Program penyediaan 3 juta rumah per tahun yang diusung pemerintah membutuhkan basis data riil terkait kebutuhan rumah hingga pemetaan lokasi hunian. Peruntukan program rumah perlu dipastikan tepat sasaran dan berkualitas. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2023 yang dirilis BPS menunjukkan kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga. Sementara rumah tangga yang tidak punya akses hunian layak sebanyak 26,9 juta rumah tangga. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, pemda bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan, meliputi rumah masyarakat (swadaya) ataupun rumah yang dibangun di daerah.

Data itu diperlukan sebagai landasan penyusunan program dan kebijakan untuk target penyediaan 3 juta rumah per tahun. Tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 juta rumah per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo. Target pembangunan rumah itu meliputi 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah, merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyat. ”Data rumah yang dimiliki pemda akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat,” ujar Fahri dalam keterangan pers, Senin (18/11).

Fahri menggelar pertemuan dengan Pj Gubernur NTB, Hasanuddin serta para pengembang perumahan di Provinsi NTB pada Minggu (17/11) malam. Kementerian PKP menggulirkan tiga aspek utama untuk mendorong harga rumah turun dan akses rumah terjangkau lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ialah harga tanah terjangkau melalui hibah lahan, pemanfaatan tanah sitaan koruptor dan lahan pemerintah/BUMN dan swasta yang tidak produktif; efisiensi belanja melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) dalam pembelian material perumahan; serta insentif atau pemangkasan pajak. (Yoga)

Setelah cukup lama menggantung, pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya memberi sinyal kuat untuk melanjutkan rencana kenaikan tarif PPN pada tahun 2025. Ketidakpastian seputar wacana kenaikan tarif pajak itu diakhiri Menkeu Sri Mulyani saat ia menjawab pertanyaan anggota Komisi XI DPR di forum rapat kerja perdana bersama Kemenkeu, Rabu (13/11). Dalam forum tersebut, sebenarnya cukup banyak anggota DPR, baik dari partai politik pendukung pemerintah maupun tidak, yang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan tarif PPN di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Argumentasi mereka sama: ekonomi sedang lesu. Daya beli masyarakat melemah, tingkat konsumsi rendah selama satu tahun terakhir, jumlah penduduk kelas menengah merosot, sektor manufaktur masih terkontraksi, dan kasus PHK meningkat.

Sri Mulyani menilai, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % dibutuhkan karena ”APBN harus dijaga kesehatannya di tengah berbagai krisis keuangan global”. Keuangan negara saat ini seret. Setoran pajak lesu dan tak bakal mencapai target tahun ini, sampai-sampai Sri Mulyani mengeluh kepada DPR, ”tahun ini adalah tahun yang sangat berat”. Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN sedikit berbeda dari nuansa arah kebijakan pajak yang selama ini disampaikan Prabowo dan orang-orang di sekitarnya sebelum menjabat. Semasa kampanye ataupun setelah terpilih, Prabowo berkali-kali berjanji untuk tidak menaikkan tarif pajak yang memberatkan masyarakat dan pelaku usaha. Kilas balik ke 29 Januari 2024, saat menghadiri diskusi ”Industri Keuangan dan Pasar Modal dalam Roadmap Menuju Indonesia Emas” di Jakarta, Prabowo berjanji untuk tidak menaikkan tarif pajak jika terpilih dalam Pilpres 2024.

Alih-alih menaikkan tarif pajak, ia memilih menggenjot penerimaan pajak dengan cara membuat pemungutan pajak lebih baik dan efisien. Drajad Wibowo, yang dulu merupakan bagian dari anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, juga pernah menyampaikan bahwa rencana kenaikan tarif PPN bukan kebijakan Prabowo, karena itu sudah diputuskan sejak pemerintahan Jokowi. Kini, setelah resmi menjabat, janji-janji itu seolah terlupakan. Tak ayal, protes dan kritik datang dari berbagai sisi. Di jagat me- dia sosial muncul ajakan untuk ”memboikot” pemerintah dengan cara menahan belanja. Gerakan itu juga mengajak warga untuk berbelanja di warung-warung kecil ketimbang di minimarket dan supermarket untuk menghindari PPN. (Yoga)

