano menyoroti program-program unggulannya, seperti pemasangan CCTV untuk mencegah tawuran, narkoba, dan kekerasan, serta peningkatan insentif bagi ketua RT-RW di Jakarta.

Penantian panjang investor terkait dengan arah suku bunga acuan terjawab pada pekan-pekan ini. Khusus bagi pasar keuangan lokal, ada dua agenda penting yang akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan dalam negeri, yakni pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Open Market Committee (FOMC), serta Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Memang, sejauh ini belum pasti berapa jumlah penurunan suku bunga yang bakal ditetapkan oleh The Fed pada FOMC 18 September 2024. Tapi, pasar memperkirakan, bank sentral Amerika Serikat (AS) itu memangkas 25-50 basis poin (bps). Head of Investment Information Mirae Asset, Martha Christina melihat, peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 bps lebih besar. Alasannya inflasi inti AS masih naik, sehingga Fed mungkin masih hati-hati dan konservatif menurunkan suku bunga. 

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menambahkan, FOMC kali ini menjadi salah satu penantian panjang, lantaran hampir tiga tahun terakhir bank sentral AS cenderung menaikkan suku bunga. Nico juga menilai, pemangkasan suku bunga sebesar 25 bps lebih aman ketimbang jika Fed langsung memangkas 50 bps. Di sisi lain, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee mencermati, BI kemungkinan tetap mempertahankan suku bunga acuan pada pekan ini. Namun masih tetap terbuka peluang BI memotong suku bunga 25 bps. Keputusan Fed bakal menjadi angin segar IHSG, setidaknya hingga akhir tahun nanti. Martha memproyeksikan, IHSG bisa naik menuju 7.915 di akhir tahun 2024. Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas mengingatkan, kenaikan IHSG di pekan pendek ini justru cenderung terbatas dan rawan profit taking. Menurut Nico, semua sektor saham di bursa mendapatkan manfaat positif jika bunga turun. Tapi, sektor-sektor yang akan merasakan dampak terbesar ialah sektor finansial, properti, otomotif, konsumer non-siklikal, energi, konsumer siklikal, dan teknologi. Sedangkan sektor kesehatan mungkin melemah, karena sektor defensif biasanya ditinggalkan sementara waktu.

Masyarakat harus bersiap merogoh kocek lebih dalam jika ingin membangun rumah sendiri. Pasalnya, ada beberapa kenaikan tarif pajak yang ikut mempengaruhi beban masyarakat saat membangun rumah. Hal itu tak lepas dari kebijakan aturan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada tahun depan. Sebut saja, tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) bakal naik menjadi 2,4% pada 2025 dari sebelumnya 2,2%. Kenaikan tarif PPN KMS sejalan rencana kenaikan tarif PPN umum menjadi 12% mulai Januari 2025 sebagaimana tertuang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPN KMS dihitung atas besaran tertentu yang merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif PPN umum sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) UU PPN. Nah, tarif PPN KMS yang berlaku saat ini 2,2% yang merupakan hasil dari 20% dikalikan tarif PPN umum sebesar 11%. Alhasil, ketika tarif PPN umum benar-benar naik menjadi 12% mulai 2025, tarif PPN KMS ikut meningkat menjadi 2,4%. Namun pengenaan PPN KMS hanya akan berlaku pada kegiatan membangun sendiri dengan kriteria luas bangunan 200 meter persegi atau lebih. Artinya, di bawah luas itu tidak terkena PPN KMS. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan kenaikan PPN KMS dari 2,2% menjadi 2,4% akan membebani masyarakat yang sedang membangun rumah. "Ketentuan ini akan memberatkan masyarakat yang memiliki kemampuan pas-pasan," ujar dia, Senin (16/9). 

Ekonom Universitas Paramida Wijayanto Samirin menilai kebijakan PPN KMS, termasuk PPN 12% bisa mempengaruhi harga rumah dan daya beli masyarakat. Ini karena sektor perumahan memiliki multiplier effect tinggi, seperti mempekerjakan banyak tenaga kerja dan menyerap produk dengan local content tinggi. Alhasil, dia meminta pemerintah berhati-hati dalam melakukan penyesuaian tarif. "Menaikkan pajak di sektor ini hendaklah berhati-hati, apalagi saat ini ekonomi kita mulai menunjukkan tanda-tanda krisis, ditandai empat bulan deflasi berturut-turut," kata dia, kemarin. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai kenaikan tarif PPN KMS tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat. Mengingat yang terkena dampak kenaikan itu masyarakat kelas menengah ke atas yang akan membangun di atas luas lahan 200 meter persegi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menggodok kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar. Jika tidak ada halangan, aturan ini akan dirilis pada 1 Oktober 2024. Artinya mulai awal Oktober nanti, tidak semua masyarakat bisa membeli Pertallite maupun Biosolar. Kelak, hanya konsumen yang berhak saja yang dapat menggunakan BBM subsidi tersebut. Pembatasan BBM subsidi tersebut berpeluang mengerek inflasi lebih tinggi lagi. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memprediksi inflasi bisa berada di kisaran 2,5% hingga 3,5% secara tahunan atau year-on-year (yoy) apabila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan. Yusuf bilang, dampak yang dirasakan terhadap inflasi hampir mirip jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Permintaan produk BBM akan relatif tetap sama, asumsinya produk tersebut relatif terbatas pada harga yang dinikmati sebelumnya," tutur Yusuf kepada KONTAN, Senin (16/9). 

Yusuf mencatat, kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi secara umum berada di 1%-2% terhadap total komoditas yang dihitung dari pembentukan inflasi secara keseluruhan. Angka ini relatif besar, terutama dibandingkan dengan beberapa sub komoditas lain. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menilai, pembatasan BBM subsidi menjadi dilema. Sejatinya kebijakan ini baik untuk kesehatan fiskal dan memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Masyarakat mampu juga perlu didorong memakai BBM beroktan tinggi, sehingga lingkungan lebih terjaga. Eko menilai, apabila pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan, maka kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun akan semakin tergerus.

Rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed untuk memangkas bunga acuan sebesar 25 basis poin dalam pertemuan FOMC pekan ini, bakal jadi angin segar bagi kinerja emiten ritel nasional. Langkah The Fed itu akan diikuti sejumlah bank sentral lain, termasuk Bank Indonesia (BI). Kebijakan pelonggaran moneter diprediksi akan berujung ke perbaikan daya beli konsumen. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina memprediksi, sektor ritel menunjukkan kinerja positif di kuartal IV-2024. Prediksi itu terealisasi jika BI turut memangkas bunga. "Penurunan suku bunga akan memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga," kata Martha, akhir pekan lalu. Pemangkasan suku bunga dan peningkatan kepercayaan konsumen akan mendorong masyarakat lebih aktif belanja barang dan jasa. Marthe memperkirakan, sektor ritel, khususnya segmen barang konsumsi, fesyen, dan elektronik akan mendapat keuntungan dari tren tersebut. Terlebih, kinerja keuangan sejumlah emiten ritel masih dalam tren positif di enam bulan pertama tahun ini. Contohnya PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart, meraup laba bersih Rp 1,7 triliun pada semester I 2024. Laba AMRT ini tumbuh 6,2% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya Rp 1,6 triliun. Research Analyst Mirae Asset, Abyan Habib Yuntoharjo mengamati, prospek ACES masih akan tumbuh positif di sisa tahun 2024. Ini didorong potensi penurunan suku bunga, yang akan berdampak positif pada daya beli masyarakat. "Sentimen positif ini akan lebih terlihat nanti setelah pemangkasan suku bunga," kata Abyan.