LIVIA Kristianti mengeluhkan tarif ruas jalan tol Pondok Aren-Serpong yang naik sejak 15 September 2024. PT Bintaro Serpong Damai (BSD) sebagai operator jalan tol tersebut menyesuaikan tarif untuk semua golongan kendaraan. Seperti jenis kendaraan yang dikendarai Livia, tarifnya naik sekitar 35 persen, dari Rp 7.000 menjadi Rp 9.500. Kenaikan tarif di jalan tol BSD ini terasa cukup memberatkan bagi warga Kabupaten Tangerang tersebut. Sebab, dia hampir setiap hari menggunakan jalan tol tersebut dari Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya. Setidaknya dalam satu hari dia mesti dua kali melalui jalan berbayar itu.

"Bujet yang disiapkan untuk mengisi e-toll jadi bertambah," ucapnya kepada Tempo, Jumat, 20 September 2024. Pengguna jalan tol BSD lainnya, Irma Rahmayuni, heran mendengar kabar kenaikan tarif jalan tol BSD. Menurut dia, biaya menggunakan fasilitas tersebut sudah terhitung mahal jika dibanding tarif jalan tol di ruas lain. Apalagi, menurut Irma, pelayanan di jalan tol tersebut tak optimal. Salah satu yang dia persoalkan adalah minimnya penerangan di jalan tol tersebut. Pencahayaan yang kurang bisa meningkatkan risiko kecelakaan pengendara.

"Harapannya, kenaikan tarif ini diiringi dengan perbaikan pelayanan," kata Irma, yang mengaku sering melalui ruas jalan tol tersebut terutama pada akhir pekan. Dalam keterangan resminya, PT BSD menyatakan kenaikan tarif kali ini sudah mendapat restu dari pemerintah. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2149/KPTS/M/2024 menjadi payung hukum untuk menaikkan tarif di delapan gerbang tol di ruas tersebut. Perusahaan juga menyatakan kenaikan ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. (Yetede)

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 21/2024 yang membuka kembali ekspor pasir laut setelah dihentikan selama 20 tahun menimbulkan polemik besar. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini untuk mengelola sedimentasi laut, namun para ahli menilai bahwa istilah "sedimentasi" hanya kamuflase untuk melegalkan ekspor pasir laut, terutama ke Singapura, yang membutuhkan pasir untuk memperluas wilayahnya.

Tokoh seperti Fajar Yulianti dan Sofiani menyoroti dampak lingkungan dari penambangan pasir laut, termasuk perubahan arus laut dan kerusakan ekosistem yang memengaruhi populasi ikan. Ikan-ikan yang bergantung pada habitat tersebut akan bermigrasi atau mati, menyebabkan nelayan tradisional kehilangan mata pencaharian mereka. Hal ini juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut, seperti yang terlihat di Kepulauan Riau, di mana penambangan pasir laut sebelumnya telah mengakibatkan penurunan stok ikan yang belum pulih hingga kini.

Permendag No. 21/2024 dianggap bagian dari kebijakan ekonomi biru (blue economy) pemerintah yang, alih-alih menciptakan kelestarian sumber daya laut, malah memperburuk ketidakadilan sosial-ekonomi, khususnya bagi masyarakat pesisir. Kebijakan ini dikritik sebagai bentuk "perampasan biru" (blue grabbing), yang menguntungkan pihak luar tetapi merugikan nelayan dan komunitas adat yang bergantung pada laut.

Sebagai solusi, para ahli mengusulkan agar pemerintah mencabut Permendag No. 21/2024 serta regulasi turunannya seperti PP No. 23/2023 dan Permen KP No. 33/2023. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan sedimentasi laut harus dilakukan dengan menghentikan aktivitas perusak di hulu sungai dan pesisir, bukan dengan mengekspor pasir laut yang hanya akan merusak ekosistem lebih lanjut.

Satu tahun setelah penerapan perdagangan karbon dan pendirian Bursa Karbon, upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui mekanisme ini dinilai belum optimal. Realisasi volume perdagangan karbon di Indonesia masih jauh dari potensinya, dengan hanya mencapai 1,23% dari perkiraan nilai perdagangan yang mencapai Rp3.000 triliun. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), menilai rendahnya minat pelaku usaha disebabkan oleh sosialisasi yang belum maksimal. Selain itu, banyak pelaku usaha masih menunggu kepastian penerapan pajak karbon yang diatur dalam UU No. 7/2021.

