Kendati iklim bisnis petrokimia sedang lesu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tetap ekspansif. Emiten saham petrokimia dan infrastruktur ini juga memanfaatkan situasi saat ini untuk konsolidasi bisnis agar kinerjanya semakin kuat. Tahun ini, emiten saham milik Prajogo Pangestu itu mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 400 juta atau setara Rp 6,2 triliun. Sebagian besar capex itu akan digunakan untuk pembangunan pabrik CA-EDC yang memproduksi bahan baku plastik. Hingga akhir semester I-2024, TPIA telah menyerap belanja modal sebesar US$ 158,6 juta. Dana ini digunakan untuk pembelian aset tetap, dengan US$ 100 juta di antaranya dialokasikan untuk kegiatan turn around maintenance dan perawatan rutin. Direktur SDM & Urusan Korporat Chandra Asri Tbk Suryandi menjelaskan, sisa capex akan difokuskan untuk menyelesaikan pembangunan pabrik dan peningkatan fasilitas yang ada. "Kami akan melanjutkan investasi yang sudah ada dan tetap mencari peluang ekspansi di tahun mendatang," kata Suryandi kepada KONTAN, Rabu (11/9).

Sepanjang Januari-Juni 2024, volume penjualan Chandra Asri secara keseluruhan turun menjadi 910.000 ton dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebanyak 1,05 juta ton. Namun di tengah penurunan pendapatan tersebut, perseroan mampu melakukan efisiensi beban biaya dari US$ 1 miliar pada semester I-2023 menjadi US$ 853 juta. Di tengah ketidakpastian pasar global, Chandra Asri Group juga telah mengambil sejumlah langkah antisipasi melalui diversifikasi, konsolidasi dan transformasi bisnis. "Kami telah mengembangkan bisnis infrastruktur di sektor energi, air dan kepelabuhanan untuk memberi kontribusi positif pada kinerja keuangan perusahaan ini," katanya. Sebelumnya, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkapkan kekhawatiran terkait penurunan signifikan dalam tingkat utilisasi industri petrokimia, yang saat ini mendekati 50%. Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tersebut. Penurunan utilisasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan harga komoditas petrokimia dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

Ratusan triliun rupiah dana desa yang sudah digelontorkan 10 tahun terakhir perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. Perilaku koruptif dan tata kelola yang buruk di tingkat desa membayangi upaya pembangunan desa dan penghapusan kemiskinan. Penelitian Article 33 yang mengevaluasi dampak dana desa dalam 10 tahun terakhir pada kesejahteraan masyarakat desa menunjukkan, secara umum dana desa berhasil mengurangi jumlah penduduk paling miskin di desa. Sejak dimulai tahun 2016 hingga tahun 2023, dana desa telah mengurangi 1,7 juta penduduk sangat miskin.

Sebagian dari mereka atau sekitar 1,2 juta orang mendekat naik ke garis kemiskinan dan sekitar 56.000 orang di antaranya juga sudah melewati garis kemiskinan. ”Penggunaan dana desa perlu menghindari adanya bias elite, di mana penerima manfaat terbesarnya justru mereka yang relatif lebih kaya. Seharusnya dana desa fokus digunakan pada kelompok paling miskin di desa itu,” kata peneliti Article 33 Indonesia, Yusuf Faisal Martak, di Jakarta, Kamis (12/9). Selain itu, perilaku korupsi di tingkat desa masih membayangi upaya pembangunan dan penghapusan kemiskinan.

KPK mencatat, sejak program itu dilaksanakan pada 2015, terjadi 851 kasus korupsi dana desa yang menjerat 973 koruptor, dengan setengahnya merupakan oknum kepala desa. Menurut Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar, program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selalu menjadi prioritas terbawah program yang memakai dana desa. Uang dari pemerintah pusat itu justru lebih banyak digunakan untuk belanja yang tidak efisien. Padahal, hingga tahun 2024, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 69,85 triliun kepada 75.259 desa di seluruh Indonesia. Jumlah rata-rata dana desa per desa juga meningkat tiga kali lipat dibanding tahun awal. (Yoga)

Cukai rokok yang naik membuat harga rokok ikut naik. Akibatnya, konsumen hasil tembakau mencari alternatif yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal yang cukup masif merugikan negara dan menambah berat pengendalian konsumsi tembakau. Rokok ilegal diburu karena harganya yang jauh lebih murah ketimbang yang legal. Usaha ekstra berburu barang ilegal juga menimbulkan keasyikan tersendiri bagi sebagian orang. Rokok dikatakan ilegal jika tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai bekas pakai. Menurut Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, rokok juga disebut ilegal jika menggunakan pita cukai milik perusahaan lain atau menggunakan pita cukai bernilai lebih rendah (Kompas.id, 9/9/2024).

