Program merevatalisasi terminal bus yang dilakukan dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dinilai sebagai langkah awal yang tepat untuk mengembalikan minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum darat. Pasalnya, setelah direvitalisasi, terminal bakal menjadi tempat yang nyaman, aman, serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang.  Sehingga pembangunan atau revitalisasi terminal bus sebagai bagian dalam memodernisasi infrastruktur transportasi massal, diharapkan dapat menekan angka kemacetan transportasi  perkotaan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi, serta menghubungkan dan meningkatkan konektivitas maupun mobilitas manusia dan barang dari kota ke satu kota lainnya. Revitalisasi terminal bus juga dimaksudkan untuk menekan kerugian dan pemborosan yang disebabkan oleh kemcetan lalu lintas yang terus mengalami tren kenaikan. (Yetede)

Perbankan nasional hingga Juli tahun ini membukukan laba bersih Rp149,62 triliun, tumbuh 6,03% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggal sepanjang tahun ini. OJK mencatatkan, pertumbuhan laba bersih Juli 2024 utamanya didorong dari pendapatan bunga bersih (net interest incoming/NII) yang tumbuh 2,71% (yoy) menjadi Rp 314,79 triliun. Untuk margin bunga bersih (net interest margin/NIM)  juga membaik di level 4,59% dari bulan sebelumnya 4,57%. berdasarkan laporan keuangan bulanan individual bank, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi bank dengan pertumbuhan laba bersih (bank only) tertinggi diantara KBMI 4 lainnya, yakni 12,38% (yoy) mencapai Rp31,40 triliun per Juli 2024. Bahkan, nilai laba BCA tersebut nyaris sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang sebesar Rp31,42 triliun, tapi tumbuh terendah dari KBMI 4 lain yakni 1,78% (yoy). (Yetede)

Pemerintah buka peluang perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga. Hal ini dengan memperhatikan tingkat kemampuan produksi smeleter tembaga. Adapun kelonggaran izin ekspor ini berlaku hingga akhir 2024. kelongggaran hingga akhir tahun ini lantaran smelter tembaga ditargetkan  beroperasi penuh pada Desember 2024. Tercatat ada dua smelter tembaga yang sudah mulai tahap produksi yakni milik PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Secara teknis produksi smelter harus dilakukan  secara bertahap menuju kapasitas penuh. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  (PUSHEP) Bisman Bakhtiar    mengatakan relaksasi izin ekspor sudah berulang kali dilakukan pemerintah. Seharusnya izin ekspor konsetrat tembaga berakhir pada Juni 2023. Namun pemerintah memberikan rileksasi hingga Mei 2024 dengan mempertimbangkan penyelesaian pembangunan smelter. (Yetede)

Delonix Group menjadi perusahaan asing pertama yang berinvestasi langsung di IKN, Kalimantan Timur. Investasi asing langsung (foreigne direct investmen/FDI) perusahaan properti asal China tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan investor asing lainnya untuk segera masuk IKN. Pada Rabu (25/9/2024), digelar peletakan batu pertama atau ground breaking tahap kedelapan Pembangunan IKN yang melibatkan lima investor, terdiri  atas asing, dua kemitraan asing, dan dua investor lokal. Total investasi di grounbreaking tersebut mencapai Rp 1,57 triliun, dimana sekitar Rp 950 miliar berasal dari investor asing. Presiden Jokowi mengatakan, Delonix Group adalah  perusahaan asing perintis  yang berinvestasi melalui skema FDI di IKN. Ini menunjukkan kepercayaan  asing dan membuktikan  Nusantara adalah lokasi investasi yang sangat menarik. 

Group Astra bakal mengguyur pasar modal dengan pembagian dividen interim tahun buku 2024. PT Astra Agro Lestari Tbl (AALI) menjadi yang pertama dalam mengumumkan pembagian diividen interim, dan diyakini segera diikuti perusahaan Group Astra lainnya seperti PT Astra Internasional Tbk (ASII), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), serta PT Astra Graphia Tbk (ASGR). "Pembagian dividen ini menunjukkan implementasi good  corporate governance (GC) yang bagus dari grup Astra. Aksi ini juga menunjukkan bahwa mereka memperhatikan  kepentingan pemegang saham kecil," kata Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama Kiswoyo Adi Joe kepada Investor Daily. 

