Guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun menaruh harapan besar agar bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Asa mereka sirna karena adanya indikasi kecurangan dalam seleksi salah satu kategori ASN tersebut. Tiap seleksi ASN guru berlangsung, Dian Novindra (38) menaruh harap agar mendapat kesempatan menjadi guru tetap. Setidaknya sejak 2005, dia telah menjadi guru honorer di Kabupaten Langkat. Dari sekian kali percobaan seleksi selama sekitar 19 tahun, dia belum juga diangkat sebagai guru tetap. Meski begitu, dia tetap sabar sambil melanjutkan statusnya sebagai guru honorer. Dia sering mendapat kabar kolega guru honorer yang titip nama di sekolah tertentu, tetapi tidak pernah mengajar. Yang paling mengagetkan bagi Dian, mereka yang tidak pernah mengajar justru bisa lulus menjadi guru PPPK. Kabar semacam itu ditemukan hampir setiap tahun usai pengumuman seleksi.

”Sudah berapa kali awak (saya) dicurangi. Pernah waktu masih ujian tertulis, sudah tertera nama awak, terus hilang. Di Langkat ini, bisa gaib kayak begitu,” ucap Dian. Puncak kekecewaan Dian adalah saat seleksi PPPK tahun 2023. Dian mengupayakan segala kemampuan, bahkan tergoda untuk minta bantuan dari seorang kenalan calo. Kendati begitu, dia tetap mengasah kemampuan untuk tes seleksi. Pada hari pengumuman nilai tes komputer atau dikenal sebagai computer assisted test (CAT), Dian cukup puas ka-rena mendapat skor cukup baik di tayangan Live Score Seleksi Kompetensi PPPK. Dian mendapatkan skor kumulatif 556 poin yang tergolong bagus untuk berkesempatan lulus sebagai PPPK. Di hari pengumuman kelulusan tiba-tiba ada penundaan.

Pengumuman yang ditunda sepekan berbuah tes bernama Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Nilai SKTT tahun 2023 itu menuai polemik karena ditentukan langsung oleh Dinas Pendidikan Langkat tanpa ada ujian apa pun. Dian mendapat nilai SKTT rendah, yakni 15 dari indikator 0-135. Dian, yang tadinya berkesempatan lulus PPPK dengan nilai tergolong bagus, tergeser dari formasi guru kelas. Dari formasi 400 guru kelas, Dian ada di peringkat ke-412. ”Setelah lihat hasil live score, awak sudah semangat. Tiba-tiba ditunda tadi, baru muncul SKTT. Nilai banyak peserta berubah dan saya enggak lulus,” ucap Dian. Dian tidak sendiri. Di Langkat, ada 103 guru honorer yang menggugat hasil seleksi PPPK Langkat tahun 2023 karena indikasi malaadministrasi dan kecurangan.

Dari hasil itu, PTUN Medan mengabulkan gugatan yang meminta seleksi PPPK Langkat tahun 2023 dibatalkan. Dian yang telah mengabdi sebagai honorer selama 19 tahun hidup serba terbatas dengan gaji Rp 850.000 per bulan. Gaji itu tak cukup untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Alhasil, dia bekerja sampingan sebagai pengojek di aplikasi daring sepulang mengajar, dari sore hingga malam. Dia juga menambah pendapatannya dengan menjadi wasit sepak bola antarkampung. Dia berharap agar seleksi guru PPPK selanjutnya tidak diwarnai lagi kecurangan. (Yoga)

Sejumlah calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada 2024 mulai mendekati figur publik yang memiliki tingkat popularitas tinggi, seperti Presiden ke-7 RI Jokowi dan Anies Baswedan. Fenomena ini dinilai menunjukkan para calon kepala daerah ingin mendompleng popularitas figur publik tersebut. Padahal, dalam pemilihan Pilkada, kekuatan ketokohan calon kepala daerah lebih penting daripada hanya bergantung pada ketokohan figur populer. Cagub dan wagub Jateng, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, misalnya, terlihat sangat intens bersama Jokowi. Pada Minggu (17/11) sebelum kampanye akbar di Kota Surakarta, Jateng, digelar, Luthfi-Yasin sempat sarapan bersama Jokowi. Momen itu dimaknai sebagai bentuk dukungan walaupun Jokowi tidak ikut serta berkampanye.