Cukai rokok menyumbang penerimaan negara. Pada APBN 2024, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai ditargetkan Rp 320,98 triliun, dengan Rp 246,08 triliun di antaranya berupa penerimaan cukai. Dari jumlah itu, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) ditargetkan Rp 230,41 triliun atau 93,6 % dari penerimaan cukai. Hingga Juli 2024, realisasi CHT Rp 111,33 triliun atau tumbuh 0,09 % secara tahunan. Mengutip Kompaspedia pada Desember 2022, pemerintah menaikkan cukai rokok pada 2023 dan 2024 dengan berbagai pertimbangan, salah satunya untuk menekan jumlah perokok anak. Mengacu pada Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kemenkes, 7,4 % dari 70 juta perokok aktif di Indonesia, atau setara 5,18 juta orang, adalah anak-anak berusia 10-18 tahun.

Meski demikian, upaya mencegah kenaikan jumlah perokok dengan cara menaikkan cukai rokok berhadapan dengan keberadaan rokok ilegal. Seperti halnya segala sesuatu yang ilegal, rokok ilegal sulit dicatat jumlah pastinya. Keberadaan dan sebarannya, meskipun bisa dilacak, lebih susah dikendalikan daripada rokok legal. Di laman Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, pada September 2024 saja, ada 11 berita terkait rokok ilegal, termasuk pemusnahannya. Sementara, dari liputan investigasi Kompas, Ditjen Bea dan Cukai kesulitan melacak keberadaan mesin pelinting rokok yang impor, yang bisa digunakan untuk memproduksi rokok illegal (Kompas.id, 11/9/2024). (Yoga)

Singapura, lebih dulu mengesahkan peraturan perundang-undangan perlindungan pekerja platform atau Platform Workers Bill pada Selasa (10/9). Melalui Platform Workers Bill, sopir taksi, pengemudi angkutan daring, dan pekerja lepas yang mengandalkan platform digital untuk mendapat penghasilan ditetapkan dalam kategori hukum yang berbeda antara karyawan dan wirausaha. Pekerja platform digital di Singapura diperkirakan berjumlah 70.500 orang. Lewat Platform Workers Bill, mereka akan mendapat perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik mulai 1 Januari 2025. Mengutip The Strait Times, beberapa bentuk perlindungan ketenagakerjaan yang diberikan, antara lain, kontribusi yang lebih besar untuk skema tabungan Dana Pensiun Pusat (CPF), yang disesuaikan dengan jumlah yang dibayarkan karyawan dan pemberi kerja saat ini.

Perusahaan platform digital juga harus menyediakan polis asuransi kompensasi kecelakaan kerja standar dengan tingkat pertanggungan yang sama dengan karyawan. Selain itu, pekerja platform, yang tidak dapat berserikat berdasarkan undang-undang saat ini, juga dapat membentuk badan perwakilan yang disebut asosiasi pekerja platform dengan kekuatan hukum yang serupa dengan serikat pekerja. Dengan demikian, mereka dapat bernegosiasi dan menandatangani perjanjian kolektif yang mengikat secara hokum dengan operator serta mendapat akses ke berbagai jalur ganti rugi, termasuk hak untuk mogok jika keputusan tersebut dipertimbangkan dan dibenarkan. Penyusunan dan pembahasan Platform Workers Bill dimulai pada 2021 dan mendapat dukungan dari para anggota parlemen Singapura.