Kiswoyo meyakini, semua emiten Grup Astra akan membagikan dividen interim tahun buku 2024, sama seperti yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Emiten Group Astra seperti ASII, UNTR, AALI, AUTO, dan ASGR tercatat rutin membagikan dividen interim setiap tahunnya, bahkan saat pandemi Covid-19. "Selama mencatatkan profit, mereka selalu konsisten membagikan dividen. Dan dividen yang dibagikan dividen," ujar Kiswoyo. Menurut Kiswoyo, pembagian dividen interim saat ini menjadi pemanis bagi saham Grup Astra, untuk selanjutnya bakal dilanjutkan pembagian dividen final pada penutupan kinerja keuangan full year 2024. (Yetede)

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapatkan dorongan signifikan dengan masuknya investasi asing, yang menunjukkan kepercayaan global terhadap proyek ini. Dalam acara groundbreaking, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan proyek investasi dari Delonix Group asal China senilai Rp500 miliar, serta proyek dari Australia dan Rusia, menjadikan total investasi yang diumumkan mencapai Rp1,07 triliun. Jokowi menegaskan bahwa kehadiran investor asing di IKN akan menarik lebih banyak investor lainnya dan menciptakan ekosistem yang positif.

Untuk mendukung percepatan investasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN, yang bertugas merealisasikan target investasi sebesar Rp100 triliun sepanjang tahun ini. Optimisme terhadap sektor properti juga disampaikan oleh Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP REI, yang melihat komitmen asing sebagai sinyal positif bagi prospek pembangunan IKN. Selain itu, Budihardjo Iduansjah dari Hippindo menekankan pentingnya pembangunan sarana retail untuk menarik populasi ke Nusantara.

Secara keseluruhan, masuknya investor asing dan domestik di IKN menunjukkan bahwa Nusantara sudah menjadi tempat yang menarik untuk investasi, dengan dukungan dari berbagai regulasi dan keringanan yang dijanjikan pemerintah untuk memfasilitasi para investor.

Keterbuangan pangan, yang terdiri dari food loss dan food waste, merupakan masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Menurut data dari Badan Pangan Nasional, kerugian ekonomi akibat kedua bentuk keterbuangan pangan ini mencapai antara Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, setara dengan 4%-5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Petinggi Bapanas menekankan bahwa jika masalah ini dapat diatasi, Indonesia berpotensi tidak perlu melakukan impor pangan.

Food loss biasanya terjadi pada tahap awal rantai pasokan, disebabkan oleh masalah teknis dan infrastruktur yang tidak memadai, sedangkan food waste lebih berkaitan dengan perilaku manusia di tingkat konsumen, seperti pembelian berlebih dan penyimpanan yang salah. Data menunjukkan bahwa sisa makanan menyumbang 40,91% dari total sampah, melebihi sampah plastik yang hanya 19,18%.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan sisa pangan 3%-5% per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meskipun angka tersebut masih terbilang kecil. Oleh karena itu, dorongan untuk memperhatikan dan menangani masalah ini menjadi sangat penting. Diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur, serta edukasi bagi produsen dan konsumen untuk meminimalisir kerugian.

Dalam konteks ini, penekanan pada perbaikan komprehensif untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan menjadi kunci.

Pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana untuk membentuk badan penerimaan negara yang baru, dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang saat ini hanya sekitar 10%, lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa badan ini akan memiliki menteri yang khusus menangani pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta unit yang fokus pada pendalaman keuangan.

Selain itu, ada rencana untuk memperkuat kelembagaan BUMN dan menciptakan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan. Burhanuddin menekankan bahwa implementasi program-program ini memerlukan anggaran yang memadai dan dukungan dari pemerintah.

Dalam diskusi yang sama, Dradjad Wibowo, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengingatkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dapat membebani perekonomian, terutama di tengah penurunan kelas menengah. Dia menekankan perlunya reformasi fiskal daripada hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa keputusan tentang penerapan tarif PPN akan berada di tangan presiden terpilih, Prabowo. Kesimpulannya, keberhasilan rencana penguatan kelembagaan dan reformasi perpajakan dalam pemerintahan mendatang sangat bergantung pada dukungan anggaran dan kapasitas implementasi.

Tantangan dalam peningkatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor global dan regulasi yang belum memadai. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Migas yang terhambat sejak 2008, karena payung hukum yang jelas diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi. Sora Lokita, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk menyelesaikan 11 isu utama di sektor hulu migas, termasuk percepatan perizinan dan dukungan infrastruktur. Ariana Soemanto, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, menyatakan optimisme dalam menarik investor dengan menerapkan kebijakan baru dan memberikan insentif yang menarik. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memperbaiki ketahanan energi nasional dan menurunkan ketergantungan terhadap impor migas, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.