”Saya bersyukur dengan Gus Yasin yang telah diberikan kesempatan oleh Bapak Jokowi untuk sarapan dan mendukung kami,” kata Luthfi, sewaktu orasi di hadapan ribuan pendukungnya. Sebelumnya Sabtu, saat kampanye di Purwokerto dan Tegal, Luthfi-Yasin juga ditemani Jokowi. Di sisi lain, Anies Baswedan juga menjadi magnet politik bagi sejumlah calon kepala daerah. Cagub-cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, misalnya, bertemu Anies di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jaksel, Jumat (15/11). Selain dengan Pramono-Rano, Anies juga sempat bertemu dengan Cagub Jatim, Luluk Nur Hamidah, dan Cagub-Cawagub Jabart, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, dalam kesempatan yang berbeda.

Peneliti politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, Minggu, melihat pertemuan Luthfi dengan Jokowi dan Pramono dengan Anies karena kedua calon gubernur itu tersugesti secara politik melalui efek ekor jas dari ketokohan para figur publik tersebut. Dukungan dari tokoh tertentu, akan menambah keyakinan politik pada calon kepala daerah dalam bertarung di pilkada. Dukungan itu juga bisa dimaknai sebagai bentuk endorsement atau testimoni terhadap calon kepala daerah sehingga bisa menarik simpati publik untuk memilih. Para calon kepala daerah tersebut yakin bahwa dengan bersilaturahmi dan mengikutsertakan para figur populer tersebut akan ada dampak positif terhadap elektabilitasnya. (Yoga)

Beberapa kasus kekerasan hingga kriminalisasi yang dialami guru, khususnya dalam pengajaran dan pendisiplinan siswa, menunjukkan kerentanan tenaga pendidik terhadap jeratan hukum saat menjalankan tugasnya. Karena itu, perbaikan sistem perlindungan hukum untuk mendukung guru melaksanakan tugas pendidikan dengan aman dan nyaman kian dibutuhkan. Untuk memperkuat pemahaman hukum dan advokasi bagi guru, Komunitas Guru Satkaara Berbagi (KGSB) menggelar webinar bertajuk ”Waspada Kriminalisasi Guru, Pahami Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pendidik” pada Minggu (17/11). Pendiri KGSB Ruth Andriani menuturkan, kriminalisasi guru kerap terjadi karena kurangnya pemahaman batasan mendisiplinkan siswa. UU Perlindungan Anak kerap menjadi dasar pelaporan guru ke polisi.

”Kita perlu dukungan hukum agar pendisiplinan tak dianggap kriminal. Namun, guru mesti paham batasan mendisiplinkan siswa, tak boleh ada kekerasan fisik dan verbal,” ujarnya. Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Hukum Indonesia periode 2017-2021 yang kini mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menyarankan agar guru merenung lebih dulu saat terseret kasus hukum dalam konteks pengajaran mengenai penyebab masalah itu. Menurut Asfinawati, pendidik mesti memahami cara mendisiplinkan siswa yang tak melanggar batas hukum. Menyentuh tubuh siswa atau menghukum dengan kekerasan fisik dan psikologis bisa berujung pada pelanggaran HAM yang diatur dalam konvensi internasional.

Sebagai alternatif, guru bisa memberi hukuman sosial yang lebih mendidik seperti aktivitas sosial. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti telah bertemu Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, pekan lalu, untuk membahas langkah strategis menciptakan satuan pendidikan aman dan nyaman bagi siswa. Poin penting yang dibahas adalah penerapan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan masalah di satuan pendidikan. ”Kami mempertimbangkan apa perlu merevisi UU atau membuat UU baru untuk memberi perlindungan lebih bagi guru dari sisi profesi ataupun keamanan. Kami akan mengkaji lebih lanjut,” ujarnya. (Yoga)

Judi daring merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Selain merusak tatanan nilai masyarakat, judi daring juga mengganggu fungsi otak orang yang terjerat judi. Data intelijen dari Kemenko Polhukam tahun 2024 mencatat, 9,8 juta orang di Indonesia terlibat judi daring dan 80 % merupakan masyarakat ekonomi rendah dan menengah. Uang mengalir ke luar negeri dari judi daring diperkirakan Rp 900 triliun per tahun. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Jumat (15/11) menyatakan, judi daring jadi bencana sosial. Sebab, praktik itu menghancurkan seluruh sendi kehidupan, baik ekonomi, sosial, psikologis, dan keluarga, pada orang yang terlibat (Kompas, 16 November 2024).

