Optimisme di pasar surat utang negara (SUN) Indonesia meningkat menjelang pertemuan The Fed, yang diperkirakan akan menghasilkan pemangkasan suku bunga acuan. Pasar mulai merespon dengan penurunan yield US Treasury dan SUN. Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research di Mandiri Sekuritas, memperkirakan yield SUN 10 tahun bisa turun hingga 6,2%–6,4% seiring penurunan suku bunga The Fed, yang juga mendorong aliran dana asing ke SUN.

Sentimen positif juga datang dari kebijakan fiskal pemerintahan baru yang prudensial dan penurunan yield instrumen saingan SUN, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Tim Riset LPS menambahkan, jika suku bunga The Fed dipangkas, yield SUN akan menjadi lebih menarik, terutama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi domestik yang stabil.

Namun, Ramdhan Ario Maruto dari Anugerah Sekuritas dan Rizky Hidayat dari Schroders Indonesia memperingatkan bahwa meskipun optimisme meningkat, risiko ketidakpastian global masih tinggi. Mereka menekankan pentingnya menjaga strategi defensif di tengah ketidakpastian kebijakan akibat transisi pemerintahan.

Pasar obligasi Indonesia mengalami peningkatan aktivitas, terutama dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan penurunan yield obligasi pemerintah AS. Yield US Treasury (UST) 10 tahun turun menjadi 3,727% per 5 September 2024, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun relatif stabil di 6,63% dan kemudian turun menjadi 6,59%.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing nonresiden pada 2–5 September 2024 dengan neto jual sebesar Rp2,49 triliun, dengan komposisi beli neto Rp2,65 triliun di pasar SBN dan Rp2,24 triliun di pasar saham, tetapi jual neto Rp7,38 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sepanjang 2024, nonresiden telah membukukan beli neto di berbagai instrumen keuangan, termasuk Rp28,80 triliun di pasar saham dan Rp11,15 triliun di pasar SBN.

Peningkatan target penerbitan SBN pada 2025 menjadi Rp642,56 triliun, naik 42,2% dari outlook APBN 2024, dipandang sebagai upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Gubernur Bank Indonesia dan otoritas moneter menggunakan obligasi sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia, obligasi pemerintah berperan penting dalam kebijakan fiskal dan moneter, dengan dampak positif jika digunakan secara bijaksana. Namun, ada risiko jika penerbitan utang hanya digunakan untuk tujuan populis tanpa manfaat jangka panjang.

Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian global tertuju pada kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed yang akan diumumkan pada FOMC 18 September 2024. Beberapa bank sentral negara maju, seperti Bank of Canada, European Central Bank (ECB), People’s Bank of China, dan Bank of England, sudah lebih dahulu menurunkan suku bunga mereka. Ekspektasi penurunan The Fed juga memicu diskusi terkait kemungkinan penyesuaian BI Rate oleh Bank Indonesia, terutama setelah inflasi di Indonesia menurun selama empat bulan berturut-turut, mencapai 2,12% YoY pada Agustus 2024, di bawah target tengah inflasi BI.

Namun, penurunan harga yang berkontribusi pada peningkatan daya beli petani, yang terlihat dari kenaikan NTP sebesar 7,15% YoY, juga menimbulkan kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat secara luas. Penurunan penjualan sepeda motor dan mobil, serta kontraksi di sektor manufaktur, yang ditunjukkan oleh PMI Manufacturing Indonesia yang kembali ke zona kontraksi, semakin memperkuat kekhawatiran ini. Selain itu, BPS mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia berkurang signifikan, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebut bahwa 23,7% masyarakat dewasa Indonesia belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Penurunan BI Rate diharapkan dapat mengurangi beban biaya pinjaman dan mendorong inklusi keuangan. Namun, jika BI menurunkan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed, ada risiko depresiasi rupiah. Karena itu, penurunan BI Rate mungkin akan dilakukan secara konservatif, misalnya sebesar 25 basis poin, untuk menjaga stabilitas rupiah dan menarik modal asing melalui yield spread yang tetap kompetitif.

