Keterbuangan pangan, yang terdiri dari food loss dan food waste, merupakan masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Menurut data dari Badan Pangan Nasional, kerugian ekonomi akibat kedua bentuk keterbuangan pangan ini mencapai antara Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, setara dengan 4%-5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Petinggi Bapanas menekankan bahwa jika masalah ini dapat diatasi, Indonesia berpotensi tidak perlu melakukan impor pangan.

Food loss biasanya terjadi pada tahap awal rantai pasokan, disebabkan oleh masalah teknis dan infrastruktur yang tidak memadai, sedangkan food waste lebih berkaitan dengan perilaku manusia di tingkat konsumen, seperti pembelian berlebih dan penyimpanan yang salah. Data menunjukkan bahwa sisa makanan menyumbang 40,91% dari total sampah, melebihi sampah plastik yang hanya 19,18%.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan sisa pangan 3%-5% per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meskipun angka tersebut masih terbilang kecil. Oleh karena itu, dorongan untuk memperhatikan dan menangani masalah ini menjadi sangat penting. Diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur, serta edukasi bagi produsen dan konsumen untuk meminimalisir kerugian.

Dalam konteks ini, penekanan pada perbaikan komprehensif untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan menjadi kunci.

Pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana untuk membentuk badan penerimaan negara yang baru, dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang saat ini hanya sekitar 10%, lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa badan ini akan memiliki menteri yang khusus menangani pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta unit yang fokus pada pendalaman keuangan.

Selain itu, ada rencana untuk memperkuat kelembagaan BUMN dan menciptakan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan. Burhanuddin menekankan bahwa implementasi program-program ini memerlukan anggaran yang memadai dan dukungan dari pemerintah.

Dalam diskusi yang sama, Dradjad Wibowo, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengingatkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dapat membebani perekonomian, terutama di tengah penurunan kelas menengah. Dia menekankan perlunya reformasi fiskal daripada hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa keputusan tentang penerapan tarif PPN akan berada di tangan presiden terpilih, Prabowo. Kesimpulannya, keberhasilan rencana penguatan kelembagaan dan reformasi perpajakan dalam pemerintahan mendatang sangat bergantung pada dukungan anggaran dan kapasitas implementasi.

Tantangan dalam peningkatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor global dan regulasi yang belum memadai. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Migas yang terhambat sejak 2008, karena payung hukum yang jelas diperlukan untuk meningkatkan iklim investasi. Sora Lokita, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk menyelesaikan 11 isu utama di sektor hulu migas, termasuk percepatan perizinan dan dukungan infrastruktur. Ariana Soemanto, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, menyatakan optimisme dalam menarik investor dengan menerapkan kebijakan baru dan memberikan insentif yang menarik. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat memperbaiki ketahanan energi nasional dan menurunkan ketergantungan terhadap impor migas, sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.

Jawa Barat terus memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi nasional, dengan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. West Java Investment Summit (WJIS) 2024 mempromosikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kolaborasi sektor publik dan swasta. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhamad Nur, menekankan pentingnya akselerasi dalam menyiapkan SDM yang kompeten, khususnya di sektor industri teknologi dan pariwisata. Hyundai juga terlibat dalam pelatihan SDM melalui Hyundai Academy Course, yang akan melibatkan 1.000 siswa dari 25 SMK di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, berharap investasi yang masuk akan membantu mengatasi pengangguran dan memberdayakan tenaga kerja lokal. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyoroti tiga peran penting Bank Indonesia dalam mendorong investasi, termasuk promosi, integrasi hubungan investor, dan Local Currency Transaction (LCT). Proyek investasi juga melibatkan BUMD seperti PT Migas Utama Jabar dan PT Tirta Gemah Ripah, yang bekerja sama dengan mitra strategis untuk penyediaan air bersih dan pengembangan infrastruktur energi.

Aset kripto dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana, termasuk pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya, meskipun nilainya yang fluktuatif menimbulkan tantangan. Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono, menyoroti bahwa permasalahan utama dalam penanganan aset kripto adalah perubahan nilai yang signifikan, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif. Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah dibentuk. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Asep Mulyana, menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjamin penanganan aset kripto secara transparan dan akuntabel, terutama dalam memastikan kuantitas dan kualitas barang bukti.