Tokoh lain seperti Fransiska Oei, Direktur CIMB Niaga, dan Hera F. Haryn dari BCA, menegaskan pentingnya peran sektor perbankan dalam mendukung target net zero emission (NZE) pada 2060. Fransiska juga menyoroti pentingnya memberikan keleluasaan untuk memperdagangkan kembali unit karbon yang sudah dibeli.

Potensi perdagangan karbon, seperti yang diungkapkan Dicky Septriadi dari PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE), masih belum sepenuhnya terealisasi meskipun ada proyek-proyek besar yang sudah mulai dijual di Bursa Karbon. Riza Suarga, Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), yakin bahwa membuka akses perdagangan karbon ke pasar internasional dapat meningkatkan likuiditas dan harga yang kompetitif.

Stagnasi dalam penerapan pajak karbon di Indonesia meskipun telah ada payung hukum sejak tiga tahun lalu melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon yang seharusnya diberlakukan sejak 1 April 2022 hingga saat ini belum terealisasi karena belum adanya regulasi turunan yang mendukung implementasinya. Pajak ini dirancang untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang menghasilkan emisi melebihi batas yang ditetapkan dengan skema cap and tax, yaitu penerapan tarif pajak sebesar Rp30 per kilogram CO2e pada emisi yang melebihi batas tersebut.

Beberapa pejabat, seperti Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengakui bahwa belum adanya regulasi turunan menjadi kendala utama dalam penerapan pajak karbon. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengedepankan mekanisme perdagangan karbon, meskipun pajak karbon tetap diperlukan untuk memperkuat kebijakan ini. Giordano Rizky Indra Kusuma, Wakil Sekretaris Jenderal ACEXI, menekankan bahwa pajak karbon dan perdagangan karbon saling melengkapi. Dia juga menyarankan agar tarif pajak karbon yang rendah ditingkatkan secara bertahap untuk memberikan efek signifikan dalam pengurangan emisi.

Menurut Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), penerimaan dari pajak karbon diperkirakan minimal, hanya sekitar Rp37,62 triliun berdasarkan data emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2022. Ia juga menambahkan bahwa kecil kemungkinan pajak karbon akan diterapkan pada tahun 2025 karena belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

PT Freeport Indonesia (PTFI) yang meneguhkan posisinya sebagai perusahaan pertambangan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan rencana peresmian produksi perdana smelter tembaga baru di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Menurut Katri Krisnati, VP Corporate Communications PTFI, smelter ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan. Smelter tersebut mulai beroperasi sejak akhir Juni 2024, dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat tembaga dan output katoda tembaga 600.000-700.000 ton per tahun.

Katri juga menambahkan bahwa peresmian smelter ini merupakan bukti komitmen Freeport terhadap izin usaha pertambangan khusus (IUPK) 2018 dan dukungan terhadap program hilirisasi pemerintah. Proyek yang menelan investasi US$3,7 miliar atau Rp58 triliun ini berada di lahan 100 hektare di kawasan ekonomi khusus JIIPE.

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa peresmian tiga smelter, termasuk milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di NTB dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, akan mendorong hilirisasi tembaga dan bauksit di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang kini tengah menargetkan Korea Selatan sebagai pasar ekspor mangga gedong gincu, setelah sukses memasuki pasar Jepang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengungkapkan bahwa Wali Kota Distrik Eunpyeong-gu, Seoul, Kim Me-Kyung, bersama rombongan pengusaha Korea Selatan akan mengunjungi Sumedang pada 25-26 September 2024 untuk menjajaki peluang investasi. Kunjungan ini merupakan balasan dari kunjungan Pemkab Sumedang sebelumnya ke Korea Selatan, dengan harapan membuka kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan dan pariwisata. Rombongan akan mengunjungi kebun mangga gedong gincu di Tomo dan Jatigede, serta destinasi wisata lainnya di Sumedang.