Industri asuransi, fintech lending, dan multifinance diprediksi akan mengalami tren merger dan akuisisi dalam beberapa tahun mendatang akibat kebijakan ekuitas minimum yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa beberapa perusahaan asuransi kesulitan memenuhi ketentuan modal yang akan diberlakukan pada 2026 dan 2028. Beberapa perusahaan bahkan mempertimbangkan untuk mengembalikan izin usahanya karena alasan efisiensi dan ketidakmampuan memenuhi persyaratan modal.

Abitani Taim, Ketua STIMRA, menyarankan perusahaan untuk menambah modal disetor, mencari investor baru, atau melakukan penggabungan perusahaan sebagai solusi untuk memenuhi persyaratan ekuitas. Sementara itu, Entjik S. Djafar, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), menyebut bahwa kendala regulasi OJK yang melarang platform P2P lending memiliki lebih dari satu platform menghambat aksi akuisisi di sektor fintech. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menambahkan bahwa penambahan modal di sektor ini juga menghadapi tantangan besar karena kesulitan mendapatkan investor strategis.

Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, menilai bahwa tren merger dan akuisisi di sektor multifinance merupakan hal yang umum sebagai bagian dari strategi korporasi.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerataan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan proyek strategis nasional, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, mencapai 20,49% pada 2023, berkat program hilirisasi nikel yang didorong oleh Jokowi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa hilirisasi ini menjadi faktor utama peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sulawesi Tengah juga mengalami pertumbuhan yang pesat, mencapai 11,91%, didukung oleh sektor pengolahan dan pertambangan.

Kalimantan Timur, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22% pada 2023, juga merasakan dampak positif dari pembangunan IKN Nusantara, yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya sektor jasa dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Jokowi tetap stabil di kisaran 5%, meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik. Dalam pidato RAPBN 2025, Jokowi menegaskan bahwa stabilitas ekonomi ini menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, untuk melanjutkan pencapaian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi teknologi permesinan nasional terus didorong untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan memperkuat ketahanan industri dalam negeri. Menurut Andi Rizaldi, Kepala Badan Standardisasi Industri dan Kebijakan Jasa (BSKJI) Kementerian Perindustrian, industri dalam negeri telah menjadi pelopor dalam mengembangkan teknologi inovatif yang berperan penting dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami.

Peran teknologi dalam ketahanan bencana dibagi menjadi dua fase: kesiapsiagaan dan mitigasi prabencana serta pemulihan pascabencana. Kesiapsiagaan melibatkan penggunaan teknologi seperti pesawat nirawak (drone) untuk memetakan rute darurat dan membangun jaringan telekomunikasi di daerah yang sinyalnya terganggu. Dalam fase pemulihan, alat-alat mekanik canggih seperti rural multipurpose mechanical tools (AMMDes), domus, dan drone digunakan untuk memulihkan wilayah terdampak.

AMMDes, misalnya, adalah alat serbaguna yang mendukung penanggulangan bencana di daerah terpencil dengan menyediakan pemurnian air dan stasiun pengisian ulang air minum. Domus, di sisi lain, memungkinkan pembangunan perumahan cepat dalam waktu 5 hari setelah bencana. Teknologi drone juga memainkan peran penting dalam mempercepat upaya pemulihan dan mengurangi kerugian akibat bencana.

Kementerian Perindustrian mengapresiasi penyelenggaraan pameran Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2024 di JIExpo, Kemayoran, sebagai ajang penting untuk menampilkan inovasi-inovasi teknologi tersebut.

Kursi menteri yang diisi oleh kader PDIP semakin berkurang setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini. Gus Ipul merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Risma adalah kader PDIP. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara pada 11 September 2024.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meskipun jumlah kursi PDIP di kabinet terus berkurang, Pramono menyatakan hal ini tidak menjadi persoalan.

Saat ini, PDIP hanya memiliki enam kursi menteri yang tersisa di pemerintahan, termasuk Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR, dan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB. Selain itu, dalam reshuffle ini, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dan Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembiayaan Proyek Pengembangan Tanah Technopark oleh BUMN, yakni PT Hutama Karya, yang terjadi pada periode 2018-2020 dengan nilai proyek mencapai Rp1,2 triliun. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan sejumlah saksi.

Selain itu, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi, termasuk di Gedung Cyber Jakarta Selatan, Depok, dan Jakarta Timur. Barang-barang yang disita berupa barang elektronik seperti laptop dan PC, serta dokumen dan berkas penting lainnya untuk membantu pengungkapan kasus ini.