Selama dua hari terakhir, 26 anggota parlemen berbicara untuk mendukung undang-undang tersebut, tetapi mengangkat berbagai tantangan, seperti implementasi dan biaya yang lebih tinggi yang akan timbul dari perlindungan yang lebih kuat. Dalam unggahan di Facebook, PM Singapura Lawrence Wong menilai, Platform Workers Bill merupakan hasil dari kemitraan tripartit Singapura yang kuat. ”Bersama-sama, kami telah menyusun solusi yang menguntungkan pekerja dan bisnis, memastikan perlakuan yang adil sambil mempertahankan fleksibilitas yang ditawarkan oleh pekerjaan serabutan. Ini adalah langkah maju yang berarti dalam upaya berkelanjutan kami untuk memperbarui dan memperkuat perjanjian sosial kita,” kata Lawrence Wong.

Adapun di Indonesia, upaya meregulasi pelindungan pekerja platform dalam aturan yang spesifik, seperti pengemudi ojek daring, sudah dimulai. Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, 26 Maret 2024, di Jakarta, mengatakan, pihaknya berencana mempersiapkan regulasi khusus setingkat peraturan menteri yang mengatur hubungan kerja kemitraan. Isi regulasi khusus ini direncanakan meliputi ketegasan definisi pekerja platform, kepesertaan jaminan sosial, kesetaraan upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Regulasi yang direncanakan itu tampaknya baru bisa dibahas pada rezim pemerintahan presiden dan wapres terpilih Prabowo dan Gibran. Pihak Kemenaker juga meminta kementerian/lembaga lain yang terlibat dalam isu perlindungan pekerja platform, seperti Kemenkominfo, serta Kemenhub, agar duduk bersama membahas peraturan yang pas. (Yoga)

Alih-alih menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG secara berimbang, laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia cenderung hanya menonjolkan sisi lingkungan. Padahal, aspek sosial dan tata kelola tak kalah penting bagi perusahaan agar memperoleh penilaian dan akses permodalan yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap kinerja korporasi. Hal ini mengemuka dalam Media Briefing Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas bertajuk ”Memaksimalkan Peran Lembaga Jasa Keuangan di Era ESG” di Jakarta, Kamis (12/9). Hadir sebagai pembicara ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Ryan Kiryanto, dan Director of Compliance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk A Solichin Lutfiyanto.

Ryan mengatakan, penerapan ESG di Indonesia hanya terkonsentrasi padahuruf ”E” (environment). Akibatnya, banyak perusahaan, terutama di sektor jasa keuangan, yang lebih menonjolkan aspek lingkungan dalam laporan berkelanjutan (sustainable report). ”Sayangnya, isu sosial, baik dalam praktik maupun laporan berkelanjutan, kurang eksplorasi sehingga isinya cenderung mengenai keramahtamahan lingkungan, seperti menanam pohon, pot tanaman di gedung, dan menanam mangrove,” katanya. Menurut Ryan, aspek sosial merupakan langkah atau upaya perusahaan untuk memanusiakan manusia. Industri perbankan, misalnya, wajib memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus.

Dari sisi pemberi kerja, perbankan harus memberikan aspek kemanusiaan, seperti memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pula aspek tata kelola (governance) yang isinya mengenai pengelolaan bisnis sesuai aturan-aturan main yang baik dan benar. Hal ini meliputi penerapan manajemen terkait nilai yang dianut oleh perusahaan, pengendalian risiko atau manajemen risiko, serta prinsip kepatuhan (compliance) terhadap aturan main yang berlaku, baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian risiko dan penerapanESG dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P, Moodiest, dan Ficht Rating.

Atau lembaga pemeringkat dalam negeri, seperti Pefindo serta Yayasan Kehati. Lembaga-lembaga tersebut bertugas melakukan asesmen mengenai penerapan ESG dalam bentuk skor. Semakin rendah skor yang diberikan, semakin rendah risikonya. Dari sisi perbankan, Solichin menyebut, BRI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan melalui penerapan prinsip ESG yang dijalankan sejak 2013. Hal ini membawa BRI menyandang predikat low risk dengan skor 17,8 selama 2 tahun berturut-turut dalam annual review bersama Morningstar Sustainalytics. (Yoga)