Kecanduan judi daring merusak diri sendiri dan orang sekitar, terutama dari aspek keuangan. Banyak orang yang mengalami kecanduan judi daring menjadi terlilit utang, kehilangan pekerjaan, bahkan mendorong mereka bertindak kriminal demi mendapat uang untuk berjudi. Dampak kecanduan judi daring pada sistem otak sama buruknya dengan kecanduan narkoba. Kecanduan itu terjadi karena kerusakan fungsi otak. Jadi, otak hanya akan mengingat saat menang taruhan sehingga menginduksi untuk bermain judi lagi. Akibatnya, perilaku judi sulit dihentikan. Saat ini, prevalensi kecanduan judi di Indonesia mencapai 2 %. Jumlah orang yang dirawat akibat kecanduan judi daring pun terus meningkat. Di RSUP Cipto

Mangunkusumo Jakarta, ada 126 pasien rawat jalan terkait kecanduan judi daring pada Januari-Oktober 2024. Jumlah pasien rawat inap terkait judi daring 46 kasus pada 2024 atau naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sekitar 80 % pasien kambuh dalam tiga bulan pertama dirawat. Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang dipimpin Menko Polhukam hendaknya mengedepankan penangkapan para bandar judi daring dan oknum utama dalam perjudian. Karena telah menjadi bencana sosial, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat luas, mesti bahu-membahu memberantas judi daring. (Yoga)

Pemerintah beralasan kenaikan tarif PPN dibutuhkan untuk menjaga kesehatan keuangan negara. Akan tetapi, kebijakan itu dinilai tidak bakal optimal mengerek penerimaan negara. Sebaliknya, dampaknya pada penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat bisa lebih signifikan. Kajian ”Indonesia Economic Outlook 2025” oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) yang dirilis awal November 2024 menunjukkan, kinerja penerimaan PPN dalam satu dekade terakhir sesungguhnya tidak begitu optimal. Penyebabnya adalah porsi sektor informal yang semakin besar di struktur perekonomian Indonesia. Sektor informal biasanya lebih sulit dikenai pajak dan berada di luar jaring pemungutan PPN. Ekonomi informal yang semakin besar itu akhirnya menghambat pertumbuhan pendapatan PPN di bawah potensi semestinya.

Kenaikan tarif tidak cukup mengerek pemasukan PPN. Ketika pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 % menjadi 11 % di tengah pandemi Covid-19 pada 2022, porsi PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap pendapatan domestik justru turun dari 27,6 % pada 2020 dan 27,5 % 2021 menjadi 26,1 % pada 2022. Berdasarkan data, realisasi penerimaan PPN selama ini juga tidak sebanding dengan potensi semestinya. Pengumpulan PPN tak optimal akibat adanya kesenjangan kepatuhan yang disebabkan semakin besarnya sektor informal. Kenaikan tarif PPN di tengah lemahnya kondisi daya beli masyarakat hanya memperbesar peluang penghindaran pajak dan membuat informalitas ekonomi semakin menjadi-jadi. Guru Besar FEB UI Telisa Falianty mengatakan, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk menyehatkan keuangan APBN tanpa harus menaikkan tarif PPN di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.

Masih ada potensi mengejar Pajak Penghasilan (PPh) secara lebih optimal, baik dari perusahaan maupun perorangan, dengan diterapkannya sistem digitalisasi pajak atau core tax system mulai 2025. Selain itu, pemerintah juga bisa fokus mengatasi praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang mengakibatkan kebocoran pajak. Dari sisi belanja, pemerintah juga sedang melakukan penghematan terhadap anggaran perjalanan dinas yang semestinya bisa membantu menambah ruang fiskal dan menyehatkan APBN. ”Jadi, masih banyak jalan lain selain menaikkan tarif PPN. Pemerintah bisa fokus pada penegakan pajak, memperluas basis pajak, kita masih punya banyak sektor informal dan underground economy. Perusahaan besar kita juga banyak yang masih melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Itu dulu yang diatasi,” katanya. (Yoga)

Transisi dari energi fosil ke energi rendah emisi di Indonesia kian mendesak, terlebih jika dikaitkan dengan cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 % yang terus mengemuka sejak dimulainya pemerintahan baru. Namun, butuh komitmen dan keseriusan untuk meningkatkan energi bersih, dimulai dari target-target jangka pendek, bukan dokumen-dokumen target jangka panjang yang muluk. Selama ini, terdapat sejumlah dokumen yang berisi target pengembangan energi terbarukan. Baik dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, realisasinya jauh dari harapan. Target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi pada 2025, seperti tertuang dalam KEN, hampir pasti tidak akan terwujud.

