PANITIA seleksi tidak perlu tergesa-gesa dalam menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi masa jabatan pimpinan KPK sekarang baru berakhir pada 20 Desember 2024. Panitia seleksi masih mempunyai waktu cukup untuk menyaring 20 calon yang lolos menjadi 10 nama. Pansel tak perlu terburu-buru mengejar target menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Meskipun Jokowi masih mempunyai wewenang untuk mengirim 10 nama itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, alangkah eloknya jika hal tersebut dilakukan oleh presiden baru nanti, yakni Prabowo Subianto.

Pimpinan KPK yang baru nanti bekerja pada era pemerintahan dan DPR baru. Dengan demikian, pemerintahan dan DPR barulah yang lebih punya tanggung jawab moral memilihnya, meskipun secara hukum pemerintah dan DPR sekarang punya wewenang itu. Jadi lebih baik uji kelayakan dan kepatutan hingga pemilihan dilakukan menunggu pergantian pemerintah serta DPR periode berikutnya. Jika DPR sekarang yang memilih, anggota Dewan baru bisa lepas tangan bila kualitas anggota KPK tidak sesuai dengan harapan. Lagi pula, masa jabatan anggota DPR tinggal sebentar lagi. Kita sedang memilih sosok-sosok petarung dalam pemberantasan korupsi.

Menunda proses uji kelayakan dan kepatutan hingga DPR periode mendatang akan memberikan waktu yang cukup untuk proses pengujian secara lebih mendalam. Kita berharap Komisi III DPR yang baru akan memiliki pandangan dan penilaian lebih segar serta obyektif, tidak terjebak dalam dinamika politik periode sekarang. Dengan begitu, hasil pemilihan tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan saat ini. Penundaan uji kelayakan dan kepatutan juga akan menepis anggapan serta dugaan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Sebab, kini meruyak dugaan Jokowi mengintervensi seleksi calon pimpinan KPK. Bahkan, berembus kabar, panitia seleksi telah mengirim 20 nama calon pemimpin KPK kepada Presiden sehingga Jokowi dapat menentukan 10 nama yang sesuai dengan keinginannya. (Yetede)

Meskipun harga saham di sektor energi Indonesia sudah mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun, masih ada potensi bagi investor untuk mengoleksi saham-saham ini. Pada 12 September, indeks IDX Sector Energy menunjukkan pemulihan setelah sempat lesu, berkontribusi pada kenaikan IHSG yang menyentuh rekor baru. Menurut Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas, pemangkasan suku bunga oleh The Fed dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan komoditas.

Namun, prospek sektor energi juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi China yang masih melemah. Rizkia Darmawan, analis dari Mirae, memperkirakan permintaan batu bara dari China akan meningkat pada 2024, tetapi mungkin menurun pada 2025. Maximilianus Nico Demus, Associate Director di Pilarmas Investindo Sekuritas, menambahkan bahwa penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan komoditas, tetapi situasi global dan keseimbangan supply-demand harus tetap diperhatikan.

Kedepannya, sektor energi, terutama saham seperti ADRO, PTBA, dan ITMG, tetap diharapkan memberikan peluang yang menjanjikan bagi investor, meskipun tantangan dari pasar global dan kondisi ekonomi tetap harus diwaspadai.

Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan kebijakan fiskal baru mulai tahun depan, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, peningkatan cukai rokok dan minuman berpemanis, serta tarif kereta rel listrik (KRL). Meski langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, Wakil Menteri Sudaryono mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan beban hidup masyarakat dan berisiko memperburuk inflasi serta mengurangi daya beli.

Kenaikan PPN dan cukai, meskipun dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi konsumsi produk berbahaya, bisa berdampak negatif pada UMKM dan petani tembakau. Sudaryono menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan bagi petani dan dukungan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, kenaikan tarif KRL dianggap dapat membebani pengguna transportasi publik, yang seharusnya menjadi pilihan terjangkau untuk mengurangi kemacetan dan polusi.

Pemerintah perlu menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanpa kebijakan yang berpihak pada daya beli dan aksesibilitas, upaya ini berpotensi memicu ketidakpuasan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Industri otomotif Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam kondisi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat dalam teknologi, regulasi, dan perilaku konsumen. Fokus pada elektrifikasi dan pengurangan emisi karbon mendorong pengembangan kendaraan ramah lingkungan, namun menciptakan persaingan ketat dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa perubahan regulasi dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap teknologi hijau menyebabkan dinamika loyalitas konsumen yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu mengembangkan kemampuan dinamis untuk merespons perubahan eksternal, dengan pendekatan corporate strategic foresight yang dapat meningkatkan agility, inovasi, dan ambidexterity.

Contoh konkret seperti Toyota menunjukkan bagaimana foresight digunakan untuk menangkap pergeseran perilaku konsumen, dengan mengembangkan model bisnis berbasis langganan melalui layanan Kinto. Perusahaan lain seperti Unilever dan Amazon juga menerapkan foresight untuk menyesuaikan diri dengan tren keberlanjutan dan perubahan perilaku belanja.

Kesimpulannya, penerapan corporate strategic foresight menjadi kunci bagi perusahaan otomotif di Indonesia untuk bertahan dan berkembang dalam era ketidakpastian, dengan memanfaatkan peluang sebelum pesaing mereka.