Dalam laporan terbarunya, Airbus memproyeksikan pasar penerbangan Asia-Pasifik membutuhkan 19.500 pesawat baru dalam dua dekade mendatang, setara 46 % total kebutuhan global yang diperkirakan mencapai 42.430 pesawat baru pada 2043. Sekitar 16.000 pesawat lorong tunggal, seperti seri A220 dan A320neo, diprediksi akan dibutuhkan guna mendukung rute jarak pendek dan menengah di Asia Pasifik. Tidak hanya itu, permintaan pesawat jarak jauh berukuran sedang dan besar, antara lain A330neo dan A350, juga diproyeksikan bakal mencapai 3.500 unit. Sejumlah maskapai yang telah memesan model pesawat ini adalah Cathay Pacific untuk A330neo, sedangkan A350 telah dipesan EVA Air, Japan Airlines, dan Korean Air.

President of Airbus Asia-Pacific Anand Stanley, dalam siaran pers, Rabu (13/11) memperkirakan, hampir 71 % pesawat akan dikirim untuk mendukung ekspansi armada. Sementara 29 % lainnya menggantikan pesawat-pesawat tua seiring perhatian banyak pihak terhadap upaya dekarbonisasi. Tren positif serupa juga akan dialami sektor kargo. Pasar Asia-Pasifik diperkirakan membutuhkan 250 pesawat berbadan lebar yang merepresentasikan 10 % permintaan global. Tipe A350F digadang-gadang akan memenuhi permintaan banyak pihak dengan peningkatan efisiensi, mengurangi emisi karbon dioksida (CO2), dan menjadi kelas terbaik di kelas ekonomi. Prospek positif serupa juga diperhitungkan Boeing, perusahaan pabrikan pesawat asal AS.

Boeing melaporkan, setidaknya 20.040 unit pesawat dibutuhkan pada 2043 dengan cakupan China (9.740), Asia Timur Laut (1.770), Oseania (860), Asia Selatan (2.710), dan Asia Tenggara (4.960). Kenaikan lalu lintas tiap daerah berkisar 3-7,4 % dari tahun 2024 ke 2043. Segmen kargo juga menjadi salah satu daya tarik penarik keuntungan Boeing karena pasar pesawat ini telah melampaui level prapandemi Covid-19. Pihaknya juga memperkirakan, tren positif ini masih akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Lalu lintas pesawat kargo akan meningkat rata-rata 4 % per tahun hingga 2043. ”Akan banyak pendorong untuk melanjutkan permintaan pesawat barang (kargo) selama 20 tahun mendatang, termasuk ekspansi dari pasar-pasar berkembang dan pertumbuhan manufaktur global serta e-commerce,” tutur Vice President of Commercial Marketing Boeing Darren Hulst, dikutip dari laman resmi Boeing.

Menurut pengamat penerbangan Gatot Rahardjo, kondisi industri penerbangan global telah membaik walau masih dibayangi krisis. Dalam laporan Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) yang dirilis pada 2023, bisnis penerbangan global dinilai hampir, bahkan telah mencapai, titik serupa dengan sebelum pandemi Covid-19. ”Ini karena tantangan dan peluang tiap negara memang berbeda-beda. Contohnya, kebijakan soal bea masuk suku cadang, harga bahan bakar, kurs mata uang negara terhadap USD, dan kondisi perekonomian di tiap negara berbeda. Namun, secara global memang mayoritas sudah pulih,” ujarnya. (Yoga)

Pelaku industri petrokimia terbesar di Indonesia, PT Chandra Asri Pacific Tbk, mengubah visi mereka menjadi perusahaan terintegrasi terkemuka di Asia Tenggara. Mereka gencar melakukan akuisisi dan kerja sama dengan berbagai perusahaan asing. Direktur Hukum, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri, Edi Rivai, menyampaikan, pada tahun 2024, perseroan bertransformasi dengan menambah fokus bidang energi ke dalam strategi usaha mereka. Kemudian, mengupayakan Chandra Asri menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara. ”Kami sudah melangkah dari lokal, ke global, walaupun globalnya masih regional Asia Tenggara. Kemudian, dari solusi kimia dan infrastruktur, sekarang diperluas lagi menjadi solusi energi, karena ada minyak yang kita akan produksi dan juga baterai,” tuturnya dalam presentasi kepada media di Kota Cilegon, Banten, Senin (18/11).