Sebab, berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga semester I-2025, capaiannya baru 13,93 %. Setiap tahun, realisasi energi terbarukan selalu ada di bawah target. Tambahan pembangkit listrik, dalam RUPTL PLN 2021-2030, yang disebut didominasi energi hijau, juga tidak sesuai harapan. Berdasarkan catatan Kompas, hingga September 2023, data Kementerian ESDM menunjukkan, pembangkit yang telah beroperasi 8,6 gigawatt (GW) atau di bawah target 2023 yang 16,9 GW. Artinya, hanya tercapai 50,91 %. Saat ini pemeritah tengah menyiapkan pembaruan KEN. Begitu juga pembaruan RUKN dan RUPTL PLN. Telah digaungkan sejak semester I-2024, dokumen-dokumen tersebut, bahkan hingga pergantian pemerintahan, belum ada yang disahkan.

Direktur Eksekutif Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8 %, akan membutuhkan high quality investment yang pasti bakal membutuhkan energi bersih. Pasalnya, perusahaan-perusahaan besar dan multinasional membutuhkan energi bersih jika hendak berinvestasi di Indonesia.”Ukuran transisi energi adalah jangka pendek, misalnya 2-3 tahun ke depan. Mau bicara RUPTL PLN, RUEN, atau apa pun itu, seharusnya fokus dan bertanggung jawab pada target-target jangka pendek. Itu prioritas nomor satu,” ujar Putra, Jumat (15/11). Dalam target pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, perlu ada semacam confidence level. Dengan demikian, akan terklasifikasi mana saja proyek yang akan dikejar dan dijalankan. Apabila target selalu bersifat jangka panjang dan minim pertanggungjawaban, yang ada hanya peta jalan, sedangkan realisasi minim. (Yoga)

Dalam ilmu pemasaran ada istilah ”names make money”. Artinya, nama besar figur publik mampu menarik perhatian khalayak dan bisa menghasilkan untung jumbo. Itulah yang membuat laga tinju Mike Tyson melawan Jake Paul ini begitu menarik dan dinanti publik. Mantan juara dunia tinju kelas berat yang keluar dari masa pensiunnya untuk melawan kreator Youtube kondang jelas menjadi kombinasi pemasaran yang sangat menarik. Tak heran pertandinganmenghasilkan gelimang cuan bagi para pihak. Pertandingan yang bernuansa olahraga cum hiburan itu berlangsung di Stadion AT&T Arlington, Texas, AS, Sabtu (16/11) pagi WIB atau Jumat (15/11) malam waktu setempat. Tyson harus mengakui keunggulan Jake yang menang atas penilaian skor juri. Tyson tak lagi trengginas seperti saat jayanya dulu yang terkenal bisa menghabisi lawannya cukup di ronde pertama.

Penggemar tinju pun menyesalkan pertandingan itu karena menodai citra tak terkalahkan Tyson yang pernah dijuluki ”Pria Terjahat Seisi Planet” itu. Kendati demikian, Tyson tidak ambil pusing. Sebab, mengutip Fortune, Tyson dikabarkan memperoleh bayaran 20 juta USD atau Rp 317,96 miliar dari pertandingan itu. Bayaran itu dua kali lipat dari kekayaan Mike Tyson saat ini yang diperkirakan 10 juta USD. Tyson memang dalam kondisi butuh uang. Sebab, petinju berjuluk ”Si Leher Beton” ini tengah terlilit banyak utang. Pada 2003, Tyson dinyatakan bangkrut dan memiliki utang 27 juta USD, akibat kebiasaan buruknya berbelanja tanpa alasan jelas hingga berpesta pora di dunia malam. Paul dikabarkan mendapat bayaran dua kali lipat Tyson dari pertandingan itu, karena Paul adalah salah satu pemilik dari Most Valuable Promotions yang menjadi promotor terselenggaranya pertandingan itu.

Dari pertandingan tersebut, penyelenggara meraup pendapatan dari hasil penjualan tiket 17,8 juta USD, dari 70.000 penonton yang hadir secara langsung di AT&T Stadium. Tiket yang dijual berkisar antara 58 USD dan 1.500 USD bergantung posisi kursi. Bahkan, panitia menjual tiket VIP seharga 2 juta USD untuk bisa duduk di depan ring tinju. Pertandingan itu juga disiarkan secara langsung di layanan pemutar film dan video berbayar Netflix. Mengutip Tudum by Netflix, pertandingan Tyson melawan Paul itu disaksikan 60 juta pengguna secara langsung di seluruh dunia. Selain itu, Netflix juga merilis dokumenter berjudul Countdown Paul vs Tyson: A Documentary Series yang dirilis sepekan lalu. Serial tiga episode itu sudah ditonton 4,4 juta kali dengan durasi 6 juta. Paul sendiri diketahui memiliki kekayaan 80 juta USD. Bayaran dari pertandingan dengan Tyson itu setara setengah kekayaannya saat ini. (Yoga)