Judi daring merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Selain merusak tatanan nilai masyarakat, judi daring juga mengganggu fungsi otak orang yang terjerat judi. Data intelijen dari Kemenko Polhukam tahun 2024 mencatat, 9,8 juta orang di Indonesia terlibat judi daring dan 80 % merupakan masyarakat ekonomi rendah dan menengah. Uang mengalir ke luar negeri dari judi daring diperkirakan Rp 900 triliun per tahun. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Jumat (15/11) menyatakan, judi daring jadi bencana sosial. Sebab, praktik itu menghancurkan seluruh sendi kehidupan, baik ekonomi, sosial, psikologis, dan keluarga, pada orang yang terlibat (Kompas, 16 November 2024).

Kecanduan judi daring merusak diri sendiri dan orang sekitar, terutama dari aspek keuangan. Banyak orang yang mengalami kecanduan judi daring menjadi terlilit utang, kehilangan pekerjaan, bahkan mendorong mereka bertindak kriminal demi mendapat uang untuk berjudi. Dampak kecanduan judi daring pada sistem otak sama buruknya dengan kecanduan narkoba. Kecanduan itu terjadi karena kerusakan fungsi otak. Jadi, otak hanya akan mengingat saat menang taruhan sehingga menginduksi untuk bermain judi lagi. Akibatnya, perilaku judi sulit dihentikan. Saat ini, prevalensi kecanduan judi di Indonesia mencapai 2 %. Jumlah orang yang dirawat akibat kecanduan judi daring pun terus meningkat. Di RSUP Cipto

Mangunkusumo Jakarta, ada 126 pasien rawat jalan terkait kecanduan judi daring pada Januari-Oktober 2024. Jumlah pasien rawat inap terkait judi daring 46 kasus pada 2024 atau naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Sekitar 80 % pasien kambuh dalam tiga bulan pertama dirawat. Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang dipimpin Menko Polhukam hendaknya mengedepankan penangkapan para bandar judi daring dan oknum utama dalam perjudian. Karena telah menjadi bencana sosial, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat luas, mesti bahu-membahu memberantas judi daring. (Yoga)

Pemerintah beralasan kenaikan tarif PPN dibutuhkan untuk menjaga kesehatan keuangan negara. Akan tetapi, kebijakan itu dinilai tidak bakal optimal mengerek penerimaan negara. Sebaliknya, dampaknya pada penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat bisa lebih signifikan. Kajian ”Indonesia Economic Outlook 2025” oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) yang dirilis awal November 2024 menunjukkan, kinerja penerimaan PPN dalam satu dekade terakhir sesungguhnya tidak begitu optimal. Penyebabnya adalah porsi sektor informal yang semakin besar di struktur perekonomian Indonesia. Sektor informal biasanya lebih sulit dikenai pajak dan berada di luar jaring pemungutan PPN. Ekonomi informal yang semakin besar itu akhirnya menghambat pertumbuhan pendapatan PPN di bawah potensi semestinya.

Kenaikan tarif tidak cukup mengerek pemasukan PPN. Ketika pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 % menjadi 11 % di tengah pandemi Covid-19 pada 2022, porsi PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap pendapatan domestik justru turun dari 27,6 % pada 2020 dan 27,5 % 2021 menjadi 26,1 % pada 2022. Berdasarkan data, realisasi penerimaan PPN selama ini juga tidak sebanding dengan potensi semestinya. Pengumpulan PPN tak optimal akibat adanya kesenjangan kepatuhan yang disebabkan semakin besarnya sektor informal. Kenaikan tarif PPN di tengah lemahnya kondisi daya beli masyarakat hanya memperbesar peluang penghindaran pajak dan membuat informalitas ekonomi semakin menjadi-jadi. Guru Besar FEB UI Telisa Falianty mengatakan, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh untuk menyehatkan keuangan APBN tanpa harus menaikkan tarif PPN di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.

Masih ada potensi mengejar Pajak Penghasilan (PPh) secara lebih optimal, baik dari perusahaan maupun perorangan, dengan diterapkannya sistem digitalisasi pajak atau core tax system mulai 2025. Selain itu, pemerintah juga bisa fokus mengatasi praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang mengakibatkan kebocoran pajak. Dari sisi belanja, pemerintah juga sedang melakukan penghematan terhadap anggaran perjalanan dinas yang semestinya bisa membantu menambah ruang fiskal dan menyehatkan APBN. ”Jadi, masih banyak jalan lain selain menaikkan tarif PPN. Pemerintah bisa fokus pada penegakan pajak, memperluas basis pajak, kita masih punya banyak sektor informal dan underground economy. Perusahaan besar kita juga banyak yang masih melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Itu dulu yang diatasi,” katanya. (Yoga)

