Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2024 mengalami difisit sebesar Rp153,7 triliun pada akhir 31 Agustus 2024. Angka defisit tersebut sebesar 0,68% dari produk domestik bruto (PDB). "Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN sampai akhir Agustus 2024 adalah Rp 153,7 triliun (0,68% dari PDB) masih dalam track sesuai Undang-Undang APBN 2024,". kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Adapun realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau 63,4% dari target dalam  pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi 2,5%. 

Meskipun terjadi kontraksi, Sri Mulyani mengatakan bahwa kontraksi  pendapatan negara sudah lebih baik dari kondisi bulan Juni dan Juli 2024 yang pada saat itu terjadi kontraksi pertumbuhan pendapatan negara masing-masing sebesar 6,5% dan mencapai 8%. "Ini adalah penurunan kontraksi pendapatan negara. Ini yang kita harapkan sampai akhir tahun bisa menjaga  agar pendapatan negara terus mengejar sesuai target. Meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan terutama pada beberapa  pos pendapatan terutama dari sisi  penerimaan pajak badan," tutur Sri Mulyani. (Yetede)

Keandalan dan performa motor elektrik hasil konversi terbukti dalam ajang balap  pada Minggu (22/9/20204). Konversi motor  konvensional menjadi motor elektrik merupakan  program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini bertujuan untuk menekan emisi karbon serta menekan impor bahan bakar minyak (BBM). Berbaai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menarik minat masyarakat untuk konversi motor. Balapan motor elektrik konversi merupakan terobosan teranyar. Upaya sebelumnya dengan memberi kesempatan kepada warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk menkonversi motor secara gratis. 

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menegaskan kembali pentingnya konversi kendaraan BBM menjadi motor  elektrik yang terus didorong oleh pemerintah. Konversi ini berdampak terhadap pengurangan emisi, dengan motor listrik hanya menghasilkan sekitar 40% emisi dibandingkan kendaraan bermesin BBM. "Kementerian ESDM terus mengupayakan  dua hal utama, yakni meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan , dan kegiatan hari ini merupakan  kombinasi dari kedua tujuan tersebut," ujar Dadan. (Yetede)

DEWAN Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 mengakhiri masa tugas dengan membuat lelucon besar: memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Padahal, selama lima tahun masa kerjanya, kinerja DPR sangat buruk dan banyak melahirkan undang-undang yang merugikan masyarakat. Pemberian penghargaan berupa piagam dan pin ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang terakhir pada 19 September 2024. Tidak jelas kriteria yang dipakai untuk pemberian penghargaan tersebut, di tengah buruknya kinerja legislasi dan anjloknya citra lembaga dalam sejumlah survei kepuasan publik.

Saat mereka mulai bekerja pada 2019, ada 264 rancangan undang-undang yang disepakati masuk Program Legislasi Nasional. Artinya, dalam setahun, mereka menargetkan bisa menyelesaikan 52 undang-undang atau empat per bulan. Hingga akhir masa jabatan mereka, hanya 26 yang dihasilkan atau 10 persen saja dari yang direncanakan. Secara kuantitas payah, kualitasnya juga buruk. Sejumlah regulasi yang dihasilkan diprotes publik hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi. 

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada 2020, adalah contohnya. Undang-undang tersebut dibahas dengan cepat dan sangat minim partisipasi publik sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa perubahan substansial, pemerintah dan DPR kemudian bahu-membahu meloloskannya pada 2021. Model pembahasan ala kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi ciri khas pemerintahan Joko Widodo dengan DPR: dibahas cepat, cenderung tertutup, dan segera disahkan. Selama ini, kalaupun ada upaya meminta masukan publik melalui rapat dengar pendapat, terlihat lebih banyak sebatas formalitas. (Yetede)

PERTENGAHAN Agustus 2024, Alex Mahuse bersama keluarganya, marga Mahuse, di Dusun Senayu, Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ketiban pulung. Tiba-tiba saja perusahaan perkebunan tebu bernama PT Global Papua Abadi memberikan uang tunai senilai Rp 3,8 miliar untuk mereka. “Itu uang tali asih atas pembukaan lahan di tanah ulayat kami,” kata Alex, yang merupakan Ketua Marga Mahuse, ketika ditemui pada Rabu, 4 September 2024. Bergepok-gepok uang tersebut dibagikan untuk empat marga di Dusun Senayu, meliputi marga Mahuse besar, Mahuse kecil, Gebze, dan Ndiken. Marga yang dipimpin Alex mendapat Rp 800 juta dan marga lain masing-masing Rp 1 miliar. Pemberian uang tunai itu dilakukan saat tanah ulayat sedang dibabat, diiringi prosesi upacara adat dengan memotong enam babi.