Setelah bergerak fluktuatif dan berada di area sepanjang bulan September ini, pasar saham kemungkinan bakal lebih sumringah di kuartal terakhir pengujung tahun. Kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat window dressing masih terbuka. Tak cuma itu, pasar juga bakal diramaikan sentimen kebijakan suku bunga hingga dinamika politik akibat pergantian pemerintahan. Data Bloomberg menunjukkan, dalam sepuluh tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rata-rata menguat di kuartal keempat. Misalnya, rata-rata return IHSG pada bulan Oktober mencapai 1,7%, 0,27% pada November, dan return di bulan Desember sebesar 2,6%. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Sukarno Alatas memproyeksikan, dalam skenario awal, IHSG bisa menuju support di kisaran 7.454-7.562 pada kuartal keempat tahun ini. Jika mampu bertahan, IHSG akan cenderung sideways. Meski demikian, Head of Investment Information Team Mirae Asset Sekuritas Indonesia Martha Christina memprediksikan, potensi window dressing dalam dua bulan ke depan tidak terlalu besar, mengingat kenaikan IHSG yang sudah cukup signifikan. 

"Kenaikan IHSG yang sudah cukup tinggi membuat ruang window dressing menjadi terbatas," ujarnya, Selasa (24/9). Mirae Asset Sekuritas juga mencermati perkembangan pasar pada Oktober dan November, yang akan dipengaruhi oleh dinamika politik di dalam negeri maupun di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, investor sebaiknya tetap berinvestasi pada bulan-bulan ini, karena prospek tahun depan diperkirakan lebih positif. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menambahkan, dengan berbagai sentimen positif di kuartal terakhir mendatang, Nico optimistis IHSG akan bergerak dalam rentang 7.730-7.910, untuk mencapai target akhir tahun di level 7.920-8.080. "Sebaba secara historis pasar akan kembali positif di kuartal empat," ujar Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta. Pada akhir tahun ini, Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan, IHSG berpeluang mencapai level 7.915.

Penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) alias Core Tax Administration System (CTAS) semakin dekat. Setelah merilis Simulator Coretax akhir September 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan melanjutkan edukasi sistem canggih tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan fase desain dan pembangunan PSIAP. Otoritas sedang menjalankan fase pengujian, yang meliputi aspek fungsi, keamanan, performa dan fleksibilitas pengembangan sistem. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Ditjen Pajak Iwan Djuniardi sebelumnya menjelaskan bahwa melalui PSIAP, pengisian SPT akan jauh lebih mudah lantaran dilakukan secara prepopulated. Artinya, semua informasi yang diperlukan dalam mengisi SPT akan tersedia di akun wajib pajak atau tax payer account yang terdapat di Core Tax System. Nah, pada 23 September 2024, Ditjen Pajak meluncurkan Simulator Coretax pada situs pajak.go.id. Peluncuran ini untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur dengan lebih baik. Berdasarkan penelusuran KONTAN, Simulator Coretax ada tiga kategori akses yang dapat dipilih oleh wajib pajak. 