Transisi dari energi fosil ke energi rendah emisi di Indonesia kian mendesak, terlebih jika dikaitkan dengan cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 % yang terus mengemuka sejak dimulainya pemerintahan baru. Namun, butuh komitmen dan keseriusan untuk meningkatkan energi bersih, dimulai dari target-target jangka pendek, bukan dokumen-dokumen target jangka panjang yang muluk. Selama ini, terdapat sejumlah dokumen yang berisi target pengembangan energi terbarukan. Baik dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), maupun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, realisasinya jauh dari harapan. Target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi pada 2025, seperti tertuang dalam KEN, hampir pasti tidak akan terwujud.

Sebab, berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga semester I-2025, capaiannya baru 13,93 %. Setiap tahun, realisasi energi terbarukan selalu ada di bawah target. Tambahan pembangkit listrik, dalam RUPTL PLN 2021-2030, yang disebut didominasi energi hijau, juga tidak sesuai harapan. Berdasarkan catatan Kompas, hingga September 2023, data Kementerian ESDM menunjukkan, pembangkit yang telah beroperasi 8,6 gigawatt (GW) atau di bawah target 2023 yang 16,9 GW. Artinya, hanya tercapai 50,91 %. Saat ini pemeritah tengah menyiapkan pembaruan KEN. Begitu juga pembaruan RUKN dan RUPTL PLN. Telah digaungkan sejak semester I-2024, dokumen-dokumen tersebut, bahkan hingga pergantian pemerintahan, belum ada yang disahkan.

Direktur Eksekutif Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 8 %, akan membutuhkan high quality investment yang pasti bakal membutuhkan energi bersih. Pasalnya, perusahaan-perusahaan besar dan multinasional membutuhkan energi bersih jika hendak berinvestasi di Indonesia.”Ukuran transisi energi adalah jangka pendek, misalnya 2-3 tahun ke depan. Mau bicara RUPTL PLN, RUEN, atau apa pun itu, seharusnya fokus dan bertanggung jawab pada target-target jangka pendek. Itu prioritas nomor satu,” ujar Putra, Jumat (15/11). Dalam target pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, perlu ada semacam confidence level. Dengan demikian, akan terklasifikasi mana saja proyek yang akan dikejar dan dijalankan. Apabila target selalu bersifat jangka panjang dan minim pertanggungjawaban, yang ada hanya peta jalan, sedangkan realisasi minim. (Yoga)

Dalam ilmu pemasaran ada istilah ”names make money”. Artinya, nama besar figur publik mampu menarik perhatian khalayak dan bisa menghasilkan untung jumbo. Itulah yang membuat laga tinju Mike Tyson melawan Jake Paul ini begitu menarik dan dinanti publik. Mantan juara dunia tinju kelas berat yang keluar dari masa pensiunnya untuk melawan kreator Youtube kondang jelas menjadi kombinasi pemasaran yang sangat menarik. Tak heran pertandinganmenghasilkan gelimang cuan bagi para pihak. Pertandingan yang bernuansa olahraga cum hiburan itu berlangsung di Stadion AT&T Arlington, Texas, AS, Sabtu (16/11) pagi WIB atau Jumat (15/11) malam waktu setempat. Tyson harus mengakui keunggulan Jake yang menang atas penilaian skor juri. Tyson tak lagi trengginas seperti saat jayanya dulu yang terkenal bisa menghabisi lawannya cukup di ronde pertama.

Penggemar tinju pun menyesalkan pertandingan itu karena menodai citra tak terkalahkan Tyson yang pernah dijuluki ”Pria Terjahat Seisi Planet” itu. Kendati demikian, Tyson tidak ambil pusing. Sebab, mengutip Fortune, Tyson dikabarkan memperoleh bayaran 20 juta USD atau Rp 317,96 miliar dari pertandingan itu. Bayaran itu dua kali lipat dari kekayaan Mike Tyson saat ini yang diperkirakan 10 juta USD. Tyson memang dalam kondisi butuh uang. Sebab, petinju berjuluk ”Si Leher Beton” ini tengah terlilit banyak utang. Pada 2003, Tyson dinyatakan bangkrut dan memiliki utang 27 juta USD, akibat kebiasaan buruknya berbelanja tanpa alasan jelas hingga berpesta pora di dunia malam. Paul dikabarkan mendapat bayaran dua kali lipat Tyson dari pertandingan itu, karena Paul adalah salah satu pemilik dari Most Valuable Promotions yang menjadi promotor terselenggaranya pertandingan itu.

