PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi resmi ditunjuk pemerintah untuk mengelola blok minyak dan gas (migas) Amanah yang terletak di Sumatera Selatan (Sumsel). Pengelola blok migas ini diyakini berpotensi meningkatkan pendapatan MedcoEnergi melalui tambahan produksi, terutama mengingat pentingnya kontribusi sektor energi dalam kinerja keuangan perusahaan. Tak terkecuali, pergerakan sahamnya di lantai bursa, di tengah sentimen fluktuasi harga minyak global. MedcoEnergi melalui entitas baru dengan komposisi PT Medco Energi Linggau (Operator) sebesar 40%, PT Sele Raya sebesar 30%, dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited sebesar 30%, akan menjadi kontraktor untuk mengelola blok dengan luas wilayah kerja 1.753,15 kilometer persegi yang memiliki potensi cadangan  minyak dan gas ini. 

Blok Amanah ini juga berdekatan dengan blok migas Medco E&P lainnya yang telah berproduksi, sehingga dapat bersinergi. Sementara jenis kontrak blok ini adalah production sharing contract dengan mekanisme pengembalian biaya operasi. "Prospek Emiten Medco sebagai pengelola Blok Amanah di Sumatera Selatan dapat menjadi katalis positif bagi kinerja kedepannya. Pengelolaan blok migas baru ini berpotensi meningkatkan pendapatan Medco melalui tambahan produksi, terutama mengingat pentingnya kontribusi sektor energi dalam kinerja keuangan perusahaan," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily (Yetede)

Bank Indonesia (BI) menekankan bahwa ekonomi syariah memiliki keunggulan, yaitu berdaya tahan di tengah krisis karena  ditopang oleh model bisnis yang solid, inklusif, dan berkelanjutan. Bahkan potensi pertumbuhan dari perbankan syariah juga masih sangat besar ke depannya. Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Destry Damayanti mengatakan, berbagai indikator menunjukkan perkembangan ekonomi syariah (eksyar) di Indonesia terus membaik. "Pembiayaan perbankan syariah pada Juli 2024 mencapai Rp597,89 triliun atau tumbuh 11,92% (year on year/yoy), capaian nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan pada 2023 yang tercatat Rp 569,37 triliun," ucap Destry. Destry mengatakan, berdasarakan laporan dari State of Global Islamic Economy (SGIE), nilai ekonomi terkait syariah terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada 2022, pengeluaran konsumsi baik makanan, fashion, dan traveling yang berbasis syariah compliance mencapai US$ 2,29 triliun, angka itu akan terus naik hingga mencapai US$ 3 triliun pada 2027. "Jadi akan terus mengalami peningkatan secara contunue dari 7-9%, jadi ini menarik sekali," kata dia. (Yetede)

Para pekerja pabrik Boeing di Pantai Barat AS melakukan mogok kerja pada jumat (13/09/2024) setelah menolak kesepakatan kontrak kerja. Aksi tersebut berdampak pada penghentian produksi pesawat jet, sekaligus harus bergulat dengan penundaan produksi yang parah dan utang besar. Krisis yang makin memuncak itu pun memukul saham Boeing dan memicu pergolakan kepemimpinan. Akibatnya, saham Boeing turun 4% dalam perdagangan pra-pasar AS pada Jumat. Saham ini juga telah merosot hampir 38% sejak awal 2024. Menanggapi situasi tersebut, CEO Boeing Kelly Ortberg pun mengusulkan kesepakan termasuk kenaikan gaji sebesar 25% selama empat tahun. Tetapi kenaikan ini jauh lebih rendah daripada yang dituntut oleh 40% pekerja. Sebagai informasi, Ortberg baru saja ditunjuk beberapa minggu lalu untuk memulihkan kepercayaan terhadap perusahaan produsen pesawat ini. Menurut laporan aksi mogok tersebut merupakan yang pertama sejak 2008. Disamping itu, produsen pesawat ini berada di bawah pengawasan ketat regulator dan pelanggan AS setelah sebuah panel pintu terlepas dari jet 737 MAX di udara pada Januari tahun ini. (Yetede)

KAMI menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi titik-titik polusi plastik terbesar di lebih dari 50 ribu kota, kota besar, dan daerah perdesaan di seluruh dunia. Model global baru kami yang dipublikasikan dalam jurnal Nature edisi 4 September 2024 mengungkap gambaran paling rinci tentang polusi plastik yang pernah terjadi dengan konsentrasi lingkungan tertinggi di India, terutama karena sebagian besar sampah tidak dikumpulkan. Plastik ditemukan di mana-mana—dari palung laut dalam hingga puncak gunung tertinggi—tapi pengamatan ini hanya mengungkap sebagian kecil dari gambaran polusi plastik secara keseluruhan. Tantangan yang lebih besar adalah mencari tahu di mana dan bagaimana plastik ini mencapai lingkungan sehingga polusi dapat dicegah sejak awal.