Pertama, akses untuk menggunakan fitur pralaporan. Beberapa di antaranya, yakni e-Bupot 21/26, e-Bupot unifikasi dan e-Bupot PPh Pasal 23/26. Kedua , akses untuk menggunakan fitur lapor lainnya berupa PBB. Ketiga, akses untuk menggunakan fitur layanan di antaranya program pengungkapan sukarela, e-BPK, e-PSPT, e-SKD, e-SKTD dan portal layanan. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengingatkan Ditjen Pajak untuk memastikan bahwa Core Tax dapat berjalan sesuai rencana. Menurut dia, sebelum diluncurkan secara resmi, sebaiknya Ditjen Pajak meluncurkan versi beta yang digunakan oleh wajib pajak terpilih, yang kemudian diperluas jumlahnya secara periodik. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyesuaikan kembali bobot emiten terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks lain. Dalam evaluasi minor terbaru yang berlaku Oktober 2024, ada sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big cap ) yang mengalami perubahan bobot terhadap IHSG. Kebanyakan emiten big cap mengalami penurunan bobot terhadap IHSG. Termasuk saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang belakangan ini bergerak fluktuatif dan menyetir pergerakan IHSG. Bobot saham BREN terhadap IHSG turun dari 4,3% menjadi 4,25% setelah evaluasi. BREN tercatat memiliki saham free float sebanyak 11,73%. Bobot emiten big cap lainnya termasuk empat perbankan terbesar juga turun. Head of Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana melihat, evaluasi bobot merupakan sesuatu yang secara reguler dilakukan BEI. Fokus utama yang dilihat BEI dalam menentukan bobot terhadap IHSG adalah dari rasio free float dan kapitalisasi pasar (market cap) emiten. "Untuk market cap, tidak seluruhnya dimasukkan, agar tidak ada emiten yang terlalu dominan terhadap IHSG. Free float dilihat faktor likuiditas," kata Wawan kepada KONTAN, Rabu (25/9). Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti menilai, evaluasi berkala yang dilakukan BEI terhadap indeks, baik evaluasi mayor seperti perubahan konstituen maupun evaluasi minor, bertujuan untuk memastikan bahwa indeks-indeks tersebut tetap relevan terhadap kondisi pasar yang sebenarnya. 

Di sisi lain, bobot BREN di Indeks sektor infrastruktur atau IDXINFRA juga mengalami perubahan. Bobot BREN meningkat dari 8,74% menjadi 9%. Hal ini merupakan indikasi meningkatnya peran penting BREN di sektor infrastruktur, terutama di sektor energi terbarukan (EBT). Meningkatnya bobot BREN di IDXInfra ini berdampak netral atau bahkan positif terhadap kinerja saham perseroan itu. Wawan menilai, untuk memilih mana saham yang berkinerja baik, tiga faktor utama yang biasanya dilihat langsung oleh investor adalah fundamental emiten, prospek bisnis ke depan, dan likuiditas. Nah, ke depan Wawan melihat sektor perbankan masih menarik untuk dilirik investor. Hal ini berkaitan dengan penurunan suku bunga, sehingga permintaan kredit akan naik. Diharapkan dengan tren menurunnya suku bunga acuan, emiten-emiten bank yang selama ini memiliki rasio Current Account Saving Account (CASA), nonperforming loan (NPL), dan loan to deposit ratio (LDR) yang lebih inferior dibanding rata-rata industrinya, akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan.

Skema pungut salur dana kompensasi batubara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) segera terealisasi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP batubara, yang diharapkan bisa dijalankan pada tahun ini. Emiten pertambangan batubara plat merah, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) antusias menyambut kehadiran MIP. Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra mengatakan pihaknya terus memonitor perkembangan mengenai skema ini, dan berharap Peraturan Presiden (Perpres) terkait MIP segera terbit. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin dalam paparan publik beberapa waktu lalu menjelaskan, dampak yang akan diterima PTBA akan bergantung kepada indeks harga batubara saat MIP diberlakukan. Pada prinsipnya, semakin besar selisih harga antara harga cap dengan indeks, maka akan berdampak kepada margin perseroan yang lebih tinggi. Begitupula sebaliknya. Sementara itu, Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), Febriati Nadira mengatakan, ADRO masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP. "Para pelaku industri menginginkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batubara dan ketahanan energi nasional," kata Nadira. 

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan mengatakan, penerapan MIP akan memberikan efek penyesuaian terhadap industri batubara Indonesia. Skema ini memungkinkan perusahaan berorientasi domestik, khususnya yang memenuhi wajib pasok dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) mendapatkan insentif dari iuran yang nantinya dikelola oleh MIP. Analis BCA Sekuritas, Achmad Yaki menambahkan, skema MIP bisa membawa dampak positif untuk menjaga ketersediaan batubara dalam negeri. Tapi di sisi lain, skema ini dapat menambah beban baru untuk produsen batubara yang dominan ekspor. Investment Analyst Stockbit, Hendriko Gani menyoroti, pembentukan MIP menjadi katalis positif bagi emiten yang banyak menjual ke pasar domestik seperti PTBA. Sebab, emiten kategori ini berpotensi mengalami kenaikan harga jual rata-rata setelah mengalami penyesuaian pasca subsidi dari MIP.