Alex menyebutkan uang tali asih itu sebatas santunan, bukan uang untuk pembelian tanah ulayat mereka. Perusahaan disebut telah berjanji kepada masyarakat bahwa akan ada uang ganti rugi atas tanah dan kayu-kayu raksasa yang dibabat dari tanah ulayat. Proses yang sama juga sedang berlangsung di banyak kampung di Distrik Tanah Miring, Jagebob, dan distrik lain di Merauke. Distrik Tanah Miring termasuk bagian dari kluster 3 yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai pusat pembangunan proyek swasembada gula dan bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. 

Proyek ini diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke. Jokowi menunjuk Menteri Investasi—kala itu dijabat Bahlil Lahadalia—sebagai ketuanya. Proyek tebu merupakan bagian dari program food estate seluas 2,29 juta hektare yang sedang dibangun pemerintah di Bumi Anim Ha. Selain tebu, di sana muncul program cetak sawah seluas 1,18 juta hektare yang sedang dibangun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Kementerian Pertanian. Dua megaproyek ini akan membentang di antara 19 distrik dari 22 distrik di Merauke. (Yetede)

PRESIDEN Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto menggeber proyek food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Luasnya 2,29 juta hektare atau 70 kali luas Jakarta. Dibagi dalam lima kluster, pemerintah mengklaim proyek strategis nasional ini bakal mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian.

Untuk mewujudkan ambisinya, Jokowi meluncurkan program perkebunan tebu dan industri bioetanol seluas 1,11 juta hektare. Lewat Bahlil Lahadalia, ketika itu Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan untuk melaksanakan program ini.

Lokasi perkebunan tebu berada di Kluster 3, memanfaatkan sejumlah konsesi perusahaan yang akan terlibat dalam proyek ini. Salah satunya PT Global Papua Abadi. Perusahaan ini hanya satu di antara sepuluh perusahaan yang akan membangun kebun tebu. Mereka berkongsi berusaha mewujudkan mimpi Jokowi. (Yetede)

Indonesia mendapatkan manfaat besar dari beroperasinya smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa negara akan memperoleh penerimaan hingga Rp80 triliun per tahun dari investasi dan pendapatan pajak terkait. Smelter ini merupakan bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.

Selain itu, Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan bahwa keberadaan smelter ini akan mendukung transisi energi dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Smelter ini juga menciptakan lapangan kerja, dengan sekitar 2.000 orang pekerja tetap dan 40.000 orang selama fase konstruksi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menindak perusahaan tambang yang tidak membangun smelter di dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dalam sektor pertambangan. Peneliti dari Indef, Abra Talattov, menyatakan bahwa produksi dari smelter Freeport Indonesia dapat mengurangi impor bahan baku dan memperkuat posisi Indonesia di pasar logam global.

PT Freeport Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan memulai produksi katoda tembaga di smelter baru mereka di Manyar, Gresik, yang berkapasitas 600.000 ton per tahun. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi perusahaan dan merupakan langkah besar dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendorong penghiliran sumber daya alam. Penghiliran ini bertujuan untuk mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga menciptakan nilai tambah bagi ekonomi domestik.

Keberhasilan ini sejalan dengan upaya industrialisasi yang menciptakan ekosistem industri hilir, meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Smelter ini juga memperkuat posisi PT Freeport Indonesia dalam memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang penting bagi kelangsungan operasional mereka.

Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan, seperti infrastruktur pendukung, logistik, sumber daya manusia, dan ketersediaan energi. Presiden Jokowi menjadikan kebijakan penghiliran sebagai salah satu warisan penting yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia, namun pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi di sektor industri lanjutan agar nilai tambah maksimal dapat tercapai di dalam negeri.

Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) diprediksi akan menurunkan kupon pada Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri-seri mendatang, termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI026) yang akan diterbitkan akhir tahun ini. Associate Director Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto, memperkirakan kupon ORI026 berada di kisaran 6,1%–6,2%, lebih rendah dari seri sebelumnya akibat penurunan suku bunga. Meski demikian, instrumen ini diprediksi tetap menarik bagi investor ritel karena kondisi pasar yang tidak menentu dan rendahnya bunga deposito.

Ekonom KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana, menambahkan bahwa penurunan suku bunga memberikan peluang bagi investor untuk segera membeli SBN Ritel sebelum pemangkasan lebih dalam terjadi. Selain itu, keuntungan dari instrumen seperti ORI026 dan ST013, yang memiliki skema kupon tetap atau "floating with floor", memberikan fleksibilitas bagi investor. Seri ST013, yang akan diterbitkan akhir tahun ini, memiliki kupon yang naik jika suku bunga BI naik, namun tidak turun jika BI menurunkan suku bunga.

Secara keseluruhan, SBN Ritel tetap menarik sebagai investasi, meski kupon menurun, karena risiko pasar yang tinggi dan insentif pajak lebih rendah dibandingkan deposito.

Pelaku industri alat berat meminta kemudahan importasi komponen dan bahan baku guna mendukung produksi dalam negeri yang terdampak oleh lesunya penjualan akibat melemahnya sektor pertambangan. Ketua Umum Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi), Giri Kus Anggoro, menekankan bahwa sekitar 40%–50% komponen alat berat masih harus diimpor. Untuk menghadapi persaingan dengan produk impor alat berat yang lebih murah, Giri meminta pemerintah memberikan kemudahan dalam importasi bahan baku serta mengaktifkan kembali program Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk komponen yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Produksi alat berat dalam negeri menurun pada paruh pertama 2024, dengan total produksi 3.337 unit, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.014 unit. Giri juga menyoroti bahwa salah satu komponen penting, seperti ban alat berat, masih sulit diproduksi di dalam negeri, meskipun kebutuhan pasar mencapai 4.000–5.000 unit per tahun dengan nilai sekitar Rp80 miliar.

Kabar gembira bagi industri tembakau dan rokok dalam negeri. Pemerintah akhirnya membatalkan rencana kenaikan tarif cukai rokok tahun 2025. Kepastian ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani. "Sampai dengan penutupan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pekan lalu, kebijakan penyesuaian cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2025 belum akan dilaksanakan," ujar Askolani dalam acara Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9). Kabar ini ibarat oase di tengah gurun bagi industri rokok. Maklumlah, sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 Tentang Kesehatan terbit akhir Juli lalu, industri tembakau dan pebisnis rokok terus dibayangi berbagai sentimen negatif yang mengancam kelangsungan bisnisnya. Askolani menjelaskan, salah satu pertimbangan pemerintah tidak menaikkan cukai rokok pada tahun depan adalah munculnya fenomena down trading rokok, sebagai imbas dari kenaikan cukai rokok tahun 2023 dan 2024 yang rata-rata sebesar 10%. Jika tarif cukai rokok tahun depan naik lagi, peredaran rokok murah berpotensi lebih masif lagi, termasuk rokok ilegal. Ujung-ujungnya yang rugi juga negara karena penerimaan cukai rokok bakal menyusut. "Jadi, kebijakan cukai hasil tembakau 2025 ini turut mempertimbangkan fenomena down trading tersebut," ungkapnya. Kendati begitu, pemerintah akan menaikkan harga jual eceran (HJE) produk hasil tembakau pada tahun depan, sebagai alternatif kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok. 

Hanya saja, Askolani tak menyebutkan besaran kenaikan HJE yang akan ditetapkan pemerintah. Sebab, besaran kenaikan HJE akan dikaji Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mendorong agar pemerintah menerapkan tarif cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM), minimum sebesar 5% untuk dua tahun ke depan. Rekomendasi kenaikan tarif minimal 5% tersebut lebih rendah dari tarif tahun 2023 dan 2024 yang dikenakan kenaikan tarif rata-rata 10%. Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Nayoan belum bersedia menanggapi lebih jauh kabar batalnya kenaikan tarif CHT tersebut. "Kami baru mendengar kabar ini," ujarnya, kemarin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan keputusan pemerintah yang membatalkan rencana kenaikan cukai rokok dan hasil tembakau pada tahun depan.