Chandra Asri mengolah produk kilang minyak, nafta, yang sebagian besar menjadi produk polimer, seperti polietilena, polipropilen, butadiena, dan monomer stirena. Usaha di bawah bendera Barito Pacific Group tersebut masih pemimpin pasar sektor petrokimia dalam negeri hingga 50 %. Seiring cepatnya kenaikan permintaan, persentase pangsa pasar beberapa produk mereka cenderung turun dan diisi oleh produk industri asing. Mengutip data konsultan global bidang energi dan kimia, Nexant, total pertumbuhan permintaan empat produk polimer di Indonesia sepanjang 2023-2035 sebesar 4,4-5,8 %. Sementara sisa permintaan di seluruh dunia hanya 2,0-2,6 %.  Permintaan domestik yang besar membuat peluang masuknya produk industri asing sangat besar.

Chandra Asri, yang memiliki kapasitas produksi 4,2 juta metrik ton per tahun, melihat ini tidak hanya sebagai tantangan persaingan, tetapi juga peluang untuk berekspansi, dengan mengakuisisi kilang minyak dan manufaktur petrokimia Shell Energy and Chemicals Park (SECP) di Singapura. SECP memiliki asset dengan kapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun di Pulau Bukom dan aset kimia hulu di Pulau Jurong, Singapura. Produksi mereka dipasok ke wilayah Asia Tenggara. ”Tujuannya adalah ke depan SECP di Singapura bisa terintegrasi dengan plant petrokimia di Cilegon. Jadi, kita akan mengurangi ketergantungan impor, polietilen, polipropilen, mungkin juga naftah, kita ambil dari sana untuk dapat digunakan oleh Chandra Asri,” kata Edi. (Yoga)

Kajian sistemik Ombudsman menemukan malaadministrasi di industri kelapa sawit menyebabkan potensi kehilangan pendapatan Rp 279,1 triliun per tahun. Malaadministrasi mencakup aspek persoalan lahan, perizinan, dan tata niaga industri kelapa sawit. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan, berdasar hasil kajian sistemik tersebut, timbul potensi kerugian ekonomi, baik pada penerimaan negara, masyarakat, dunia usaha, maupun lingkungan. ”Biasanya tindakan malaadministrasi dekat dengan tindakan korupsi,” ujarnya dalam Penyerahan Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik Terkait: Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin (18/11).

Kajian sistemik potensi malaadministrasi industri kelapa sawit itu dilakukan Ombudsman dengan meminta keterangan 51 pihak terkait industri sawit, mulai dari kementerian/lembaga, pemprov, pemkab, pengusaha sawit, petani, hingga ahli pertanian. Penelitian berlangsung sejak 27 Mei 2024 hingga 3 Oktober 2024. Persoalan di aspek lahan adalah adanya tumpang tindih lahan perkebunan sawit dengan kawasan hutan. Berdasar data dan temuan Ombudsman, terdapat 3,22 juta hektar lahan yang tumpang tindih antara perkebunan sawit dan kawasan hutan serta antara perkebunan sawit dan 3.235 subyek hokum, mencakup 2.172 perusahaan kelapa sawit dan 1.063 koperasi atau kelompok tani sawit rakyat. Status lahan yang tidak jelas akibat tumpang tindih mengganggu keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit.

Konflik status kepemilikan lahan antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi petani dan perusahaan. Tumpang tindih lahan, telah diselesaikan melalui mekanisme Pasal 110A UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dari mekanisme itu, total penyelesaian tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan baru mencapai 199 subyek hukum atau 7 % saja. Masih terdapat 3.063 subyek hukum atau 93,84 % yang belum selesai. Temuan kedua kajian sistem Ombudsman adalah adanya persoalan pada aspek perizinan. Saat jadi pengusaha sawit, pelaku usaha perlu melengkapi sejumlah dokumen perizinan, antara lain surat tanda daftar budidaya (STDB), sertifikasi ISPO, dan land application-limbah cair pabrik kelapa sawit (LA-LCPKS).