Kementerian Pertanian mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa 36 perusahaan dan koperasi telah berkomitmen untuk mendatangkan sapi tersebut demi mendukung program minum susu gratis. Pemerintah telah menyiapkan 1,5 juta hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan, dan siap membantu perizinan bagi investor.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan bahwa perusahaan asal Qatar, Baladna, siap mensuplai kebutuhan susu nasional. Namun, Sudaryono mengakui bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran Rp21,49 triliun untuk 2025, yang masih lebih kecil dari usulan mereka. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi mendukung inisiatif ini untuk menstabilkan suplai susu segar, meskipun ia meminta pemerintah mempertimbangkan masalah pemeliharaan dan limbah dari sapi.

Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengkritik rencana tersebut, menyoroti tantangan besar dalam menyediakan pakan untuk sapi perah, terutama di musim kemarau. Ia juga menekankan bahwa peternakan rakyat sering mengalami kerugian, sehingga perlu solusi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menerima tambahan anggaran dari sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung kebijakan penghiliran industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ini telah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri manufaktur, termasuk proyek smelter dan sektor penghiliran lain seperti industri agro.

Agus juga menyebut bahwa rencana ini telah dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir, dan tambahan anggaran ini akan mendukung program penguatan industri serta pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenperin untuk tahun 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun, turun dari Rp3,6 triliun di tahun sebelumnya. Usulan pembagian PNBP ESDM untuk Kemenperin diajukan oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja terbaru.

Presiden Jokowi mulai menjalankan pemerintahan dari IKN. Sejumlah agenda rutin akan dijalankan di Nusantara hingga 19 Oktober 2024 atau sehari menjelang pelantikan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka. Namun, rencana pemindahan ASN ke IKN masih tertunda. Presiden Jokowi kembali berkantor di IKN pada Kamis (12/9). Didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Presiden bertolak ke IKN dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 07.30 WIB. Agenda pertama Presiden adalah memberikan pengarahan kepada pejabat TNI/Polri. Dalam kegiatan itu, Presiden Jokowi duduk bersebelahan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya diapit Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa saat ini IKN belum jadi dan masih dalam pembangunan.

Pembangunan IKN membutuhkan waktu yang lama, bisa lebih dari 20 tahun. Namun, Presiden yakin pembangunan IKN di masa mendatang lebih cepat di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada Jumat (13/9) ini, Presiden akan memimpin sidang kabinet paripurna. Sidang kabinet ini akan dihadiri Wapres Ma’ruf Amin beserta semua menteri kabinet. Informasi yang dihimpun Kompas, sidang kabinet paripurna di IKN itu ada kemungkinan merupakan yang terakhir di era pemerintahan Jokowi-Amin. Agenda yang akan dibahas adalah persiapan transisi pemerintahan dan laporan terakhir dari empat menteri koordinator yang akan mewakili para menteri di bawah koordinasi mereka. Menurut Mensetneg, Pratikno, bisa saja sidang kabinet paripurna digelar sekali lagi pada Oktober mendatang jika diperlukan Presiden. ”Semuanya tergantung Presiden,” ucap Pratikno. (Yoga)

PT Hutama Karya (Persero) berhasil memperoleh dua kontrak baru, yakni proyek Wulan River Improvement Paket 2 di Jawa Tengah dan Candidasa Beach Conservation di Bali, dengan total nilai Rp815 miliar. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menjelaskan bahwa proyek Wulan River Improvement senilai Rp297 miliar bertujuan mengurangi risiko banjir di Kudus, Pati, Demak, dan Jepara melalui pengerukan dan perbaikan aliran sungai. Proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Sementara itu, proyek Candidasa Beach Conservation di Karangasem, Bali, senilai Rp518 miliar, bertujuan mengembalikan kondisi alami pantai dengan penambahan pasir, konservasi terumbu karang, dan penataan pantai sepanjang 5,5 km. Proyek ini diproyeksikan selesai pada 2027, dengan strategi efisiensi menggunakan material bongkaran dari struktur yang ada di lokasi.

Kawasan Industri Kendal (KIK) semakin menarik minat investor asing, terutama dari China, seperti yang ditunjukkan oleh investasi sebesar Rp820 miliar dari Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Ltd. melalui PT Hiron Indonesia Industry. Perusahaan ini akan mendirikan fasilitas produksi lemari pendingin komersial di KIK, menyerap 500 tenaga kerja, dan menargetkan produksi 500.000 unit per tahun. Menurut Shao, Presiden Direktur PT Hiron Indonesia Industry, Indonesia adalah lokasi ideal untuk perluasan bisnis karena kemudahan investasi dan pasar yang besar.

Juliani Kusumaningrum, Head of Sales & Marketing KIK, menyatakan bahwa masuknya PT Hiron memperkuat ekosistem industri elektronik di KIK, yang sebelumnya sudah memiliki tenant di bidang elektronik rumah tangga dan lampu. Juliani juga menyoroti dominasi investor asal China di kawasan tersebut, dengan sektor otomotif mulai berkembang menjadi salah satu sektor industri terbesar di KIK.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengungkapkan bahwa KIK menjadi salah satu pendorong utama investasi asing di Kabupaten Kendal, dengan investor terbesar dari Singapura, Korea Selatan, China, Hong Kong, dan Jepang.