Dari pertandingan tersebut, penyelenggara meraup pendapatan dari hasil penjualan tiket 17,8 juta USD, dari 70.000 penonton yang hadir secara langsung di AT&T Stadium. Tiket yang dijual berkisar antara 58 USD dan 1.500 USD bergantung posisi kursi. Bahkan, panitia menjual tiket VIP seharga 2 juta USD untuk bisa duduk di depan ring tinju. Pertandingan itu juga disiarkan secara langsung di layanan pemutar film dan video berbayar Netflix. Mengutip Tudum by Netflix, pertandingan Tyson melawan Paul itu disaksikan 60 juta pengguna secara langsung di seluruh dunia. Selain itu, Netflix juga merilis dokumenter berjudul Countdown Paul vs Tyson: A Documentary Series yang dirilis sepekan lalu. Serial tiga episode itu sudah ditonton 4,4 juta kali dengan durasi 6 juta. Paul sendiri diketahui memiliki kekayaan 80 juta USD. Bayaran dari pertandingan dengan Tyson itu setara setengah kekayaannya saat ini. (Yoga)

Warga terlihat berburu baju bekas layak pakai bermerek di Pasar Senen, Blok I dan II, Jakpus, Minggu (17/11/2024). Baju bekas dijual grosir dan eceran. Harga kaus bekas dijual mulai dari Rp 10.000 per potong. Meski pemerintah gencar melarang, peredaran baju bekas impor tetap marak karena harganya yang dianggap murah sehingga menarik minat pembeli. Di sisi lain, didorong oleh kesadaran lingkungan dan prinsip daur ulang, generasi milenial dan generasi Z semakin menggemari pakaian bekas layak pakai (Yoga)

Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Sejumlah asa muncul dari masyarakat, khususnya masalah keterjangkauan harga. Respons warga sebagai berikut; “Saya adalah nasabah KPR bertenor 20 tahun. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi dan daya beli, saya berharap bunga kredit bisa turun. Hanya saja memang dari awal sudah memilih bank yang bisa kasih bunga kompetitif dan fixed, jadi sudah bisa ukur kemampuan sampai lunas. Ide pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo menarik. Menurut saya, idealnya tenor KPR 10-15 tahun cukup sehingga yang perlu dipotong itu bunga dari banknya biar terjangkau,” ujar Yuliana Hema (24), Karyawan swasta di Jakarta.

”Program 3 juta rumah itu kebijakan populis yang bagus kalau pelaksanaannya tepat sasaran. KPR, idealnya menyesuaikan kemampuan pendapatan. Untuk tenor sekarang yang rata-rata 15-20 tahun cukup ideal karena kalau dibatasi kurang dari itu, saya yakin banyak yang enggak mampu. Namun, kalau diperpanjang jadi 30 tahun juga menguntungkan, sih, buat masyarakat menengah-bawah yang gajinya pas-pasan agar tetap bisa punya rumah, ujar Fariza Rizky Ananda (25) Pekerja swasta, di Jakarta. ”Boleh saja pemerintah punya program 3 juta rumah. Harapannya cicilan murah dan tenor panjang. Juga, harus selaras antara lokasi rumah dan tempat kerja karena berpengaruh ke produktivitas warga. Lalu, kualitas bangunan juga harus diperhatikan. Jangan sampai karena ini dibangun massal, ada masalah di setiap rumah. Soal besaran cicilan, paling ideal maksimal 30 % dari pendapatan bulanan dengan tenor paling lama 15 tahun, kata Innesyifa Haqien Pegawai swasta di Tangsel. (Yoga)

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan dan energi secepat-cepatnya. Bahkan, Prabowo mendeklarasikan bahwa Indonesia ”siap menjadi lumbung pangan dunia”. Komitmen Prabowo itu seperti bersahutan dengan Muhammadiyah yang dalam peringatan hari lahirnya ke-112 pada 18 November 2024 ini mengangkat tema ”Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”. Muham-madiyah juga memilih tempat di Kupang, NTT, untuk kegiatan tanwir pada 4-6 Desember 2024 dan mengangkat tema yang sama. Data BPS tahun 2023 menunjukkan, NTT adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia, yaitu 19,96 %, disebabkan oleh lahan kering yang tak mendukung pertanian.

