Industri Otomotif Menghadapi Tantangan Baru
Industri otomotif Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam kondisi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat dalam teknologi, regulasi, dan perilaku konsumen. Fokus pada elektrifikasi dan pengurangan emisi karbon mendorong pengembangan kendaraan ramah lingkungan, namun menciptakan persaingan ketat dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa perubahan regulasi dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap teknologi hijau menyebabkan dinamika loyalitas konsumen yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu mengembangkan kemampuan dinamis untuk merespons perubahan eksternal, dengan pendekatan corporate strategic foresight yang dapat meningkatkan agility, inovasi, dan ambidexterity.
Contoh konkret seperti Toyota menunjukkan bagaimana foresight digunakan untuk menangkap pergeseran perilaku konsumen, dengan mengembangkan model bisnis berbasis langganan melalui layanan Kinto. Perusahaan lain seperti Unilever dan Amazon juga menerapkan foresight untuk menyesuaikan diri dengan tren keberlanjutan dan perubahan perilaku belanja.
Kesimpulannya, penerapan corporate strategic foresight menjadi kunci bagi perusahaan otomotif di Indonesia untuk bertahan dan berkembang dalam era ketidakpastian, dengan memanfaatkan peluang sebelum pesaing mereka.
Prioritas Impor Sapi Perah untuk Penuhi Gizi Nasional
Kementerian Pertanian mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mendatangkan 1,3 juta sapi perah ke Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa 36 perusahaan dan koperasi telah berkomitmen untuk mendatangkan sapi tersebut demi mendukung program minum susu gratis. Pemerintah telah menyiapkan 1,5 juta hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk peternakan, dan siap membantu perizinan bagi investor.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan bahwa perusahaan asal Qatar, Baladna, siap mensuplai kebutuhan susu nasional. Namun, Sudaryono mengakui bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran Rp21,49 triliun untuk 2025, yang masih lebih kecil dari usulan mereka. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi mendukung inisiatif ini untuk menstabilkan suplai susu segar, meskipun ia meminta pemerintah mempertimbangkan masalah pemeliharaan dan limbah dari sapi.
Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa mengkritik rencana tersebut, menyoroti tantangan besar dalam menyediakan pakan untuk sapi perah, terutama di musim kemarau. Ia juga menekankan bahwa peternakan rakyat sering mengalami kerugian, sehingga perlu solusi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program ini.
Tambahan Dana untuk Penghiliran di Kemenperin
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menerima tambahan anggaran dari sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung kebijakan penghiliran industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ini telah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri manufaktur, termasuk proyek smelter dan sektor penghiliran lain seperti industri agro.
Agus juga menyebut bahwa rencana ini telah dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir, dan tambahan anggaran ini akan mendukung program penguatan industri serta pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenperin untuk tahun 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun, turun dari Rp3,6 triliun di tahun sebelumnya. Usulan pembagian PNBP ESDM untuk Kemenperin diajukan oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja terbaru.
Presiden Jokowi Menjalankan Pemerintahan dari IKN
Presiden Jokowi mulai menjalankan pemerintahan dari IKN. Sejumlah agenda rutin akan dijalankan di Nusantara hingga 19 Oktober 2024 atau sehari menjelang pelantikan presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka. Namun, rencana pemindahan ASN ke IKN masih tertunda. Presiden Jokowi kembali berkantor di IKN pada Kamis (12/9). Didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Presiden bertolak ke IKN dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 07.30 WIB. Agenda pertama Presiden adalah memberikan pengarahan kepada pejabat TNI/Polri. Dalam kegiatan itu, Presiden Jokowi duduk bersebelahan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya diapit Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Presiden Jokowi pun menyampaikan bahwa saat ini IKN belum jadi dan masih dalam pembangunan.