Ini bukan tugas mudah. Aspek yang paling menantang untuk diukur adalah emisi—makroplastik atau apa pun yang berukuran lebih besar dari 5 milimeter—yang keluar atau dilepaskan dari sistem dan aktivitas material. Ini termasuk sampah yang tertiup dari tempat sampah atau jatuh dari truk pengangkut sampah ditambah sampah yang dibuang oleh orang-orang, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Kami menemukan bahwa membuang sampah sembarangan merupakan sumber emisi terbesar di negara maju yang sistem penanganan sampah sangat terkontrol. Sebaliknya, di negara berkembang, limbah yang tidak diangkut merupakan sumber utama.

Dengan menggunakan kecerdasan buatan, model komputer baru kami menunjukkan bagaimana sampah plastik berpindah dari sistem yang terkendali ke lingkungan yang menjadi sangat sulit untuk ditangkap kembali dan ditampung. Kami harus mencari tahu bagaimana plastik lolos dari sistem yang terkendali dan menemukan, dari 52 juta ton sampah (setara dengan berat 8,7 juta gajah abu-abu Afrika) yang masuk ke lingkungan setiap tahun, sampah yang tidak dikumpulkan merupakan sumber terbesar. Itu sekitar 68 persen berat dari semua polusi atau 36 juta ton setiap tahun. Jadi anggapan yang salah bahwa polusi plastik disebabkan oleh perilaku tidak bertanggung jawab manusia. Alasan utamanya adalah 1,2 miliar orang tidak memiliki tempat pembuangan sampah padat sama sekali. Sebaliknya, mereka harus membakar, mengubur, atau menyebarkannya di darat atau di air. (Yetede)

BADAN Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5 persen. Tarif yang dikenakan bakal naik bertahap sampai 20 persen. Rencananya kebijakan ini mulai diterapkan pada 2025. Tarif cukai minuman berpemanis disepakati dalam rapat kerja BAKN bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Kebijakan ini bertujuan menekan dampak negatif konsumsi produk minuman berpemanis terhadap kesehatan.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, 47 persen penduduk di atas usia 3 tahun mengkonsumsi lebih dari satu kali produk minuman berpemanis dalam kemasan per hari. Sebanyak 43 persen mengkonsumsi 1-6 kali per minggu dan 9,2 persen mengkonsumsi kurang dari tiga kali per bulan. Konsumsi minuman berpemanis lebih dari satu porsi per hari akan meningkatkan risiko terkena diabetes melitus tipe 2 sebesar 18 persen, stroke 13 persen, dan serangan jantung 22 persen.

Kendati demikian, besaran tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang disepakati tak memuaskan pegiat perlindungan konsumen dan kesehatan. Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai tarif cukai 2,5 persen terlalu rendah. "Jika tarifnya terlalu rendah, itu namanya main-main saja. Jauh dari efektif," ucapnya kepada Tempo, kemarin, 13 September 2024. YLKI mengusulkan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan minimal 20-25 persen. Pertimbangannya, konsumsi produk bergula di Tanah Air makin tinggi. Kelebihan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan pun berisiko menyebabkan diabetes yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. (Yetede)

MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto membentuk Komponen Cadangan atau Komcad berkekuatan 500 anggota untuk membantu pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu, 11 September 2024. Mereka terdiri atas warga sipil dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Penetapan Komcad tersebut untuk gelombang I tahun anggaran 2024. Pembentukan Komcad diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Komcad pertama dibentuk pada 2021. Saat itu, pada 7 Oktober 2021, sebanyak 3.103 orang dilantik sebagai Komcad di Batujajar, Jawa Barat. Jika dihitung sejak pertama kali dibentuk sampai September 2024, ada 9.074 warga sipil yang telah ditetapkan sebagai anggota Komcad.

