Kinerja PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) diprediksi bisa membaik dengan memanfaatkan tiga layanan bisnis utamanya yakni layanan on demand service (ODS), layanan financial technology (fintech) dan layanan e-commerce  Ketiga layanan ini diproyeksi punya prospek cerah ke depan. Analis JP Morgan, Henry Wibowo mengatakan, GOTO telah merampungkan integrasi Gopaylater dengan Tiktok Shop. Dan berencana mengembangkan pinjaman menjadi US$ 500 juta pada akhir tahun 2025. Ini menandakan komitmen GOTO untuk menggaet consumer loan dengan memperluas penetrasi buy now pay later (BNPL) melalui layanan Tiktok Shop. Untuk layanan e-commerce, ada sedikit penurunan biaya layanan pada kuartal II-2024 dibandingkan kuartal I-2024 akibat faktor musiman. "Biaya layanan diperkirakan mencapai sekitar US$ 40 juta pada 2024, sesuai target, dan akan tumbuh pada 2025 seiring dengan tren nilai produk yang terjual di (GMV)," jelas Henry dalam riset 6 September 2024. 

Analis Yuanta Sekuritas, Laras Nadira menambahkan, kinerja GOTO juga didorong oleh bisnis on-demand services (ODS). Pendapatan bersih bisnis ODS terhadap GTV sebesar 17,2% pada kuartal II 2024, angka itu naik 632 basis poin (bps) secara tahunan. Selain itu, Laras melihat bahwa layanan pemesanan kendaraan dan pengiriman makanan berkontribusi solid untuk pertumbuhan GOTO. Pemesanan kendaraan berkontribusi 40% dan pengiriman makanan menyumbang 60% dari pendapatan ODS pada semester I-2024. Analis BRI Danareksa, Niko Margonis menambahkan, aksi pemegang saham Alibaba yang berkomitmen menjadi investor jangka panjang GOTO menjadi katalis positif bagi GOTO. Hal ini kemudian mengurangi ketidakpastian dan memberikan sinyal kepercayaan diri kepada pemegang saham minoritas GOTO lainnya. Selain itu, kemitraan dengan Alibaba memungkinkan GOTO memanfaatkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan cloud. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya GOTO, dengan biaya teknologi yang saat ini menyumbang 7% dari pendapatan kotor pada kuartal II-2024. Laras berharap GOTO terus melakukan efisiensi biaya sehingga dapat mencapai target EBITDA impas. Laras merekomendasikan buy saham GOTO dengan target harga Rp 90 per saham.

Pasca libur panjang, rupiah menguat ke kisaran Rp 15.300. Melansir Bloomberg, rupiah spot ditutup di Rp 15.335 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (17/9), menguat 0,44% dibanding penutupan Jumat (13/9). Rupiah Jisdor BI juga menguat 0,43% ke Rp 15.338 per dolar AS. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, penguatan rupiah didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga the Fed yang lebih agresif pada rapat FOMC pekan ini. "Tren pelemahan indeks dolar AS sudah terjadi sejak Jumat lalu yang dipengaruhi oleh penurunan harga barang impor di AS," kata Josua, Selasa (17/8). Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menambahkan, data perdagangan Indonesia yang lebih kuat dari perkiraan menjadi katalis positif bagi penguatan rupiah. Sementara Josua meramal, rupiah bergerak sideway menjelang pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. Rupiah berpeluang di kisaran Rp 15.275–Rp 15.375.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) alias PGN mengantisipasi sejumlah tantangan di industri gas dalam negeri. Terutama dari sisi pasokan gas serta perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko bilang, PGAS menghadapi tantangan dari ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Ini terjadi seiring turunnya pasokan dari sumber utama, yakni Blok Corridor yang digarap oleh Grup Medco. Sesuai alokasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasokan gas dari Blok Corridor menyusut dari 410 billion british thermal unit per day (BBTUD) pada tahun ini menjadi 129 BBTUD pada tahun 2028. Dus, ada tiga strategi PGAS dalam menjaga tingkat pasokan gas. Pertama, melakukan perpanjangan kontrak pasokan gas pipa eksisting dan kontrak pasokan gas baru. Kedua, pemanfaatan kontrak pasokan gas dari wilayah Jawa bagian timur untuk disalurkan ke Jawa bagian barat. 