Pembangunan IKN membutuhkan waktu yang lama, bisa lebih dari 20 tahun. Namun, Presiden yakin pembangunan IKN di masa mendatang lebih cepat di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada Jumat (13/9) ini, Presiden akan memimpin sidang kabinet paripurna. Sidang kabinet ini akan dihadiri Wapres Ma’ruf Amin beserta semua menteri kabinet. Informasi yang dihimpun Kompas, sidang kabinet paripurna di IKN itu ada kemungkinan merupakan yang terakhir di era pemerintahan Jokowi-Amin. Agenda yang akan dibahas adalah persiapan transisi pemerintahan dan laporan terakhir dari empat menteri koordinator yang akan mewakili para menteri di bawah koordinasi mereka. Menurut Mensetneg, Pratikno, bisa saja sidang kabinet paripurna digelar sekali lagi pada Oktober mendatang jika diperlukan Presiden. ”Semuanya tergantung Presiden,” ucap Pratikno. (Yoga)
Proyek Infrastruktur HK: Raih Kontrak Baru di Jateng & Bali
PT Hutama Karya (Persero) berhasil memperoleh dua kontrak baru, yakni proyek Wulan River Improvement Paket 2 di Jawa Tengah dan Candidasa Beach Conservation di Bali, dengan total nilai Rp815 miliar. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menjelaskan bahwa proyek Wulan River Improvement senilai Rp297 miliar bertujuan mengurangi risiko banjir di Kudus, Pati, Demak, dan Jepara melalui pengerukan dan perbaikan aliran sungai. Proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2026.
Sementara itu, proyek Candidasa Beach Conservation di Karangasem, Bali, senilai Rp518 miliar, bertujuan mengembalikan kondisi alami pantai dengan penambahan pasir, konservasi terumbu karang, dan penataan pantai sepanjang 5,5 km. Proyek ini diproyeksikan selesai pada 2027, dengan strategi efisiensi menggunakan material bongkaran dari struktur yang ada di lokasi.
Pabrikan China Temukan 'Rumah Kedua' di Kawasan Industri
Kawasan Industri Kendal (KIK) semakin menarik minat investor asing, terutama dari China, seperti yang ditunjukkan oleh investasi sebesar Rp820 miliar dari Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Ltd. melalui PT Hiron Indonesia Industry. Perusahaan ini akan mendirikan fasilitas produksi lemari pendingin komersial di KIK, menyerap 500 tenaga kerja, dan menargetkan produksi 500.000 unit per tahun. Menurut Shao, Presiden Direktur PT Hiron Indonesia Industry, Indonesia adalah lokasi ideal untuk perluasan bisnis karena kemudahan investasi dan pasar yang besar.
Juliani Kusumaningrum, Head of Sales & Marketing KIK, menyatakan bahwa masuknya PT Hiron memperkuat ekosistem industri elektronik di KIK, yang sebelumnya sudah memiliki tenant di bidang elektronik rumah tangga dan lampu. Juliani juga menyoroti dominasi investor asal China di kawasan tersebut, dengan sektor otomotif mulai berkembang menjadi salah satu sektor industri terbesar di KIK.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengungkapkan bahwa KIK menjadi salah satu pendorong utama investasi asing di Kabupaten Kendal, dengan investor terbesar dari Singapura, Korea Selatan, China, Hong Kong, dan Jepang.
Tarif KRL Baru Menunggu Persetujuan Regulator
PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) menunggu keputusan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar Rp1.000 per penumpang pada tahun depan. Direktur Operasional dan Pemasaran KAI Commuter, Broer Rizal, menegaskan bahwa KAI Commuter hanya bertindak sebagai pelaksana keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan sosialisasi selama tiga bulan sebelum tarif naik.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menyebut bahwa meskipun kajian kenaikan tarif KRL telah ada, implementasinya masih menunggu keputusan kabinet baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Risal juga menyinggung kemungkinan penerapan skema tarif berbasis NIK yang akan diputuskan lebih lanjut oleh pemerintahan baru.
Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menambahkan bahwa harga tiket KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016, namun ia belum memberikan rincian kapan kenaikan tarif akan diberlakukan.
