Pertumbuhan Kuat, Chandra Asri Agresif Berekspansi Berbagai Sektor
Kamar Dagang menjadi Kamar Pertarungan Dualisme
Bank-bank Sentral Utama Dunia Menggelar Pertemuan Kebijakan Moneter
Persaingan Industri Perbankan dalam dan Luar Negeri
Sejumlah bank asing mulai mengurangi operasionalnya di Indonesia. Hal ini lantaran bank-bank asing tidak dapat bersaing dengan bank-bank besar nasional, utamanya pada segmen bisnis ritel atau konsumer. OJK menilai, keputusan bank asing untuk menjual bisnisnya atau mengurangi operasioanlnya di Indonesia disebabkan oleh adanya peralihan fokus dari induk bisnis masing-masing bank. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, iklim investasi di Indonesia yang semakin terbuka pasca pandemi Covid-19 menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing, prospek kinerja bank asing di Indonesia tentunya masih sesuai dengan harapan dan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik. "Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank 'asli Indonesia' namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia," imbuh Dian. Pada prinsipnya, OJK akan senantiasa mendukung industri keuangan yang berdaya saing dengan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Yetede)
IHSG Berpeluang Kembali Menembus Rekor Tertinggi
Limbah Sapi Dampak Program Susu Gratis
PEMERINTAH mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program makan siang dan susu gratis. Program ini menjadi andalan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024. Sayangnya, kendati anggaran sudah diketok, belum ada kejelasan hingga saat ini seputar detail program pemberian susu. Terakhir, program susu gratis membutuhkan impor 2,15 juta ekor sapi perah. Konsumsi susu memang baik untuk nutrisi masyarakat Indonesia. Pengembangan peternakan sapi perah pun berpeluang meningkatkan perekonomian peternak. Namun impor 2,15 juta ekor sapi jelas bukan angka yang sedikit. Selain berisiko menyedot anggaran, program susu yang tidak dilaksanakan secara hati-hati justru bisa menciptakan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya.
Sapi perah di peternakan jelas membutuhkan pakan untuk tetap hidup dan memproduksi susu. Di Indonesia, peternak acap memberi pakan rumput serta limbah pertanian, seperti jerami padi dan sisa panen sayuran, untuk sapi perah mereka. Ada juga pakan jadi hasil produksi industri pakan. Produk ini berasal dari campuran jagung, bungkil kedelai, dedak, dan limbah pengolahan pangan, misalnya ampas tahu, ampas singkong, serta ampas kecap. Sejumlah siswa mendapatkan susu sapi murni gratis dalam acara uji coba gerakan minum susu di SD Negeri 1 Sudagaran, Banyumas, Jawa Tengah, 5 Agustus 2024. ANTARA/Idhad Zakaria Sayangnya, sistem pencernaan sapi tidak menyerap nutrisi pakan ini secara sempurna. Sisa-sisa pakan yang tak tecerna kemudian dimakan oleh mikroba dalam perut sapi sehingga menghasilkan metana. Gas tersebut keluar saat sapi beserdawa ataupun keluar melalui kotorannya. Metana adalah gas rumah kaca yang paling berbahaya karena paling efektif memerangkap panas dibanding karbon dioksida (CO2). Walhasil, jika emisi metana makin banyak, suhu bumi bisa memanas lebih cepat. (Yetede)
Kekacauan Pembentukan Lembaga BPN
DALAM beberapa hari terakhir, di media sosial beredar daftar nama orang-orang yang bakal mengisi susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Penulis biasanya tidak mempercayai kabar semacam itu karena banyak sekali faktor yang akan mengubah susunan kabinet sampai detik-detik terakhir. Penulis menganggap informasi itu sekadar upaya memancing reaksi publik alias test the water.
Namun, dari sejumlah versi daftar kabinet yang beredar, keberadaan lembaga baru Badan Penerimaan Negara menarik perhatian penulis. Jika rencana pembentukan badan baru ini akan direalisasi, rasanya penulis perlu mengusulkan tiga alternatif pembentukan Badan Penerimaan Negara. Namun jangan mengartikan usulan ini sebagai bentuk resistansi atas pemindahan beberapa unit di Kementerian Keuangan ke lembaga baru itu. Dalam sejumlah pemberitaan, disebutkan bahwa badan baru ini akan dipimpin Kepala Badan Penerimaan Negara. Penulis mengasumsikan jabatan ini akan setingkat menteri karena masuk daftar kabinet.