Serangan terhadap penyedia layanan aplikasi perdagangan aset kripto Indodax pada Rabu (11/9) mengagetkan kita. Platform yang diharapkan aman dari serangan, bobol juga. Sebenarnya kasus ini bukan kasus baru di dunia perdagangan aset kripto. Ada beberapa kasus sebelumnya yang menimpa, baik aplikasi kecil maupun raksasa. Kasus peretasan seperti ini belakangan makin marak. Untuk pertama kalinya serangan menimpa Coincheck yang terjadi pada Januari 2018. Kantor aplikasi ini berada di Tokyo. Para penyerang mengeksploitasi kerentanan pada dompet panas (hot wallet) bursa sehingga bisa mencuri total 534 juta USD dalam bentuk koin NEM. Dompet panas ini cukup rentan karena membutuhkan koneksi internet. Peretas memanfaatkan kelemahan dalam sistem koneksi ini.

Sebaliknya, dompet dingin (cold wallet) tak menggunakan koneksi internet, tapi bergantung pada perangkat keras, seperti USB. Akibat kejadian itu, meski Coincheck telah menetapkan standar yang tinggi terhadap serangan peretasan bursa kripto, Coincheck terpaksa menggunakan modalnya untuk membayar kembali uang klien yang dicuri selama serangan tersebut. Setelah itu, terdapat kasus peretasan yang menimpa beberapa platform perdagangan aset kripto, seperti Poly Network, FTX, Binance, Ronin Network, Mt Goc, Bitmart, dan Nomad Bridge. Tahun lalu, pembobolan menimpa Euler Finance, Curve Finance, Mixin Network, CoinEx, dan lain-lain. Total kerugian di tahun 2021 akibat pembobolan ini mencapai 3,4 miliar USD dan setahun kemudian mencapai 3,8 miliar USD.

Penyebab terbesar peretasan antara 2021 dan 2022 adalah protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang lemah. Protokol DeFi ini adalah protokol yang berisi standar, kode, dan prosedur yang mengatur aplikasi keuangan terdesentralisasi. Protokol itu memungkinkan perdagangan, peminjaman, dan banyak fungsi lainnya. Agar protokol DeFi berfungsi dengan benar, penggunaan protokol tersebut harus mematuhi serangkaian aturan khusus yang harus diikuti oleh semuadompet saat menggunakannya. Setelah tahun 2022, protokol ini mengalami perbaikan setelah berbagai platform mengalami serangan. Kerugian tahun 2023 menurun jadi 1,7 miliar USD. Namun, jumlah peretasan yang dialami individu naik dari 219 kasus pada 2022 menjadi 231 pada tahun lalu.

Laporan Chainanalysis menyebut, meski jumlah total yang dicuri dari platform kripto pada 2023 turun secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, jelas bahwa penyerang semakin canggih dan beragam dalam eksploitasi mereka. Kabar baiknya, platform kripto menjadi lebih canggih dalam keamanan dan respons mereka terhadap serangan. Pada paruh pertama tahun 2024, para peretas menargetkan mata uang kripto dan mencuri 1,38 miliar dollar AS, seperti temuan TRM Labs baru-baru ini. Meski sudah ada perbaikan dalam protokol DeFi, pengguna mata uang kripto terus menghadapi ancaman pencurian. Menurut Tom Robinson dari Elliptic, sebagian karena teknologi di dalam kripto ini merupakan teknologi yang relatif belum matang. (Yoga)

Selama ini pembangunan transportasi umum di daerah belum signifikan. Sebab, alokasi anggaran daerah untuk pengembangan transportasi publik masih berkisar 0,2-3,1 % dari APBD. Padahal, pemda memiliki andil besar terhadap kemajuan transpor-tasi umum di wilayahnya ma-sing-masing. Sektor transportasi masih menjadi isu di banyak kota di Indonesia. Pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia 8-13 % per tahun. Namun, tidak dibarengi pertumbuhan infrastruktur transportasi yang naik hanya 0,1-1 % per tahun. Dalam kajian Bank Dunia, kemacetan mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah per tahun. Kota Jakarta, misalnya, merugi hingga Rp 65 triliun. Posisinya diikuti kota metropolitan lain yang merugi rata-rata Rp 12 triliun per tahun. Beberapa kota itu adalah Semarang (Jateng), Surabaya (Jatim), Bandung (Jabar), Medan (Sumut), dan Makassar (Sulsel).