Satgas Cartenz berhasil membebaskan Philip Mark Mehrtens, pilot Susi Air, yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya selama 1 tahun 7 bulan. Pembebasan ini dilakukan tanpa imbalan melalui negosiasi yang alot menggunakan pendekatan persuasif. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa pendekatan soft approach ini melibatkan tokoh agama, adat, gereja, serta keluarga Egianus. Setelah dibebaskan, Philip diserahkan kepada Duta Besar Selandia Baru, dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ikut terlibat dalam proses tersebut.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak bak roller coaster. IHSG sempat menggapai level tertinggi baru sepanjang masa yakni 7.905,30, Kamis (19/9). Tapi level ini tak bertahan lama. Keesokan harinya, IHSG tersungkur 2,05% dan terpental dari area 7.900 ke area 7.700 kembali, atau tepatnya di level 7.743, Jumat (20/9). Tekanan utama pada IHSG berasal dari keputusan FTSE Russel yang mengeluarkan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dari indeks FTSE. Gara-gara keputusan kontroversial tersebut, harga saham emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar itu turun hingga menyentuh batas auto rejection bawah (ARB), Jumat (20/9), dan merembet ke emiten lainnya. Secara umum, Direktur Purwanto Asset Management Edwin Sebayang menyatakan, penguatan IHSG beberapa waktu terakhir ini hingga mendekati level 8.000 didorong oleh beberapa emiten saja, terutama saham emiten Grup Prajogo Pangestu dan saham perbankan. "Sementara saham berfundamental bagus dan kuat lainnya masih lagging," jelasnya kepada KONTAN, akhir pekan lalu. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, akhir-akhir ini mulai terlihat adanya rotasi sektor ke saham-saham lapis kedua. "Mulai dari sektor properti hingga farmasi," kata Nico. 

Senior Maket Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta melihat, koreksi IHSG juga disebabkan aksi ambil untung alias profit taking oleh investor dan sepinya perdagangan saham pada akhir pekan. "Penurunan suku bunga oleh The Fed secara agresif juga menjadi sentimen pemicu adanya aksi jual di pasar saham," katanya. Namun demikian, masih ada sejumlah sentimen positif yang bisa memoles prospek IHSG hingga akhir tahun ini. Menurut Nafan, IHSG bisa merangkak naik lagi ke 7.915. Penguatan IHSG di akhir tahun itu akan ditopang oleh potensi window dressing. Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project, William Hartanto memproyeksikan, pada skenario terburuk, IHSG hanya akan bergerak ke level 7.800 pada akhir tahun ini. Sementara pada skenario bullish, IHSG dapat melesat ke level 8.000. Nico juga masih optimistis IHSG bisa kembali ke level 7.900 di akhir 2024. Dia memproyeksikan, dengan probabilitas 55%, IHSG berpotensi menyentuh 7.9208.080. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober mendatang dapat memoles prospek IHSG.

Ambisi pemerintah yang membidik pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun dinilai mustahil. Pasalnya, saat ini biaya investasi di Indonesia, yang tecermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR), masih mahal. Alhasil, Indonesia butuh investasi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu. Demikian pula sebaliknya, apabila angka ICOR besar, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan di sebuah negara cukup besar. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencatat, ICOR Indonesia pada 2023 sebesar 6,5. Level ini terbilang masih tinggi, mengingat ICOR negara tetangga seperti Malaysia hanya 4,4 dan Filipina hanya 3,7 pada periode 2021-2022. Investasi itu bisa bersumber dari investasi pemerintah, swasta dalam negeri, juga investasi luar negeri atau foreign direct investment (FDI). Namun, menurut Wijayanto, angka investasi ini juga akan sulit dicapai. "Agak sulit mengharapkan FDI berkualitas mengalir dalam waktu dekat dalam jumlah besar. 

Kalaupun mengucur, pasti di sektor yang kurang berkualitas, seperti sumber daya alam (SDA) yang tidak memberikan multiplier effect besar," tutur Wijayanto kepada KONTAN, kemarin. Hitungan Wijayanto, dengan ICOR di level 6,5, pertumbuhan ekonomi yang realistis dicapai Indonesia hanya di kisaran 5% hingga 5,2%. Menurut dia, pemerintah tidak perlu memaksakan ambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan fokus saja pada pertumbuhan yang berkualitas. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai, dengan ICOR yang masih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan akseleratif. "Kemungkinan pertumbuhan ekonomi hanya bisa di level 5%," tutur Eko, kemarin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani sebelumnya mengatakan bahwa ICOR Indonesia tak kompetitif dengan negara di kawasan ASEAN yang berada di kisaran 4% hingga 5%. ICOR Indonesia yang masih tinggi akan menghambat investasi yang masuk dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.