Persoalan yang menyebabkan kemiskinan di NTT, di antaranya, adalah kekeringan. Inilah yang kemudian membuat pemerintahan Jokowi meyakini, kunci untuk mengatasinya adalah air. Maka, dalam 10 tahun pemerintahannya, Jokowi membangun enam bendungan besar, yaitu Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, Bendungan Mbay Lambo di Nagekeo, Bendungan Manikin di Kupang, Bendungan Napun Gete di Sikka, Bendungan Raknamo di Kupang, dan Bendungan Rotiklot di Belu. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, termasuk di NTT, angka kemiskinan kita masih cukup tinggi dan gap antara yang kaya dan miskin masih jauh.

Problem ini memang tak bisa diselesaikan hanya dengan infrastruktur dan tidak cukup dengan membangun food estate. Kemiskinan itu banyak terkait persoalan struktural dan kultural. Pengentasan warga dari kemiskinan tak bisa selesai dengan charity dan bantuan sosial. Diperlukan upaya yang bersifat struktural, seperti dengan penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Di Indonesia, mereka yang hidupnya miskin itu justru banyak bekerja sangat keras. Mereka bekerja 24 jam sehari dan ujuh hari penuh dalam setiap minggu. Sistem nasional dan global telah membuat mereka tidak bisa bangkit dari kemiskinannya. (Yoga)

Bekas pejabat MA, Zarof Ricar, mengaku lupa asal muasal uang Rp 920 miliar dan emas 51 kg yang disimpan di rumahnya. Namun, tersangka kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya itu telah mengakui bahwa uang dan emas tersebut merupakan hasil suap pengurusan sejumlah perkara di MK. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar, Jumat (15/11), menyampaikan, hingga saat ini penyidik masih mendalami hubungan dan komunikasi antara Zarof dan ketiga hakim PN Surabaya. Tiga hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, juga merupakan tersangka kasus dugaan suap dalam penanganan perkara Ronald Tannur.

Ketiga hakim PN Surabaya itu telah memvonis bebas Ronald yang kini menjadi terpidana perkara penganiayaan. Selain Zarof dan tiga PN Surabaya, Kejagung juga sudah menetapkan dua tersangka lain. Mereka adalah Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat, ibunda dan pengacara Ronald. ”ZR (Zarof Ricar) ini masih irit bicaranya. Padahal, nama-nama itu dari dia. Seharusnya dia bilang. Tapi, penyidik akan terus berupaya, bekerja mendalami itu,” kata Harli. Tidak hanya itu, penyidik juga masih belum mendapatkan keterangan yang jelas dari Zarof mengenai asal muasal uang Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram yang ditemukan di rumah Zarof.

Padahal, Zarof sebelumnya telah mengatakan bahwa dia telah menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa Rahmat untuk diberikan kepada tiga hakim PN Surabaya. ”Nah, pengurusan perkara itu yang mana? Dia bilang lupa, dia belum update,” terang Harli. Ibunda Ronald, Meirizka ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada tiga hakim PN Surabaya sebesar Rp 3,5 miliar, secara bertahap melalui perantaraan Lisa Rahmat. Lisa kemudian meminta Zarof mengupayakan agar hakim agung di MA tetap menyatakan Ronald tak bersalah dalam putusan kasasinya. Lisa juga telah mengaku memberikan uang dalam bentuk pecahan mata uang asing yang nilainya setara dengan Rp 5 miliar kepada Zarof. (Yoga)

Judi daring di Indonesia telah menjadi bencana sosial. Dampaknya di masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, psikologis, dan hukum. ”Kita tahu bahwa judi online (judol) merusak seluruh sendi kehidupan dan menghambat individu ataupun masyarakat untuk sejahtera,” kata Menko PMK, Muhaimin Iskandar dalam jumpa pers seusai berkunjung ke ruang rehabilitasi kecanduan judi daring di RSUP Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Jumat (15/11). ”Judi online betul-betul national disaster, kerusakan nasional yang harus kita atasi bersama. Orang yang jadi korban judi online hancur semua sendi kehidupan, baik sendi ekonomi, sosial, psikologis, dan keluarga,” tuturnya.

Berdasarkan data intelijen Kemenkopolkam, sebanyak 8,8 juta penduduk di Indonesia terlibat judi daring pada 2024. Sebesar 80 % di antaranya masyarakat dari tingkat ekonomi rendah dan menengah. Uang mengalir ke luar negeri dari judi daring diperkirakan Rp 900 triliun per tahun. Karena itu, persoalan judi daring harus diatasi semua pihak. Selain pemerintah, upaya memberantas judi daring juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan di masyarakat, seperti tokoh masyarakat dan akademisi. ”Bangsa Indonesia mengalami masa sulit menghadapi judi online. Mari bahu-membahu mengatasi masalah ini,” ucapnya. (Yoga)