Ketiga, PGAS menyiapkan gas alam cair alias liquefied natural gas (LNG) untuk memenuhi kekurangan pasokan dari gas pipa. Emiten ini juga membuka opsi impor jika defisit pasokan tidak bisa terpenuhi dari kilang domestik. Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini menyampaikan, sepanjang separuh pertama 2024 pasokan gas PGAS masih tergantung dari gas pipa dengan porsi 99,6%. Porsi LNG masih 0,4%. Adapun, volume niaga gas PGAS turun sekitar 9% secara tahunan menjadi 841 BBTUD. Direktur Keuangan PGN, Fadjar Harianto Widodo bilang, tahun ini PGAS akan menjaga margin distribusi di rentang US$ 1,6-US$ 1,8 per MMBTU. "Harga jual tetap memperhatikan kemampuan pelanggan," ujar Fadjar. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana melihat, pergerakan harga saham PGAS masih cenderung downtrend. Tapi pelaku pasar bisa mempertimbangkan speculative buy dengan target harga Rp 1.525-Rp 1.560 per saham.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memperketat aturan anti fraud. Maklum, kasus seperti penggelapan dana nasbah hingga korupsi masih muncul di perbankan. Per September, ada 15 bank perekonomian rakyat (BPR) yang dicabut izinnya karena berbagai alasan, salah satunya dugaan fraud. Mulai 31 Oktober 2024, perbankan wajib melaporkan strategi anti fraud, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/2024. Bank juga wajib melaporkan tindakan kasus fraud. Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia Efdinal Alamsyah mengatakan, pihaknya telah menerapkan langkah preventif meminimalisir risiko fraud sebelum ada POJK ini. "Bank sudah memiliki fungsi anti fraud yang menjalankan strategi anti fraud, termasuk pelaporan," ujar dia, kemarin. Efdinal menjelaskan, langkah preventif yang dilakukan antara lain menggunakan teknologi, disiplin jika ditemukan kasus fraud dan menerapkan whistleblowing system. 

"Hingga saat ini, strategi tersebut terbukti cukup efektif menekan angka kejadian fraud di Bank Oke, meski terus dievaluasi untuk perbaikan di masa datang," ujar dia. Direktur Keuangan Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan, Bank Jatim sudah mempersiapkan berbagai hal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan baru ini. "Kesiapan ini penting untuk memastikan tidak hanya melindungi bank dari risiko fraud, tetapi juga menjaga kepercayaan nasabah dan regulator," ungkap dia, Selasa (17/8). Kasus lainnya adalah fraud mantan karyawan Bank Jago pada Juli 2024 yang membobol 112 rekening yang telah diblokir bank. Kasus ini berhasil dibongkar manajemen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut jumlah pelaku bisnis asuransi syariah akan berkurang 13 entitas. Ini terkait proses spin off unit usaha syariah (UUS) yang ditargetkan paling lambat pada akhir tahun 2026. Aksi ini bermaksud mendorong konsolidasi di industri. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini terdapat 41 perusahaan perasuransian yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Berdasarkan RKPUS yang disampaikan kepada regulator, Ogi menerangkan ada 12 UUS yang tidak akan melanjutkan bisnis asuransi syariah dan memilih mengalihkan portofolio kepada perusahaan lain. Selain itu, terdapat satu UUS yang tidak wajib menyampaikan perubahan RKPUS karena sedang dalam proses pengalihan portofolio kepada perusahaan lain pada waktu POJK 11/2023 mulai berlaku. "Dengan demikian, jika tidak terdapat perubahan strategi perusahaan, maka pelaku UUS industri asuransi syariah akan berkurang sebanyak 13 pelaku usaha," kata Ogi.

