Pengoperasian smelter bukti keseriusan hilirisasi
Dalam sehari pada awal pekan ini, Presiden Joko Widodo meresmikan tiga smelter sekaligus. Pengoperasian smelter ini disebut sebagai bukti keseriusan hilirisasi. Sejak diluncurkan Januari 2000, kita melihat program hilirisasi mineral terus mengalami penguatan momentum kendati menuai kritik dari sebagian kalangan di dalam negeri dangugatandari sejumlah negara, bahkandipersengketakan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimulai dari nikel, program hilirisasi kemudian diperluas kemineral lain, seperti tembaga, bauksit, aluminium, besi, mangan, timbal, seng, emas, perak, dan timah. Hilirisasi, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dilakukan melalui pelarangan ekspor dalam bentuk mentah dan pengembangan industri yang mengolah mineral. Presiden, di berbagai kesempatan, menyebut pengoperasian smelter dan hilirisasi sebagai fondasi baru perekonomian Indonesia dan pijakan untuk menjadi negara industri maju. Sampai 2024, pemerintah menargetkan 53 fasilitas smelter atau pabrik pengolahan mineral siap beroperasi. Sebagian sudah beroperasi, sebagian lain dalam proses pembangunan atau persiapan.
Sayangnya, absennya peta jalan kebijakan hilirisasi yang komprehensif membuat kita kemudian seperti kehilangan arah dan hilirisasi jadi terkesan setengah hati. Dampak hilirisasi memang sudah kita rasakan, antara lain, berupa peningkatan investasi, lonjakan ekspor produk hasil hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi ke penerimaan negara atau PDB. Namun, nilai tambah yang menjadi jargon utama hilirisasi masih sangat terbatas realisasinya. Sebab, faktanya, dari struktur ekspor, yang bisa kita hasilkan baru sebatas produk setengah jadi bernilai tambah minim. Belum lagi kritik lain terkait pelaksanaan hilirisasi sejauh ini. Termasuk soal nilai tambah yang tak dinikmati masyarakat di area pertambangan, padahal sudah banyak kemudahan dan insentif diguyurkan. Juga permasalahan sosial dan lingkungan yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Termasuk di antaranya fakta bahwa hampir semua provinsi lokasi pertambangan mineral justru mengalami peningkatan kemiskinan.
Hilirisasi sejauh ini dinilai lebih banyak menguntungkan investor atau pemilik modal. Belum lagi isu banyaknya tenaga kerja asing dan diskriminasi pekerja lokal. Jatuhnya korban jiwa, baik dalam beberapa kali peristiwa bentrok pekerja maupun ledakan di smelter nikel di Morowali, akibat masih buruknya prosedur keselamatan kerja tahun lalu, juga bagian dari ekses program hilirisasi yang dianggap membabi buta. Semua ekses itu harus menjadi perhatian agar tak terulang ke depan. Terlebih di era pemerintahan mendatang, di mana program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. program hilirisasi bahkan menjadi tumpuan utama untukmencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023