Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mulai memperkenalkan diri kepada sejumlah BUMN yang menurut rencana bergabung dalam lembaga superholding tersebut. Nantinya, Danantara menjalankan tiga tugas utama, yakni sebagai pengelola dana abadi, pengelola investasi pembangunan, dan pengelola aset negara. Wakil Kepala BPI Danantara, Kaharuddin Djenod mengatakan, Danantara masih dalam persiapan. Proses tersebut, dilakukan dengan mengundang sejumlah BUMN yang nantinya tergabung ke dalam kendaraan finansial negara itu. ”Danantara (tengah) melakukan persiapan-persiapan formalitas. Kemudian, kami ingin juga mengenal lebih lanjut BUMN-BUMN yang akan bergabung dengan Danantara. Dan, saya pikir, BUMN-BUMN yang akan bergabung juga membutuhkan informasi tentang Danantara,” katanya di Jakarta, Selasa (19/11).

Karena itu, pekan depan, Danantara akan mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi sejumlah BUMN. Pertemuan tersebut dimulai dengan jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di kantor Danantara, Menteng, Jakpus, Selasa. Kemudian, Danantara akan memanggil jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Tbk (MIND ID) pada Rabu (20/11). Danantara juga akan mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) pada Senin (25/11). Kaharuddin menambahkan pertemuan tersebut sebagai bagian dari pengenalan, baik dari sisi Danantara maupun BUMN yang akan bergabung di dalamnya. (Yoga)

Program pengampunan pajak yang tutup buku di era Jokowi ”hidup” lagi di era Prabowo. Pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai tidak masuk akal dan bakal memperparah ketidakpatuhan pajak di kalangan superkaya. Kebijakan tersebut juga dianggap tidak adil saat warga biasa mesti berhadapan dengan kenaikan tarif pajak konsumsi. RUU tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak itu telah resmi diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. RUU itu akan dibahas mulai tahun depan. Masuknya RUU itu dalam Prolegnas 2025 telah disetujui DPR dan pemerintah dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (18/11) malam, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengampunan pajak adalah program pengampunan wajib pajak yang selama ini mengemplang atau tak membayar pajak.

Caranya, para pengemplang diminta mengungkap harta mereka dan membayar uang ”tebusan” ke pemerintah. Sebagai gantinya, pemerintah menghapus tunggakan pokok pajak, sanksi administrasi, dan pidana pajak akibat ketidakpatuhan mereka di masa lalu. Meski terbuka untuk semua wajib pajak, besar dan kecil, program ini lebih mengincar kelompok superkaya, konglomerat, atau taipan yang memiliki tunggakan pajak besar. Sejauh ini, Indonesia sudah dua kali menggelar program pengampunan pajak. Pertama, di masa pemerintahan Jokowi pada 2016. Kedua, masih di era Jokowi, pengampunan memakai nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung selama enam bulan pada 1 Januari-30 Juni 2022.

Setelah PPS, pemerintah sempat berikrar untuk tidak akan melanjutkan lagi program pengampunan pajak. Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, Komisi XI sebagai mitra Kemenkeu berinisiatif mengusulkan RUU Pengampunan Pajak menjadi prioritas pada 2025. Ia mengatakan, rencana pengampunan pajak mendadak muncul. ”Sektor apa saja yang akan dicakup dalam tax amnesty, meliputi perlindungan apa saja, itu yang nanti kami bicarakan bersama pemerintah,” kata Misbakhun, Selasa (19/11). Ia menegaskan, saat ini sudah berganti pemerintahan baru di bawah Prabowo. Dengan demikian, tidak masalah meski pemerintahan Jokowi sebelumnya telah berikrar tak akan melanjutkan program pengampunan pajak. (Yoga)