Industri perhotelan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti moratorium pembangunan hotel baru, akses permodalan yang sulit, serta lesunya industri pariwisata pasca-pandemi. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengusulkan moratorium pembangunan hotel di beberapa kawasan Bali untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta menghindari persaingan harga yang merugikan. Namun, Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum PHRI, mengkritik kebijakan ini, karena dianggap menghambat investasi dan tidak berpihak pada pemulihan sektor perhotelan yang masih terdampak pandemi. Pelaku usaha, seperti Wahyudi Eko Sutoro dari PT Eastparc Hotel Tbk dan Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, menekankan pentingnya fokus pada wisatawan domestik untuk menjaga okupansi hotel.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan waduk dan bendungan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Hendra Iswahyudi, Direktur Konservasi Energi di Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa keputusan ini dapat mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) hingga 14,7 gigawatt (GW). Menteri PUPR juga menyetujui peningkatan cakupan pemanfaatan waduk dari 5% menjadi 25%, membuka peluang besar untuk pengembangan PLTS terapung di 257 waduk di seluruh Indonesia, dengan potensi total mencapai 89,37 GW. Langkah ini diharapkan membantu percepatan transisi energi terbarukan di Tanah Air.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Sebagai produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia akan sulit diwujudkan secara cepat. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk pasokan listrik, di mana 62% energi listrik dihasilkan dari batu bara. Menurut Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiatives, regulasi yang mendukung dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam sektor energi terbarukan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Beberapa negara lain di Asia, seperti Singapura dan Selandia Baru, sudah berada di jalur yang lebih baik, dengan bauran energi batu bara yang sangat rendah (1% dan 7%). Namun, Indonesia dan China menargetkan nol emisi pada 2060, sementara India baru pada 2070. Menurut Kishore Mahbubani, masalah geopolitik juga menghambat kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim, meskipun dunia menghadapi tantangan bersama. Sementara itu, Ravi Menon, Duta Iklim Singapura, menegaskan bahwa negara-negara Asia tidak perlu memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi, namun harus merumuskan jalur transisi yang tepat tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.

Menjaga kedaulatan Indonesia bukan hanya melalui pendekatan fisik seperti pertahanan, tetapi juga melalui ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bank Indonesia (BI), bersama dengan TNI Angkatan Laut, berkolaborasi dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) untuk memastikan distribusi uang Rupiah yang layak edar ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), terutama di Papua Barat. Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Setian, menekankan pentingnya penyediaan uang kartal dalam menjaga ekonomi daerah-daerah 3T dan memastikan transaksi dilakukan dengan Rupiah, sebagai simbol kedaulatan negara.

Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Yayan Sofyan, menegaskan bahwa TNI AL juga terlibat dalam menjaga kelancaran pembangunan ekonomi melalui transaksi keuangan menggunakan Rupiah. Selain distribusi uang, ekspedisi ini juga melibatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat setempat, termasuk anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Rupiah dan NKRI.

Dalam ekspedisi ini, BI dan TNI AL menghadapi berbagai tantangan medan, seperti gelombang laut yang tinggi, tetapi berhasil mencapai tujuan mereka. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, melalui perwakilannya, menyampaikan apresiasi atas upaya ini yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transaksi ekonomi yang lancar.

Tren peningkatan permintaan tenaga kerja di beberapa sektor, meskipun banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor lain. Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Nia Kurnia Sholihah, menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja di sektor teknologi informasi meningkat sebesar 15% pada 2023, seiring dengan percepatan transformasi digital. Selain itu, sektor kesehatan, terutama layanan telemedicine, juga mengalami peningkatan permintaan sebesar 12%, sementara sektor logistik mencatat kenaikan 18%, didorong oleh lonjakan aktivitas e-commerce dan distribusi barang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, dari 6,49% pada 2021 menjadi 5,35% pada Agustus 2024, yang menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja. Namun, Nia menyoroti bahwa dampak PHK masih terasa, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada ekspor dan daerah industri utama seperti Jawa Barat, Jakarta, dan Banten, yang mengalami angka PHK tinggi. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 237.080 tenaga kerja terkena PHK dari Januari hingga Oktober 2023, menunjukkan peningkatan konsisten selama periode tersebut.