Guna menjawab persoalan ini, pemerintah menerbitkan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, agar memberi keleluasaan pemda mengalokasikan pajak ke pengembangan sektor transportasi publik. Dalam Pasal 25 Ayat 1, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen (tambahan pajak besaran tertentu) PKB dialokasikan minimal 10 % untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Berdasar data Kemendagri, realisasi PKB meningkat sejak 2020-2022, artinya, pengguna kendaraan bermotor juga naik. Bila 10 % PKB digelontorkan untuk pembangunan transportasi umum, setidaknya Rp 5,36 triliun bisa jadi tambahan modal.

Walau terbilang kecil untuk pembangunan transportasi umum dibanding subsidi Transjakarta sekitar Rp 3,6 triliun pada 2023. ”Ini yang harus dipertimbangkan karena dengan jumlah kecil, dibagi ratusan daerah, dapatnya hanya miliaran. Tidak leluasa dengan nominal tersebut,” ujar Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhammad Saifullah, Rabu (11/9). Memang kondisi fiskal tiap daerah berbeda. Sebab, bagaimanapun, pemda perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan terlebih dahulu, baru untuk sektor transportasi. Alhasil, penanganan transportasi memang tak bisa dilakukan sendiri, perlu diatasi secara terintegrasi. Dengan bantuan pemerintah pusat, layanan tersebut dapat ditingkatkan hingga di atas standar minimal. Pemda Pekanbaru, Riau, misalnya, telah menentukan anggaran 5 % dari APBD untuk sektor transportasi. (Yoga)

Petugas pasar murah PT Food Station terlihat sedang melayani warga yang berbelanja kebutuhan pokok di Kantor Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Keberadaan pasar murah ini kurang mendapat sambutan dan tidak diminati warga setempat. Alasannya adalah harga barang-barang kebutuhan pokok yang dijual tidak berbeda jauh dengan harga di warung dan pasar tradisional, sehingga sepi pembeli. (Yoga)

Target investasi sejak tahun 2019 hingga 2023 selalu berhasil direalisasikan oleh pemerintah. Namun, realisasi investasi yang tinggi tersebut belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Yang terjadi justru suatu anomali, yakni rasio atau perbandingan antara penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi, makin kecil setiap tahun. Berdasarakan data Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada 2013, setiap Rp 1 triliun investasi, masih bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja. Dari waktu ke waktu, jumlah itu terus turun. Pada 2016, Rp 1 triliun investasi hanya bisa menyerap 2.272 orang dan pada 2019, investasi Rp 1 triliun hanya mampu menyerap 1.277 orang. Penyusutan terus berlanjut sampai tahun 2022, yakni dari Rp 1 triliun investasi tercatat hanya mampu menyerap tenaga kerja 1.081 orang. Setahun kemudian, pada 2023, mengalami sedikit perbaikan di mana dari Rp 1 triliun investasi, bisa menciptakan lapangan kerja untuk 1.285 orang. Namun, angka ini pun hanya sekitar seperempat dari angka tenaga kerja yang diserap sepuluh tahun sebelumnya. (Yetede)

Menginjak usia tiga tahun, Holding Ultra Mikro (UMi) mencatatkan berbagai pencapaian positif dalam upayanya meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sejak resmi berdiri pada 13 September 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Penggadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM, utamanya segmen ultra mikro. Melalui sinergi yang kuat antara BRI, Penggadaian, dan PMN, ekosistem Ultra Mikro telah melayani lebih dari 176 nasabah simpanan dan 36,1 juta nasabah pinjaman/debitur dengan total penyaluran pembiayaan yang mencapai lebih dari Rp 622,3 triliun. Terkait dengan capaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan  apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam perjalanan tiga tahun Holding Ultra Mikro. "Kami berterima  kasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo, Kementeriab BUMN RI, regilator, seluruh nasabah dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Tiga tahun ini merupakan awal dari langkah panjang kami untuk terus  meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia," (Yetede)