Persoalan berbagai perizinan yang tak jelas ini menurunkan produktivitas industri sawit. Temuan ketiga dari aspek tata niaga. Potensi kehilangan imbal hasil akibat grading tidak sesuai dengan standar kematangan TBS mencapai Rp 11,5 triliun.Dari temuan ini, Yeka mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar perlu segera menyelesaikan persoalan tumpeng tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan. Rekomendasi lain, pemerintah perlu segera membentuk badan nasional yang mengurusi tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir. Badan ini perlu diberi kewenangan yang cukup untuk mengatur, membina, mendampingi, dan mengawasi urusan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. (Yoga)

Program beasiswa untuk mahasiswa asal Kalteng dituding bermasalah lantaran terlambat membayar. Selain itu, program yang diberikan kepada 20.000 mahasiswa itu dinilai sarat politik. Program Tabungan Beasiswa Berkah atau Beasiswa Tabe merupakan program yang dibuat pada 2023 oleh Pemprov Kalteng. Meskipun hampir setahun disosialisasikan, program itu baru berjalan pada tahun 2024. Hampir 20.000 mahasiswa mengajukan untuk mendapat beasiswa itu. Salah satunya Juan (22), mahasiswa asal Kabupaten Barito Selatan yang kuliah di salah satu perguruantinggi di Kota Palangka Raya. Menurut dia, program ini membantu dirinya yang hidup jauh dari keluarganya. Ia mengajukan beasiswa itu sejak 2023, sesuai syarat yang tertera dalam situs resmi, yakni tabe.disdik.kalteng.go.id.

Pemerintah memberikan tiga kali pendanaan kepada mereka yang memenuhi persyaratan, yaitu mendapat rekomendasi dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Agustiar Sabran, yang saat ini mencalonkan diri sebagai gubernur Kalteng. Dia adalah kakak kandung Sugianto Sabran, Gubernur Kalteng saat ini. Mahasiswa bakal mendapatkan beasiswa Rp 7,5 juta yang diberikan dalam tiga kali pembayaran. ”Selain rekomendasi dari ketua DAD, ada juga rekomendasi dari himpunan mahasiswa, saya juga sudah dapat itu dari himpunan mahasiswa kami di Barito Selatan,” kata Juan, Senin (18/11) di Palangka Raya. Juan sudah mendapat dua pendanaan namun yang ketiga belum cair. (Yoga)

Ratusan warga dari sejumlah desa di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sultra, menggelar aksi damai untuk mengusir perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana. Setelah menang di kasasi, warga menganggap perusahaan tak punya dasar hukum untuk tetap beroperasi. Perusahaan beralasan belum dapat kepastian terkait putusan kasasi itu. Sejak Senin (18/11) pagi, warga dari sejumlah desa di Wawonii, beraksi di lokasi perusahaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Mereka menuntut perusahaan menjelaskan soal operasi produksi yang tetap berlangsung. Padahal, sudah ada putusan hukum pengadilan yang membatalkan izin tambang perusahaan.

Ketua Lembaga Adat Wawonii Abdul Salam menuturkan, aksi ini dimaksudkan agar perusahaan tambang segera meninggalkan pulau. Sebab, setelah berbagai upaya hukum dilakukan, utamanya yang telah berkekuatan hukum tetap, menunjukkan masyarakat memenangi gugatan. ”Kami ingin mengetahui alasan perusahaan belum hengkang dari pulau. Putusan MA telah menggagalkan legalitas perusahaan untuk melakukan penambangan,” kata Salam, kemarin. Pihaknya hadir dalam aksi untuk mendampingi masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Sebab, semua legalitas hukum telah dibatalkan oleh pengadilan hingga tingkat kasasi.

Ia juga hadir untuk menjadi penengah agar tidak terjadi benturan di lapangan. Tayci, koordinator aksi tersebut, mengungkapkan, masyarakat datang untuk menyampaikan agar PT GKP segera meninggalkan Pulau Wawonii. Hal itu karena berbagai putusan hukum telah membatalkan kewenangan perusahaan untuk melakukan penambangan di wilayah ini. Namun,faktanya, perusahaan tetap melakukan aktivitas pembongkaran dan pemuatan ore nikel. ”Karena pemerintah tidak mengeksekusi hal tersebut, masyarakat turun untuk meminta perusahaan meninggalkan pulau. Karena tidak ada alasan perusahaan tetap tinggal dan beroperasi, sementara izin mereka tidak berlaku,” ujarnya. (Yoga)