Ketua KPK Ungkap Sulitnya Bertemu Presiden untuk Diskusi Anti Korupsi
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkapkan kesulitan pimpinan KPK untuk bertemu Presiden Joko Widodo guna membahas agenda pemberantasan korupsi. Selama lima tahun menjabat, Nawawi dan rekan-rekannya tidak pernah diundang oleh Presiden untuk membicarakan KPK, meskipun beberapa kali mereka telah mengajukan permohonan untuk bertemu. Nawawi bahkan membandingkan situasi ini dengan lebih mudahnya organisasi kemasyarakatan (ormas) bertemu Presiden.
Satu-satunya pertemuan yang pernah terjadi, menurut Nawawi, adalah terkait persiapan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan saat Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menggantikan Lili Pintauli Siregar. Nawawi pun mengajak peserta diskusi dan awak media untuk menafsirkan situasi ini.
Cadangan Energi: Pasokan Stabil hingga 2035
Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 96/2024 memastikan stabilitas ketersediaan energi hingga 2035 melalui Cadangan Penyangga Energi (CPE). Jenis energi yang diatur mencakup bensin, LPG, dan minyak bumi, dengan target cadangan masing-masing sebesar 9,64 juta barel untuk bensin, 525.780 metrik ton untuk LPG, dan 10,17 juta barel untuk minyak bumi.
Namun, sebagian besar cadangan ini akan dipenuhi oleh impor karena produksi domestik sudah sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa impor diperlukan karena produksi dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan CPE. DEN memproyeksikan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk memenuhi kebutuhan cadangan ini hingga 2035, yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.
Indonesia Ingin Lebih Banyak Berdagang dengan Amerika Latin
Pemerintah Indonesia menyampaikan pesan sederhana, tetapi mengena dalam pembukaan Indonesia-Latin America and The Caribbean Business Forum yang dibuka di Lima, Peru, Rabu (11/9). Indonesia ingin lebih banyak berdagang dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia karena meski kawasan tersebut memiliki potensi pasar sangat besar, nilai perdagangannya dengan Indonesia masih sangat kecil. Porsi perdagangan negara-negara Amerika Latin dan Karibia dengan Indonesia tercatat hanya 0,45 % dari total perdagangan negara-negara di kawasan tersebut dengan dunia. Pada 2023, volume perdagangan kawasan itu dengan seluruh negara mencapai 2,8 triliun USD.
Sementara pada tahun yang sama, porsi perdagangan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia hanya 2,73 % total perdagangan global Indonesia yang mencapai 480,5 miliar USD. ”Kami hanya ingin lebih banyak berdagang. Sekarang angka perdagangan Indonesia dengan 33 negara di kawasan ini hanya 0,45 % dari total perdagangan global negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Sangat kecil,” ujar Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu Indonesia, Umar Hadi saat menggelar jumpa pers sebelum pembukaan Indonesia-Latin America and The Caribbean (INA-LAC) Business Forum. Indonesia tak ingin tertinggal dari negara-negara Asia lain yang telah memiliki hubungan dagang dan ekonomi sangat mapan dengan kawasan Amerika Latin.
Dari fakta bahwa nilai perdagangan sejumlah negara Asia dengan negara-negara Amerika Latin cukup besar, jarak geografis ternyata bukan tantangan utamanya. ”Indonesia menawarkan banyak kesempatan untuk negara di Amerika Latin. Penting untuk mengingat bahwa GDP Indonesia itu 1,39 triliun USD. Indonesia negara ekonomi paling besar di Asia Tenggara,” kata Umar. Menurut Monica Chavez Camacho dari Camara de Comercio Lima, yang dibutuhkan saat ini oleh perusahaan Indonesia dan Amerika Latin adalah koneksi yang terjalin. Yang paling penting dari INA-LAC Business Forum adalah mempertemukan pengusaha Indonesia dengan mitranya di kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Bagi Pemerintah Peru, forum bisnis seperti INA-LAC akan membantu mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Peru Teresa Mera Gomez mengatakan, Peru ingin menggunakan segala upaya agar perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) segera terealisasi. Tercatat sedikitnya 19 perusahaan asal Indonesia yang ikut berpartisipasi, antara lain Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Indofood, Gajah Tunggal, Sido Muncul, Mayora, Wings Group, United Bike, Kino, serta BUMN seperti Pertamina dan PLN Indonesia. (Yoga)