Mengacu pada kabar yang beredar sejak beberapa bulan terakhir, nantinya Badan Penerimaan Negara merupakan hasil penggabungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengumpul pajak, serta beberapa unit eselon II di Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pengumpul penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Badan Kebijakan Fiskal sebagai perencana anggaran juga dikabarkan bakal bergabung. (Yetede)
Kadin Berebut Kursi Patah
KAMAR Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia kembali terbelah. Perpecahan disebabkan oleh pemilihan kursi Ketua Umum Kadin yang digelar lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Pada Sabtu, 14 September 2024, Anindya Novyan Bakrie dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Putra konglomerat Aburizal Bakrie itu mendongkel Arsjad Rasjid, yang menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026. Munaslub digelar di Hotel St Regis, Jakarta. Anindya mengklaim terpilih secara aklamasi dengan dukungan dari 21 pemimpin Kadin daerah dan 25 anggota luar biasa Kadin Indonesia. Adapun versi Arsjad, munaslub hanya dihadiri 10 ketua umum Kadin provinsi dari 35 yang ada.
Sontak Arsjad tak terima atas hasil munaslub itu karena dianggap tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). "Kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," ujar Presiden Direktur India Energy itu dalam konferensi pers di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2024. Sepanjang sejarah pemilihan Ketua Umum Kadin, perseteruan merebut kursi pemimpin terjadi berulang kali. Persaingan panas kerap menimbulkan ketegangan internal hingga terbelah menjadi dua kubu. Kontroversi kerap dipicu oleh dukungan pemerintah terhadap kandidat tertentu.
Dalam laporan majalah Tempo berjudul "Berebut Kursi Kadin-1" pada 10 Mei 2010, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi merapatkan barisan untuk membahas rencana suksesi Kadin dalam munas. Mereka yang terdiri atas petinggi Kadin dan para mantan ketua umum itu berkumpul di Bimasena Club, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Saat itu Ketua Umum Kadin dijabat oleh M.S. Hidayat, yang juga menjabat Menteri Perindustrian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Suksesi Kadin tersebut berharap ada revisi AD/ART untuk menyelesaikan kasus rangkap jabatan yang dilakukan Hidayat. (Yetede)
Blue Print Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo
Di hadapan anggota Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian pemerintahannya selama satu dekade, dari 2014 hingga 2024. Dalam sidang kabinet terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, itu, Presiden Jokowi menyampaikan kerangka transisi pemerintahan dari dia ke presiden dan wakil presiden 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah memang telah menyiapkan dan menyepakati blueprint atau cetak biru transisi pemerintahan. Jadi, satu bulan menjelang Presiden Jokowi purnatugas, blueprint itu diharapkan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Ia mengatakan cetak biru transisi pemerintahan tersebut menyangkut proyek strategis nasional (PSN), transfer daerah, dan stabilitas ekonomi.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra—partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024—Sufmi Dasco Ahmad mengatakan proses transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo memang tengah dilangsungkan. Misalnya simulasi jumlah kementerian dan nomenklatur kementerian yang akan digunakan pemerintahan Prabowo. “Termasuk sumber daya manusianya. Ditunggu saja karena akan segera disampaikan,” kata Dasco melalui pesan pendek, Senin, 16 September 2024.
Dalam sidang kabinet di Istana Garuda, IKN, Jokowi meminta menteri-menterinya segera menuntaskan berbagai program yang belum terlaksana. Jokowi juga menyampaikan agar proses transisi pemerintahan ke Prabowo dapat berjalan efektif dan lancar. Karena itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta jajarannya mendukung penuh pemerintahan Prabowo, baik dalam urusan kebijakan maupun masalah stabilitas dan kondusivitas di masyarakat. "Pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” ucap Jokowi. (Yetede)
Pariwisata RI di Ambang Kebangkitan
Industri pariwisata sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah pihak termasuk pemerintah mengonfirmasi bahwa sektor ini menjadi satu-satunya lini bisnis yang belum sepenuhnya sembuh dari sakit menahun yang disebabkan oleh hawar virus Corona, empat warsa lalu. Buktinya okupansi perhotelan, kunjungan wisatawan, kontribusi ke produk domestik bruto, hingga devisa yang disumbang pariwisata belum setinggi prapandemi. Sayangnya, pemerintah dianggap tak jarang menelurkan kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya penyehatan industri pariwisata. Situasi itu melengkapi keterpurukan dunia usaha yang dewasa ini dihadapkan pada sulitnya mengakses fasilitas permodalan. Pemangku kebijakan pun diharapkan mendengar suara pengusaha, agar kinerja pariwisata yang menjadi andalan sektor jasa kembali prima.