Kabinet Merah Putih bergerak cepat mengeksekusi program-program yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianti, tak terkecuali Kementerian Pertahanan (Kementan). Kementerian ini langsung gaspol, mengambil langkah untuk mewujudkan target swasembada pangan yang mesti terealisasi dalam tiga tahun, lebih cepat dari target awal 4-5 tahun. Tidak hanya membuka tiga juta hektar lahan, untuk mewujudkan itu Kementan juga melakukan pemberdayaan petani milenial, dan manfaatan teknologi. Untuk menaikan minat petani milenial, menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, menfaat nyata pertanian harus dirasakan, yakni mendatangkan keuntungan. Karenanya, ia bertekad untuk melahirkan orang kaya baru dari sektor pertanian. "Saya punya kepercayaan bahwa tujuan pembangunan itu adalah mencipatkan orang kaya baru sebanyak-banyaknya. Artinya menciptakan kesejahteraan sebanyak-banyaknya," ujar dia. Seperti apa program-program tersebut hendak diwujudkan. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) saat ini sedang melakukan limited review sehubungan dengan adanya rencana aksi korporasi yakni, mengakuisisi bank syariah untuk nantinya digabungkan dengan BTN Syariah. Saat ini proses tersebut memasuki babak akhir yang diperkirakan akuisisi berlangsung pada awal tahun depan. "Saat ini proses uji tuntas atau deu diligence terhadap calon bank yang akan diakuisisi telah sampai pada tahap finalisasi perseroan dan pemegang saham pengendali (PSP) bank uang akan diakuisisi sedang melakukan negiosasi serta menyusun  perjanjian jual beli bersyarat (conditional sale and purchase agreement/CSPA)," jelas Corporate Secretary BTN Ramon Armando. Adapun, sesuai Peraturan OJK (POJK) No.12 Tahun 2023 tentang Limit Usaha Syariah (UUS), BTN wajib melakukan proses permisahan UUS (Permohonan izin atau persetujuan kepada regulator), selambatnya dua tahun setelah publikasi laporan keuangan per Desember 2023 pada kuartal I-2024 bahwa UUS BTN telah memiliki aset lebih dari Rp 50 triliun. Perseroan mengambil opsi yang paling efisien, mudah, dan cepat dilaksanakan dalam persiapan pemisahan atau spin off UUS dan saat ini dalam proses finalisasi due diligence terhadap calon bank yang akan diakuisisi. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak merupakan bagian vital atau sangat penting dari strategi pemerintahan Indonesia saat ini. Memberikan makanan yang cukup dan bergizi untuk anak-anak adalah bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo pada pernyataannya saat menghadiri sesi pertama KTT G20, di Brasil, Senin (18/11/2024) waktu setempat. "Makanan gratis untuk anak-anak kami adalah bagian vital  (sangat penting) dari strategi kami, ini juga merupakan bagian dari pemberdayaan generasi muda kami agar bisa mendapatkan manfaat pendidikan" ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo memuji Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva karena menempatkan isu kemiskinan dan kelaparan sebagai titik fokus sesi pertama KTT G20. Prabowo menyampaikan baru saja terpilih sebagai presiden di negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Oleh karena itu, kelaparan dan kemiskinan bagi Indoensia adalah masalah yang nyata, "Dalam kehidupan sehari-hari kami masih mempunyai persentase cukup besar penduduk di bawah garis kemiskinan, kami juga melihat 25% anak-anak kami kelaparan setiap hari," terang Prabowo. Presiden pun optimis pemerintah bisa mengatasi kelaparan di Indonesia yang saat ini tercatat sebanyak 25% anak di Indonesia kelaparan setiap hari. (Yetede)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasang target ambisius dalam rangka mendukung target pertumbuhan  ekonomi besar 8%. Ekspor ditargetkan mencapai US$ 405,69 miliar dengan pertumbuhan 9,64% pada 2029. Kepala badan kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi merinci, pada tahun depan, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekspor 7,1% atau US$ 294,45 miliar. Lalu, pada 2026, pertumbuhan ekspor ditargetkan mencapai 7,09% atau US$ 315,31 miliar. Selanjutnya, pada 2027, target ekspor naik menjadi 7,89% atau US$ 340,20 miliar. 

Sementara pada 2028, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,26%, maka ekspor perlu berkontribusi 8,77% atau US$ 370,04 miliar. Puncaknya pada 2029, target ekspor naik 9,64% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. "Jadi (target ekspor) antara 7,1% hingga 9,64%. Nah ini merupakam satu target yang cukup luar biasa," kata dia di Gambir Trade Talk (GTT). Fajarini mengakui target tersebut sangatlah besar, namun, dia tetap optimistis target ini akan tercapai mengingat ekspor  Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data Kemendag mencatat, nilai ekspor Indonesia periode Januari-September 2024, mencapai US$ 192,85 miliar atau naik 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya. (Yetede)