“Ini momen bersejarah bagi Indonesia karena 500 orang ditetapkan sebagai anggota Komponen Cadangan Matra Darat gelombang pertama 2024,” ujar Prabowo dalam amanat yang dibacakan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, 11 September 2024. Status Komcad bukanlah wajib militer, melainkan sukarela. Mereka disiapkan untuk dimobilisasi memperkuat komponen utama, yakni TNI, saat negara dalam keadaan darurat militer atau perang. Mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kepentingan pertahanan negara. (Yetede)

PANITIA seleksi tidak perlu tergesa-gesa dalam menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi masa jabatan pimpinan KPK sekarang baru berakhir pada 20 Desember 2024. Panitia seleksi masih mempunyai waktu cukup untuk menyaring 20 calon yang lolos menjadi 10 nama. Pansel tak perlu terburu-buru mengejar target menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Meskipun Jokowi masih mempunyai wewenang untuk mengirim 10 nama itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, alangkah eloknya jika hal tersebut dilakukan oleh presiden baru nanti, yakni Prabowo Subianto.

Pimpinan KPK yang baru nanti bekerja pada era pemerintahan dan DPR baru. Dengan demikian, pemerintahan dan DPR barulah yang lebih punya tanggung jawab moral memilihnya, meskipun secara hukum pemerintah dan DPR sekarang punya wewenang itu. Jadi lebih baik uji kelayakan dan kepatutan hingga pemilihan dilakukan menunggu pergantian pemerintah serta DPR periode berikutnya. Jika DPR sekarang yang memilih, anggota Dewan baru bisa lepas tangan bila kualitas anggota KPK tidak sesuai dengan harapan. Lagi pula, masa jabatan anggota DPR tinggal sebentar lagi. Kita sedang memilih sosok-sosok petarung dalam pemberantasan korupsi.

Menunda proses uji kelayakan dan kepatutan hingga DPR periode mendatang akan memberikan waktu yang cukup untuk proses pengujian secara lebih mendalam. Kita berharap Komisi III DPR yang baru akan memiliki pandangan dan penilaian lebih segar serta obyektif, tidak terjebak dalam dinamika politik periode sekarang. Dengan begitu, hasil pemilihan tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan saat ini. Penundaan uji kelayakan dan kepatutan juga akan menepis anggapan serta dugaan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Sebab, kini meruyak dugaan Jokowi mengintervensi seleksi calon pimpinan KPK. Bahkan, berembus kabar, panitia seleksi telah mengirim 20 nama calon pemimpin KPK kepada Presiden sehingga Jokowi dapat menentukan 10 nama yang sesuai dengan keinginannya. (Yetede)

Meskipun harga saham di sektor energi Indonesia sudah mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun, masih ada potensi bagi investor untuk mengoleksi saham-saham ini. Pada 12 September, indeks IDX Sector Energy menunjukkan pemulihan setelah sempat lesu, berkontribusi pada kenaikan IHSG yang menyentuh rekor baru. Menurut Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas, pemangkasan suku bunga oleh The Fed dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan komoditas.

Namun, prospek sektor energi juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi China yang masih melemah. Rizkia Darmawan, analis dari Mirae, memperkirakan permintaan batu bara dari China akan meningkat pada 2024, tetapi mungkin menurun pada 2025. Maximilianus Nico Demus, Associate Director di Pilarmas Investindo Sekuritas, menambahkan bahwa penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan komoditas, tetapi situasi global dan keseimbangan supply-demand harus tetap diperhatikan.

Kedepannya, sektor energi, terutama saham seperti ADRO, PTBA, dan ITMG, tetap diharapkan memberikan peluang yang menjanjikan bagi investor, meskipun tantangan dari pasar global dan kondisi ekonomi tetap harus diwaspadai.

Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan kebijakan fiskal baru mulai tahun depan, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, peningkatan cukai rokok dan minuman berpemanis, serta tarif kereta rel listrik (KRL). Meski langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, Wakil Menteri Sudaryono mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan beban hidup masyarakat dan berisiko memperburuk inflasi serta mengurangi daya beli.

Kenaikan PPN dan cukai, meskipun dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi konsumsi produk berbahaya, bisa berdampak negatif pada UMKM dan petani tembakau. Sudaryono menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan bagi petani dan dukungan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, kenaikan tarif KRL dianggap dapat membebani pengguna transportasi publik, yang seharusnya menjadi pilihan terjangkau untuk mengurangi kemacetan dan polusi.

Pemerintah perlu menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanpa kebijakan yang berpihak pada daya beli dan aksesibilitas, upaya ini berpotensi memicu ketidakpuasan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.